Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mewanti-wanti kepada seluruh calon petugas haji untuk senantiasa menjaga integritas dan setia terhadap tugasnya selama menjalankan tugas di Tanah Suci.

Gus Irfan sapaan akrabnya menekankan bahwa setiap bentuk penyelewengan dalam pendampingan dan pelayanan terhadap para jemaah haji akan dimintai pertanggungjawaban secara serius.

“Tentu, petugas harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Petugas harus melaksanakan tugas yang sudah dirincikan oleh tim kami sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan itu harus ada pertanggung jawaban,” ucap Gus Irfan saat membuka Seleksi Petugas Haji Daerah 2026 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/1/2026).

Dirinya menyebut, bila petugas haji terbukti melakukan pelanggaran berat saat menjalankan, maka sanksi tegas akan dijatuhkan. Salah satunya adalah tindakan pemulangan petugas kembali ke tanah air sebelum masa tugas berakhir.

“Pertanggung jawaban sudah macam-macam nanti. Kalau perlu nanti dipulangkan pada pada saat kegiatan belum selesai juga bisa,” ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan Gus Irfan di hadapan para peserta seleksi petugas haji daerah (PHD) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru negeri, termasuk di Provinsi Jawa Timur.

“Serentak di seluruh Indonesia. Kita berharap dengan tes ini, kita akan bisa mendapatkan petugas haji daerah yang benar-benar layak dan siap untuk menjadi pelayan bagi para jemaah kita,” ucapnya.

Mengenai kuota petugas haji, tahun ini pemerintah membuka kesempatan bagi ribuan peserta di seluruh Indonesia. Namun, hanya separuh yang akan terpilih sebagai petugas pelayanan umum maupun tenaga kesehatan.

"Di Indonesia ada 1.455 peserta, yang kita ambil sekitar 1.050 orang. Petugas layanan umum dan petugas kesehatan,” tambahnya.

Politikus Gerindra ini mengatakan, fokus utama pemerintah dalam musim haji tahun ini adalah memperkuat kapasitas terhadap petugas maupun fasilitas kesehatan demi menekan angka kejadian yang tidak diinginkan terhadap para jemaah.

Oleh sebab itu, Gus Irfan menyatakan pengisian terhadap posisi petugas medis tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi kualifikasi tertentu. Bila terdapat kekosongan di tingkat daerah, maka pemerintah pusat harus turun tangan untuk mengisi kekurangan tersebut.

“Karena untuk kesehatan ini tidak bisa sekadar ngisi saja, harus ada keahlian tertentu. Hanya saja [sektor] kesehatan kita lebih kita seriusi supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang terkait dengan kesehatan bagi jemaah haji kita,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengimbau kepada segenap calon petugas haji yang nantinya terpilih untuk bisa menjalankan amanah secara serius demi mewujudkan kelancaran serta kekhusyukan dari 221.000 jemaah yang akan menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.

"Oleh sebab itu, tidak ada lagi istilah dari teman-teman itu, nunut melu (ikut-ikutan) haji, enggak ada. Semuanya kita siapkan dengan serius untuk memberikan pelayanan haji kepada para calon-calon jemaah haji kita," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh kepala daerah yang hendak mendaftarkan diri sebagai Petugas Haji Daerah (PHD) pada musim haji 2026.

Hal tersebut disampaikan Gus Irfan saat membuka seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur di Kompleks Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/1/2026) pagi.

Dirinya membeberkan bahwa terdapat seorang bupati yang secara langsung menghubungi dirinya mengenai keinginan untuk dapat bergabung sebagai petugas haji pada musim haji 1447 H/2026 M.

Meski memiliki kedekatan secara personal maupun latar belakang partai politik yang sama, Gus Irfan menegaskan larangan tersebut berlaku tanpa pengecualian demi menjaga integritas proses seleksi.

"Saya dua kali ditelpon oleh teman baik saya. Dia itu seorang Gus, setengah kiai, menjabat bupati, dan teman baik saya di partai, di Partai Gerindra. 'Gus, saya ini bisa enggak ikut tes Petugas Haji Daerah?' Jawabannya jelas, tidak bisa karena aturan enggak bisa," beber Gus Irfan.

Gus Irfan menyatakan, Kementerian Haji dan Umrah secara resmi telah menelurkan kebijakan baru mengenai rekrutmen atau seleksi petugas penyelenggara ibadah haji.

Dirinya menyatakan bahwa hanya pejabat dengan jabatan maksimal eselon IV yang dapat diusulkan sebagai Petugas Haji Daerah. Menurutnya, hal tersebut semata-mata ditegaskan agar petugas yang diberikan amanah adalah sosok yang memang memiliki kemampuan teknis di lapangan untuk melindungi dan menuntun jemaah di Tanah Suci, tidak hanya sekadar karena jabatannya semata.

Pasalnya, beber Gus Irfan, kepala daerah sebagai pejabat publik disebut memiliki beban kerja dan protokol yang cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas dan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh para jemaah.

“Kita ingin memaksimalkan pelayanan, walaupun bupati tidak berarti enggak bisa memberikan pelayanan, tapi kita anggap bahwa bupati ini pejabat yang agak sulit nanti kok bisa memberikan layanan kepada jemaah karena dia, beliau, juga punya beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggal untuk melayani jamaah,” pungkas Gus Irfan.

Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah diketahui menjadi petugas haji pada pelaksanaan 2025 lalu. Salah satunya adalah Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani). Hal tersebut dilakukannya usai mengikuti seleksi dan mengambil cuti dari jabatannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mengembangkan Kampung Haji Indonesia yang akan digunakan untuk menunjang kebutuhan haji jamaah Indonesia. Menteri Haji dan UmrahMochammad Irfan pun menjelaskan kesiapannya.

Irfan mengatakan Kampung Haji Indonesia merupakan domain Danantara. Perihal kapan Kampung Haji Indonesia, pihaknya masih menunggu perkembangan di Danantara.

"Akan tetapi, harapannya 2028 ada satu atau dua tower yang bisa dipakai, walau belum semua," kata Irfan usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (21/1/2026).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Danantara tengah mengembangkan kawasan khusus di Arab Saudi sebagai Kampung Haji. Kawasan khusus itu berada di salah satu lot strategis.

Pemerintah merencanakan pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, hingga fasilitas kuliner untuk menunjang kebutuhan jemaah.

"Nanti kita akan bangun Kampung Haji. Kita berharap ada hotel, mal, klinik, juga food court sehingga jemaah haji kita memiliki tempat yang representatif, nyaman, makanan terjamin, dan kesehatannya juga terjamin,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Dia menambahkan, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan pada musim haji, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta orang per tahun.

Prasetyo juga menjelaskan Pemerintah telah membeli hotel di Arab Saudi yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada musim haji tahun ini. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 24.000 hingga 25.000 jemaah haji Indonesia.

"Jadi ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan itu kita beli. Insyaallah tahun ini sudah bisa kita pergunakan, sementara menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah,” ujar Prasetyo.