REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketersediaan minyak goreng nasional selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dipastikan dalam kondisi aman. Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo menyatakan telah meningkatkan produksi crude palm oil (CPO) dan minyak goreng ritel guna mengantisipasi lonjakan konsumsi musiman.

Direktur Utama PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, pola kenaikan permintaan menjelang hari besar keagamaan sudah dipetakan sejak awal tahun. Perusahaan, kata dia, mengeksekusi skenario peningkatan produksi lebih dini untuk mencegah gangguan pasokan dan tekanan harga di pasar.

“Kami memahami tren permintaan selalu meningkat jauh sebelum Ramadhan. Karena itu, peningkatan produksi sudah dirancang sejak awal tahun. Stok bahan baku dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan domestik,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Data perusahaan menunjukkan produksi CPO Januari 2026 menembus lebih dari 200 ribu ton atau melampaui target bulanan. Untuk periode puncak konsumsi pada Maret–April, PalmCo menargetkan produksi meningkat lebih dari 10,5 persen menjadi sekitar 225.940 ton pada April.

Kenaikan produksi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap bergejolak menjelang Ramadhan akibat lonjakan permintaan rumah tangga dan distribusi antarwilayah.

Palembang (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengimbau para produsen minyak goreng untuk juga memproduksi minyak goreng second brand, guna memperluas pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng.

Mendag Budi Santoso diwawancarai di Palembang, Kamis, mengatakan apabila banyak produksi minyak goreng econd brand, maka akan membuat masyarakat mendapatkan banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng sehari-hari.

Menurutnya, minyak second brand, merupakan pendamping dari MinyaKita yakni minyak goreng kemasan sederhana milik Kementerian Perdagangan RI yang bertujuan menyediakan minyak goreng rakyat.

"Produksi MinyaKita sangat banyak sangat berlimpah," katanya.

Oleh karena itu, Mendag berharap produsen dapat memperbanyak produksi second brand dari MinyaKita untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menghindari ketergantungan pasar pada satu produk.

Sebelum program MinyaKita berjalan, jumlah merek second brand bisa mencapai sekitar 50 jenis, namun kini menyusut karena produsen beralih memproduksi MinyaKita.

Mendag juga menekankan bahwa MinyaKita merupakan bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO) yang volumenya bergantung pada kinerja ekspor. Oleh karena itu, produsen diharapkan dapat memperbanyak produksi second brand untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Saat ini, second brand minyak goreng sudah tersedia dalam berbagai kemasan juga merek mulai dari 250 mililiter hingga 500 mililiter, dengan merek, jenis, dan harga yang semakin bervariasi.

Namun, seiring berjalannya waktu, MinyaKita kemudian menjadi indikator tunggal ketersediaan dan stabilisasi harga.

Akibatnya, jika MinyaKita tidak tersedia, narasi yang muncul adalah minyak goreng langka, padahal sebenarnya merek minyak goreng lain masih banyak tersedia.

Sementara Direktur Utama PT Indokarya Internusa Palembang, Kanna, mengatakan stok bahan baku untuk produksi minyak goreng dalam kondisi aman.

Saat ini, produksi mencapai sekitar 72.000 liter per hari atau sekitar 6.000 dus per hari, dengan isi 12 pak atau 12 liter per dus.

Untuk pendistribusian, sekitar 80 persen produk disalurkan ke Sumatera Selatan, bekerja sama dengan distributor dan Bulog.

Selain itu, sebagian produk juga didistribusikan ke Jambi serta beberapa provinsi lain di sekitar Sumatera Selatan, hingga ke wilayah lainnya.

"Stok bahan baku juga aman saat ini, hanya saja harganya memang terus naik dari waktu ke waktu," ujar Kanna.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya siap menyalurkan langsung 35 persen Minyakita kepada pedagang kecil pada 2026 guna memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga secara nasional.

Kebijakan tersebut merupakan penugasan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

"Sesuai dengan Permendag sekarang, itu dari Bulog maupun dari ID Food nanti tidak diserahkan ke distributor. Tapi langsung ke pengecer," kata Rizal ditemui seusai menjadi pembicara dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian 2025, di Jakarta, Senin (22/12).

Rizal menjelaskan aturan baru menugaskan Bulog dan ID Food menyalurkan Minyakita langsung ke pengecer tanpa melalui distributor guna memastikan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Tujuannya apa? Supaya harga minyak itu betul-betul serendah-rendahnya, sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.

Menurutnya skema penyaluran langsung dinilai mampu memotong birokrasi dan jalur distribusi berlapis sehingga potensi distorsi harga dapat ditekan dan manfaat subsidi minyak goreng dirasakan masyarakat luas secara lebih adil dan merata.

Sesuai arahan Menteri Perdagangan Bulog bersama ID Food ditugaskan menyerap 35 persen pasokan domestic market obligation (DMO) minyak goreng untuk kemudian disalurkan langsung kepada pedagang eceran kecil secara nasional terukur berkelanjutan.

Penyaluran tersebut akan dilakukan secara sinergis antara Bulog dan ID Food agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif transparan serta konsisten dengan ketentuan harga eceran tertinggi.

Melalui mekanisme itu, pemerintah berharap konsumen memperoleh Minyakita dengan harga terjangkau sesuai ketetapan tanpa tambahan biaya akibat rantai distribusi panjang yang merugikan masyarakat kecil.

Untuk tahap awal realisasi program penyaluran langsung ini baru akan dimulai pada Januari 2026 seiring diterimanya alokasi DMO minyak goreng oleh Bulog secara resmi nasional bertahap terencana terukur transparan berkelanjutan.

Rizal menjelaskan hingga saat ini Bulog belum menerima pasokan DMO Minyakita karena penugasan penyaluran langsung tersebut secara efektif baru berlaku tahun depan sesuai regulasi pemerintah pusat.

"Ini kan nanti tahun 2026 (dijalankan). Sekarang belum turun. Jadi per Januari 2026 nanti baru kita terima DMO-nya," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Evaluasi kebijakan akan dipertimbangkan, khususnya terkait harga dan distribusi minyak goreng. Bila harga terus di atas HET, kebijakan yang ada bisa saja direvisi,

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perdagangan menemukan adanya keterbatasan stok minyak kita pada sejumlah toko di pasar Anyar Kota Tangerang, Banten usai melaksanakan inspeksi mendadak jelang perayaan natal dan tahun baru.

"Hasil temuan kita dari sidak hari ini, adanya keterbatasan stok Minyak Kita. Ini terjadi karena produksi dari hulu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya," kata pengawas perdagangan pada Kemendag, Sandy Adiputra di Pasar Anyar Tangerang Kamis.

Dampak dari keterbatasan stok minyak goreng tersebut menyebabkan harga di pasaran mengalami kenaikan diantara Rp17 ribu hingga Rp17.500 atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Maka itu pihaknya akan langsung melaporkan temuan tersebut untuk dilakukan langkah lanjutan apalagi daya beli masyarakat akan meningkat jelang natal dan tahun baru.

"Evaluasi kebijakan akan dipertimbangkan, khususnya terkait harga dan distribusi minyak goreng. Bila harga terus di atas HET, kebijakan yang ada bisa saja direvisi,” tegasnya.

Meski ketersediaan minyak subsidi terbatas, namun untuk stok minyak goreng pada umumnya masih aman. Karena beberapa merk lain terdata memiliki stok banyak.

"Intinya jangan sampai pasokan minyak goreng turun bahkan kurang, ini yang harus diwaspadai," ujarnya.

Temuan lain dari hasil sidak, lanjut Sandy yakni fluktuasi untuk daging menjelang Natal. Meski saat ini harga dan ketersediaan aman, tetapi perlu diantisipasi.

"Kita melihat akan ada fluktuasi harga daging jelang Natal. Meski semuanya kebutuhan aman tetapi kenaikan harga ini jangan sampai membebani warga," ujarnya.

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan strategi 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Kita harus memastikan pasokan cukup, harga tetap terjangkau, distribusi barang lancar, dan informasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ini kunci kesiapan kita menghadapi natal dan tahun baru,” tegasnya.

Sachrudin, juga meminta seluruh jajaran memperkuat langkah antisipatif melalui peningkatan pemantauan harga harian.

“Kita harus memastikan kecukupan stok komoditas strategis, menyiapkan pasar murah apabila terjadi lonjakan harga, menjaga kelancaran distribusi dan keamanan pasar, serta meningkatkan koordinasi dan sistem peringatan dini,” katanya.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang Ruta Ireng Wicaksono mengatakan, Pemkot Tangerang telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk mempertahankan stabilitas inflasi sampai akhir tahun nanti seperti program Gampang Sembako On The Road yang akan berlangsung hingga 17 Desember 2025 mendatang.

”Angka indeks inflasi dari BPS ini secara keseluruhan mencerminkan kondisi yang positif untuk menghadapi tantangan sektor perekonomian khususnya potensi kenaikan harga dan daya beli masyarakat menjelang natal dan tahun baru," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat sudah final dan menunggu jadwal rapat koordinasi harmonisasi draf.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, dalam rapat pengendalian inflasi daerah dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan pembahasan perubahan tata kelola minyak goreng telah selesai di level kementerian/lembaga.

Selain itu, Kemendag juga sudah melakukan dengar pendapat umum atau public hearing untuk mendapat masukan dari akademisi.

"Kami udah melaksanakan public hearing sekitar 10 hari yang lalu, sekaligus juga di dalam rakor pengendalian inflasi ini juga kami anggap sebagai public hearing, karena kami menyampaikan bahwa rencana finalisasi permendag tersebut sudah final. Saat ini, kami sedang menunggu agenda jadwal pembahasan harmonisasi draf," ujar Nawandaru

Nawandaru menyampaikan proses harmonisasi tersebut akan dilakukan di Kementerian Hukum.

Nantinya, Kementerian Hukum yang akan memimpin untuk mengundang kementerian/lembaga terkait guna membahas setiap pasalnya secara rinci.

"Jadi nanti dari Kementerian Hukum yang akan take lead untuk mengundang kementerian lembaga terkait untuk membahas pasal per pasal hingga pada finalnya perlu penyelesaian," katanya.

Dalam perubahan Permendag 18/2024, terdapat lima poin utama yang ditekankan, yakni pemerintah akan mendorong sebagian distribusi Minyakita melalui distributor BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD.

Kedua, fokus distribusi Minyakita untuk mengisi pasar rakyat.

Menurut Nawandaru, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Ketiga, mengoptimalkan atau mendukung beberapa program pemerintah seperti gerakan pasar murah, bantuan pangan, serta pendistribusian dan pengisian pasokan di koperasi desa merah putih.

Keempat, pemberian insentif domestic market obligation (DMO) yang lebih tepat sasaran.

Pemberian insentif saat ini dinilai tidak efektif untuk meningkatkan pemerataan distribusi Minyakita ke seluruh pelosok Indonesia.

Insentif akan diarahkan untuk meningkatkan distribusi Minyakita ke pasar rakyat melalui BUMN.

Terakhir, penguatan pengawasan dan pengenaan sanksi.

Dukungan pengawasan dan pemberian sanksi akan ditingkatkan untuk mencegah adanya penyelewengan yang berakibat pada terganggunya ketersediaan pasokan dan harga.

Salah satunya, opsi penangguhan persetujuan ekspor dan/atau pembekuan persetujuan ekspor.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025