Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I tahun 2026 mencapai Rp11,88 miliar atau 18,01 persen dari total pagu Rp66,01 miliar yang dialokasikan untuk enam pemda di Provinsi Papua Barat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Fitriyanto di Manokwari, Rabu, mengatakan penyaluran DAK fisik tahap I tersebut telah diterima oleh empat pemerintah daerah, dengan tiga di antaranya telah memenuhi syarat penyaluran sebesar 25 persen dari pagu masing-masing.

Empat pemerintah daerah tersebut meliputi Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp2,63 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp2,87 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp3,85 miliar, serta Kabupaten Teluk Wondama Rp2,53 miliar atau 17,63 persen dari total pagu yang dialokasikan.

“Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar,” kata Fitriyanto.

Menurut dia, masih terdapat dua pemda yang belum menerima penyaluran DAK fisik tahap I, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Selain itu, Kabupaten Teluk Wondama juga perlu mempercepat pemenuhan persyaratan agar realisasi penyaluran tahap I mencapai batas minimal 25 persen.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan masing-masing pemda bahwa keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik yang diajukan melalui aplikasi OMSPAN TKD umumnya dipengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, serta penginputan data kontrak.

“Ini yang menjadi konsentrasi kami karena batas waktu penyaluran DAK fisik tahap I sampai 22 Juli 2026. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka dana tidak dapat disalurkan,” ujarnya.

Fitriyanto menyebut alokasi DAK fisik tahun 2026 terbesar diterima Kabupaten Manokwari Selatan yaitu Rp15,41 miliar, disusul Kabupaten Teluk Wondama Rp14,33 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp11,52 miliar, Kabupaten Teluk Bintuni Rp10,52 miliar, Kabupaten Manokwari Rp10,03 miliar, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Rp4,20 miliar.

Besaran alokasi tersebut disesuaikan dengan jumlah pekerjaan pada masing-masing daerah. Pemprov memiliki satu bidang kesehatan yang masih dalam tahap perencanaan, Pemkab Manokwari satu bidang kesehatan masih menunggu data kontrak dan proses lelang, sedangkan Teluk Wondama sedang menyelesaikan proses input data kontrak.

“Hanya Manokwari Selatan dan Teluk Wondama yang memiliki dua bidang kegiatan, sedangkan daerah lainnya masing-masing satu bidang. Untuk Manokwari Selatan, penyaluran DAK fisik tahap I pada dua bidang tersebut sudah terealisasi 100 persen,” katanya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Magelang (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan di Magelang, Sabtu, menyampaikan pemerintah menegaskan bahwa pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Pertamax Turbo dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Ia menyampaikan hal tersebut usai menjadi narasumber pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Akmil di Magelang.

Ia menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, BBM dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi.

Menurut dia, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Selain Pertamax Turbo, bahan bakar jenis solar dengan cetane number (CN) 51 juga dikategorikan sebagai BBM non-subsidi yang diperuntukkan bagi sektor industri dan pengguna dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Ia menuturkan, terkait potensi eksplorasi migas, prosesnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kegiatan eksplorasi diawali melalui proses tender wilayah kerja (blok migas).

Setelah perusahaan memenangkan tender, barulah dapat melanjutkan ke tahap eksplorasi untuk mengetahui potensi sumber daya yang tersedia.

Pemerintah memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menyalurkan 100 persen dari total pagu dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2025 untuk enam pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Papua Barat sebanyak Rp1,357 triliun.

Pemerintah daerah yang dimaksud meliputi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

"Dana Otsus 2025 untuk enam pemda sudah disalurkan 100 persen," kata Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Selasa.

Dia merinci, realisasi penyaluran Dana Otsus periode 2025 melalui rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov Papua Barat kurang lebih sebanyak Rp687,006 miliar, dan Pemkab Manokwari Rp133,271 miliar.

Kemudian, Pemkab Teluk Bintuni sebanyak Rp156,532 miliar, Pemkab Teluk Wondama Rp141,065 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp136,217 miliar, dan Pemkab Manokwari Selatan kurang lebih Rp103,756 miliar.

"Walaupun sudah 100 persen, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan masing-masing pemda agar penyaluran periode mendatang tepat waktu," ujarnya.

Dia menyebut bahwa, Dana Otsus dapat disalurkan oleh KPPN ke masing-masing RKUD berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Hal itu berkaitan dengan kewenangan DJPK untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen syarat salur Dana Otsus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024.

"Dokumen syarat salur harus lengkap. Antara lain, rencana anggaran program (RAP) Otsus, dan laporan penggunaan Dana Otsus tahun sebelumnya yang terintegrasi dengan program APBD," ucapnya.

Selain itu, kata dia, PMK 33 juga mengatur mekanisme penyaluran Dana Otsus setiap tahun, yaitu 30 persen tahap I paling lambat April, 45 persen tahap II paling lambat Juli, dan 25 persen tahap III paling lambat Oktober.

Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan lokakarya peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah dalam memenuhi semua dokumen syarat salur sesuai batas waktu yang ditetapkan.

"Sudah semestinya ada perbaikan tata kelola anggaran melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan pengawasan optimal agar Dana Otsus digunakan tepat sasaran," kata Kurniawan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menyusun desain awal skema penjaminan polis asuransi yang disesuaikan dengan karakteristik industri perasuransian Indonesia. Hal ini sehubungan dengan persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan dijalankan LPS.

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyampaikan bahwa skema tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Adapun, PPP ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

Sebagai inisiatif dan pondasi langkah awal, Mahendra mengatakan OJK telah meluncurkan database polis nasional pada Juni lalu. Tujuannya, untuk memastikan penjaminan polis asuransi berbasis data yang akurat.

"Implementasi penuh skema ini akan memperkuat mekanisme resolusi perusahaan asuransi, memberikan kepastian pembayaran klaim pasca likuidasi, dan menjadi pilar utama dalam pemulihan serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi," terang Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Program tersebut merupakan hal penting yang merupakan mandat penting dalam memperkuat perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Mahendra menjelaskan, secara historis, program ini diamanatkan dalam UU nomor 40 2014 tentang perasuransian yang seharusnya berlaku tahun 2017, namun belum dapat diimplementasikan sampai sekarang karena belum tersedia landasan operasional dan lembaga.

"Namun, melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK, maka mandat tersebut kembali ditegaskan pelaksanaannya dilakukan dalam 5 tahun sejak Undang-Undang P2SK yaitu tahun 2028," terang Mahendra.

Sebagai informasi, PPP merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) No.4/2023. Dalam penyelenggaraan PPP, setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjamin polis. Selain itu, perusahaan asuransi yang akan mengikuti program tersebut harus dinyatakan memenuhi tingkat kesehatan tertentu.

Salah satu indikator untuk kepesertaan program tersebut adalah tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Maka, risk based capital (RBC) menjadi salah satu kriterianya. Tetapi, hal itu masih dalam pembahasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Amran, total dana yang digelontorkan untuk mendukung penerapan teknologi tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menghadirkan berbagai inovasi seperti penggunaan drone pertanian, sensor tanah, hingga sistem precision agriculture dan smart farming (pertanian presisi dan pertanian pintar).

"Pemerintah, kita anggarkan sampai kurang lebih Rp10 triliun. Teknologi semua kita gunakan. Jadi ada drone kita pakai, kemudian sensor untuk mengetahui kondisi tanah, unsur hara tanah, dan seterusnya. Kita gunakan semua teknologi. Dan ke depan kami yakin biaya produksi turun," ujar Amran saat konferensi pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

Amran menjelaskan, penerapan teknologi canggih di sektor pertanian telah menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, dengan penggunaan drone untuk menanam dan memupuk padi, waktu kerja petani dapat dihemat secara signifikan.

"Contoh, kalau tanam dulu itu 1 hektare menggunakan 25 orang, atau 1 hektare 1 orang tanam 25 hari. Sekarang 25 hektare bisa selesai 1 hari dengan menggunakan drone," jelasnya.

Ia menambahkan, transformasi menuju pertanian modern membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif, karena tenaga manusia dapat dialihkan untuk kegiatan produktif lain sementara hasil panen meningkat.

"Bisa dibayangkan efisien, efektif penggunaan anggaran. Jadi itu salah satu contoh bahwa dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence (AI), menggunakan robotik, dan seterusnya. Dan itu benar," tutur Amran.

Adapun mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Amran memastikan petani Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan teknologi sejak periode pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Mereka sudah sejak.. prioritas pertama kami saat menjadi menteri, tahun 2015 itu kita sudah mulai. Dulu penggunaan teknologi kita, posisinya hanya 0,14 Horse Power (HP) per hektare. Sekarang meningkat jadi 2,1 HP per hektare. Thailand dulu sudah 2, sekian, Jepang kalau tidak salah sudah 6 HP per hektare," jelasnya.

Ia menargetkan, dalam 5-10 tahun ke depan, tingkat mekanisasi pertanian di Indonesia bisa mencapai 6-10 HP per hektare, setara dengan negara-negara maju di Asia.

Amran menyebut sejumlah alat pertanian modern seperti combine harvester dan rice transplanter saat ini sudah berhasil dibuat di dalam negeri dan tengah melalui tahap uji coba.

"Ini tadi uji coba. Ini kan combine harvester kita bisa buat, rice transplanter kita buat. Yang kami inginkan adalah nanti menggunakan baterai, kemudian robotik. Jadi nanti otonomus," kata Amran.

Ia menyebut, targetnya alat-alat tersebut akan dikembangkan hingga bisa dikendalikan secara jarak jauh menggunakan remote control, sehingga petani milenial dapat bertani tanpa harus berada langsung di sawah.

"Dari bawah pohon. Jadi Anda mau bertani, pencet tombol saja dari Jakarta. Bertani di Bekasi tinggal disetel," ucapnya.

Saat ini, lanjut Amran, alat pertanian yang diuji masih menggunakan bahan bakar diesel, namun ia menegaskan akan beralih ke sistem baterai listrik untuk menekan biaya energi.

"Saat ini masih pakai solar, diesel. Ke depan pakai baterai. Apakah baterai akan lebih murah lagi? Jauh lebih murah. Bisa hemat sampai 60 persen," ujarnya optimistis.

Amran menambahkan, harga alat pertanian modern kini juga semakin terjangkau. "Kemarin yang kita hitung-hitung per unit itu Rp600 juta, sekarang harganya sudah separuh. Terus rice transplanter itu mungkin dari Rp60 juta jadi Rp10 jutaan. Aku minta Rp5 juta," kata dia.

Ia menegaskan, semua langkah tersebut adalah bagian dari visi besar menuju pertanian otonom dan digital di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Milenial dan generasi Z bisa mengolah lahan tanam, panen itu dari bawah pohon. Itu mimpi kita. Pusatnya di sini," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Samsung dilaporkan akan segera meluncurkan model HP lipat tiga Galaxy Z Tri-Fold dalam waktu dekat. Pada pekan lalu, perangkat lipat tiga Samsung sudah dipamerkan dalam ajang 'K-Tech Showcase' di APEC CEO Summit di Korea Selatan.

Perangkat tersebut memiliki layar depan (cover-screen) berukuran 6,5-inci. Setelah dibuka sepenuhnya, layar utamanya berukuran 10-inci serupa tablet.

Dikutip dari Geeky-Gadgets, Senin (3/11/2025), Samsung Galaxy Z Tri-Fold akan dirilis terbatas di beberapa negara asia, termasuk Korea Selatan. Belum jelas apakah nantinya perangkat tersebut tersedia di Indonesia.

Sebelumnya, Gizmodo melaporkan Samsung berencana memproduksi 50.000 hingga 100.000 unit Galaxy Z Tri-Fold di Korea Selatan, China, dan beberapa negara lain yang memiliki minat tinggi terhadap HP lipat, berdasarkan laporan dari The Chosun Daily.

Menurut laporan Geeky-Gadgets, Samsung memiliki pertimbangan sendiri untuk merilis HP lipat tiga pertamanya di pasar terbatas. Salah satunya, untuk menguji antusiasme masyarakat di lingkungan yang masih terkontrol.

Selain itu, Samsung juga bisa mengidentifikasi potensi masalah pada hardware dan software, sebelum menyediakan perangkat teranyarnya ke pasar global. Lalu, Samsung juga bisa mengumpulkan masukan untuk meningkatkan produknya di masa depan.

Geeky-Gadgets juga menuliskan bocoran harga untuk Samsung Galaxy Z Tri-Fold, yakni sekitar US$2.500 atau sekitar Rp41 jutaan. Sementara itu, Gizmodo menyebut perkiraan harganya sekitar 3 juta won atau Rp35 jutaan.

Samsung disebut menyasar pasar yang ingin mengeksplor teknologi canggih terbaru. Selain itu para antusias teknologi yang ingin berinvestasi pada perangkat inovatif dan eksperimental. Harga yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas juga kian mempertegas kesan eksklusif dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold pertama.

Ada banyak tantangan yang harus diselesaikan Samsung untuk menghadirkan Galaxy Z Tri-Fold. Selama ini, Samsung merupakan pemain dominan dalam pasar HP lipat.

Dalam rekam jejaknya, HP lipat kerap mengalami masalah pada ketangguhannya. Salah satunya pada mekanisme lipatan (hinge) dan layar yang bisa terdampak karena sering dibuka-tutup.

Untuk hal ini, Samsung sudah berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan teknologi hinge yang lebih tangguh, serta layar dengan material lebih mumpuni. Hal ini juga bisa dilihat pada seri Galaxy Z Fold/Flip 7 yang memiliki peningkatan fisik jauh lebih tangguh ketimbang generasi sebelumnya.

Digadang-gadang, Galaxy Z Tri-Fold juga akan menghadirkan mekanisme hinge yang memastikan kemulusan dan ketangguhan selama penggunaan dari waktu-ke-waktu. Selain itu, material layar juga dibuat kuat terhadap kerusakan karena buka-tutup.

Untuk pengalaman penggunaan, Samsung juga disebut mengembangkan mode pengoperasian yang sepenuhnya seamless untuk layar dalam keadaan sepenuhnya terbuka. Ada juga UI yang dirancang untuk mode setengah terlipat, dan sepenuhnya terlipat.

Beberapa saat lalu, Samsung mengindikasikan HP lipat tiga pertamanya akan rilis sebelum akhir tahun ini.

"Pameran terbaru ini mencerminkan upaya R&D yang sedang berlangsung, dan kami berencana untuk menghadirkan perangkat generasi berikutnya ini kepada pengguna tahun ini," ujar perusahaan tersebut kepada SamMobile.

Jika benar Samsung Galaxy Z Tri-Fold pertama dirilis pada 2025, maka terobosan ini dilakukan dengan hati-hati. Samsung pertama kali memperkenalkan seri lipat Galaxy Fold pada 2019 silam. Butuh 6 tahun konsistensi dan peningkatan teknologi hingga Samsung berani merilis HP lipat tiga pertamanya.

Kita tunggu saja hingga Samsung Galaxy Z Tri-Fold benar-benar hadir di pasaran terbatas, hingga nantinya inovasi ini bisa diproduksi secara massal ke negara-negara lebih luas.

Kedaulatan pangan sejati bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan pengalaman nyata rakyat Indonesia dari sawah yang produktif, pasar yang terjangkau, hingga dapur yang selalu memiliki bahan pangan cukup.

Jakarta (ANTARA) - "Pangan adalah soal hidup matinya bangsa." (Bung Karno, 1952)

Politik pangan selalu menjadi cermin arah sebuah pemerintahan apakah kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat kecil atau sekadar menuruti mekanisme pasar.

Pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menaruh harapan besar agar konsep kedaulatan pangan tidak berhenti di tataran retorika, tetapi hadir sebagai strategi konkret yang menyejahterakan petani dan menjamin ketenangan konsumen. Harapan besar ini masih terpelihara dalam ingatan publik dengan baik hingga saat ini.

Dalam sektor pangan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki dua pilar kelembagaan penting yaitu Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bulog berperan sebagai pelaksana logistik dan pengelola cadangan beras pemerintah (Government Rice Reserve), sementara Bapanas menjadi perancang kebijakan sekaligus pengendali sistem pangan lintas komoditas. Keduanya ibarat “otot dan otak” yang menopang tubuh tata kelola pangan nasional.

Jika menengok ke belakang, pada masa Orde Baru stabilitas pangan menjadi fondasi utama stabilitas sosial nasional. Pemerintah saat itu berhasil menjaga keseimbangan antara harga gabah yang layak, ketersediaan beras yang cukup, dan kepercayaan publik terhadap negara.

Namun kini situasinya jauh lebih rumit. Dunia tengah berhadapan dengan perubahan iklim yang ekstrem, ketegangan geopolitik antarnegara produsen beras di Asia, serta fluktuasi nilai tukar yang berimbas langsung terhadap pasar pangan domestik.

Karena itu, politik pangan di era Prabowo tak bisa lagi berlandaskan pada logika lama yang mengukur keberhasilan dari seberapa besar stok beras di gudang, melainkan harus bergeser menuju politik presisi, yakni sistem tata kelola berbasis data, efisiensi operasional, dan keterbukaan informasi.

Per Oktober 2025, cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 3,9 juta ton, sebagian besar hasil serapan produksi dalam negeri. Pemerintah juga menegaskan tidak akan melakukan impor hingga akhir tahun, sebuah langkah yang patut diapresiasi, tapi sekaligus menuntut akurasi dalam pengelolaan stok, penggilingan, dan distribusi agar pasokan tetap merata di pasar.

Harga beras sempat menembus Rp15.000 per kilogram pada Agustus lalu sebelum menunjukkan penurunan pada September. Situasi ini menggambarkan dilema klasik yang selalu dihadapi negara agraris yaitu bagaimana menyeimbangkan kepentingan petani agar tetap memperoleh harga jual yang layak tanpa membebani konsumen, terutama kalangan berpenghasilan rendah. Di titik inilah politik pangan benar-benar diuji antara prinsip keadilan sosial dan efisiensi ekonomi.

Dalam konteks saat ini, Bulog perlu menegaskan dirinya sebagai operator berbasis data (data-driven operator), yakni lembaga yang mengambil keputusan berdasarkan informasi stok, mutu, dan pergerakan harga secara real-time atau waktu sesungguhnya. Teknologi informasi harus menjadi tulang punggung setiap langkah operasional.

Penerapan Warehouse Management System (WMS) dengan sistem digital yang memantau suhu, kelembapan, dan rotasi stok di gudang akan membantu menjaga kualitas beras dan meminimalkan kerugian. Di sisi lain, Bapanas perlu memperkuat integrasi data pangan nasional (One Data Food System), yaitu sistem terpadu yang menyatukan informasi dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, penggilingan, hingga jaringan ritel.

Transparansi semacam ini sangat penting. Publik perlu mendapatkan akses ke informasi stok, harga, dan jalur distribusi melalui dashboard terbuka yang mudah dipahami. Ketika masyarakat mengakses data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah, kepercayaan tumbuh dan ruang spekulasi bisa ditekan.

Selain Bulog dan Bapanas, satu kekuatan ekonomi rakyat yang potensial memperkuat kedaulatan pangan adalah Koperasi Merah Putih. Koperasi ini tumbuh dari semangat gotong royong dan nasionalisme ekonomi, berperan sebagai penghubung antara petani, pelaku UMKM pangan, dan pasar konsumsi.

Dalam konteks politik pangan era Prabowo, Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak tata kelola pangan di tingkat akar rumput dengan menyalurkan hasil produksi, memfasilitasi distribusi logistik, serta memastikan nilai tambah tidak berhenti di tengkulak, melainkan kembali ke tangan petani.

Koperasi Merah Putih juga berfungsi sebagai mitra sosial-ekonomi Bulog dan Bapanas, terutama dalam penyerapan hasil panen, pengelolaan cadangan lokal, dan pelaksanaan program pangan murah.

Dengan dukungan digitalisasi dan akses pembiayaan mikro, koperasi ini dapat mempercepat pemerataan distribusi bahan pokok, menjaga stabilitas harga di daerah, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem pangan nasional. Melalui peran aktif koperasi semacam ini, politik pangan menjadi lebih inklusif, bukan hanya dikelola negara dari atas, tetapi juga digerakkan rakyat dari bawah.

Politik pangan berkeadilan

Ada beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh untuk memperkuat arah politik pangan ke depan.

Pertama, menegakkan koridor harga yang jelas, yaitu batas bawah (floor price) untuk melindungi pendapatan petani, serta batas atas (ceiling price) untuk menjaga daya beli masyarakat. Evaluasi koridor ini perlu dilakukan secara berkala berdasarkan data musim tanam dan biaya produksi aktual, agar keseimbangan antara insentif ekonomi dan keadilan sosial tetap terjaga.

Kedua, menerapkan traceabilitysystem, atau sistem ketertelusuran pangan. Melalui kode QR di setiap kemasan beras, konsumen bisa mengetahui asal-usul, tanggal penggilingan, kadar air, hingga lokasi gudang penyimpanan. Penerapan blockchain privat dapat menjamin integritas data tersebut, sehingga masyarakat yakin terhadap mutu dan keaslian produk beras pemerintah.

Ketiga, Bulog harus mulai menggunakan teknologi prediktif seperti citra satelit dan machine learning untuk memperkirakan lokasi panen potensial, cuaca, dan produksi. Pendekatan ini memungkinkan pengadaan dan distribusi dilakukan secara presisi, sehingga efisiensi logistik meningkat dan biaya bisa ditekan.

Keempat, menjadikan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai mekanisme permanen. Operasi pangan murah yang dijalankan berdasarkan data stok dan tren harga terbukti efektif meredam inflasi pangan di daerah. GPM bukan lagi kegiatan insidental, tetapi bagian integral dari sistem logistik nasional.

Kelima, memperkuat komunikasi publik yang terbuka dan teratur. Pemerintah perlu secara rutin menerbitkan Laporan Pangan Mingguan yang berisi informasi stok nasional, harga rata-rata, dan distribusi bantuan pangan. Transparansi ini bukan hanya bentuk tanggung jawab publik, melainkan juga instrumen psikologis untuk menumbuhkan optimisme masyarakat.

Transformasi digital di sektor pangan tak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memperkuat keadilan sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat melalui hampir 12 ribu dapur umum adalah contoh nyata langkah keberpihakan pemerintah. Namun, keberhasilan program ini memerlukan sistem digital yang menjamin keamanan dan mutu pangan secara konsisten.

Penerapan digital checklist berbasis HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) serta supplier ratingsystem otomatis akan memastikan bahwa setiap dapur umum dan pemasok memenuhi standar keamanan pangan. Dengan begitu, bantuan pangan bukan hanya sekadar distribusi, tetapi juga jaminan kualitas bagi masyarakat penerima.

Digitalisasi bukan semata simbol modernitas, melainkan sarana perlindungan publik. Ketika data, logistik, dan kualitas pangan dikelola secara terbuka dan akuntabel, rakyat akan merasa terlindungi. Di situlah makna sejati dari food security dengan ketahanan pangan yang bertumpu pada kepercayaan dan transparansi.

Menuju kedaulatan pangan sejati

Untuk membangun sistem pangan yang tangguh, ada tiga prasyarat utama.

Pertama, dibutuhkan kepemimpinan tata kelola yang tunggal dan tegas. Bapanas sebagai pengarah kebijakan, Bulog sebagai pelaksana operasional, dan Kementerian Pertanian sebagai penguat produksi.

Kedua, diperlukan disiplin data dan akuntabilitas publik, agar setiap fluktuasi harga dan ketersediaan stok memiliki penanggung jawab yang jelas.

Ketiga, penting membangun kolaborasi lintas sektor melalui forum supply council antara pemerintah, penggilingan, dan ritel modern, untuk memastikan keputusan diambil secara bersama dan transparan.

Politik pangan yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan menimbun stok beras. Ia memerlukan dua hal yang tak terpisahkan yakni presisi dalam kebijakan dan empati terhadap rakyat. Presisi menjaga efisiensi, sementara empati memastikan kebijakan berpihak kepada mereka yang paling rentan yaitu petani kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketika Bulog bekerja dengan sistem berbasis data dan Bapanas menata kebijakan secara terbuka, hasilnya akan dirasakan langsung oleh publik berupa harga yang stabil, pasokan yang terjamin, dan tumbuhnya rasa percaya bahwa negara benar-benar hadir di meja makan rakyat.

Kedaulatan pangan sejati bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan pengalaman nyata rakyat Indonesia dari sawah yang produktif, pasar yang terjangkau, hingga dapur yang selalu memiliki bahan pangan cukup. Di situlah politik pangan menemukan maknanya yang hakiki yaitu bukan untuk menenangkan pasar, melainkan untuk menyejahterakan rakyat.

*) Jan Prince Permata, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Alumni IPB.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Rambut beruban sering disebut jadi tanda penuaan atau stres. Sebuah penelitian menemukan cara mengembalikan warna rambut tersebut.

Penelitian dari Sekolah Kedokteran Grossman New York University mengungkapkan awal terbentuknya uban yakni sel punca melanosit yang terjebak (McSC) tidak membuat protein yang dibutuhkan pada pigmen rambut.

Dalam penelitian yang menggunakan tikus sebagai subjek penelitian ditemukan sel-sel McSC berpindah pada kompartemen folikel rambut yang berkembang. Hal ini membuat sel-sel itu bisa mengambil protein untuk regenerasi menjadi sel pigmen yang mewarnai rambut seiring pertumbuhan.

Sel-sel tersebut akan berpindah antara tingkat kematangan karena terus berpindah antar kompartemen.

Namun pada beberapa kasus hal ini tak terjadi. Sel-sel McSC bisa saja tidak bisa kembali ke kompartemen germinal, tempat protein WNT untuk mendorong sel beregenerasi menjadi sel pigmen.

Artinya tidak ada sel pigmen dan munculnya rambut beruban.

Temuan itu menyimpulkan saat McSC terus bergerak maka rambut berwarna akan tetap ada. Penelitian juga mengungkapkan sel tersebut juga bisa dibuat bergerak lagi.

Peneliti doktoral di NYU Langone Health, Qi Sun mengatakan kemungkinan hal yang sama juga bisa terjadi pada manusia. Jadi ada cara untuk mengembalikan rambut yang beruban.

"Mekanisme baru bisa meningkatkan kemungkinan posisi tetap sel punca melanosit yang sama mungkin ada pada manusia. Jadi berpotensi untuk membalikkan atau mencegah uban pada rambut manusia dengan membantu sel yang terhambat bergerak kembali antar kompartemen folikel rambut yang berkembang," kata dia dikutip dari Menshealth.

Menurutnya sel McSC bekerja untuk memproduksi pigmen. Ini berbeda dengan sel yang bertanggung jawab pada pertumbuhan rambut.

Penelitian NYU juga mengungkapkan jumlah sel McSC pada tonjolan folikel terus meningkat seiring bertambahnya usia proses pertumbuhan kembali rambut. Sementara pada beberapa kasus, tonjolan folikel yang tidak menghasilkan pigmen mengandung 505 dari keseluruhan sel McSC.

Kini, langkah selanjutnya bagi tim penelitian adalah mempelajari cara membuat sel McSC yang bermasalah ini untuk bisa kembali bergerak. Dengan begitu dapat menghasilkan pigmen untuk mencegah adanya uban.