Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap alasan di balik belum tuntasnya pembayaran pesangon eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang hingga kini masih menyisakan kewajiban besar sejak perusahaan dinyatakan pailit pada 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan hingga saat ini baru sekitar 20 persen pesangon yang dibayarkan kepada 1.225 eks pegawai Merpati, sementara sisanya belum terealisasi.

Pembayaran upah yang sempat tertunggak sebelumnya telah diselesaikan oleh kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Indah menjelaskan mandeknya pembayaran pesangon tersebut terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara nilai aset dan besarnya utang perusahaan.

Ia mengungkapkan total kewajiban PT Merpati Nusantara Airlines mencapai sekitar Rp11,3 triliun, sementara hampir 95 persen aset perusahaan telah dilelang untuk menutup utang. Sisa aset yang ada saat ini pun sangat terbatas, yakni sekitar Rp2 miliar, tetapi belum dapat dicairkan.

"Aset di Jayapura dan Biak belum dapat dieksekusi atau belum dapat dijual karena biaya penjualan lebih besar daripada nilai aset tersebut. Pada 2025, hanya sekitar 3 persen dari total utang senilai Rp2 miliar," ujar Indah melansir Detikfinance.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat penyelesaian kewajiban pembayaran pesangon kepada eks karyawan menjadi sangat bergantung pada hasil kerja tim kurator, serta potensi intervensi dan dukungan kebijakan pemerintah.

Indah juga menyebut dalam audiensi dengan kurator, Kemnaker mendapat informasi penyelesaian kewajiban tersebut ditargetkan rampung pada 2027. Meski demikian, Kemnaker meminta agar tidak ada harapan yang tidak realistis diberikan kepada para eks pekerja.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu, pada audiensi di 25 Februari, kami menyampaikan kepada kurator saran agar kurator pun terlebih terbuka dan transparansi kepada para pekerja. Kemudian, kami juga menyarankan tim advokasi diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan OJK guna mencari solusi lebih lanjut," katanya.

Merpati Nusantara Airlines sendiri telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 2022 dan dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan kronologi polemik penyelesaian hak eks-karyawan PT Merpati Nusantara Airlines yang masih tertunda.

Hal itu disampaikannya melalui paparan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, permasalahan Merpati Airlines muncul sejak 2014 ketika perusahaan mengalami krisis keuangan akibat beban utang yang membengkak dan kinerja bisnis yang terus menurun.

Kondisi tersebut membuat Merpati Airlines tidak mampu membeli avtur untuk operasional penerbangan. Pada saat yang sama, gaji pekerja tidak dibayarkan hingga berbulan-bulan sehingga memicu pengunduran diri kru kabin dan pilot.

Pada Juni 2014, Kementerian Perhubungan mencabut air operator certificate (AOC) PT Merpati Nusantara Airlines karena tidak memenuhi standar kelayakan operasional. Keputusan itu semakin memperburuk kondisi perusahaan.

Tekanan dari sisi pekerja juga meningkat setelah mereka tidak menerima gaji selama 27 bulan. Pekerja kemudian mengajukan pencairan dana pensiun. Namun, pada 2015, Dana Pensiun PT Merpati Nusantara Airlines dilikuidasi sehingga hak pensiun eks-pekerja tidak dapat dibayarkan.

Krisis berkepanjangan tersebut berujung pada putusan pailit terhadap MNA pada 2 Juni 2022 oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Sebanyak 1.225 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Selanjutnya sesuai dengan regulasi, kalau perusahaan dinyatakan pailit maka dikelola oleh tim kurator,” ungkap Indah dalam RDP dengan Komisi IX DPR.

Dia menjelaskan bahwa tim kurator telah menyelesaikan pembayaran sisa upah pekerja sebesar Rp3,8 miliar. Namun, pembayaran pesangon masih jauh dari tuntas.

Hingga saat ini, baru sekitar 20% pesangon yang dibayarkan, sementara 80% sisanya dikonversi menjadi surat pengakuan utang (SPU).

Permasalahan semakin kompleks karena ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban perusahaan. Total utang Merpati Airlines mencapai sekitar Rp11,3 triliun, sedangkan tagihan upah dan pesangon pekerja sebesar Rp313 miliar.

Dari jumlah tersebut, pembayaran kepada pekerja baru mencapai Rp69 miliar. Sementara itu, sekitar 95% aset perusahaan telah dijual untuk membayar utang.

Aset yang tersisa sebagian besar tidak likuid, seperti aset di Jayapura dan Biak yang belum dapat dijual karena biaya penjualan lebih besar dari nilai aset. Pada 2025, sisa aset diperkirakan hanya sekitar Rp2 miliar atau sekitar 3% dari total kewajiban.

“Tim kurator menargetkan proses penyelesaian aset dan utang berlangsung selama 5 tahun sejak putusan pailit atau hingga 2027,” jelas Indah.

Eks Pekerja Merpati Airlines Mengadu ke Kemnaker

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa eks-pekerja Merpati Airlines baru mengajukan audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan pada awal 2025 atau 3 tahun setelah putusan pailit.

Pada 31 Januari 2025, ungkapnya, tim advokasi paguyuban pilot eks-Merpati Nusantara Airlines menyampaikan surat permohonan audiensi kepada menteri ketenagakerjaan. Kemnaker, melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial kemudian menerima audiensi dari tim advokasi paguyuban pilot MNA.

“Jadi kami merespons surat permohonan audiensi Kemnaker dan ada disposisi dari menaker, kami yang harus menerima audiensi tersebut mewakili menaker,” kata Indah.

Audiensi yang dilakukan pada Februari 2025 itu, jelasnya, mengungkap dua persoalan utama, yakni pesangon yang belum dibayar dan keterbatasan aset untuk menutup kewajiban. Dalam audiensi tersebut, Kemnaker menekankan pentingnya transparansi kurator dalam menyampaikan kondisi aset dan rencana pembayaran agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di kalangan pekerja.

“Selain itu, tim advokasi pekerja didorong untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan guna mencari solusi lanjutan atas penyelesaian hak pekerja,” kata Indah.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI meminta pemerintah melakukan intervensi khusus dalam penyelesaian hak-hak eks pekerja PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), terutama terkait tunggakan pesangon yang belum dibayarkan sejak perseroan mengalami krisis keuangan pada 2014 hingga dinyatakan pailit pada 2022.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2025).

“Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan intervensi khusus penyelesaian hak-hak pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines,” kata Charles.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa seluruh anggota Komisi IX telah bersepakat untuk bersurat kepada pimpinan DPR RI untuk meminta diadakan rapat gabungan lintas komisi, atau pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengawal penyelesaian kasus ini.

Tak hanya terkait hak-hak eks pekerja maskapai Merpati, kesimpulan tersebut juga memuat bahwa langkah ini diusulkan untuk penyelesaian permasalahan sejenis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa setelah Merpati Airlines dinyatakan pailit pada 2022, tim kurator telah membayarkan seluruh upah eks pekerja senilai Rp3,8 miliar.

Namun, pesangon yang diterima pekerja baru mencapai 20% dari total pesangon yang seharusnya, sementara 80% sisanya dikonversi menjadi Surat Pengakuan Utang atau SPU.

Indah menyebut Kemnaker telah melakukan audiensi dengan tim advokasi paguyuban pilot eks-Merpati Nusantara Airlines hingga tim kurator. Target penyelesaian pengurusan aset dan utang perseroan ditargetkan selama 5 tahun sejak dinyatakan pailit. Dia mengatakan kurator telah menyatakan komitmen penyelesaian pada 2027.

Pihaknya pun memberikan sejumlah saran terkait penyelesaian kasus ini. Pertama, tim kurator dinilai perlu mengedepankan transparansi dan meningkatkan komunikasi dengan para eks pekerja Merpati melalui tim advokasi dalam hal memberikan informasi terkait aset dan rencana pemenuhan hak kepada para pekerja.

Yang kedua, Kemnaker menyarankan perlunya kebijakan khusus melalui pembahasan antarlembaga yaitu antara BP BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mencari solusi terbaik yang dapat dieksekusi, khususnya mengenai bantuan APBN atau pembiayaan lain yang sah.

“Tentu dalam hal ini Kemnaker fokusnya adalah pada pembayaran hak-hak pesangon para eks-pekerja dari MNA [Merpati Nusantara Airlines],” ujar Indah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merekomendasikan opsi kebijakan khusus yang ditetapkan lintas lembaga dan kementerian untuk mempercepat penyelesaian hak eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines yang masih tertunda.

Opsi itu mencakup pemanfaatan APBN atau skema pembiayaan lain yang bisa dirumuskan bersama oleh Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Danantara, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri melalui paparannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026).

“Saran kami adalah kita perlu mendapatkan suatu kebijakan khusus melalui pembahasan antar-lembaga, yaitu antara BP BUMN, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK guna mencari solusi terbaik yang dapat dieksekusi khususnya mengenai bantuan APBN atau pembiayaan lain yang sah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Indah memerinci bahwa usai dinyatakan pailit pada 2 Juni 2022, sisa upah pekerja sejumlah Rp3,8 miliar telah dibayarkan seluruhnya oleh tim kurator Merpati Airlines.

Namun, pembayaran pesangon baru diterima 20% dari nilai totalnya, sedangkan 80% sisanya dikonversi menjadi surat pengakuan utang atau SPU.

Dengan mengacu pada sejumlah regulasi dan ketentuan serta hasil audiensi dan pemetaan permasalahan yang dilakukan, Kemnaker menyampaikan dua pendapat terhadap polemik pembayaran pesangon eks pegawai Merpati Airlines.

Pertama, polemik tersebut bukan merupakan kasus perselisihan hubungan industrial karena sejak 2022, PT Merpati Nusantara Airlines sudah dinyatakan pailit.

“Dan mengacu pada regulasi tadi maka kami pun dari Kemnaker khususnya mediator tidak mempunyai hak untuk intervensi lebih lanjut karena saat ini MNA sudah di-handleoleh tim kurator,” ungkap Indah.

Kedua, Kemnaker berpendapat bahwa penyelesaian kasus Merpati Airlines sangat tergantung pada keputusan tim kurator dan juga intervensi khusus pemerintah.

“Dalam hal ini mohon izin para anggota bapak-ibu yang terhormat dari Komisi IX dan juga mitra kami dari BUMN serta perwakilan dari pengelola aset.”

Berdasarkan pendapat tersebut, Kemnaker juga memberikan dua saran bagi upaya penyelesaian permasalahan eks pegawai Merpati Airlines.

Pertama, jelas Indah, tim kurator perlu mengedepankan transparansi dan meningkatkan komunikasi dengan para eks pekerja Merpati Airlines melalui tim advokasi dalam hal memberikan informasi terkait aset dan rencana pemenuhan hak mantan karyawan itu.

Kedua, Kemnaker menyarankan perlunya suatu kebijakan khusus, berupa bantuan APBN atau pembiayaan lain yang sah, yang dibahas oleh BP BUMN, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK.

“Tentu dalam hal ini Kemnaker fokusnya adalah pada pembayaran hak-hak pesangon para eks-pekerja dari PT Merpati Nusantara Airlines,” pungkas Indah.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan perlunya langkah lintas kementerian untuk menyelesaikan persoalan hak eks pekerja PT Merpati Nusantara Airlines yang hingga kini belum tuntas.

Dirinya menilai penjualan aset perusahaan semata tidak cukup untuk menutup kewajiban kepada para pekerja. Menurutnya, negara harus hadir secara aktif mengingat Merpati Airlines merupakan badan usaha milik negara.

“Ini bukan sekadar soal angka. Ada 1.225 orang yang menggantungkan harapan pada penyelesaian masalah ini. Negara tidak boleh lepas tangan,” kata Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rabu (18/2/2026).

Maka dari itu, Charles mendorong digelarnya rapat gabungan dengan komisi terkait dengan menghadirkan kementerian yang memiliki kewenangan, termasuk sektor keuangan dan pengelolaan BUMN. Upaya ini, menurutnya, bernilai krusial agar solusi konkret bisa segera dirumuskan.

Lebih lanjut, Charles juga menekankan konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi hak-hak pekerja, bukan justru membiarkan mereka terkatung-katung tanpa kepastian.

Charles memastikan Komisi IX DPR akan membawa persoalan ini ke pembahasan internal dan menindaklanjutinya pada masa sidang berikutnya dengan memanggil pihak-pihak terkait.

“Kami akan berdiri bersama bapak-ibu semua memperjuangkan hak yang seharusnya diterima. Ini tanggung jawab negara,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Solidaritas Keadilan Eks Pegawai PT Merpati Nusantara Airlines menyampaikan keluhannya terkait tunggakan pesangon selama 12 tahun atau sejak 2014.

Pasalnya sebanyak 1.225 karyawan yang berhenti bekerja sejak 2014 dan telah menunggu pernyataan pailit selama 10 tahun, masih harus menunggu solusi penyelesaian pesangon.

“Kami berharap DPR dapat menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan hak-hak karyawan PT Merpati Nusantara dengan melakukan proses penyelesaian masalah pesangon,” tuturnya.

Selain itu, perwakilan mantan pegawai maskapai pelat merah Agus Slamet Budiman menjelaskan, perusahaan telah membayar Rp96 miliar kepada 1.225 eks pegawai yang berasal dari pinjaman PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dari total kewajiban pesangon senilai Rp413 miliar.

Dengan demikian, masih terdapat kewajiban yang tertunda senilai Rp317 miliar. Agus menuturkan, saat PT Merpati Nusantara dinyatakan pailit per 2 Juni 2022, pengadilan telah menunjuk kurator untuk menjual aset perusahaan.

Sejumlah aset yang telah terjual sejak 2023 hingga 2026 pun sebagian digunakan untuk membayar cicilan pesangon senilai Rp65,9 miliar. Khusus pada 2026, pembayaran cicilan baru sejumlah Rp402 juta yang dibagikan kepada 1.225 pegawai.

Alhasil, total tunggakan pesangon masih senilai Rp251,5 miliar. Namun, sekitar 90% aset Merpati Nusantara telah habis terjual.

“Mohon kiranya kebijakan pemerintah dan Komisi IX dapat menyelesaikan masalahnya ini mengingat Merpati juga pernah hadir berkontribusi besar pada negeri ini sebagai jembatan Nusantara melalui pembukaan rute-rute berbagai daerah dan sekaligus menjadi pendorong penggerak pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.