IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal adanya penghematan anggaran dalam skala besar di Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah efisiensi ini merupakan inisiatif murni dari internal BGN demi menekan angka inefisiensi dalam penyaluran program prioritas nasional tersebut.

Purbaya mengonfirmasi rencana pemotongan belanja tersebut usai menggelar pertemuan bilateral dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kendati demikian, Purbaya masih enggan membeberkan secara terperinci nominal kepastian dana yang berhasil dihemat.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ungkap Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Saat awak media mencoba mengonfirmasi apakah angka penghematan tersebut menyentuh angka nominal Rp40 triliun sebagaimana isu yang beredar luas di publik, bendahara negara tersebut memilih untuk tidak mendahului pengumuman resmi instansi mitra.

"Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikanlah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri," kata Purbaya.

Di samping membedah struktur efisiensi kas, pertemuan strategis tersebut menelurkan kesepakatan pengawasan berlapis yang melibatkan aparatus Kemenkeu.

Purbaya menegaskan, pihaknya bakal memberikan penugasan khusus kepada jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di tingkat wilayah untuk memonitoring operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung.

Langkah ini dirancang sebagai instrumen asistensi bagi BGN guna memperketat kontrol keuangan di daerah. Kedua belah lembaga bahkan sepakat untuk mengambil tindakan disipliner ekstrem jika ditemukan adanya penyelewengan tata kelola logistik maupun anggaran di lapangan.

"Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka juga setuju. 'Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak', kita diskusikan seperti itu. Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik," kata Purbaya.

Untuk mengimbangi masifnya perluasan program, pemerintah memastikan aspek kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada organ BGN akan terus diperbaharui. Struktur manajemen lembaga baru ini ke depan bakal diperkuat oleh kolaborasi para ahli di bidang nutrisi serta pakar manajemen keuangan.

Purbaya menjamin Kemenkeu siap mendelegasikan tenaga ahli keuangan terbaiknya jika dibutuhkan untuk memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan internal BGN agar tetap akuntabel.

"SDM-nya juga kita bantu. Kalau perlu orang finansial, keuangan, departemen keuangan, akan membantu. Harusnya ke depan akan lebih bagus," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberhentikan selama masa libur sekolah.

Di momen itu, BGN melakukan audit secara menyeluruh di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperbaiki tata kelola MBG.

"Tetapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," katanya usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki secara perlahan tata kelola MBG sehingga penyaluran dapat lebih optimal ketika murid sekolah masuk kembali.

Di sisi lain, BGN tengah menyusun strategi untuk menekan anggaran yang salah satunya adalah memilah penerimaan manfaat di mana nantinya tidak semua murid mendapatkan program MBG.

Dia menjelaskan langkah tersebut tetap berpegang pada data-data dari ahli gizi seperti dari Kementerian Kesehatan. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan MBG dengan indikator kebutuhan gizi.

"Misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi," kata dia.

Usulan itu sejalan dengan saran dari Komisi IX DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, jika program ini ditujukan untuk memperbaiki gizi anak secara nasional, maka MBG seharusnya diperuntukkan kepada anak-anak yang kekurangan gizi.

"Sehingga dihitung ulang saja, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3, yang kalau saya hitung tidak lebih dari 25-30 juta orang," jelasnya.

Dia menyebut dengan cakupan yang lebih terbatas dan terarah diperkirakan kebutuhan anggaran program tidak akan mencapai Rp200 triliun. Bahkan, anggaran sekitar Rp100 triliun dinilai sudah memadai.

Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya dapat menghemat APBN secara signifikan, tetapi juga memastikan manfaat program lebih efektif diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Mungkin Rp100 triliun saja sudah cukup, dan ini akan sangat menghemat APBN kita dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara merespons isu pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berkaitan dengan lolosnya anggaran pengadaan puluhan ribu motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ditanya apakah pencopotan itu berkaitan dengan kabar tersebut, Purbaya hanya memberi jawaban singkat.

"Mungkin (dicopot karena meloloskan anggaran motor listrik). Anda tebak saja sendiri," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Luky sendiri dicopot pada 21 April 2026. Tidak hanya dia, pada hari tersebut Febrio Nathan Kacaribu juga dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal.

Kala itu, Purbaya mengatakan perombakan tersebut merupakan rotasi rutin tahunan dan tidak dilatarbelakangi persoalan tertentu.

Adapun terkait dengan pengadaan motor listrik yang digunakan di program MBG ini, nilai anggarannya mencapai Rp1,05 triliun untuk pembelian impor 25 ribu motor listrik.

[Gambas:Youtube]

Beberapa waktu lalu Purbaya mengaku kalau ia pernah menolak pengadaan motor listrik tersebut tahun lalu. Namun pos anggaran tersebut tetap muncul. Kata dia kecolongan ini terjadi melibatkan sistem perangkat lunak Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Menurut Purbaya, sistem tersebut tengah diperbaiki agar tidak ada lagi kebobolan serupa.

"Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak," ujar Purbaya melansir CNBC Indonesia, Rabu (6/5).

"Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin software-nya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki," lanjutnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengadaan motor merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia juga menyebut realisasi pengadaan motor listrik mencapai lebih dari 21 ribu unit. Sedangkan proses realisasi pengadaan motor dilakukan secara bertahap mulai Desember 2025.

"Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (7/4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait daftar anggaran untuk penyelenggara acara atau event organizer (EO) sebesar Rp 113,91 miliar yang beredar di media sosial.

Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan adanya anggaran tersebut. Ia menyebut penggunaan jasa EO menjadi kebutuhan strategis lembaga.

BGN masih berada pada tahap awal pembentukan. Lembaga ini masih menyusun sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional.

Kondisi ini membuat BGN belum memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara mandiri.

"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).

Dadan menjelaskan, EO memiliki keahlian manajemen acara yang belum dimiliki secara penuh oleh BGN. Kemampuan tersebut mencakup perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.

Penggunaan EO juga dinilai membantu penataan administrasi dan keuangan. Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat berjalan lebih terpusat dan sistematis.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.

Dadan menilai penggunaan EO lebih efisien dibanding membentuk tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen dan pelatihan dinilai membutuhkan waktu.

"Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," kata Dadan.

Ia menegaskan, kegiatan yang melibatkan EO tidak sebatas acara seremonial. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional.

Peran EO terlihat dalam kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan.

"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," ungkapnya.

EO juga memberi masukan dalam perencanaan kegiatan. Masukan mencakup strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran.

Dadan memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga.

"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tuturnya.

Informasi anggaran ini mencuat setelah beredar unggahan di media sosial X. Unggahan tersebut memuat daftar 16 perusahaan EO untuk 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 113.916.541.381.

Daftar itu ramai diperbincangkan di tengah isu efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.

Perusahaan Maria Utara Jaya tercatat memperoleh nilai kontrak terbesar, mencapai Rp 18,47 miliar untuk satu paket pekerjaan.

Perusahaan Anugrah Duta Promosindo menyusul dengan nilai Rp 17,42 miliar untuk empat paket pekerjaan. Falah Eka Cahya mendapat Rp 16,59 miliar untuk satu paket pekerjaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait daftar anggaran untuk penyelenggara acara atau event organizer (EO) sebesar Rp 113,91 triliun yang beredar di media sosial.

Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan adanya anggaran tersebut. Ia menyebut penggunaan jasa EO menjadi kebutuhan strategis lembaga.

BGN masih berada pada tahap awal pembentukan. Lembaga ini masih menyusun sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional.

Kondisi ini membuat BGN belum memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara mandiri.

"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).

Dadan menjelaskan, EO memiliki keahlian manajemen acara yang belum dimiliki secara penuh oleh BGN. Kemampuan tersebut mencakup perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.

Penggunaan EO juga dinilai membantu penataan administrasi dan keuangan. Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat berjalan lebih terpusat dan sistematis.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.

Dadan menilai penggunaan EO lebih efisien dibanding membentuk tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen dan pelatihan dinilai membutuhkan waktu.

"Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," kata Dadan.

Ia menegaskan, kegiatan yang melibatkan EO tidak sebatas acara seremonial. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional.

Peran EO terlihat dalam kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan.

"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," ungkapnya.

EO juga memberi masukan dalam perencanaan kegiatan. Masukan mencakup strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran.

Dadan memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga.

"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tuturnya.

Informasi anggaran ini mencuat setelah beredar unggahan di media sosial X. Unggahan tersebut memuat daftar 16 perusahaan EO untuk 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 113.916.541.381.

Daftar itu ramai diperbincangkan di tengah isu efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.

Perusahaan Maria Utara Jaya tercatat memperoleh nilai kontrak terbesar, mencapai Rp 18,47 triliun untuk satu paket pekerjaan.

Perusahaan Anugrah Duta Promosindo menyusul dengan nilai Rp 17,42 triliun untuk empat paket pekerjaan. Falah Eka Cahya mendapat Rp 16,59 triliun untuk satu paket pekerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap melakukan efisiensi anggaran, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), di tengah eskalasi yang terjadi antara Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya turut dilibatkan dalam pembahasan efisiensi anggaran pemerintah, terutama dalam rapat harmonisasi anggaran yang membahas dampak dinamika global terhadap perekonomian Indonesia.

“Kemarin kami ikut rapat di dalam harmonisasi anggaran menyikapi mekanisme atau fenomena yang berkembang di global, terutama terkait dengan energi dan efeknya terhadap ekonomi Indonesia, dan kita sedang melakukan juga hitungan-hitungan agar kita bisa ikut berkontribusi di dalam menyikapi krisis yang ada,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, meskipun tidak ada arahan langsung untuk memangkas anggaran program MBG, BGN tetap berupaya melakukan efisiensi sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi ekonomi yang berkembang.

“Tentu saja kita harus ikut memiliki sense of crisis dan kami sedang melakukan hal-hal yang memungkinkan pengguna anggaran lebih efisien,” ujarnya.

Dadan menjelaskan langkah efisiensi dilakukan dengan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif serta mencegah potensi penyalahgunaan. Selain itu, BGN juga tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan dalam pelaksanaan program.

Dia menyampaikan saat ini BGN memiliki pagu anggaran sebesar Rp268 triliun dengan tambahan dana siaga sekitar Rp67 triliun. Dalam tahap awal, lembaga tersebut berupaya mengoptimalkan penggunaan pagu utama sebelum memanfaatkan dana cadangan.

“BGN memiliki pagu anggaran Rp268 triliun dengan dana standby Rp67 triliun. Dan langkah yang pertama yang kita sedang lakukan kita optimalkan Rp268 triliun dan coba kita tidak hitung yangstandbyini. Jadi kita akan efektifkan yang Rp268 triliun,” jelasnya.

Nantinya, BGN juga akan melakukan perhitungan terkait besaran anggaran maksimal yang akan digunakan setelah mempertimbangkan berbagai langkah efisiensi.

“Dari Rp268 triliun yang kita peroleh tersebut kita juga sedang hitung berapa nanti maksimal yang bisa kita gunakan. Nanti setelah kita hitung, setelah kita laksanakan dan dengan beberapa hal yang perlu dilakukan terkait dengan efisiensi nanti akan saya sampaikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai Rp1,75 triliun per minggu imbas pemborosan makanan yang terbuang dari program makan bergizi gratis (MBG).

Peneliti Celios Isnawati Hidayah mengatakan potensi kerugian negara dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan terus menggulung, seiring dengan jumlah target penerima manfaat yang mencapai 82,9 juta.

Berdasarkan skenario Celios, jika pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, maka makanan yang terbuang bisa mencapai minimal 86 juta porsi dan maksimal 175 juta porsi.

“Dan kalau potensi uangnya seperti apa, dengan skenario minimal itu adalah bisa Rp861 miliar [per minggu], dan kalau maksimal atau skenario maksimal itu adalah Rp1,75 triliun per minggu,” jelas Isnawati kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Adapun jika menggunakan skenario pada Februari 2026, ujar dia, maka setidaknya terdapat 62,2 juta porsi yang terbuang imbas program MBG atau setara Rp622 miliar setiap pekan dengan skenario minimal. Namun, jika menggunakan skenario maksimal, maka akan ada sekitar 127 juta porsi atau sekitar Rp127 triliun setiap pekan potensi uang yang terbuang.

Dengan potensi pemborosan yang bisa menembus Rp1,75 triliun per pekan, Celios mendesak pemerintah melakukan moratorium dan reformasi total terhadap program MBG.

“Langkah apa yang harus diperhatikan atau diambil pemerintah? Tentunya, Celios selalu konsisten untuk ini, yaitu adalah moratorium dan reformasi total dari MBG,” tuturnya.

Menurut Isnawati, program ini harus dijalankan dengan pendekatan yang tepat sasaran, bukan sekadar mengejar jumlah penerima. Dia juga menekankan pentingnya audit terbuka, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi menyeluruh terhadap program ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dana yang dicairkan ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur untuk program MBG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku. Kemudian, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan.

“Dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi,” ujar Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Menurut Dadan, sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelontorkan insentif hingga Rp6 juta per hari untuk setiap dapur MBG (SPPG) untuk memperlancar implementasi MBG di lapangan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan peningkatan jumlah dapur SPPG tersebut seiring dengan adanya skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

“Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Marauke,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Dadan menilai percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.

Dia menjelaskan kemitraan dibangun untuk mempermudah dan mempercepat implementasi program di lapangan. Dia menilai model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.

Adapun, BGN memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp144 juta per bulan. Dadan menilai skema ini jauh lebih efisien dibandingkan pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri.

Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor waktu menjadi nilai paling berharga dalam proses kemitraan ini. Dia menilai kecepatan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program.

“Karena itu, dalam Al-Qur’an disebutkan Wal ‘Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut sangat relevan, sebab dalam pelaksanaan program MBG, apabila tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, saya kira semua pihak akan sangat merugi,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Dadan menuturkan dana yang dicairkan ke setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku. Kemudian, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan.

“Dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Dadan menilai sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Di Aceh, misalnya, telah berdiri 608 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp608 miliar setiap bulan.Sementara di Jawa Barat, Dadan menuturkan terdapat 5.295 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp5,295 triliun per bulan.

Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mencairkan anggaran sebesar Rp32,1 triliun kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya dalam waktu 1,5 bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pencairan dana MBG bernilai jumbo itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah kementerian dan lembaga di Indonesia.

“Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan Rp32,1 triliun, dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, dana MBG yang dicairkan ke setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, sementara 10% sisanya diberikan sebagai insentif bagi pihak yang membangun dan mengelola SPPG di setiap lokasi.

Dia menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun.

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran MBG itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Dadan menilai sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Di Aceh, misalnya, telah berdiri 608 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp608 miliar setiap bulan.

Sementara di Jawa Barat, sambung dia, terdapat 5.295 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp5,295 triliun per bulan.

Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

Mengacu kajian Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Dadan menambahkan bahwa setiap Rp1 belanja BGN berpotensi menumbuhkan ekonomi hingga tujuh kali lipat. Menurutnya, proyeksi tersebut sejalan dengan kajian World Bank yang menyatakan investasi di sektor nutrisi dapat memberikan imbal hasil hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang.

“Ini pasti jangka pendek, kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp223,5 triliun atau hampir separuh dari total anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp470,4 triliun.

Sebaliknya, pemerintah hanya mengalikasikan anggaran pendidikan di Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIn senilai Rp429 miliar.

Hal itu tertuang dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Pada salinan lampiran Perpres No.118/2025 itu, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun. Anggaran itu tersebar di total 23 kementerian/lembaga.

Namun, alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyelenggarakan program MBG. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN yaitu Rp223,5 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan ke BGN ini jauh lebih tinggi melampaui alokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp56,6 triliun), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Rp61,8 triliun) maupun Kementerian Agama (Rp75,6 triliun).

Prabowo Pamerkan MBG di WEF

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto saat berpidato World Economic Forum 2026 di Davos pada hari ini, Kamis (22/1/2026) memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahkan telah melampaui capaian McDonald.

Prabowo menjelaskan program MBG telah diluncurkan sejak Januari 2025. Program tersebut menyasar ibu hamil dan menyusui, balita, dan seluruh anak-anak di Indonesia.

Pada hari pertama, MBG memulai dengan 190 dapur dan melayani 570.000 penerima manfaat per hari. Kini, dalam satu tahun, telah terdapat 21.100 dapur MBG.

"Hingga tadi malam, kami telah memberikan 59,8 juta porsi makanan untuk 59,8 juta anak-anak, ibu, dan lansia," ujar Prabowo dalam World Economic Forum 2026 di Davos pada hari ini, Kamis (22/1/2026).

Prabowo juga membandingkan capaian MBG dengan produksi makanan di perusahaan waralaba asal AS, McDonald. Presiden berujar, McDonald bisa memproduksi 68 juta porsi makanan untuk setiap harinya. Namun, capaian itu didapat dalam kurun waktu 55 dekade.

Adapun, Presiden menargetkan program MBG bisa memproduksi 82,9 juta porsi makanan setiap harinya kepada penerima manfaat pada tahun ini. Apabila itu, tercapai, maka produksi MBG bisa melampaui McDonald.

"Sebagai perbandingan, saya rasa McDonald's memulai dapur pertamanya pada 1940. Untuk mencapai 68 juta, mereka membutuhkan waktu 55 dekade lebih lama," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) dengan ketahanan hingga 12 jam selama momentum Ramadan 2026, mulai dari kurma hingga telur rebus.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pola distribusi MBG selama Ramadan 2026 tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya.

Dadan menjelaskan, untuk wilayah mayoritas penduduk yang menjalankan puasa, nantinya makanan akan disediakan di sekolah dan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka.

Dia memastikan makanan tetap aman dan layak dikonsumsi meski tidak langsung dimakan.

“Untuk daerah yang mayoritas muslim, makanan akan dibagikan pada jam sekolah. Tapi makanannya dibawa ke rumah dan tahan lama, tahan 12 jam. Dari mulai disiapkan sampai dia dikonsumsi pada saat buka [berbuka puasa],” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa (20/1/2026).

Sementara itu, lanjut Dadan, untuk wilayah dengan mayoritas masyarakat yang tidak menjalankan puasa, layanan MBG tetap berlangsung normal.

Dari sisi pemilihan menu, BGN menyiapkan makanan siap santap yang diformulasikan agar tetap awet dan sesuai kebutuhan berbuka puasa. Menu tersebut mencakup kurma, telur rebus, buah, hingga abon.

“Contoh misalnya kurma, telur rebus, buah, kemudian abon, apa lagi, penganan-penganan lokal yang bisa tahan lama, misalnya kue,” jelasnya.

Dadan menegaskan kebijakan ini bertujuan agar manfaat MBG tetap dirasakan oleh peserta didik selama Ramadan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

Untuk diketahui, BGN akan mengelola anggaran jumbo senilai Rp335 triliun pada 2026. Adapun, BGN telah memperoleh pagu anggaran dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp268 triliun.

Di luar itu, pemerintah juga mencadangkan tambahan anggaran senilai Rp67 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan.

Anggaran tersebut merupakan perpaduan antara belanja program dan dukungan operasional kelembagaan. Namun, BGN memastikan alokasi anggaran tersebut tidak berdampak pada pemangkasan sektor lain, termasuk pendidikan.

Secara terperinci, dari total pagu anggaran 2026 senilai Rp268 triliun, sekitar 95,4% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Dari sana, anggaran Rp248,28 triliun khusus untuk program MBG. Selain itu, terdapat alokasi non-MBG sebesar Rp7,45 triliun.

Lebih rinci lagi, anggaran non-MBG mencakup penyediaan dan penyaluran senilai Rp1 triliun, sistem dan tata kelola senilai Rp145,94 miliar. Kemudian, promosi, edukasi kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat senilai Rp338,54 miliar.

Serta, pemantauan dan pengawasan senilai Rp801,05 miliar. Dari anggaran pengawasan tersebut, sekitar Rp700 miliar akan diswakelolakan tipe dua kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di samping itu, BGN juga mengalokasikan Rp12,16 triliun untuk dukungan manajemen. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4,97 triliun ditempatkan dalam skema reserve output (RO) khusus, yang hanya dapat dicairkan setelah memperoleh persetujuan Presiden melalui rapat terbatas (ratas).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola BGN.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran sumber daya manusia (SDM) yang dialokasikan mencapai Rp7,1 triliun pada 2026, termasuk untuk PPPK.

Adapun, anggaran tersebut telah disetujui Komisi IX DPR dan mencakup belanja pegawai dengan kode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.

“[Alokasi gaji P3K] dari APBN yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Adapun, Dadan menjelaskan alasan tidak terserapnya anggaran SDM BGN pada 2025 senilai Rp1,5 triliun proses pembentukan ASN PPPK BGN baru terealisasi pada 2026.

Selain itu, perubahan kode belanja dari 5.1 ke 5.2 tidak dapat dilakukan secara otomatis, sehingga anggaran tersebut akhirnya dikembalikan ke kas negara.

Untuk diketahui, BGN akan mengangkat sebanyak 32.000 PPPK pada Februari 2026. Pegawai tersebut merupakan personel BGN yang ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dadan menjelaskan, setiap SPPG akan ditempati tiga perwakilan BGN, yakni satu kepala SPPG, satu tenaga ahli gizi, dan satu akuntan. SPPG sendiri dimiliki oleh mitra pelaksana, sementara relawan berkoordinasi dengan mitra tersebut.

Adapun, tiga posisi strategis tersebut merupakan pegawai BGN yang direkrut dan ditempatkan untuk memastikan operasional serta tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Dadan, sejak awal proses rekrutmen, para pegawai tersebut telah dijanjikan berstatus sebagai PPPK. BGN juga telah melakukan seleksi melalui sistemComputer Assisted Test(CAT).

Saat ini, seluruh calon PPPK tersebut tengah menjalani proses pelengkapan administrasi, dengan penetapan status ASN dijadwalkan keluar pada 1 Februari 2026.

Namun demikian, Dadan mengakui belum seluruh SPPG saat ini memiliki tenaga ahli gizi dan akuntan berstatus ASN. Untuk itu, BGN berencana membuka kembali rekrutmen PPPK pada periode berikutnya khusus untuk keahlian gizi dan akuntansi.

“Kami akan buka lagi periode berikutnya untuk keahlian gizi dan akuntan,” jelasnya.

Dalam hal mekanisme pendaftaran, Dadan menyampaikan bahwa proses rekrutmen PPPK BGN akan mengikuti sistem dan tata kelola internal lembaga, tidak digabungkan dengan rekrutmen PPPK nasional yang dikelola kementerian atau lembaga lain.