Kalangan serikat pekerja menilai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah sektor industri di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah yang berkepanjangan dan lemahnya kondisi ekonomi domestik.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan mayoritas industri dalam negeri saat ini berada dalam kondisi tertekan, terutama perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi akibat gejolak global tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan pasar. Bahkan, sejumlah perusahaan mengalami penurunan pesanan baik dari pasar domestik maupun ekspor.

"Perusahaan-perusahaan industri dalam negeri yang bahan bakunya tergantung impor saat ini dalam kondisi tertekan. Ongkos produksi naik, sementara pesanan cenderung stagnan bahkan ada yang menurun," ujar Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Ia menjelaskan tekanan tersebut membuat tingkat utilisasi industri berada pada level rendah. Di sejumlah sektor padat karya, utilisasi produksi hanya berkisar 40 persen, bahkan industri tekstil disebut hanya berada di kisaran 30 persen.

Ristadi mengatakan perusahaan masih berupaya bertahan sembari menunggu meredanya gejolak global, termasuk dampak perang di Timur Tengah yang memengaruhi harga komoditas dan bahan baku.

"Mayoritas industri dalam negeri saat ini produksinya tidak berada pada tingkat normal. Utilisasinya dalam posisi minimum," ujarnya.

Meski belum terjadi gelombang PHK besar-besaran, Ristadi mengaku banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja secara bertahap dan tertutup.

Menurutnya, PHK kini lebih banyak dilakukan melalui tidak diperpanjangnya kontrak pekerja, pengurangan tenaga kerja dalam jumlah kecil, hingga mendorong pekerja tetap untuk mengundurkan diri secara sukarela.

"Sekarang banyak terjadi PHK yang terselubung. Jumlahnya sedikit-sedikit, tetapi kalau diinventarisasi cukup besar. Banyak perusahaan juga memilih tidak mengekspos PHK karena ingin menjaga kepercayaan pembeli dan perbankan," katanya.

Ia menambahkan fenomena tersebut terjadi di berbagai sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku maupun yang menghadapi pelemahan permintaan di pasar domestik.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai konflik Timur Tengah memang memberi tekanan tambahan terhadap dunia usaha, meski bukan menjadi satu-satunya penyebab meningkatnya risiko PHK.

Menurutnya, dampak konflik global dirasakan melalui kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta melemahnya daya beli masyarakat.

"Saat ini kami melihat potensi PHK masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat di sejumlah sektor yang sangat bergantung pada pasar ekspor maupun konsumsi domestik," kata Mirah.

Namun, ia menegaskan PHK tidak semata-mata dipicu perang Timur Tengah. Faktor lain seperti perlambatan ekonomi global, efisiensi perusahaan, perubahan teknologi, hingga lemahnya permintaan pasar juga berkontribusi terhadap pengurangan tenaga kerja.

Mirah menyebut sektor yang paling rentan terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), garmen, alas kaki, furnitur, serta sejumlah sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Selain itu, sektor perdagangan dan industri pendukung juga mulai merasakan tekanan akibat menurunnya daya beli masyarakat.

"PHK masih banyak ditemukan di kawasan industri besar seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Jawa Timur yang menjadi pusat industri manufaktur dan padat karya," ujarnya.

Di sisi lain, Mirah juga menyoroti potensi pengurangan tenaga kerja di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) akibat restrukturisasi, merger, dan pembentukan holding.

Menurutnya, proses konsolidasi perusahaan kerap diikuti penyesuaian organisasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja melalui program pensiun dini maupun tidak diperpanjangnya hubungan kerja tertentu.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan menjaga daya beli masyarakat, memberikan insentif bagi industri padat karya, mengendalikan impor secara lebih terukur, serta memperluas program pelatihan dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

"Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban dari ketidakpastian ekonomi global yang sedang terjadi," ujar Mirah.

Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sektor industri dalam negeri di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi badai PHK dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri, yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT), plastik, elektronik, otomotif dan semen. 

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkap ancaman PHK yang baru terjadi tiga bulan ke depan kurang tepat. Pasalnya, gelombang pengurangan tenaga kerja sebenarnya sudah berlangsung meski diam-diam.

"Dari kemarin-kemarin sampai hari ini pun masih terjadi PHK, namun PHK-nya itu untuk perusahaan-perusahaan atau industri yang masih beroperasi, PHK-nya senyap," ujar kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Menurut Ristadi, PHK kerap dilakukan secara bertahap dalam jumlah kecil sehingga luput dari sorotan publik. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak pekerja sebagai bentuk efisiensi, yang secara hukum tetap masuk kategori PHK. Fenomena ini membuat tekanan di pasar tenaga kerja terlihat tidak mencolok, padahal terjadi secara konsisten di berbagai sektor.

Ia juga mengungkap adanya tekanan lain yang membuat kasus PHK tidak selalu terekspos, mulai dari kekhawatiran turunnya kepercayaan buyer hingga risiko pembatalan pembiayaan dari perbankan.

"Kalau kondisi itu terekspos, kepercayaan bank ataupun buyer akan turun. Sehingga bisa berakibat order berkurang atau dihentikan," katanya.

Lebih jauh, Ristadi menilai ancaman PHK tidak terbatas pada lima sektor. Seluruh industri yang berorientasi pasar domestik dinilai rentan terdampak.

"Seluruh industri dalam negeri kita yang lokal oriented, yang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri akan terus mengalami ancaman, akan terus mengalami potensi PHK," tegasnya.

Faktor utama pemicu bisnis lesu adalah banjirnya produk impor murah. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing, yang berujung pada penurunan produksi dan PHK. Ristadi mencontohkan masuknya produk garmen impor sangat murah, bahkan di bawah biaya produksi lokal.

Selain itu, tekanan jangka pendek seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi juga memperburuk situasi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik.

Sejumlah indikator yang mengarah pada potensi PHK sebenarnya sudah terlihat di lapangan. Mulai dari penurunan order produksi, efisiensi bertahap tenaga kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak pekerja.

Di sektor tekstil, misalnya, penurunan permintaan ekspor dan serbuan produk impor menjadi tekanan utama. Sementara di industri plastik, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah membuat biaya produksi melonjak.

Efek domino juga mulai terasa di sektor elektronik dan otomotif yang bergantung pada komponen plastik. Di sisi lain, industri semen menghadapi persoalan kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai ancaman PHK bukan sekadar spekulasi, melainkan sudah menghantam sektor padat karya.

"Kami melihat potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan memang bukan isu spekulatif, tetapi sudah mulai terlihat dari laporan di lapangan," ujarnya.

Ia menekankan PHK seharusnya menjadi opsi terakhir bagi pelaku industri. Ada opsi efisiensi non PHK bisa ditempuh dulu seperti penerapan skema pengurangan jam kerja hingga peningkatan keterampilan pekerja agar dapat dialihkan ke lini produksi lain.

Dari sisi pemerintah, Mirah menilai diperlukan intervensi yang lebih kuat, mulai dari pemberian insentif bagi industri padat karya, pengendalian impor, hingga stabilisasi nilai tukar dan harga bahan baku.

"Pemerintah harus hadir lebih kuat, bukan hanya reaktif," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk restrukturisasi di sektor BUMN yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam setiap kebijakan restrukturisasi BUMN," pungkas Mirah.

[Gambas:Youtube]

Buruh mengaku kecewa dengan formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Rumus kenaikan upah tahun depan adalah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Pemerintah menetapkan rentang alfa yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah 0,5 sampai 0,9.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat mengkritik rumus tersebut. Menurutnya, ada potensi penggunaan alfa terendah dalam perhitungan UMP alias tidak ada kepastian dari pemerintah.

"Saya yakin seyakin-yakinnya, ini kan ketika dilempar ke masing-masing daerah, saya yakin besok juga akan ada aksi-aksi unjuk rasa. Ini artinya pemerintah 'lepas tangan', diserahkan masing-masing ke daerah," ucap Mirah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

"Ini akan menjadi potensi 'rusuh' di daerah-daerah terkait dengan aksi unjuk rasa, terkait dengan upah, itu cukup besar potensinya. Lihat saja, pasti akan banyak aksi-aksi," wanti-wanti Mirah.

Menurutnya, formula UMP 2026 juga tidak memenuhi unsur kebutuhan hidup layak (KHL). Mirah menegaskan pemerintah seharusnya menjamin kehidupan layak bagi para pekerja dan keluarganya, bukan sekadar merilis angka teknokratis hasil formula ekonomi makro.

Mirah mengingatkan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa upah harus berkeadilan, manusiawi, dan mampu menjamin kelangsungan hidup pekerja. Ia menganggap kenaikan upah yang minim juga menjadi sia-sia, jika negara tidak hadir mengendalikan biaya hidup.

"Kami sempat berharap bahwa lamanya proses pembahasan akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berpihak kepada pekerja, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hasilnya tetap minimal dan jauh dari harapan buruh," kritik Mirah.

"Kami juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan telah berkomunikasi dengan serikat pekerja dan serikat buruh. Serikat pekerja yang mana? Karena faktanya, aspirasi utama buruh terkait pemenuhan KHL tidak tercermin dalam kebijakan yang ditetapkan hari ini," tegasnya.

Oleh karena itu, ASPIRASI mendesak pemerintah meninjau kembali rumus penetapan UMP 2026 agar benar-benar menjamin kebutuhan hidup layak para buruh. Mirah juga meminta pemerintah melibatkan serikat pekerja secara sungguh-sungguh, bukan cuma formalitas.

Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mendengar bahwa alfa yang diusulkan pengusaha bahkan lebih kecil. Ia menyebut para pengusaha awalnya meminta alfa dalam rumus UMP 2026 hanya 0,1 hingga 0,5.

"Kalau saya membaca dan yang saya tahu dari hasil rapat Dewan Pengupahan Nasional, usulan range alfa yang diminta pengusaha itu sebesar 0,1-0,5. Kemudian, dari unsur pekerja itu range alfa 0,9-1,0. Ketika kemudian pemerintah memutuskan alfa 0,5-0,9, bisa dipahami angka ini lebih cenderung berpihak kepada aspirasi kami pekerja-buruh," ungkapnya.

Namun, KSPN mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak adanya disparitas kenaikan UMP 2026.

Ristadi menegaskan belum ada jaminan bahwa daerah dengan upah rendah akan mengalami kenaikan UMP lebih signifikan berkat formula baru tersebut.

Ia pun khawatir daerah dengan UMP tinggi justru akan menggunakan range alfa besar sehingga besaran upahnya semakin tinggi. Pada akhirnya, daerah-daerah dengan UMP rendah bakal semakin ketinggalan.

"Jujur saja, kami tidak punya kompetensi untuk menghitung berapa dan bagaimana konstruksi indeks tertentu atau alfa ini. Hanya BPS (Badan Pusat Statistik) dan pemerintah yang bisa menghitung itu," tutur Ristadi soal berapa proyeksi UMP 2026 berdasarkan formula baru pemerintah.

"Kalau soal besar kecil kenaikannya (UMP 2026) itu kan ditentukan indeks tertentu (alfa)," sambungnya.

Terlepas dari itu, Ristadi menegaskan KSPN tetap menghormati keputusan pemerintah. Ia menyebut pemerintah pusat akhirnya kembali memfungsikan Dewan Pengupahan Daerah untuk melakukan pengkajian dan perhitungan UMP berdasarkan formulasi yang sudah diputuskan.

Hal tersebut berbeda dengan apa yang ditetapkan pemerintah tahun lalu, yakni ketika Presiden Prabowo Subianto memutuskan UMP 2025 naik 6,5 persen se-Indonesia. KSPN menilai hal tersebut justru melahirkan disparitas upah.