Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital.

“Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital,” ujar Yassierli.

Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja layak, penguatan jaminan sosial, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia pun mengajak serikat pekerja/buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan pada sore ini, Senin (8/6/2026).

Said Iqbal mengatakan dirinya menerima undangan pelantikan pada Minggu malam dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Menurutnya, jabatan yang akan diembannya memiliki kedudukan setingkat menteri sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur posisi penasihat khusus presiden.

"Tentu nanti saya hanya memberikan banyak masukan kepada Presiden, baik bila diminta maupun tidak diminta, serta membuat analisis kebijakan," ujar Said Iqbal, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Keputusan untuk bergabung dalam pemerintahan, kata Said, telah melalui diskusi bersama KSPI dan sejumlah elemen buruh. Dia menegaskan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi perjuangan kaum pekerja dari dalam pemerintahan.

"Bagi kami, setelah berdiskusi di KSPI khususnya dan bersama kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui jalur di dalam pemerintahan," katanya.

Menurut Said, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap kelompok masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, menjadi salah satu faktor yang mendorong dirinya menerima amanah tersebut.

Dia juga menilai selama ini berbagai masukan kepada pemerintah lebih banyak datang dari kalangan dunia usaha dan pemilik modal.

Oleh karena itu, kehadirannya di lingkungan Istana diharapkan dapat menghadirkan perspektif pekerja dalam proses perumusan kebijakan.

"Saya memberanikan diri berikhtiar bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh," ujarnya.

Meskipun bergabung dalam pemerintahan, tetapi Said menegaskan langkah tersebut tidak akan mengurangi sikap kritis gerakan buruh terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.

"Secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan," tegasnya.

Terkait agenda prioritas yang akan dibawanya sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadi fokus utama.

"RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan," jawabnya singkat saat ditanya mengenai prioritas yang dipercayakan oleh kalangan buruh.

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden dinilai menjadi momentum baru bagi representasi pekerja dalam lingkar pengambilan kebijakan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan yang selama ini menjadi salah satu isu strategis dalam hubungan industrial di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tidak hanya mengatur perlindungan pekerja, tetapi juga diarahkan untuk memperbesar penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Ketua Komite Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Subchan Gatot mengatakan pembahasan regulasi ketenagakerjaan kini dilakukan bersama kalangan serikat pekerja dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan investasi.

“Bahwa kita bukan hanya membuat regulasi yang hanya berfokus pada perlindungan kerja saja, tetapi kita ingin ini membangun employment baru,” kata Subchan dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Subchan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan dukungan terhadap dunia usaha, agar mampu membuka kesempatan kerja secara masif.

Dia menilai terdapat tiga faktor utama yang perlu dibangun dalam reformasi tersebut. Pertama, regulasi yang adaptif terhadap perubahan industri dan kebutuhan investasi.

Kedua, fokus pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja besar. Ketiga, percepatan transformasi pekerja informal menjadi formal agar memperoleh perlindungan dan akses pengembangan kompetensi.

Menurutnya, transformasi sektor informal menjadi formal menjadi salah satu tantangan utama ketenagakerjaan nasional. Padahal, pekerja formal dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh perlindungan kerja dan peningkatan kompetensi.

“Transformasi informal ke formal itu perlu didorong agar mendapatkan perlindungan dan juga akses pengembangan kompetensi yang baik nantinya,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya dukungan pendanaan untuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan kompetensi tenaga kerja kerah biru.

Subchan menilai penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas industri.

“Nanti harus ada pendanaan, artinya penguatan pendanaan untuk penciptaan pekerjaan dan juga penciptaan kompetensi dari pekerja blue collar dan penguatan dialog sosial,” katanya.

Di samping itu, pengusaha juga menilai fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan memiliki hubungan erat dengan peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Subchan, sejumlah negara yang menerapkan regulasi ketenagakerjaan lebih fleksibel menunjukkan peningkatan investasi serta penurunan tingkat pengangguran dan pekerja informal. Oleh karenanya, pihaknya berharap agar RUU Ketenagakerjaan dapat menjawab tantangan tersebut.

“Fleksibilitas regulasi ini menurunkan tingkat pengangguran dan juga informal worker,” ujarnya.

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal siap mengawal tuntutan buruh untuk peningkatan kesejahteraan pekerja.

Salah satu tuntutan ialah RUU Ketenagakerjaan yang baru. DPR RI bakal membahas hal ini dalam sidang setelah reses.

"RUU Ketenagakerjaan akan dibahas DPR pada masa sidang setelah reses ini," ujar Cucun dikutip dari Kompas.com, Jumat (1/5/2026).

Keadlilan bagi pekerja terus diusahakan oleh pemerintah dengan mengubah struktur kerja yang tak pasti.

Pekerja kontrak dan sektor informal paling terdampak dengan struktur kerja yang dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan.

DPR bakal mengawal perubahan ke arah yang lebih baik.

"Selamat merayakan Hari Buruh tahun 2026 untuk semua pekerja di Indonesia. Semua pekerja, baik di sektor formal dan non-formal, baik pekerja tetap maupun pekerja harian atau musiman, berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesejahteraan," kata Cucun.

11 Tuntutan kaum buruh

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh membawa 11 tuntutan utama dalam perayaan Hari Buruh.

Mereka meminta agar diwujudkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

"Kedua, HOS, hapus outsourcing. TUM, tolak upah murah," jelas Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Rabu (29/4/2026).

Ketiga, antisipasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat konflik global.

Keempat, reformasi pajak dengan menaikkan batas penghsilan tidak kena pajak jadi Rp 7,5 juta, menghapus pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua, pesangon, dan jaminan pensiun.

Kelima, buruh meminta pengesahan RUU perampasan aset bagi koruptor.

Keenam, menyelamatkan industri tekstil dan produk turunannya (TPT) serta industri nikel dari ancaman PHK massal.

Ketujuh, moratorium industri semen.

Delapan, pemerintah diminta meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 190.

Kesembilan, KSPI meminta penurungan potongan tarif ojek online menjadi 10 persen.

Kesepuluh, revisi UU Nomor 2 Tahun 2004.

Kesebelas, pengangkatan guru dan tenaga honorer, termasuk PPPK paruh waktu jadi ASN.

Tuntutan ini berusaha dipenuh pemerintah dengan menimbang berbagai aspek termasuk masukan dari pengusaha dan investor.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan DPR Soroti Penyalahgunaan PKWT: Pekerjaan Tetap Tak Boleh Dikontrak" dan "11 Tuntutan KSPI di May Day: Hapus Outsourcing hingga Angkat Guru Honorer"

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan orasi di peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Jumhur menyampaikan rasa terima kasih karena kaum buruh di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra itu bersatu.

"Saya hanya ingin menyatakan berterima kasih kepada presiden karena telah memastikan kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Dia menyampaikan bahwa harapan kaum buruh akan terwujud di era kepemimpinan Prabowo. Selain itu, dia turut mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Dasco hingga Mensesneg karena telah mengumpulkan buruh di Monas.

"Insyaallah semua cita cita yang diharapkan bisa terwujud karena persatuan ini kami juga berterima kasih Bapak Prabowo telah meminta aparat bapak dan juga orang orang dekat bapak untuk bisa menyatukan kita semua, Bapak Profesor Sufmi Dasco Ahmad, Bapak Kapolri, Pak Menaker, Pak Mensesneg, semua. Kami sehari hari bersatu bersama dan akhirnya terjadilah persatuan ini," ucapnya.

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan membawa 11 tuntutan. Pertama, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said, dalam Konferensi Pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Tuntutan keempat adalah reformasi Pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahaan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia. Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh.

Said menjelaskan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan orasi di peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Jumhur menyampaikan rasa terima kasih karena kaum buruh di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra itu bersatu.

"Saya hanya ingin menyatakan terima kasih kepada presiden karena telah memastikan kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Dia menyampaikan bahwa harapan kaum buruh akan terwujud di era kepemimpinan Prabowo. Selain itu, dia turut mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Dasco hingga Mensesneg karena telah mengumpulkan buruh di Monas.

"Insyaallah semua cita cita yang diharapkan bisa terwujud karena persatuan ini kami juga berterima kasih Bapak Prabowo telah meminta aparat bapak dan juga orang orang dekat bapak untuk bisa menyatukan kita semua, Bapak Profesor Sufmi Dasco Ahmad, Bapak Kapolri, Pak Menaker, Pak Mensesneg, semua. Kami sehari-hari bersatu bersama dan akhirnya terjadilah persatuan ini," ucapnya.

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan membawa 11 tuntutan. Pertama, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kedua, penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan akan terjadi eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK apabila situasi terus memburuk," jelas Said dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Tuntutan keempat adalah reformasi pajak. Said mengatakan, pihaknya meminta penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta. Kemudian, para buruh juga menuntut penghapusan pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Isu kelima adalah pengesahan UU perampasan aset. Said mengatakan, pengesahan regulasi ini diperlukan demi tegaknya upaya antikorupsi di Indonesia.

Tekanan terhadap sektor riil menjadi tuntutan keenam dan ketujuh dari para buruh.

Said menjelaskan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel saat ini berada dalam kondisi rentan terhadap PHK. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah penyelamatan untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.

KSPI meminta pemerintah menghentikan pembangunan pabrik baru atau memberlakukan moratorium untuk menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, KSPI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja.

"Tuntutan kesembilan adalah penyesuaian tarif potongan bagi pengemudi ojek online sebesar 10%, bukan sebesar 20%," katanya.

Kemudian, revisi UU No. 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga masuk dalam daftar tuntutan. KSPI menilai regulasi tersebut perlu diperbaiki agar lebih berkeadilan bagi pekerja.

Terakhir, KSPI juga menuntut pemerintah untuk mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi tidak ada lagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Semuanya harus penuh waktu," jelas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan batal menggelar unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI. Giat aksi tersebut akan dipusatkan di Silang Monas, Jakarta Pusat bersama dengan konfederasi buruh lainnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa keputusan ini diambil usai pihaknya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/4/2026) kemarin.

Menurutnya, KSPI telah meminta pertemuan khusus dengan Prabowo sebelum 1 Mei, dan baru terlaksana kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan harapan dan isu terkait kesejahteraan buruh.

“Maka KSPI memutuskan memindahkan rencana aksi 1 Mei 2026 di DPR RI ke Monas, yang mana perayaan May Day dilakukan bersama dengan Presiden Prabowo,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa KSPI akan menerjunkan sekitar 50.000 buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Subang, hingga Purwakarta untuk giat May Day di Jakarta tahun ini.

Selain itu, Said menjelaskan bahwa unjuk rasa juga akan digelar KSPI di 38 provinsi, terutama di kota besar masing-masing daerah.

Sejumlah isu yang akan disuarakan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini adalah pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing, penolakan terhadap upah murah, hingga pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terdapat pula tuntutan reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga perbaikan kesejahteraan pekerja platform seperti ojek online (ojol).

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) mendatang akan dihadiri sekitar 400.000 orang.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri giat tersebut seperti tahun sebelumnya. Dia juga menyebut hampir seluruh konfederasi buruh di Tanah Air akan mengerahkan massa.

“Akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi, perkiraan massa akan mencapai 400.000 buruh, seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas, Jakarta,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.

Said menyebut May Day 2026 akan diperingati oleh ratusan ribu buruh di bawah naungan KSPI dan Partai Buruh yang tersebar di seluruh Indonesia meski pusatnya digelar di gedung DPR RI, Jakarta.

“May Day pada 1 Mei 2026 akan diikuti oleh ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, dengan titik pusat aksi di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. Aksi ini akan dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan untuk menggelar May Day Fiesta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026)

Dia menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, menyampaikan bahwa pilihan aksi di DPR RI merupakan keputusan politik yang sadar dan terukur. Secara tidak langsung ia menegaskan, peringatan May Day tidak boleh direduksi menjadi seremoni, melainkan harus menjadi momentum perjuangan untuk menagih janji-janji negara yang hingga kini belum dijalankan.

“Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni,” tegas Said Iqbal.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan memasuki babak baru usai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan perombakan regulasi ketenagakerjaan Tanah Air. Dunia usaha pun mendorong adanya regulasi yang lebih fleksibel guna tercipta keseimbangan antara akselerasi industri dengan perlindungan tenaga kerja.

Dalam rapat panitia kerja RUU Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2026), Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi harapan utama dari pembahasan beleid baru ini.

Menurutnya, upaya perlindungan dan kesejahteraan buruh merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan dunia usaha, khususnya sektor padat karya.

“Kesejahteraan buruh ini penting bagi kami, karena buruh selain merupakan pelaku atau produsen, mereka juga adalah konsumen yang akan membeli produk-produk hasil industri,” kata Bob.

Dia menjelaskan, pasar kerja Tanah Air berada dalam posisi lampu kuning lantaran tidak seimbangnya jumlah pencari kerja baru dengan lapangan kerja yang tersedia. Setiap tahun, Bob menyebut terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke pasar kerja di Indonesia.

Namun, apabila menilik pertumbuhan ekonomi dalam negeri, setiap 1% pertumbuhan setara dengan serapan tenaga kerja sebanyak 200.000 hingga 400.000 orang. Dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%, dia menyebut tenaga kerja baru yang terserap hanya berkisar pada angka 2 juta orang, sedangkan 1,5 juta lainnya tidak terserap dan berpotensi masuk sektor informal.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa dunia usaha juga menghadapi masalah keterbatasan ruang ekspansi, lantaran investasi yang belum optimal dan cenderung menjauh dari sektor padat karya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja, terlebih pekerjaan berkualitas.

Oleh karena itu, Bob menjelaskan bahwa Apindo mendorong adanya regulasi yang lebih fleksibel untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan lebih mengakomodasi kepentingan pencari kerja. Menurutnya, negara-negara dengan karakter regulasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel cenderung mampu menarik investasi yang lebih besar.

Pokok pikiran yang disampaikan Apindo terkait fleksibilitas dalam RUU Ketenagakerjaan antara lain mencakup perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), pengupahan yang mempertimbangkan kemampuan bayar dunia usaha, hingga penyesuaian sistem tenaga kerja alih daya yang meminimalisir eksploitasi pekerja. Terdapat pula masukan terkait optimalisasi waktu kerja, pemagangan, tenaga kerja asing, hingga pengawasan ketenagakerjaan.

“Kita berharap bahwa undang-undang bisa memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, tetapi sisi lain bipartitnya kita perkuat supaya perusahaan-perusahaan yang memang sudah mampu bisa memberikan yang terbaik buat pekerjanya,” tegas Bob.

Kepastian Dunia Usaha

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot mengamini bahwa serapan tenaga kerja di Tanah Air belum seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Menurut Subchan, terjadinya fenomenajobless growthini diiringi kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum kuat untuk mendorong sektor padat karya.

Dia memandang bahwa produktivitas, terutama di sektor padat karya, perlu dipercepat seiring perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Biaya yang dipikul oleh dunia usaha dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan industri dan tenaga kerja dalam negeri.

Oleh karenanya, Subchan menyampaikan bahwa Kadin Indonesia turut berharap agar RUU Ketenagakerjaan ini dapat mendorong fleksibilitas operasional dunia usaha dengan perlindungan tenaga kerja yang memadai. Sistem ketenagakerjaan yang berbasis produktivitas juga diharapkan dapat menjadi salah satu substansi rancangan beleid itu.

Selain itu, dia menggarisbawahi perlunya regulasi baru yang jelas dan konsisten, sehingga bisa mengurangi ketidakpastian bagi dunia usaha. Hal ini juga mencakup kejelasan aturan turunan yang bisa diimplementasikan untuk mewujudkan keselarasan antara kepentingan industri dengan ketenagakerjaan.

“Keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan juga daya saing industri, ini harus menjadi prioritas utama dan tentunya kolaborasi antar pihak yang harus dikedepankan,” ujar Subchan.

Kesenjangan Upah

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti tajam persoalan ketimpangan upah minimum antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia. Dia menilai, pembahasan RUU Ketenagakerjaan saat ini merupakan momentum krusial untuk membuat formulasi regulasi yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait upah.

“Ini kesempatan kita untuk memformulasi, memberikan sebuah jaminan atau kepastian dari setiap aspek ketenagakerjaan, salah satunya terkait upah minimum ya Pak,” ujar Netty dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Sebagai contoh, paparnya, kondisi di Jawa Barat di mana jarak besaran upah minimum antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sangat ekstrem meski berada dalam satu provinsi yang sama. Dia pun membandingkan upah di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang dengan wilayah lainnya seperti Garut dan Majalengka.

“Sekarang kalau kita lihat dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang itu [upah minimum] sudah Rp5,8 juta, Rp5,9 juta begitu. Bayangkan Garut Rp2,4 juta, Majalengka Rp2,3 juta, Banjar juga seperti itu. Padahal masih satu provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netty mempertanyakan usulan dan strategi dari pihak pengusaha untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dia khawatir jika disparitas upah ini tidak segera dicarikan solusinya, akan terjadi ketimpangan sosial dan kompetisi tenaga kerja yang tidak sehat, serta memicu relokasi usaha secara besar-besaran.

“Nah bagaimana caranya nanti kalau memang ada usulan dari APINDO dan KADIN untuk meminimalisasi gap antarwilayah terkait dengan upah minimum ini. Nah bagaimana kita menstrategikan yang padat karya ini?,” tanya Netty.

Dia juga memperingatkan dampak sosiologis dari tingginya gap upah tersebut, mulai dari perpindahan penduduk hingga potensi perpindahan pabrik ke daerah dengan upah yang lebih rendah.

Tenggat Pengesahan RUU Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya turut menjaring aspirasi terkait substansi aturan yang dibentuk atas amanat Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 itu, sering pembahasan yang juga dilakukan di DPR.

Menurutnya, Kemnaker telah melakukan serap aspirasi di 13 wilayah dan 38 provinsi secara hybrid, serta melibatkan 2.000 pemangku kepentingan dari unsur pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah daerah. Yassierli menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan penajaman dengan unsur-unsur terkait agar substansi yang dibahas dapat sesuai dengan amanat putusan MK.

“Hasil serap aspirasi terkait dengan kebijakan pengupahan PKWT, alih daya, PHK, serap aspirasi terkait dengan tata kelola hubungan industrial yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan, terkait klasifikasi pekerjaan, sistem pengawasan, dan seterusnya,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dari perspektif buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa berdasarkan putusan MK, tenggat pengesahan rancangan beleid baru itu jatuh pada Oktober 2026. Pihaknya telah mengusulkan sejumlah konsep agar RUU Ketenagakerjaan dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan buruh.

Pihaknya menuntut agar rancangan beleid tersebut dapat menjamin kepastian status kerja, kelayakan upah, hingga penghentian eksploitasi tenaga kerja. Substansi ini mencakup pengaturan pekerja dengan waktu tertentu (PKWT) hingga penghapusan sistem alih daya aliasoutsourcing.

Selain itu, KSPI juga menuntut jaminan sosial buruh dapat diperluas dalam aturan yang baru. Said mendesak agar pekerja dapat mendapatkan jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran aliasunemployment insurance.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan sejumlah perubahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, mulai dari pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem pengupahan, hingga alih daya.

Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Apindo Myra M Hanartani mengatakan dunia usaha memandang revisi aturan ketenagakerjaan perlu menjawab tantangan yang tidak seluruhnya tercakup dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dunia usaha memandang bahwa itu hal yang perlu dilakukan. Jadi kami ada sembilan isu pokok yang kira-kira kita harapkan bisa dipertimbangkan,” ujar Myra dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/4/2026).

Salah satu sorotan utama adalah pengaturan PKWT yang dinilai harus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas usaha dan perlindungan pekerja.

Menurut Myra, kepastian masa kerja dan perlindungan tetap penting, namun tidak boleh menghambat dinamika dunia usaha.

Ia juga menyoroti skema uang kompensasi PKWT yang saat ini diatur secara kaku.

Dengan struktur dunia usaha yang didominasi UMKM, Apindo menilai besaran kompensasi perlu lebih fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha. “Ketentuannya perlu dipertimbangkan kembali sehingga kami menganggap uang kompensasi itu diambil yang affordable,” katanya.

Di sisi lain, Apindo juga mengkritisi sistem pengupahan yang dinilai belum optimal dalam mencapai tujuan kesejahteraan pekerja.

Myra menegaskan, upah minimum pada dasarnya hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, bukan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan. “Upah minimum itu memang hanya sebagai jaring pengaman atau safety net, bukan menjadi instrumen kesejahteraan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penetapan upah minimum seharusnya mempertimbangkan kemampuan mayoritas pelaku usaha di suatu wilayah agar tetap inklusif dan tidak menimbulkan beban berlebih.

Selain itu, Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor terkait, sebelum kemudian ditetapkan oleh gubernur.

Menurut Myra, pendekatan ini penting agar kebijakan yang diambil lebih berbasis data dan mencerminkan kondisi riil masing-masing sektor usaha.

Dalam isu alih daya, Apindo menekankan perlunya regulasi yang tidak hanya menjaga keberlanjutan bisnis, tetapi juga mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan sertifikasi bagi perusahaan alih daya serta penguatan pengawasan. “Yang kita harapkan adalah bagaimana industri alih daya tetap berjalan tetapi pekerjanya tidak dieksploitasi,” kata Myra.

Apindo juga menyoroti aspek produktivitas tenaga kerja yang dinilai belum optimal.

Berdasarkan kajian yang dirujuk dari International Labour Organization, waktu kerja di Indonesia relatif lebih pendek dibanding negara lain di kawasan, sementara jumlah hari libur tergolong tinggi.

Kondisi ini dinilai perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas nasional.

Selain itu, Apindo mengusulkan sinkronisasi aturan pemagangan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta perubahan skema tenaga kerja asing dari sistem daftar positif menjadi daftar negatif agar lebih fleksibel.

Di tengah berbagai usulan tersebut, Myra menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha dalam merumuskan regulasi baru.

“Undang-undang harus bisa memberikan perlindungan, tetapi juga tidak menghambat fleksibilitas usaha,” ujarnya.

Dengan rangkaian usulan ini, Apindo berharap RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas tidak hanya menjadi respons terhadap putusan MK, tetapi juga mampu menjawab tantangan struktural pasar tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa kondisi pasar kerja Tanah Air berada dalam posisi lampu kuning lantaran tidak seimbangnya jumlah pencari kerja baru dengan lapangan kerja yang tersedia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa setiap tahunnya, terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke pasar kerja di Indonesia.

Sementara itu, apabila menilik pertumbuhan ekonomi dalam negeri, setiap 1% pertumbuhan setara dengan serapan tenaga kerja sebanyak 200.000 hingga 400.000 orang. Menurut Bob, angka 400.000 tersebut baru bisa dicapai apabila investor menanamkan modal sepenuhnya di sektor padat karya.

“Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi kita 5% dan semuanya padat karya, itu [tenaga kerja baru] yang terserap hanya 2 juta, tetapi 1,5 juta lainnya tidak terserap,” katanya dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Namun demikian, Bob menjelaskan bahwa perkiraan jumlah serapan tenaga kerja itu akan lebih rendah apabila investasi lebih banyak mengalir ke sektor padat modal, dengan perhitungan yang hanya sebanyak 100.000 orang untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi.

Dia lantas menyebut bahwa kondisi ini mencerminkan beban berat dari tenaga kerja baru yang hendak masuk ke pasar kerja. Jika tidak terserap oleh industri, dia menyebut para pencari kerja akan bergeser ke sektor informal.

Bob lantas memaparkan bahwa porsi pekerja informal di Tanah Air saat ini telah mencapai sekitar 60%, sementara sisanya merupakan pekerja formal.

Menurutnya, pendapatan negara tidak akan bertambah dari pekerja informal karena bukan merupakan pembayar pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh).

“Sehingga walaupun employment kita dikatakan menurun, selama mereka bekerja di sektor informal tidak akan memengaruhi pendapatan negara. Karena PPh-nya mereka tidak bayar, mereka ada di sektor informal. Ini juga salah satu isu yang kita hadapi di ketenagakerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas oleh DPR dapat turut mengakomodasi dunia usaha dalam menyesuaikan potensi tenaga kerja baru.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang baru, perlu dibahas bersama terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja sebelum diajukan ke pemerintah.

"Oleh karena itu, seluruh substansi akan terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan konstruktif di antara kedua pihak, sebelum disampaikan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menilai penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru harus berangkat dari kesepahaman yang dibangun bersama antara pengusaha dan pekerja.

"Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya implementatif dan berdaya saing, tetapi juga mencerminkan keseimbangan kepentingan serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan perlindungan yang adil bagi pekerja," ujar Shinta.

Di tengah tekanan global yang dihadapi dunia usaha, seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, serta dinamika geopolitik, ia juga menegaskan pentingnya membangun kepercayaan dan memperkuat kolaborasi antara pengusaha dan pekerja.

"Pengusaha dan pekerja bukanlah pihak yang saling berhadapan. Tantangan kita adalah kompetisi global, sehingga kita perlu berjalan bersama, menyusun strategi, dan menghadirkan solusi secara kolektif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang komprehensif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog sosial yang intensif dan konstruktif antara perwakilan pengusaha dan konfederasi serikat pekerja.

"Melalui proses dialog sosial yang kuat, dunia usaha dan pekerja dapat bersama-sama membangun kerangka UU emi kepentingan nasional yang memberikan kepastian hukum, mendorong produktivitas, serta menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif dan setara antara pengusaha dan serikat pekerja.

Pihaknya mendorong agar berbagai isu strategis ketenagakerjaan dapat didiskusikan terlebih dahulu secara bersama sebelum dibawa ke ranah pemerintah maupun DPR.

Lebih lanjut, Jumhur menyoroti urgensi reformasi kebijakan pengupahan agar lebih mencerminkan rasa keadilan, serta pentingnya penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Ia juga menekankan perlunya kesiapan menghadapi disrupsi teknologi dan otomatisasi melalui program pengembangan keterampilan yang terencana dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026