Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali membayangi sektor industri dalam negeri di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi badai PHK dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri, yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT), plastik, elektronik, otomotif dan semen. 

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkap ancaman PHK yang baru terjadi tiga bulan ke depan kurang tepat. Pasalnya, gelombang pengurangan tenaga kerja sebenarnya sudah berlangsung meski diam-diam.

"Dari kemarin-kemarin sampai hari ini pun masih terjadi PHK, namun PHK-nya itu untuk perusahaan-perusahaan atau industri yang masih beroperasi, PHK-nya senyap," ujar kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Menurut Ristadi, PHK kerap dilakukan secara bertahap dalam jumlah kecil sehingga luput dari sorotan publik. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak pekerja sebagai bentuk efisiensi, yang secara hukum tetap masuk kategori PHK. Fenomena ini membuat tekanan di pasar tenaga kerja terlihat tidak mencolok, padahal terjadi secara konsisten di berbagai sektor.

Ia juga mengungkap adanya tekanan lain yang membuat kasus PHK tidak selalu terekspos, mulai dari kekhawatiran turunnya kepercayaan buyer hingga risiko pembatalan pembiayaan dari perbankan.

"Kalau kondisi itu terekspos, kepercayaan bank ataupun buyer akan turun. Sehingga bisa berakibat order berkurang atau dihentikan," katanya.

Lebih jauh, Ristadi menilai ancaman PHK tidak terbatas pada lima sektor. Seluruh industri yang berorientasi pasar domestik dinilai rentan terdampak.

"Seluruh industri dalam negeri kita yang lokal oriented, yang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri akan terus mengalami ancaman, akan terus mengalami potensi PHK," tegasnya.

Faktor utama pemicu bisnis lesu adalah banjirnya produk impor murah. Akibatnya, produk lokal sulit bersaing, yang berujung pada penurunan produksi dan PHK. Ristadi mencontohkan masuknya produk garmen impor sangat murah, bahkan di bawah biaya produksi lokal.

Selain itu, tekanan jangka pendek seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi juga memperburuk situasi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik.

Sejumlah indikator yang mengarah pada potensi PHK sebenarnya sudah terlihat di lapangan. Mulai dari penurunan order produksi, efisiensi bertahap tenaga kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak pekerja.

Di sektor tekstil, misalnya, penurunan permintaan ekspor dan serbuan produk impor menjadi tekanan utama. Sementara di industri plastik, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah membuat biaya produksi melonjak.

Efek domino juga mulai terasa di sektor elektronik dan otomotif yang bergantung pada komponen plastik. Di sisi lain, industri semen menghadapi persoalan kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai ancaman PHK bukan sekadar spekulasi, melainkan sudah menghantam sektor padat karya.

"Kami melihat potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan memang bukan isu spekulatif, tetapi sudah mulai terlihat dari laporan di lapangan," ujarnya.

Ia menekankan PHK seharusnya menjadi opsi terakhir bagi pelaku industri. Ada opsi efisiensi non PHK bisa ditempuh dulu seperti penerapan skema pengurangan jam kerja hingga peningkatan keterampilan pekerja agar dapat dialihkan ke lini produksi lain.

Dari sisi pemerintah, Mirah menilai diperlukan intervensi yang lebih kuat, mulai dari pemberian insentif bagi industri padat karya, pengendalian impor, hingga stabilisasi nilai tukar dan harga bahan baku.

"Pemerintah harus hadir lebih kuat, bukan hanya reaktif," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk restrukturisasi di sektor BUMN yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam setiap kebijakan restrukturisasi BUMN," pungkas Mirah.

[Gambas:Youtube]

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membatalkan impor 105 ribu mobil pikap dari India. Pasalnya, keputusan itu dinilai tidak tepat dan tidak nasionalis.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan alasan bahwa industri dalam negeri tidak bisa memproduksi yang digunakan untuk impor pikap tersebut tidak logis.

"Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan dalam setahun, setelah melakukan verifikasi kemampuan produksi beberapa pabrik otomotif di Indonesia," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2).

Menurutnya, keputusan impor ini juga tidak mencerminkan nasionalisme karena akan sangat merugikan ekonomi dan negeri hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu, di mana rasa Nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?," jelasnya.

Alasan lain, impor dilakukan karena tipe pikap impor 4x4 lebih sesuai dengan medan pertanian perdesaan di Indonesia. Hal ini dinilai tak masuk akan juga karena selama ini pikap buatan dalam negeri sudah sangat mumpuni, sehingga ia mempertanyakan urgensi kebijakan itu.

"Pertanyaannya, apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pick up 4x4? Setahu kami selama ini mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah kendaraan pick up jenis 4x2 produksi dalam negeri, dan selama ini pula baik-baik saja," katanya.

Kemudian, alasan bahwa pikap impor disebut lebih murah juga dinilai alasan yang tak masuk akal. Pasalnya, tak ada harga pembanding karena Indonesia belum pernah produksi dalam negeri.

"Setahu kami belum ada kendaraan pick up 4x4 yang diproduksi industri dalam negeri (data bisa saling croscek jika kami keliru), lalu kendaraan darimana yang dijadikan pembanding harga dimaksud ? Kok bilangnya lebih murah dari harga kendaraan dalam negeri," ujarnya.

Agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.

Buruh mengaku kecewa dengan formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Rumus kenaikan upah tahun depan adalah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Pemerintah menetapkan rentang alfa yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah 0,5 sampai 0,9.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat mengkritik rumus tersebut. Menurutnya, ada potensi penggunaan alfa terendah dalam perhitungan UMP alias tidak ada kepastian dari pemerintah.

"Saya yakin seyakin-yakinnya, ini kan ketika dilempar ke masing-masing daerah, saya yakin besok juga akan ada aksi-aksi unjuk rasa. Ini artinya pemerintah 'lepas tangan', diserahkan masing-masing ke daerah," ucap Mirah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

"Ini akan menjadi potensi 'rusuh' di daerah-daerah terkait dengan aksi unjuk rasa, terkait dengan upah, itu cukup besar potensinya. Lihat saja, pasti akan banyak aksi-aksi," wanti-wanti Mirah.

Menurutnya, formula UMP 2026 juga tidak memenuhi unsur kebutuhan hidup layak (KHL). Mirah menegaskan pemerintah seharusnya menjamin kehidupan layak bagi para pekerja dan keluarganya, bukan sekadar merilis angka teknokratis hasil formula ekonomi makro.

Mirah mengingatkan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa upah harus berkeadilan, manusiawi, dan mampu menjamin kelangsungan hidup pekerja. Ia menganggap kenaikan upah yang minim juga menjadi sia-sia, jika negara tidak hadir mengendalikan biaya hidup.

"Kami sempat berharap bahwa lamanya proses pembahasan akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berpihak kepada pekerja, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hasilnya tetap minimal dan jauh dari harapan buruh," kritik Mirah.

"Kami juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan telah berkomunikasi dengan serikat pekerja dan serikat buruh. Serikat pekerja yang mana? Karena faktanya, aspirasi utama buruh terkait pemenuhan KHL tidak tercermin dalam kebijakan yang ditetapkan hari ini," tegasnya.

Oleh karena itu, ASPIRASI mendesak pemerintah meninjau kembali rumus penetapan UMP 2026 agar benar-benar menjamin kebutuhan hidup layak para buruh. Mirah juga meminta pemerintah melibatkan serikat pekerja secara sungguh-sungguh, bukan cuma formalitas.

Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mendengar bahwa alfa yang diusulkan pengusaha bahkan lebih kecil. Ia menyebut para pengusaha awalnya meminta alfa dalam rumus UMP 2026 hanya 0,1 hingga 0,5.

"Kalau saya membaca dan yang saya tahu dari hasil rapat Dewan Pengupahan Nasional, usulan range alfa yang diminta pengusaha itu sebesar 0,1-0,5. Kemudian, dari unsur pekerja itu range alfa 0,9-1,0. Ketika kemudian pemerintah memutuskan alfa 0,5-0,9, bisa dipahami angka ini lebih cenderung berpihak kepada aspirasi kami pekerja-buruh," ungkapnya.

Namun, KSPN mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak adanya disparitas kenaikan UMP 2026.

Ristadi menegaskan belum ada jaminan bahwa daerah dengan upah rendah akan mengalami kenaikan UMP lebih signifikan berkat formula baru tersebut.

Ia pun khawatir daerah dengan UMP tinggi justru akan menggunakan range alfa besar sehingga besaran upahnya semakin tinggi. Pada akhirnya, daerah-daerah dengan UMP rendah bakal semakin ketinggalan.

"Jujur saja, kami tidak punya kompetensi untuk menghitung berapa dan bagaimana konstruksi indeks tertentu atau alfa ini. Hanya BPS (Badan Pusat Statistik) dan pemerintah yang bisa menghitung itu," tutur Ristadi soal berapa proyeksi UMP 2026 berdasarkan formula baru pemerintah.

"Kalau soal besar kecil kenaikannya (UMP 2026) itu kan ditentukan indeks tertentu (alfa)," sambungnya.

Terlepas dari itu, Ristadi menegaskan KSPN tetap menghormati keputusan pemerintah. Ia menyebut pemerintah pusat akhirnya kembali memfungsikan Dewan Pengupahan Daerah untuk melakukan pengkajian dan perhitungan UMP berdasarkan formulasi yang sudah diputuskan.

Hal tersebut berbeda dengan apa yang ditetapkan pemerintah tahun lalu, yakni ketika Presiden Prabowo Subianto memutuskan UMP 2025 naik 6,5 persen se-Indonesia. KSPN menilai hal tersebut justru melahirkan disparitas upah.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) masih menunggu kepastian upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang batal diumumkan pemerintah pada Jumat (21/11) lalu.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pengumuman UMP seharusnya dilakukan paling lambat pada 21 November. Akan tetapi, Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengumumkannya dengan dalih masih menyiapkan regulasi baru.

Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh Ristadi, pemerintah saat ini masih merapikan formula atau petunjuk teknis terkait UMP 2026.

"Apakah nanti bentuknya PP (peraturan pemerintah) ada perubahan (dari PP Nomor 36 Tahun 2021) atau dalam bentuk permenaker (peraturan menteri ketenagakerjaan)," ucap Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/11).

"Kalau soal ada deadlock atau tidak, di daerah-daerah saya kira belum ada. Karena masih menunggu petunjuk teknis dari pusat untuk formulasi kenaikan upah minimum yang kemudian dikaji oleh Dewan Pengupahan di daerah-daerah. Mereka masih menunggu itu, jadi belum ada soal deadlock," jelasnya.

Kendati demikian, Ristadi mengamini ada silang pendapat antara buruh dan pengusaha soal angka ideal kenaikan upah tahun depan. Ia menekankan hal tersebut biasa terjadi pada saat pembahasan UMP setiap tahun.

KSPN hanya berpesan kepada pemerintah agar kenaikan UMP 2026 tidak dipukul rata. Ristadi menyebut harapan tersebut sudah dituangkan dalam surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto tertanggal 16 Oktober 2025.

"Kami dari KSPN tidak sepakat kalau kemudian kenaikan upah minimum itu persentasenya dipukul rata. Misalkan, seperti tahun ini (UMP 2025) 6,5 persen, akhirnya semuanya di daerah-daerah memberlakukan kenaikan upah 6,5 persen," tutur Ristadi.

"Itu kami kurang sepakat karena akan mengakibatkan ketimpangan upah semakin tinggi. Upahnya yang sudah besar naiknya akan lebih besar daripada daerah-daerah yang upahnya masih rendah," sambung pemimpin buruh tersebut.

Ristadi menyebut seharusnya kenaikan UMP 2026 harus lebih signifikan bagi daerah-daerah yang selama ini masih menerapkan upah rendah. Ia mendorong pemerintah memikirkan formula tersebut demi mengikis ketimpangan upah antara daerah.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor untuk menanyakan progres pembahasan UMP 2026. Akan tetapi, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menekankan pemerintah tidak terikat dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Oleh karena itu, Kemnaker belum mengumumkan keputusan UMP 2026 meski sudah lewat dari 21 November 2025.

"Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka. Tapi seperti apa, mohon maaf, ini juga masih dalam proses. Jadi, tidak dalam satu angka karena kalau satu angka berarti disparitasnya tetap terjadi," jelas Yassierli dalam Konferensi Pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).

"Jadi, kita sadar bahwa ada provinsi atau ada kota/kabupaten yang memang pertumbuhan ekonominya tinggi, silakan. Dia boleh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, kota/kabupaten yang memang pertumbuhan ekonominya tidak tinggi," imbuhnya.

Konsep tersebut berbeda ketika Presiden Prabowo pada 2024 lalu mengumumkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen dan berlaku se-Indonesia. Untuk UMP tahun depan, menurut Yassierli, bakal diserahkan langsung kepada kepala daerah.

"Ini juga sesuai dengan amanat dari MK (Mahkamah Konstitusi) untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk mengkaji, Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten untuk mengkaji, menyampaikan kepada gubernur dan tentu ditetapkan oleh gubernur," tandas sang menteri.