Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk melakukan mitigasi lebih lanjut terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

“Mitigasi inilah yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk angkatan kerja baru yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) melaporkan adanya potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan.

“Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini,” kata Anwar.

“Tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi pencegahan gelombang PHK di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangan terpisah, Senin (29/6), mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memperkirakan kenaikan harga gas industri berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta adanya penurunan produksi/lifting di beberapa sumur khususnya di Jawa Barat.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan masih ada upaya negosiasi antara serikat buruh dengan pihak manajemen menyusul potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

Said Iqbal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 orang pekerja di Pasuruan dan Mojokerto, Jatim yang terancam terkena PHK imbas rencana dua perusahaan komponen otomotif untuk memindahkan lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ungkap dia.

“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan masih belum mau menyebut identitas dari kedua perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan inisial PT J dan PT S, yang ia sebut memiliki induk perusahaan di Jepang.

Ia mengungkapkan, PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.

“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen itu ambil call tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 (orang),” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah siap untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap melakukan upaya mitigasi dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi,” kata Dasco saat ditemui di Jakarta, Selasa.

“Tetapi kemudian (untuk mengantisipasi) dampak-dampak ke depan, kami dalam waktu dekat, insya Allah, Jumat (26/6), kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu,” katanya lagi.

Ia kemudian memberikan contoh salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang terancam tutup dan melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang pekerja akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dasco juga mengajak serikat pekerja/buruh untuk kompak menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang kian menantang, imbas dinamika geopolitik dan perekonomian global.

“Terlebih lagi kita harus sama-sama menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik untuk kemakmuran dan juga untuk kepentingan rakyat kita,” katanya pula.

“Memang dampak dari global itu luar biasa. Tetapi kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa sama-sama memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kemudian akan membuat rakyat kita menjadi susah,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian sebagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino Godzilla terhadap produksi pangan nasional.

"Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Amran dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Amran menjelaskan optimalisasi lahan dilakukan terutama pada lahan rawa yang sebelumnya hanya dapat dipanen satu kali dalam setahun menjadi dua hingga tiga kali panen.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program cetak sawah guna memperluas areal tanam dan menjaga produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden. Stok beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, sementara potensi produksi dari tanaman padi yang masih bertumbuh (standing crop) diperkirakan sekitar 10-11 juta ton.

Di samping itu, ketersediaan beras yang berada di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10-11 bulan ke depan.

"Jadi beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla," kata Amran.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6) menegaskan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan iklim.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi.

Suwandi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, dan hilirisasi pertanian.

Menurutnya, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia juga menegaskan kondisi iklim tahun ini tidak dapat disamakan dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.

“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Energy Academy Indonesia (ECADIN) menyebut mitigasi emisi metana di sektor migas lebih cepat dan mudah untuk dikontrol.

"Mengapa kita fokusnya ke sektor energi, terutama di minyak dan gas? Karena yang pertama, lebih mudah untuk mengontrol atau mengurangi emisi di sektor minyak dan gas," ujar COO ECADIN Candra Sutama dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Candra, sektor minyak dan gas itu adalah sektor yang sangat teknikal. Mereka memiliki banyak metode dan alat serta pengetahuan untuk mengurangi emisinya sendiri dan operator minyak dan gas sendiri jumlahnya terbatas.

Jadi kalau misalnya bekerja dengan salah satu perusahaan migas, otomatis perusahaan tersebut akan menerapkan metode ke seluruh perusahaannya. Sehingga lebih cepat dan lebih mudah untuk mengurangi metana di sektor minyak dan gas.

Selanjutnya, menurut Candra, mengurangi emisi metana di minyak dan gas itu tidak mengakibatkan biaya tambahan, malah bisa memberikan tambahan pendapatan untuk sektor minyak dan gas karena gas metana itu dijual menghasilkan devisa, menghasilkan uang untuk industri sendiri.

"Sehingga ada dua sisi yang satu melindungi bumi, melindungi manusia, yang kedua menghasilkan uang untuk mereka sendiri," kata Candra.

Metana merupakan komponen utama gas alam dan salah satu gas rumah kaca: tak berwarna, tak berbau, sehingga kebocorannya hampir mustahil terlihat mata. Karakternya bekerja cepat dan keras, hanya bertahan singkat di atmosfer, tetapi jauh lebih kuat memerangkap panas pada periode awal.

Metana adalah gas rumah kaca sangat kuat yang memberikan 30 persen kontribusi terhadap pemanasan global. Efeknya 80 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam 20 tahun pertama.

Di Indonesia, emisi metana dihasilkan dari sektor pertanian seperti ternak dan sawah, kemudian energi yakni batu bara, minyak dan gas, serta sektor limbah atau sampah seperti sampah makanan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia.

Penegasan itu diungkapkan Suharyanto saat memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam agenda Senior Disaster Management Training (SDMT) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Tidak hanya itu, Kepala BNPB juga memaparkan data Bank Dunia (World Bank) yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat risiko bencana dan peringkat keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia.

“Indonesia peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dan peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia. Di atasnya ada Filipina. Meski negara lebih kecil, tapi bedanya Filipina menjadi langganan angin topan. Ingat, kita masih punya Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan Filipina. Ini yang harus kita pahami betul,” jelas Suharyanto dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/5/2026).

Di sisi lain, Suharyanto mengajak para peserta untuk kembali menyadari bahwa Indonesia dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan tanah longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan, dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai “laboratorium bencana”.

Lihat video: Kepala BNPB Pastikan Penanganan Darurat Bencana di Aceh Tamiang Berjalan Cepat



Predikat tersebut, menurut Suharyanto, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kapasitas para pemimpin penanggulangan bencana di daerah untuk membaca situasi secara cepat dan tepat, serta mampu mengambil keputusan terukur saat menghadapi kondisi darurat.

“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata Suharyanto.

Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta dipersiapkan menjadi pemegang tongkat komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, baik mereka yang baru menjabat hitungan bulan maupun yang telah lebih dari satu tahun menduduki posisi Kepala Pelaksana BPBD.

Materi pembekalan yang disampaikan Kepala BNPB selanjutnya bicara mengenai penguatan terkait mitigasi dan kesiapsiagaan, sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.

“Penanggulangan bencana ini sudah menjadi bagian dari program prioritas Presiden,” terang Suharyanto.

Melalui paparannya, Suharyanto mengajak seluruh peserta meninjau kembali berbagai kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajaran dari peristiwa masa lalu dinilai sangat penting agar penanganan ke depan semakin efektif, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.

Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri; masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal.

Suharyanto kemudian mengajak peserta mengulas peristiwa erupsi Gunung Dukono dan Marapi pada 2023 silam. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kini berada di pundak para peserta SDMT yang mewakili daerahnya masing-masing.

“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Statusnya level II atau Waspada. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang. Sosialisasi menjadi hal yang harus disampaikan terus-menerus, dan itu bagian dari tugas kita semua yang ada di sini,” tegas Suharyanto.

Berikutnya, Suharyanto juga mempertegas peran Kepala Pelaksana BPBD saat fase tanggap darurat. Secara khusus, Suharyanto meminta agar setiap terjadi bencana, BPBD segera membentuk posko darurat dan menetapkan status tanggap darurat.

Adapun penetapan status tanggap darurat ini bukan berarti pemerintah daerah tidak sanggup menangani masalah. Melainkan sebagai bagian dari mekanisme administratif agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat segera turun memberikan bantuan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu. Memang itu yang sudah diatur di undang-undang,” jelas Suharyanto meluruskan.

Lebih lanjut, peserta SDMT juga menerima materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan sosial-ekonomi melalui konsep build back better.

Menurut Suharyanto, penanganan pascabencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan upaya pemulihan saat tanggap darurat. Suharyanto mencontohkan, masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian seharusnya tidak lebih dari dua pekan sudah mulai berpindah ke hunian sementara (huntara).

Kuncinya, menurut Suharyanto, adalah kecepatan pendataan dari BPBD yang kemudian divalidasi secara akurat. Berdasarkan data tersebut, BNPB akan memberikan dukungan huntara, baik di atas lahan milik warga maupun lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Hal ini menuntut kecepatan proses administrasi yang tetap akuntabel. Jika prosesnya lamban, masyarakatlah yang akan menanggung penderitaan lebih lama.

“Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data. Akibatnya, masyarakat semakin lama menderita. Ini jangan sampai terjadi,” tegas Suharyanto.

Melalui forum tersebut, Suharyanto kembali menyampaikan bahwa jabatan Kepala Pelaksana BPBD merupakan amanah besar yang penuh tantangan. Dinamika di lapangan menuntut pemimpin penanggulangan bencana untuk mampu bertindak cepat, bijak, dan memahami strategi manajemen secara menyeluruh. Kesalahan dalam membaca situasi dapat berdampak langsung pada beratnya penderitaan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa setelah pelatihan SDMT ini berakhir, ia tidak ingin mendengar adanya daerah yang menyerah atau menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana.

Segala kendala yang dirasa berat harus dicari solusinya melalui komunikasi yang baik, karena BNPB selalu terbuka bagi seluruh BPBD di Indonesia. Seluruh materi SDMT diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan rasa optimisme dalam memimpin.

“Jangan sampai ada pemimpin daerah yang merasa tidak sanggup atau menyerah menangani bencana. Masyarakat sudah memilih pemimpinnya, jangan mengecewakan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik. Intinya komunikasi. Kami di pusat bersama kementerian/lembaga pasti membantu, dan Kepala Pelaksana BPBD harus mampu mendampingi setiap pemimpin di daerah,” tegas Suharyanto.

Di akhir sesi, Kepala BNPB menekankan kepada seluruh peserta SDMT agar memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas di daerah. Mereka yang terpilih adalah pemegang kendali rantai komando penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.

“Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain. Karena itulah bunyi undang-undangnya. Hadir di lapangan saat terjadi bencana dan sampaikan: saya yang memegang komando penanggulangan bencana,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang mengungkapkan, perlunya mitigasi kendaraan mogok di perlintasan kereta sebidang.

"Pemicu awal Kecelakaan Kereta Api (KKA) adalah perlintasan sebidang di Jalan Ampera JPL 78 Bekasi, maka perlu mitigasi berupa standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan apabila kendaraan bermotor mogok di atas rel Kereta Api," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Deddy menambahkan, SOP kendaraan yang mogok/rusak di atas rel perlintasan sebidang dapat diusulkan oleh Direktorat Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Senin malam 27 April 2026 tepatnya pukul 20.55 di Stasiun Bekasi Timur (BKST) terjadi Kecelakaan Kereta Api (KKA), KA 4 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi menabrak bagian belakang KRL TM 5568A (PLB 5568a) yang berhenti di peron 2 Stasiun BKST. Atas kejadian ini lalu lintas perjalanan Kereta Api di lintas Jakarta sampai Cikarang dapat dikatakan terhenti total.

Tragedi itu berpangkal dari 35 menit sebelumnya di perlintasan sebidang JPL 85 Ampera. Sebuah taksi listrik mogok di tengah rel dan tertemper KRL CRRC Jakarta-Cikarang (PLB 5181), sehingga KRL PLB 5568a di belakangnya tertahan tidak dapat melanjutkan perjalanan akibat KRL PLB 5181 yang tertemper taksi listrik.

Sebagai informasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih melakukan penanganan atas kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur pada Senin malam sekitar pukul 20.50 WIB.

Kepala Bagian Pembinaan Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menyebut, kecelakaan tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir-Surabaya dengan KRL di kawasan Bekasi Timur.

Ia juga menyebutkan lalu lintas padat di sekitar TKP. Saat ini anggota Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Satlantas Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan upaya-upaya memberikan perlintasan terhadap ambulans-ambulans yang menuju lokasi TKP untuk menjemput korban.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan kembali mengalami fenomena El Nino yang kuat. Di sebagian besar wilayah Nusantara, El Nino umumnya ditandai dengan musim kemarau yang lebih panjang dan kering.

Prediksi tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak untuk berupaya beradaptasi menghadapi kemarau kering agar dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dapat diminimalkan.

Di belahan dunia lain, dampak El Nino dapat terjadi sebaliknya, yakni memicu hujan berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan banjir.

Sebetulnya bagi Indonesia, El Nino kuat bukan kejadian pertama kali. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 1997–1998 dan 2015–2016.

Pada periode tersebut, El Nino kuat di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan kekeringan luas, krisis air bersih, hingga gangguan produksi pangan.

Sejumlah peneliti bahkan menyebut El Nino kuat yang diprediksi terjadi tahun ini sebagai “Godzilla”, istilah populer untuk menggambarkan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan.

Salah satu sektor yang perlu bersiap menghadapi cuaca kering ekstrem adalah sektor kehutanan dan perkebunan, terutama di wilayah hutan dan kebun yang berada di lahan gambut.

Saat musim kemarau ekstrem, lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar secara cepat dan masif, sehingga berpotensi membahayakan warga di sekitar lokasi, bahkan hingga masyarakat di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Bak api dalam sekam

Gambut mudah terbakar karena materialnya berasal dari serasah tumbuhan (akar, batang, cabang, ranting, dan daun) yang melapuk dalam kondisi tergenang.

Ketika mengering, gambut menjadi seperti tembakau kering yang sangat mudah terbakar. Di sisi lain, lapisan gambut yang tebal sulit dipadamkan, layaknya api dalam sekam.

Pada permukaan atas, lahan gambut sering tampak belum atau tidak terbakar, padahal di bawahnya tersimpan bara api yang berbahaya.

Namun demikian, bangsa Indonesia tidak boleh pesimistis. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Indonesia telah berulang kali menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap.

Upaya mitigasi memang tidak selalu berhasil, tetapi ada pula langkah mitigasi yang terbukti efektif sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.

Instrumen mitigasi

Berbagai praktik baik dalam pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut beserta instrumen pendukungnya perlu kembali dipromosikan agar para pihak berwenang dapat bersiap menghadapi El Nino.

Instrumen pertama yang penting dipastikan adalah kondisi sekat kanal (canal blocking) di lahan gambut. Sekat pada saluran umumnya terbuat dari bahan nonpermanen seperti kayu atau karung berisi tanah sehingga memerlukan perawatan berkala.

Sekat permanen dengan beton dan tulangan besi pun tidak sepenuhnya aman dari kerusakan. Karakter lahan gambut yang cenderung masam, serta lapisan tanah mineral di bawahnya yang kerap mengandung pirit, yang menjadi sangat asam ketika terpapar udara, membuat sekat permanen rentan mengalami kerusakan akibat korosi.

Ketika sekat kanal rusak, air dari lahan gambut akan keluar tanpa terkendali. Pada musim kemarau, kanal tanpa sekat justru mempercepat hilangnya cadangan air dari lahan gambut sehingga perbaikan harus segera dilakukan.

Kedua, memastikan instrumen berupa titik sumur bor dengan pipa yang telah dibenamkan di lahan —yang dibangun dalam sepuluh tahun terakhir— berada dalam kondisi baik dan mudah diakses. Titik sumur bor yang rusak perlu segera diperbaiki agar siap digunakan saat dibutuhkan.

Ketiga, memastikan stasiun-stasiun monitoring kedalaman muka air tanah berfungsi dengan baik serta dapat dipantau secara real time dari jarak jauh. Data tersebut memungkinkan daerah berisiko tinggi kebakaran diprediksi lebih dini.

Pada era pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla dan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, ketiga instrumen tersebut banyak dibangun oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ribuan sumur bor, sekat kanal, dan stasiun monitoring berhasil dibangun BRG dan BRGM di Sumatera dan Kalimantan pada periode tersebut.

Sepanjang 2017–2019 saja, BRG telah membangun 13.816 unit sumur bor. Instrumen-instrumen ini terbukti membantu mengurangi kebakaran hutan gambut sekaligus menekan dampaknya.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, pemerintah resmi menyatakan masa tugas BRGM berakhir melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025. Selanjutnya, tugas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dialihkan kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inventarisasi instrumen

Dalam konteks ini, pemerintah idealnya segera menginventarisasi berbagai instrumen yang telah dibangun pada era BRG/BRGM agar upaya mitigasi kebakaran hutan menjelang El Nino tidak harus dimulai dari nol.

Pemerintah juga perlu kembali melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian untuk bahu-membahu mencegah kebakaran hutan, khususnya di kawasan lahan gambut.

Selagi masih berada pada masa transisi menuju El Nino, bangsa Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Saat ini, hujan masih kerap turun di sebagian wilayah Indonesia, termasuk di sejumlah kawasan hutan gambut. Air yang masih tersedia perlu dikonservasi guna melindungi lahan gambut dari risiko kebakaran.

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Sejumlah laporan dari Riau dan wilayah Sumatera menunjukkan kebakaran gambut mulai terjadi, sehingga upaya mitigasi menjadi semakin mendesak. Hanya bangsa yang mampu belajar dari pengalamanlah yang dapat terus maju di tengah perubahan iklim global yang kian menjadi keniscayaan.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan mitigasi dan titik rawan bencana dalam perjalanan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan kesiapan seluruh moda transportasi selama periode mudik dan arus balik Lebaran. Berbagai langkah mitigasi juga telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan, termasuk dampak cuaca ekstrem maupun potensi bencana di sejumlah titik rawan.

“Kita berharap transportasi multimoda pada masa Lebaran ini dapat dipersiapkan sebaik mungkin. Berbagai potensi risiko juga telah dimitigasi, termasuk kesiapan tim di sejumlah titik dengan tingkat kerawanan tinggi agar apabila terjadi gangguan dapat segera ditangani,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pemaparan PT KAI, jumlah perjalanan kereta api yang disiapkan pada masa angkutan Lebaran tahun ini meningkat sekitar 2,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total sekitar 49.886 perjalanan kereta api untuk layanan jarak jauh maupun lokal.

Selain itu, diperkirakan sekitar 5 juta penumpang akan menggunakan transportasi kereta api selama periode angkutan Lebaran. Khusus di Stasiun Pasar Senen, jumlah penumpang harian diperkirakan mencapai sekitar 24 ribu orang, meningkat dibandingkan hari biasa yang berkisar antara 12 hingga 15 ribu penumpang.

Menko AHY juga menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan akses transportasi bagi masyarakat selama masa mudik, termasuk melalui kebijakan diskon tiket kereta api.

“Sesuai arahan Presiden, pemerintah berupaya meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat selama mudik Lebaran, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui PT KAI diberikan diskon tiket hingga 30 persen dengan target sekitar 1,2 juta penumpang,” jelasnya.

Selain program diskon tiket, pemerintah juga menjalankan sejumlah program dukungan lainnya, seperti program mudik gratis serta program motor gratis (motis) yang memungkinkan masyarakat mengangkut sepeda motor menggunakan kereta api menuju kampung halaman.

Menko AHY menekankan peningkatan kualitas layanan transportasi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Selain menyiapkan infrastruktur fisik, pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan secara humanis dan menyenangkan. Perjalanan mudik bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati menuju kampung halaman,” jelasnya.

Ia menambahkan penguatan transportasi kereta api juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya selama periode mudik Lebaran.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance/BRINS), anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), menyerahkan klaim asuransi alat berat senilai Rp1,4 miliar kepada nasabahnya yang merupakan pelaku usaha.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo berharap pembayaran klaim yang dilakukan di Kantor Cabang (KC) BRI Pinrang, Sulawesi Selatan, tersebut dapat mendukung nasabah untuk segera bangkit dan memulai kembali aktivitas usahanya.

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa nasabah BRI Insurance. Kami memahami bahwa alat berat bukan sekadar aset, melainkan pendukung utama proses operasional bisnis,” kata Budi Legowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Alat berat yang diasuransikan oleh nasabah atas nama Ulfa Mutmainnah tersebut mengalami kerusakan karena terperosok ke sungai akibat tanah yang amblas pada 1 Juli 2025 di Desa Tumbang Tuan, Kalimantan Tengah.

Pimpinan Marketing Representative Office (MRO) BRI Insurance Parepare Yulia Asniar menyatakan, pembayaran klaim tersebut menunjukkan komitmen pihaknya dalam membantu pemulihan operasional bisnis nasabah.

“BRI Insurance memiliki beberapa produk unggulan untuk melindungi harta benda tertanggung, salah satunya perlindungan atas kerusakan alat berat. Dengan adanya pembayaran klaim ini, bisnis tertanggung dapat segera pulih, dan kepercayaan terhadap asuransi, khususnya kepada BRI Insurance, semakin kuat,” ujarnya.

Pimpinan Kantor Cabang BRI Pinrang Agus Setiyono mengapresiasi upaya BRI Insurance untuk segera menuntaskan pembayaran klaim tersebut karena dinilai sangat bermanfaat bagi nasabah maupun perseroan.

Ia pun menekankan pentingnya masyarakat untuk melakukan mitigasi risiko usaha dengan memiliki asuransi kerugian karena musibah dapat terjadi kapan pun dan di mana pun.

Ulfa Mutmainnah selaku nasabah juga memberikan apresiasi atas pelayanan BRINS serta proses klaim yang cepat dan mudah.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BRI Insurance yang telah membayarkan klaim asuransi atas kerusakan alat berat yang kami miliki. Proses klaimnya mudah dan responsnya cepat,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026