Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta kepada regulator dan pemerintah agar semua anggotanya bisa menjadi peserta dalam program penjaminan polis (PPP) yang pelaksanaanya berpeluang dipercepat menjadi tahun 2027.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar permintaan itu disampaikan di sela acara Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta pada 11-13 Juni 2026. Dalam acara itu, ada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, hingga Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Budi mengemukakan saat ini PPP masih terus dalam tahap pembahasan. Salah satu aspek yang digodok adalah batas tingkat Risk Based Capital (RBC), yang kemungkinan menjadi syarat kesertaan program tersebut.

“Nah pertanyaannya sekarang New RBC sudah mau jalan nih, ya. Jadi kami minta LPS berhati-hati dalam menentukan threshold di New RBC dalam Program Penjaminan Polis ini,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, AAUI juga meminta regulator dan pemerintah untuk melakukan studi banding lagi dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan PPP baik untuk perusahaan asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Terlebih, program ini rencananya akan berlangsung lebih cepat pada 2027.

“Tapi kami juga masih menunggu Perpres-nya seperti apa nanti. Memang di dalam UU P2SK yang baru yang kita tunggu untuk ditandatangani presiden itu juga sudah dibunyikan juga,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih tenang saat membeli satu produk asuransi. Di sisi lain, Budi menilai bahwa tahun ini adalah periode terberat bagi industri perasuransian.

Pasalnya, industri menghadapi berbagai tantangan seperti faktor kondisi geopolitik, kondisi ekonomi mikro dan makro, dan pengimplementasian PSAK 117 atau IFRS 17.

“Jadi ini memang semuanya harus kita hadapi dan banyak hal-hal mungkin yang tidak terduga akan terjadi di kuartal ketiga nanti, apakah itu perusahaan melakukan merger atau tambah modal kita enggak tahu atau juga ditarik izin,” bebernya.

Dia meneruskan, saat ini AAUI masih terus meminta dispensi atau relaksasi kepada regulator dalam memenuhi ketentuan POJK 23/2023 yang salah satunya mengatur tentang modal minimum.

Baginya, saat itu POJK tersebut dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi normal, tidak ada variabel kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Sebab itu, dia khawatir jika dipaksakan akan terjadi kekacauan (chaos).

“Ini yang kami tidak inginkan, chaos ini akhirnya beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi [modal minimum] akan mengembalikan izin. Nah dampaknya apa? Terjadi PHK, nah ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan saat ini PPP masih terus didiskusikan secara intensif dengan pihak LPS, yang telah diamanahkan oleh UU P2SK yang awalnya ditargetkan berjalan pada 2028.

“Jadi, belum final bagaimana berapa iurannya, bentuk penjaminannya seperti apa. Kami harapkan ya seluruhnya bisa masuk di dalam penjaminan tersebut, tapi belum final,” ucapnya di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dan reasuransi harus bersiap menerapkan New Risk Based Capital (RBC) yang nantinya akan lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) dan berorientasi jangka panjang (forward looking).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa skema New RBC akan membagi struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier. Tingkatan itu adalah tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan.

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk sensitive dan forward looking,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Ogi mengatakan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian dari penyesuaian kerangka ketentuan solvensi saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuai dengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif. Sebab itu, penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan required capital sebagai komponen utama.

Untuk melengkapi kajian itu, OJK telah menguji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi, yang terbagi atas 5 asuransi jiwa dan 5 asuransi umum melalui pengisian template New RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai New RBC tentu akan memengaruhi strategi permodalan dan investasi perusahaan. Pasalnya, dengan skema yang lebih sensitif terhadap risiko, perusahaan akan semakin terdorong untuk mengelola modal secara lebih disiplin dan terencana.

“Pengelolaan modal tidak lagi hanya dilihat dari pemenuhan rasio minimum, tetapi juga dari seberapa kuat modal tersebut dalam menyerap risiko sesuai karakteristik bisnis masing-masing perusahaan,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Dia meneruskan bahwa dari sisi investasi, perusahaan kemungkinan akan semakin memperhatikan kualitas aset, volatilitas pasar, konsentrasi investasi, kecocokan durasi aset dan liabilitas, serta dampaknya terhadap kebutuhan modal.

Artinya, lanjut Budi, strategi investasi akan semakin erat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen aset-liabilitas. Selain itu, New RBC dapat memengaruhi strategi underwriting, pricing, retensi risiko, program reasuransi, dan pemilihan lini usaha.

“Perusahaan akan lebih selektif dalam mengambil risiko sesuai dengan kapasitas modal dan risk appetite masing-masing. Dalam konteks ini, hasil uji coba dan masukan dari industri menjadi penting agar aturan yang disusun dapat merefleksikan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Tantangan Implementasi New RBC

Meski begitu, Budi tidak memungkiri tantangan utama penerapan New RBC adalah memastikan bahwa perubahan ini dapat diimplementasikan secara konsisten, proporsional, dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi industri.

Menurutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan data, kualitas sistem informasi, kemampuan aktuaria dan manajemen risiko, pemahaman terhadap metodologi baru, serta kesiapan perusahaan dalam melakukan proyeksi risiko secara lebih dinamis.

“Bagi sebagian perusahaan, penyesuaian ini dapat membutuhkan investasi tambahan pada sistem, SDM, dan proses tata kelola,” sebutnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini meneruskan, tantangan lain adalah kalibrasi aturan. Ini karena karakteristik perusahaan asuransi dan reasuransi sangat beragam, baik dari sisi ukuran, lini usaha, struktur portofolio, maupun strategi bisnis. Sebab itu, parameter New RBC perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.

“Jangan sampai pengaturan yang terlalu ketat justru membatasi ruang perusahaan dalam menjalankan bisnis secara sehat, termasuk dalam melayani kebutuhan perlindungan masyarakat,” tegasnya.

Kendati begitu, AAUI tetap memandang New RBC adalah langkah positif untuk memperkuat ketahanan industri asuransi dan reasuransi. Skema ini akan membantu perusahaan melihat kebutuhan modal secara lebih realistis, tidak hanya berdasarkan posisi saat ini, tetapi juga berdasarkan profil risiko, kualitas aset, kewajiban, strategi bisnis, serta potensi tekanan ke depan.

Oleh karena itu, lanjut Budi, AAUI berharap implementasi New RBC dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan disertai masa transisi yang memadai.

“Industri juga memerlukan kejelasan teknis sejak awal, termasuk metodologi perhitungan, perlakuan terhadap modal inti dan modal tambahan, serta parameter risiko yang akan digunakan,” ujarnya.

PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life mengungkapkan tantangan utama mengimplementasikan New RBC adalah kompleksitas data, sistem, model, dan governance yang diperlukan untuk menghasilkan pengukuran risiko dan permodalan yang lebih granular dan forward-looking.

Direksi Ciputra Life Henry Then menyebut masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara beberapa risk charge dalam New RBC dibandingkan kerangka RBC existing, sehingga kebutuhan modal berdasarkan simulasi saat ini masih sangat dinamis dan memerlukan evaluasi serta kalibrasi lanjutan.

“Industri juga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap strategi investasi, pengelolaan aset-liabilitas, penguatan infrastruktur data dan sistem, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di tengah proses transisi implementasi PSAK 117 yang juga masih berlangsung,” katanya kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Kendati demikian, Henry menekankan pada prinsipnya Ciputra Life menyambut baik New RBC sebagai bagian dari penguatan industri asuransi nasional menuju kerangka pengelolaan risiko yang lebih komprehensif dan forward-looking.

“Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengukuran risiko serta mendorong tata kelola permodalan yang lebih prudent dan berkelanjutan,” ucapnya.

Secara umum, lanjutnya, perusahaan terus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan proses perhitungan permodalan dengan kerangka New RBC melalui evaluasi internal, simulasi perhitungan, serta penguatan koordinasi antara fungsi keuangan, aktuaria, manajemen risiko, dan investasi.

Dikatakan Henry, New RBC berpotensi memengaruhi strategi pengelolaan modal, investasi, asset liability management (ALM), hingga pricing dan desain produk. Hal ini karena pendekatan yang digunakan menjadi lebih sensitif terhadap profil risiko aset dan liabilitas perusahaan.

“Bagi perusahaan, dampaknya saat ini diperkirakan belum terlalu signifikan mengingat struktur permodalan perusahaan relatif sederhana dan masih didominasi oleh modal inti. Namun demikian, ketentuan tersebut tetap menjadi perhatian dalam perencanaan permodalan dan strategi investasi jangka panjang,” jelasnya.

Meski begitu, Henry mengatakan untuk ke depan perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian terhadap komposisi investasi, pengelolaan durasi aset dan liabilitas, serta optimalisasi struktur permodalan agar tetap sejalan dengan profil risiko dan ketentuan solvabilitas yang berlaku.

Sementara itu, Asuransi Bintang Tbk (ASBI) membeberkan New RBC nanti akan membagi kesehatan keuangan dalam 2 kelompok, yakni group New RBC untuk perusahaan ekuitas standar dan Insurance Capital Standard (ICS) untuk perusahaan dengan ekuitas besar.

Presiden Direktur ASBI Hastanto Sri Margi Widodo turut mengungkapkan saat ini perusahaannya masuk dalam New RBC yang sedang diuji cobakan.

“Sejalan dengan telah efektifnya PSAK 117 yang bersifat forward looking dan sudah tidak berlakunya PSAK104 yang komponen neracanya banyak dipakai di RBC lama, tentunya kami sangat mendukung dan telah siap seperti tercermin dari hasil simulasi new RBC bulanan kami,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, penerapan peraturan baru tersebut tentunya tidak hanya akan mempengaruhi strategi pengelolaan investasi, tetapi juga mempengaruhi strategi penerimaan atau seleksi risiko untuk praktek asset liability management yang baik.

Sementara itu, lanjut Widodo, tantangan yang paling besar untuk dapat melakukan implementasi New RBC adalah proses implementasi IFRS17 yang telah berjalan dengan baik yang terintegrasi dan dengan data granulasi yang detail.

“Kemudian, tantangan lain adalah volatilitas pasar yang tinggi akan akan sangat memengaruhu nilai aset yang ada,” tuturnya.

Dia meneruskan bahwa perbedaan RBC yang sangat mendasar dari lama ke baru adalah RBC lama menggunakan PSAK 104, sedangkan New RBC menggunakan PSAK 117.

“Dari sensitivity risiko, New RBC juga lebih sensitif dan forward-looking dan admissible asset lebih luas dibanding RBC lama,” pungkas Widodo.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap asuransi berpotensi meningkatkan beban pemerintah dalam menanggung kerugian ekonomi terutama saat terjadi bencana. Karena itu, LPS tengah berupaya mempercepat pelaksanaan program penjaminan polis yang diakselerasi mulai berjalan pada 2027.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Perasuransian Ferdinan Dwikoraja Purba mengatakan keberadaan perusahaan asuransi memiliki peran penting untuk menjaga masyarakat dari risiko kerugian ekonomi atau economic loss. Namun, tingkat kesadaran berasuransi di Indonesia dinilai masih rendah.

“Keberadaan perusahaan asuransi itu untuk menjaga economic loss. Di Indonesia, kesadaran berasuransi masih rendah,” ujar Ferdinan dalam Maipark Award 2026 akhir pekan lalu

Menurut dia, kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah ketika terjadi risiko di masyarakat. Pemerintah pada akhirnya harus menutup kerugian ekonomi yang nilainya tidak kecil.

“Ini membawa konsekuensi pemerintah harus meng-cover economic losses yang sangat besar,” katanya.

Ferdinan mengatakan, LPS saat ini tengah mengakselerasi persiapan program penjaminan polis agar dapat mulai diimplementasikan pada 2027. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

“Program penjaminan polis ini untuk memastikan masyarakat terlindungi,” ujar dia.

Meski demikian, Ferdinan mengakui implementasi program penjaminan polis tidak akan mudah. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, tantangan biasanya muncul ketika program mulai diaktifkan, baik dari sisi internal lembaga, industri asuransi, maupun lembaga penjamin.

“Pengalaman banyak negara, penjaminan polis menghadapi banyak tantangan saat program diaktivasi, baik dari internal, industri, hingga penjamin,” kata Ferdinan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat izin 25 perusahaan asuransi dicabut selama  periode 2011 hingga 2025.

Pencabutan izin tersebut terjadi karena berbagai kondisi yang dialami perusahaan termasuk kegagalan usaha maupun restrukturisasi.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D Purba mengatakan sebagian dari perusahaan yang izinnya dicabut mengalami kegagalan operasional.

"Dalam periode 2011 hingga 2025, terdapat 25 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dan sekitar 17 di antaranya dapat dikategorikan sebagai kegagalan perusahaan," kata Ferdinan dalam acara pembaruan perkembangan industri asuransi di Morrissey Hotel, Jakarta, Kamis (12/3), melansir detikfinance.

"Ini artinya, sisanya sekitar delapan ini sebenarnya penutupannya konsekuensi dari, biasanya karena ada restrukturisasi dan sebagainya, bukan karena kegagalan," tambahnya.

Dari total kegagalan tersebut, LPS mencatat sembilan kasus berasal dari perusahaan asuransi jiwa dan delapan kasus dari perusahaan asuransi umum.

Kendati demikian, Ferdinan menilai tingkat kegagalan perusahaan asuransi di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kondisi global. Secara internasional, tercatat 428 kegagalan perusahaan asuransi terjadi sepanjang periode 2011 hingga 2024.

Berdasarkan distribusi wilayah, kawasan Asia berada di posisi ketiga dalam jumlah kegagalan perusahaan asuransi setelah Amerika Utara dan Eropa.

Ia juga menyebutkan secara global kegagalan perusahaan lebih banyak terjadi pada segmen asuransi umum.

"Pola dominasi kegagalan asuransi umum ini juga tercermin pada cakupan penjaminan polis secara global, di mana dari 27 anggota International Forum of Insurance Guarantee Scheme, terdapat tiga negara yang skema penjaminannya berfokus pada asuransi umum, sedangkan yang lainnya itu meng-cover asuransi umum dan asuransi jiwa," ujarnya.

Untuk mengantisipasi dampak kegagalan perusahaan asuransi, LPS saat ini tengah menyiapkan Program Penjaminan Polis (PPP). Program tersebut dirancang sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan atau kegagalan usaha.

Menurut Ferdinan, skema penjaminan polis telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Taiwan, Prancis, dan Denmark.

Saat ini LPS masih menyusun kerangka regulasi dan sistem operasional program tersebut, termasuk menyiapkan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan data, serta sumber daya manusia yang diperlukan.

PPP ditargetkan mulai berlaku pada 2027 dengan tingkat kesiapan minimum.

"Dengan adanya skema penjaminan polis, kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara tertib tanpa mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, banyak negara telah membangun lembaga penjaminan polis sebagai bagian dari arsitektur stabilitas sektor keuangan," ujar Ferdinan.

perlu mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP), yaitu skenario percepatan aktivasi PPP dengan tingkat kesiapan minimum pada 2027 dan skenario implementasi penuh pada 2028 dengan tingkat kesiapan ideal.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinand D. Purba melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyampaikan perlu mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi, dampaknya dapat dikelola secara tertib tanpa merugikan pemegang polis dan tanpa mengganggu stabilitas industri.

Kegagalan perusahaan asuransi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam dinamika industri keuangan.

Dalam periode 2011 hingga 2024, tercatat sekitar 428 kegagalan perusahaan asuransi di berbagai negara, dengan mayoritas terjadi pada asuransi umum.

Sementara itu di Indonesia, Ferdinand mencatat bahwa dalam periode 2011 hingga 2025, terdapat 25 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dan sekitar 17 di antaranya dapat dikategorikan sebagai kegagalan perusahaan.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peran strategis Program Penjaminan Polis (PPP) sangat diperlukan untuk memperkuat industri asuransi.

Melalui skema penjaminan polis, kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan.

“Di Indonesia, PPP memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri asuransi. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri asuransi,” kata Ferdinand.

Mengenai perkembangan persiapan PPP pada tahun ini, LPS antara lain telah membentuk kerangka regulasi dan operasional, pendaftaran keanggotaan PPP dan pelaksanaan simulasi, dengan bekerja sama dengan para ahli dan praktisi industri.

“Jika dipercepat aktivasinya pada tahun 2027, LPS telah siap menerapkan,” tutup Ferdinand.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand D. Purba mengatakan LPS tengah mempersiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP).

Pertama, skenario percepatan aktivasi PPP dengan tingkat kesiapan minimum pada 2027. Kedua, skenario implementasi penuh pada tahun 2028 dengan tingkat kesiapan ideal.

“Diperlukan sebuah mekanisme yang dapat menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa ketika terjadi kegagalan perusahaan asuransi, dampaknya dapat dikelola secara tertib tanpa merugikan pemegang polis dan tanpa mengganggu stabilitas industri,” ujar Ferdinand, Jumat (13/3).

Ferdinand mengatakan, secara global kegagalan perusahaan asuransi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam dinamika industri keuangan.

Dalam periode 2011 hingga 2024, tercatat sekitar 428 kegagalan perusahaan asuransi di berbagai negara, dengan mayoritas terjadi pada asuransi umum.

“Sementara itu di Indonesia, dalam periode 2011 hingga 2025, terdapat 25 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dan sekitar 17 di antaranya dapat dikategorikan sebagai kegagalan perusahaan,” ujarnya.

Program Penjaminan Polis Memperkuat Industri Asuransi

Oleh karena itu, Ferdinand mengatakan peran strategis Program Penjaminan Polis (PPP) dalam memperkuat industri asuransi sangat diperlukan. Dengan adanya skema penjaminan polis, kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara cepat dan tepat , tanpa mengganggu stabilitas industri keuangan secara keseluruhan.

"Di Indonesia, PPP memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri asuransi. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri asuransi.” ujarnya.

Perkembangan persiapan LPS dalam menyelenggarakan PPP pada 2026 ini antara lain telah membentuk kerangka regulasi dan operasional, pendaftaran keanggotaan PPP, dan pelaksanaan simulasi, dengan bekerja sama dengan para ahli dan praktisi industri.

“Jika dipercepat aktivasinya pada tahun 2027, LPS siap menerapkan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menandai babak baru reformasi sektor keuangan Indonesia. Untuk pertama kalinya, industri asuransi secara eksplisit dimasukkan dalam kerangka resolusi nasional melalui perluasan mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP).

Langkah ini patut diapre­siasi. Selama bertahun-tahun, ketika terjadi kasus gagal bayar di industri asuransi, penanganannya cenderung ad hoc dan berlarut-larut. Ketidakpastian hukum merugikan pemegang polis dan merusak kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama industri asuransi. Tanpa trust, penetrasi asuransi akan stagnan, dan fungsi intermediasi risiko nasional melemah.

Namun, kebijakan yang baik tidak cukup berhenti pada niat. Desain teknisnya harus presisi. Jika tidak, PPP justru berisiko menimbulkan moral hazard, membebani industri secara berlebihan, dan menciptakan distorsi kompetisi.

Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan menyamakan skema penjaminan polis dengan penjaminan simpanan perbankan. Padahal, karakteristik industri asuransi berbeda secara fundamental.

Liabilitas asuransi bersifat jangka panjang (long-tail liabilities). Perhitungannya bergantung pada asumsi aktuaria, seperti mortalitas, morbiditas, lapse rate, dan sangat dipengaruhi hasil investasi jangka panjang. Risiko berkembang secara gradual melalui mismatch aset-liabilitas, kesalahan pricing, atau kelemahan tata kelola. Ini berbeda dengan perbankan yang menghadapi risiko penarikan dana mendadak (bank run).

Karena itu, Program Penjaminan Polis (PPP) tidak dapat mengadopsi begitu saja model penjaminan perbankan. Skema pendanaan, trigger resolusi, metode valuasi kewajiban, hingga mekanisme pembayaran klaim harus disesuaikan dengan kompleksitas struktur polis, termasuk perbedaan antara proteksi murni dan produk berbasis investasi. Tanpa diferensiasi desain, kita berisiko menerapkan solusi yang tidak kompatibel dengan struktur risiko industri.

TANPA DISTORSI

Secara agregat, industri asuransi nasional saat ini berada dalam kondisi solvabilitas yang memadai, tecermin dari rasio Risk Based Capital (RBC) yang umumnya di atas ketentuan minimum. Kasus gagal bayar yang terjadi da­­lam beberapa tahun terakhir lebih bersifat idiosinkratik ketimbang sistemik.

Namun, reputasi industri sangat sensitif, di mana satu kegagalan besar dapat menciptakan efek rambatan psikologis. Di sinilah PPP memiliki peran strategis: sebagai confidence buffer.

Meski demikian, penetapan premi penjaminan yang terlalu tinggi atau skema prefunding yang agresif dapat menimbulkan tekanan baru bagi industri perasuransian. Beban biaya berlebihan akan berpengaruh kepada combined ratio sebagai indikator utama kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan asuransi, yang dihitung dengan menjumlahkan rasio klaim (loss ratio) dan rasio biaya operasional (expense ratio) terhadap premi yang diperoleh. Pada akhirnya semua biaya tersebut akan dibebankan kepada tertanggung sebagai pembayar premi asuransi.

Selain itu, beban biaya berlebihan juga akan mengurangi kapasitas underwriting, menekan laba dan ekuitas, serta mendorong konsolidasi perusahaan asuransi yang tidak natural. Pendekatan yang lebih rasional adalah premi berbasis risiko (risk-based premium), di mana perusahaan dengan profil risiko lebih tinggi membayar lebih besar, yang prudent membayar lebih rendah. Prinsip ini adil dan menjaga disiplin pasar.

Selain itu, skema pendanaan sebaiknya bersifat hybrid: prefunding bertahap untuk membentuk cadangan awal, dikombinasikan dengan ex-post levy jika diperlukan, serta liquidity backstop sebagai jaring pengaman terakhir. Dengan demikian, PPP tidak menjadi sumber instabilitas baru.

DISIPLIN PASAR

Skema penjaminan selalu membawa risiko moral hazard. Jika cakupan terlalu luas atau tanpa batas tegas, perusahaan dan pemegang saham bisa terdorong mengambil risiko berlebihan karena merasa ada safety net permanen. PPP bukan instrumen bailout. Pemegang saham harus tetap menjadi first loss bearer. Manajemen tetap memikul tanggung jawab fiduciary. Produk komersial bernilai sangat besar tidak semestinya dijamin penuh.

Penjaminan harus fokus pada pemegang polis ritel, yaitu kelompok yang secara informasi dan daya tawar lebih lemah. Tanpa batas maksimum jaminan yang jelas, publik dapat berasumsi adanya implicit sovereign guarantee. Persepsi ini berbahaya bagi stabilitas fiskal dan disiplin industri. Pengalaman internasional menunjukkan, cakupan terlalu luas menciptakan moral hazard; terlalu sempit gagal membangun kepercayaan. Keseimbangan inilah yang harus dijaga.

UU P2SK telah memberikan kerangka resolusi melalui instrumen seperti transfer portofolio, penyertaan modal sementara, bridge institution, hingga likuidasi terkontrol. Secara konseptual, ini sejalan dengan praktik internasional. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan trigger resolusi antara otoritas pengawas dan LPS, serta harmonisasi dengan undang-undang lain, seperti UU Ke­­pai­litan dan UU Perseroan Terbatas. Tanpa kepastian prio­ritas klaim, proses resolusi berpotensi tersandera sengketa hukum panjang. Kepastian hukum ini bukan sekadar isu teknis. Ia menentukan apakah perlindungan benar-benar dapat dirasakan pemegang polis dalam waktu terukur.

Agar PPP benar-benar menjadi instrumen stabilitas dan perlindungan konsumen, beberapa penyempurnaan layak dipertimbangkan. Pertama, penerapan premi berbasis risiko untuk menghindari subsidi silang yang merusak kompetisi sehat. Kedua, skema pendanaan hybrid agar beban tidak terkonsentrasi di awal dan dana tidak menganggur berlebihan. Ketiga, kewajiban Recovery and Resolution Plan bagi perusahaan besar untuk memastikan kesiapan menghadapi tekanan.

Keempat, penetapan batas maksimum jaminan secara tegas dan transparan. Kelima, pembentukan forum konsultatif formal antara regulator, industri, dan DPR untuk evaluasi berkala desain PPP. Pendekatan partisipatif ini penting karena PPP adalah kebijakan struktural jangka panjang yang akan memengaruhi ekosistem industri dan masyarakat luas.

Tujuan utama PPP adalah melindungi pemegang polis kecil dan menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa membebani APBN. Jika dirancang dengan presisi, PPP dapat memperkuat kredibilitas sistem keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong penetrasi asuransi nasional. Namun jika desainnya keliru, ia bisa menciptakan distorsi baru dan mengikis disiplin pasar.

Kita tidak hanya membutuhkan PPP. Kita membutuhkan PPP yang adil, proporsional, dan berkelanjutan—melindungi rakyat tanpa melemahkan industri, menjaga stabilitas tanpa mengorbankan tata kelola. Di situlah kualitas reformasi diuji.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi melantik sejumlah pejabat baru yang akan mengisi posisi sebagai Direktur Eksekutif, Direktur Group, Kepala Divisi dan Kepala Tim. Pelantikan dilaksanakan di Kantor LPS, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan saat ini industri jasa keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik domestik maupun global. Untuk itu, pihaknya terus mempersiapkan diri dan menambah kekuatan, salah satunya dengan melantik pejabat baru.

“Oleh karenanya kami senantiasa bersiap diri dan menambah kekuatan dengan melantik pejabat baru,” kata Anggito dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution menambahkan, pelantikan pejabat baru juga menjadi langkah strategis LPS dalam mengantisipasi program penjaminan polis (PPP) yang kemungkinan akan berlaku lebih cepat dari target 2028.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan PPP jika kebijakan itu diimplementasikan pada 2027, lebih cepat dari semestinya pada 2028,” ujar Farid.

Pejabat baru LPS yang dilantik antara lain Direktur Eksekutif Teknologi Informasi Monang Siringoringo, Direktur Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga Nur Budiantoro, dan Direktur Group Pengelolaan Data Bank The Daniel.

Kemudian, Direktur Group Regulasi Lembaga Vitri Pascauli, Plt. Direktur Group Layanan Umum Haydin Haritzon, dan Plt. Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi Aroma Patria Perdana.

LPS juga melantik sembilan Kepala Divisi dan 25 Kepala Tim. Di antaranya, Plt. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan KPW II Surabaya Bayu Permana Jati, dan Kepala Divisi Hukum Pendukung Firman Kusbianto.

Selanjutnya, Plt. Kepala Divisi Kehumasan Rhein Valleno Oktoriansyah, Plt. Kepala Divisi Logistik dan Rumah Tangga Tri Hartanto, Plt. Kepala Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank I Andreas Suryo Adhitama, dan Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Likuiditas dan Setelmen Nidya Rose Wahyuni.

Lalu, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Rencana Resolusi Bank Steffanie Berlian Simatupang, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan SCV Polis Achmad Rasyad Rangkuti, dan Plt. Kepala Divisi Pengolahan Data Hanna Mutia Agista.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan reorganisasi dengan melantik sejumlah pejabat baru di tingkat direktur eksekutif, direktur grup, kepala divisi, hingga kepala tim. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penguatan lembaga di tengah tantangan sektor jasa keuangan sekaligus persiapan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, pergantian dan pengisian jabatan baru bukan sekadar agenda seremonial. LPS perlu memperkuat organisasi agar tetap menjadi lembaga resolusi yang dipercaya masyarakat.

“Industri jasa keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun global. Karena itu kami harus terus bersiap dan memperkuat organisasi,” kata Anggito saat pelantikan pejabat di kantor LPS, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, penguatan struktur penting agar LPS mampu menjalankan mandat menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi dana masyarakat di perbankan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menambahkan, penataan organisasi juga dilakukan untuk mengantisipasi pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP). Program tersebut berpotensi berlaku lebih cepat, yakni pada 2027.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan penjaminan polis jika kebijakan itu diterapkan lebih awal,” ujarnya.

Ia menilai pengalaman LPS dalam menjamin simpanan perbankan menjadi modal penting. Program tersebut selama ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga.

Dalam pelantikan tersebut, LPS menunjuk Monang Siringoringo sebagai Direktur Eksekutif Teknologi Informasi. Sementara posisi Direktur Grup Komunikasi dan Hubungan Lembaga diisi Nur Budiantoro, Direktur Grup Pengelolaan Data Bank oleh The Daniel, serta Direktur Grup Regulasi Lembaga oleh Vitri Pascauli.

Selain itu, Haydin Haritzon dilantik sebagai pelaksana tugas Direktur Grup Layanan Umum dan Aroma Patria Perdana sebagai pelaksana tugas Direktur Grup Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi.

LPS juga melantik sembilan kepala divisi dan 25 kepala tim untuk memperkuat berbagai fungsi, mulai dari pengelolaan data, resolusi bank, hingga komunikasi publik.

Bagi masyarakat, penguatan organisasi LPS dinilai penting untuk memastikan perlindungan dana simpanan tetap terjaga serta memberi kepastian bagi pemegang polis asuransi ketika skema penjaminan mulai dijalankan.

saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, melantik para pejabat baru yang mengisi posisi sebagai direktur eksekutif, direktur group, kepala divisi, dan kepala tim, sebagai bagian dari langkah reorganisasi hingga persiapan pelaksanaan program penjaminan polis (PPP).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah ini merupakan salah satu upaya LPS agar senantiasa menjadi lembaga resolusi terdepan dan terpercaya bagi masyarakat.

“Momentum ini tidak hanya sekedar seremonial pergantian pejabat, saat ini industri jasa keuangan masih harus menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global. Oleh karenanya kami senantiasa bersiap diri dan menambah kekuatan dengan melantik pejabat baru,” kata Anggito.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menambahkan, pelantikan pejabat baru di LPS juga merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi program penjaminan polis yang kemungkinan berlaku lebih cepat.

“LPS memastikan siap menyelenggarakan PPP jika kebijakan itu diimplementasikan pada 2027, lebih cepat dari semestinya pada 2028. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” kata Farid.

Pejabat baru LPS yang dilantik pada hari ini antara lain, Direktur Eksekutif Teknologi Informasi Monang Siringoringo, Direktur Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga Nur Budiantoro, Direktur Group Pengelolaan Data Bank The Daniel, Direktur Group Regulasi Lembaga Vitri Pascauli, Plt. Direktur Group Layanan Umum Haydin Haritzon, dan Plt. Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi Aroma Patria Perdana.

Dalam kesempatan yang sama juga dilantik sembilan orang Kepala Divisi dan 25 orang Kepala Tim, di antaranya, Plt. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan KPW II Surabaya Bayu Permana Jati, Kepala Divisi Hukum Pendukung Firman Kusbianto, Plt. Kepala Divisi Kehumasan Rhein Valleno Oktoriansyah, dan Plt. Kepala Divisi Logistik dan Rumah Tangga Tri Hartanto.

Kemudian, Plt. Kepala Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank I Andreas Suryo Adhitama, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Likuiditas dan Setelmen Nidya Rose Wahyuni, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan Rencana Resolusi Bank Steffanie Berlian Simatupang, Plt. Kepala Divisi Pengelolaan SCV Polis Achmad Rasyad Rangkuti, dan Plt. Kepala Divisi Pengolahan Data Hanna Mutia Agista.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) membenarkan pihaknya pernah mengusulkan reasuransi masuk dalam Program Penjaminan Polis (PPP) yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kendati demikian, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan pihak LPS sedang memprioritaskan untuk mempercepat pengimplementasian menjadi 2027 dari sebelumnya 2028.

“Kita memang pernah mengusulkannya, tapi kayaknya mereka lebih prioritas untuk memajukan Program Penjaminan Polis ini di tahun 2027 daripada memikirkan bagaimana reasuransi masuk dalam Program Penjaminan Polis,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tetap akan menanti perubahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Budi menjelaskan alasan mengusulkan reasuransi masuk skema PPP adalah muara perusahaan asuransi menjadi tidak likuid itu karena sebagian diakibatkan perusahaan reasuransinya juga mengalami kesulitan likuiditas.

Menurutnya, kerangka dan model dalam skema PPP masih dalam tahap finalisasi. Namun, hal pasti yang Budi ketahui saat ini adalah pengimplementasian program tersebut akan dimajukan pada 2027.

“Jadi usulan-usulan kita terhadap bagaimana perusahaan reasuransi bisa masuk dalam Program Penjaminan Polis Ini masih tahap-tahap awal didiskusikan, tapi mereka sudah concern juga ke depannya tidak menutup kemungkinan ini bisa masuk juga dalam Program Penjaminan Polis,” tutupnya.

Sebelumnya, Budi berpendapat akar persoalan yang kerap mengganggu stabilitas industri justru terletak pada penempatan reasuransi yang selama ini belum masuk dalam skema PPP.

“Jadi akar masalah di asuransi umum saya pikir jarang terjadi akibat perusahaan asuransi itu insolvent. Biasanya memang lebih disebabkan penempatan reasuransinya. Beda kita dengan asuransi jiwa,” ujar Budi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU P2SK dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

AAUI mendorong agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan memasukkan perusahaan reasuransi ke dalam skema penjaminan polis melalui revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Budi menilai hal ini penting karena beberapa perusahaan reasuransi pelat merah saat ini menghadapi masalah yang dapat menimbulkan risiko sistemik bagi industri asuransi umum.

“Jadi ini mungkin usulan dari kami, dari AAUI kalau memang dimungkinkan dimasukkan di dalam penyempurnaan undang-undang P2SK apakah perusahaan reasuransi bisa masuk dalam skema penjaminan polis. Ini mata rantai, karena asuransi tidak stand alone. Kita tidak sendiri, ada satu ekosistem,” tambahnya.

Sementara itu, PT Reasuransi Maipark Indonesia atau Maipark berpendapat secara alami reasuransi tidak masuk ke delam penjaminan polis.

Direktur Utama Maipark Kocu Andre Hutagalung menjelaskan munculnya lembaga penjamin polis adalah untuk perlindungan terhadap masyarakat, karena berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan asuransi.

“Sedangkan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi itu sama-sama business to business. Ini sudah keputusan bisnis di antara kedua ini, tentu enggak etis lah kalau kedua ini pertimbangan dengan bahasa kasarnya adalah business to business dilindungi pajak,” katanya seusai acara Kupasi Annual Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT AsuransiAsei Indonesia menyampaikan beberapa usulan untuk Program Penjaminan Polis (PPP) supaya pengimplementasiannya baik dan bahkan bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi bertambah.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyebut PPP yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) adalah hal yang revolusioner.

Sebab itu, dia menilai dalam PPP harus ada penetapan batas maksimum penjaminan secara tegas. Kemudian, penetapan batas maksimum jaminan eksplisit, supaya ekspektasi tertanggung tidak terlalu berlebihan dibandingkan dengan nanti saat pelaksanaannya.

Dody meneruskan, baginya produk-produk komersial besar tidak perlu dijamin secara penuh karena polis asuransi sebetulnya dibuat bersama antara tertanggung dan penanggung.

“Ini akan bisa menjaga keseimbangan antara pelindungan dan disiplin dari pasar sendiri, penanggung pun juga akan tetap mempertahankan manajamen risiko yang baik,” ucapnya dalam RDPU Panja di Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Masukan kedua yang disampaikan Dody adalah penerapan risk-based premium. Menurutnya ini harus berbasis risiko individual perusahaan dengan mempertimbangkan RBC, profil investasi, dan governance. Kemudian, disusun dengan pendekatan aktuaria independen.

“Jadi basisnya adalah risiko, sehingga nanti perusahaan yang sehat mestinya akan membayar iuran yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak sehat. Ini akan mendorong tata kelola yang baik, mengurangi cross-subsidize, dan memperkuat stabilitas jangka panjang,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, skema hybrid juga perlu dipertimbangkan. Jadi, prefunding bertahap, sehingga tidak perlu dibayarkan sekaligus. Hal ini perlu diterapkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan perusahaan terjaga.

“Mengingat yang saya katakan depan tadi saat ini margin industri asuransi ada tekanan cukup tinggi dan ini berdampak kepada kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri,” sebutnya.

Saran selanjutnya adalah perusahaan asuransi diharapkan memiliki penguatan early intervention dan recovery and resolution plan (RPP), sebagai bagian dari manajemen risiko di perusahaan. Kedua hal ini bisa mengurangi kemungkinan resolusi mahal di tahap akhir.

Saran terakhir adalah mengadakan forum konsultatif industri dan regulator dengan frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk mengurangi beberapa distorsi-distorsi, sekaligus juga perbedaan pendapat, supaya pelaksanaannya bisa baik dan realistis ke depannya.

“Kita harapkan dengan adanya penyempurnaan pada resolusi perusahaan-perusahaan ini maka bagi negara akan bisa mengurangi risiko bailout fiskal, memperkuat stabilitas keuangan,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Dody, bagi industri akan memberikan kepastian hukum, kompetisi yang sehat, dan insentif tata kelola yang baik.

“Bagi masyarakat sendiri perlindungan konsumen, terutama bagi pemegang polis kecil, retail akan sangat terasa dan kepercayaan masyarakat atau publik kepada industri perasuransian nanti akan bisa meningkatkan penetrasi asuransi untuk berdampak kepada perekonomian negara,” tutupnya.