Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar angkat bicara soal penyaluran 1.098 sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Iduladha 1447 hijriah.

Nasaruddin mengatakan hewan kurban yang disalurkan kepala negara sudah diterima di Masjid Istiqlal, Jakarta.

"lya jadi saya kira sudah kemarin kita sudah jelaskan ya, bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal. Kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain itu enggak ada masalah," ujar Nasarudin di Istiqlal, Kamis (28/5/2026).

Sejatinya, Nasaruddin tidak menanggapi secara eksplisit terkait dengan kurban Presiden menggunakan anggaran negara Rp100 miliar. Namun demikian, Nasaruddin mengemukakan dalam momen Iduladha ini harus bisa dirayakan seluruh masyarakat.

Seperti halnya dengan esensi Idulfitri, maka perayaan Iduladha juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Artinya, semua masyarakat harus bisa mengonsumsi protein hewani.

"Untuk Iduladha pasangannya adalah protein hewani. Diharapkan pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak mengonsumsi daging," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan kurban Presiden dengan anggaran negara tetap dianggap sah baik secara hukum Islam maupun teknis tata negara.

Dia menjelaskan, dalam hukum Islam kepala negara justru dianjurkan untuk berkurban atas nama negara demi kemaslahatan rakyatnya. Salah satunya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa disunahkan bagi imam untuk membeli hewan kurban melalui Baitul Mal.

Dalam konteks ini, imam merujuk pada Presiden sebagai kepala negara dan APBN merupakan bentuk kontekstual dari Baitul Mal di era modern. Adapun, status hewan kurban tersebut menjadi milik publik karena dibeli dengan uang negara dan dikembalikan lagi untuk rakyat.

"Terkait dengan pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres, saya kira ini secara syar'i itu tidak ada soal," ujar Niam dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyediaan fasilitas jet pribadi saat kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Nasaruddin mengatakan bahwa laporannya ke KPK telah dilakukan beberapa kali. Pertama kali, ia menerima pemberian dari seseorang yang saya duga terkait itu, gratifikasi haji.

Hari ini, Senin (23/2/2026), Nasaruddin kemudian melaporkan terkait pemberian fasilitas jet pribadi dari pengusaha sekaligus politisi Oesman Sapta Odang (OSO), saat Nasaruddin melakukan kunjungan ke Makassar.

"Kali ini saya datang lagi, ya, untuk menyampaikan terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, di Makassar dengan menggunakan pesawat khusus itu," kata Nasaruddin di Kantor KPK pada Senin (23/2/2026).

Dia beralasan memakai jet pribadi itu dikarenakan jadwal pesawat komersial yang sudah tidak memungkinkan lagi. Ditambah, terdapat agenda persiapan sidang Isbat.

Sementara, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo menyatakan Nasaruddin telah bebas dari ancaman Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yakni sanksi pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebab, Nasaruddin telah melaporkan penerimaan fasilitas jet pribadi itu dalam waktu kurang dari 30 hari kerja.

"Beliau menyampaikan sebelum dari 30 hari kerja sesuai dengan Pasal 12 C. Juga disampaikan bahwa apabila kurang dari apa 30 hari kerja di situ artinya Pasal 12 B-nya tidak berlaku," ujar Arif.

Setelahnya, KPK kemudian akan memeriksa dan dalam kurun waktu 30 hari kerja memutuskan apakah gratifikasi fasilitas yang diterima Nasaruddin menjadi milik penerima atau milik negara.

"Tentunya kalau nanti kemudian kita menetapkan SK, harus, misalkan, untuk memberikan apa sebagai apa kompensasi atau uang pengganti, nanti kita akan sampaikan secara SK-nya bahwa, oh, ini harus diganti sekian gitu," kata Arif.

Sebelumnya, pada 16 Februari 2026, kunjungan Menag menggunakan jet pribadi ramai diperbincangkan di media X. Bersamaan dengan berita tersebut, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memberitakan bahwa Menag meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Minggu (15/2/2026).

Thobib menyampaikan bahwa Menag hadir atas undangan dari OSO, di mana politisi itu juga memberikan fasilitas berupa pesawat jet pribadi.

"Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO yang berinisiatif menyiapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat," kata Thobin, dikutip dari Kemenag.go.id.