Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyediaan fasilitas jet pribadi saat kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Nasaruddin mengatakan bahwa laporannya ke KPK telah dilakukan beberapa kali. Pertama kali, ia menerima pemberian dari seseorang yang saya duga terkait itu, gratifikasi haji.

Hari ini, Senin (23/2/2026), Nasaruddin kemudian melaporkan terkait pemberian fasilitas jet pribadi dari pengusaha sekaligus politisi Oesman Sapta Odang (OSO), saat Nasaruddin melakukan kunjungan ke Makassar.

"Kali ini saya datang lagi, ya, untuk menyampaikan terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, di Makassar dengan menggunakan pesawat khusus itu," kata Nasaruddin di Kantor KPK pada Senin (23/2/2026).

Dia beralasan memakai jet pribadi itu dikarenakan jadwal pesawat komersial yang sudah tidak memungkinkan lagi. Ditambah, terdapat agenda persiapan sidang Isbat.

Sementara, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo menyatakan Nasaruddin telah bebas dari ancaman Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yakni sanksi pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebab, Nasaruddin telah melaporkan penerimaan fasilitas jet pribadi itu dalam waktu kurang dari 30 hari kerja.

"Beliau menyampaikan sebelum dari 30 hari kerja sesuai dengan Pasal 12 C. Juga disampaikan bahwa apabila kurang dari apa 30 hari kerja di situ artinya Pasal 12 B-nya tidak berlaku," ujar Arif.

Setelahnya, KPK kemudian akan memeriksa dan dalam kurun waktu 30 hari kerja memutuskan apakah gratifikasi fasilitas yang diterima Nasaruddin menjadi milik penerima atau milik negara.

"Tentunya kalau nanti kemudian kita menetapkan SK, harus, misalkan, untuk memberikan apa sebagai apa kompensasi atau uang pengganti, nanti kita akan sampaikan secara SK-nya bahwa, oh, ini harus diganti sekian gitu," kata Arif.

Sebelumnya, pada 16 Februari 2026, kunjungan Menag menggunakan jet pribadi ramai diperbincangkan di media X. Bersamaan dengan berita tersebut, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, memberitakan bahwa Menag meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Minggu (15/2/2026).

Thobib menyampaikan bahwa Menag hadir atas undangan dari OSO, di mana politisi itu juga memberikan fasilitas berupa pesawat jet pribadi.

"Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO yang berinisiatif menyiapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat," kata Thobin, dikutip dari Kemenag.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel menerima uang hasil pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui perantara yang salah satunya adalah anak kandungnya.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Noel Nomor: 06/TUT.01.04/24/01/2026. Noel mulanya mengetahui adanya aksi pemerasan tersebut, tetapi dia justru meminta jatah Rp3 miliar. Irvian Bobby yang mengkoordinir penampungan uang pemerasan menyanggupi keinginan Noel.

"Terdakwa Inmanuel Ebenezer Gerungan memanggil Irvian Bobby Mahendro ke ruang kerjanya meminta uang sebesar Rp3 miliar. Atas permintaan tersebut kemudian Irvian Bobby Mahendro menyanggupinya," kata Jaksa Penuntun Umum, Senin (19/1/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada bulan Desember 2024, Noel kembali menghubungi Irvian untuk melakukan pertemuan membahas Rp3 miliar. Uang kemudian diberikan melalui perantara di mana Rp70 juta bersumber dari PT KEM Indonesia dan Rp2,93 miliar dari para pemohon sertifikasi dan lisensi PJK3 lain.

Jaksa menyebut bahwa Noel memberikan kontak Nur Agung untuk dihubungi Irvian Bobby. Selanjutnya hasil koordinasi, Irvian Bobby melalui supirnya menyerahkan Rp3 miliar yang disimpan dalam tas jinjing kepada Nur Agung di sisi timur SPBU Pertamina 34.10301 Jalan Gereja Theresia Gondangdia Jakarta Pusat

"Yang kemudian oleh Nur Agung Putra Setia tas jinjing berisi uang tersebut diserahkannya kepada Divan Ariq yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan," ujar Jaksa.

Noel juga menerima 1 unit motor Ducati Scrambler. Tak hanya itu, dia menerima dari pihak lain atau suap sehingga secara keseluruhan total uang yang diterima Noel sebesar Rp3,3 miliar

"Bahwa atas penerimaan uang Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan yang seluruhnya berjumlah tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah dan barang berupa 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker tersebut haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa," terangnya.

Jaksa mengatakan bahwa Noel tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima.

Noel didakwa melanggar Pasal 12 B Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.