Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk melakukan mitigasi lebih lanjut terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

“Mitigasi inilah yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk angkatan kerja baru yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) melaporkan adanya potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan.

“Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini,” kata Anwar.

“Tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi pencegahan gelombang PHK di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangan terpisah, Senin (29/6), mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memperkirakan kenaikan harga gas industri berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta adanya penurunan produksi/lifting di beberapa sumur khususnya di Jawa Barat.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ekspor batu bara sudah kembali normal.

Ekspor komoditas itu sempat ditahan sementara untuk mengamankan pasokan untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan volume ekspor yang sempat ditahan tersebut disesuaikan dengan nilai kalori batu bara yang disyaratkan serta kebutuhan operasional PLN. Saat ini, sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggi dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, Jumat (26/6).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik ke depan, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat.

Dalam hal ini, proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN.

Anggi menilai upaya pengawasan tersebut merupakan hal wajar dan diperlukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) batu bara berjalan dengan baik.

"Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk tenaga listrik," ujarnya.

Anggi menambahkan tidak ada aturan baru untuk memberlakukan pembatasan ekspor tambahan. Pasalnya, kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia sehingga pemerintah hanya perlu fokus pada pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada.

Ketentuan itu termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur terkait pelaksanaan DMO.

Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan masih ada upaya negosiasi antara serikat buruh dengan pihak manajemen menyusul potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

Said Iqbal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 orang pekerja di Pasuruan dan Mojokerto, Jatim yang terancam terkena PHK imbas rencana dua perusahaan komponen otomotif untuk memindahkan lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ungkap dia.

“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan masih belum mau menyebut identitas dari kedua perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan inisial PT J dan PT S, yang ia sebut memiliki induk perusahaan di Jepang.

Ia mengungkapkan, PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.

“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen itu ambil call tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 (orang),” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah siap untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar pemadaman bergilir yang terjadi selama beberapa waktu belakangan tidak kembali terjadi.

Bahlil mengatakan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut dia, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.

"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Bahlil juga menyampaikan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo untuk mendorong langkah-langkah yang lebih cepat dan terukur demi memastikan sistem kelistrikan kembali normal.

Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan batu bara nasional menyediakan pasokan sekitar 180 juta ton hingga 190 juta ton.

"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton. Artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan," katanya.

Bahlil menilai persoalan utama berada pada aspek teknis distribusi dan pengelolaan logistik internal PLN, bukan pada ketersediaan pasokan batu bara yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Lebih lanjut, Bahlil juga telah meninta PLN untuk segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.

Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian sebagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino Godzilla terhadap produksi pangan nasional.

"Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Amran dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Amran menjelaskan optimalisasi lahan dilakukan terutama pada lahan rawa yang sebelumnya hanya dapat dipanen satu kali dalam setahun menjadi dua hingga tiga kali panen.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program cetak sawah guna memperluas areal tanam dan menjaga produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden. Stok beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, sementara potensi produksi dari tanaman padi yang masih bertumbuh (standing crop) diperkirakan sekitar 10-11 juta ton.

Di samping itu, ketersediaan beras yang berada di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10-11 bulan ke depan.

"Jadi beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla," kata Amran.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6) menegaskan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan iklim.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi.

Suwandi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, dan hilirisasi pertanian.

Menurutnya, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia juga menegaskan kondisi iklim tahun ini tidak dapat disamakan dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.

“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai meningkatkan kewaspadaan guna memitigasi potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki musim kemarau tahun ini.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 diprediksi akan berlangsung pada periode Juli hingga September.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya akurasi informasi prakiraan cuaca sebagai basis pendukung berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan di sektor pertanian hingga langkah mitigasi bencana oleh instansi terkait.

“Mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama menghadapi musim kemarau dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bencana kekeringan. Bila bencana terjadi untuk melaporkan pada BPBD Telepon/WA 08112065733 atau pemerintah terdekat,” kata Bupati Dony Ahmad Munir, Rabu (10/6/2026).

Kewaspadaan tersebut menyusul adanya laporan insiden kebakaran lahan yang terjadi di Gintung Lempeng, Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang mencatat kobaran api dipicu oleh kondisi cuaca kering dan embusan angin kencang.

Kepala BPBD Sumedang Bambang Rianto menjelaskan kronologi kejadian tersebut berawal dari laporan warga yang melihat titik api di area galian. “Pertama kali masyarakat melihat api di pinggir jalan beton galian Cibeureum, adanya angin mengakibatkan kebakaran lahan semakin meluas. Luas lahan yang terbakar dengan panjang 20 meter dan lebar 3 meter,” jelas Bambang.

Meskipun personel BPBD telah berhasil memadamkan api dan melokalisasi area agar tidak meluas ke pemukiman, Bambang tetap mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pencegahan dini. Pihaknya menekankan beberapa poin krusial guna menekan risiko Karhutla di wilayah Sumedang.

Masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghentikan kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api unggun telah padam sepenuhnya sebelum meninggalkan lokasi hutan atau lahan terbuka.

“Segera lapor ke BPBD jika terjadi kebakaran hutan dan lahan 081 120 65733,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Energy Academy Indonesia (ECADIN) menyebut mitigasi emisi metana di sektor migas lebih cepat dan mudah untuk dikontrol.

"Mengapa kita fokusnya ke sektor energi, terutama di minyak dan gas? Karena yang pertama, lebih mudah untuk mengontrol atau mengurangi emisi di sektor minyak dan gas," ujar COO ECADIN Candra Sutama dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Candra, sektor minyak dan gas itu adalah sektor yang sangat teknikal. Mereka memiliki banyak metode dan alat serta pengetahuan untuk mengurangi emisinya sendiri dan operator minyak dan gas sendiri jumlahnya terbatas.

Jadi kalau misalnya bekerja dengan salah satu perusahaan migas, otomatis perusahaan tersebut akan menerapkan metode ke seluruh perusahaannya. Sehingga lebih cepat dan lebih mudah untuk mengurangi metana di sektor minyak dan gas.

Selanjutnya, menurut Candra, mengurangi emisi metana di minyak dan gas itu tidak mengakibatkan biaya tambahan, malah bisa memberikan tambahan pendapatan untuk sektor minyak dan gas karena gas metana itu dijual menghasilkan devisa, menghasilkan uang untuk industri sendiri.

"Sehingga ada dua sisi yang satu melindungi bumi, melindungi manusia, yang kedua menghasilkan uang untuk mereka sendiri," kata Candra.

Metana merupakan komponen utama gas alam dan salah satu gas rumah kaca: tak berwarna, tak berbau, sehingga kebocorannya hampir mustahil terlihat mata. Karakternya bekerja cepat dan keras, hanya bertahan singkat di atmosfer, tetapi jauh lebih kuat memerangkap panas pada periode awal.

Metana adalah gas rumah kaca sangat kuat yang memberikan 30 persen kontribusi terhadap pemanasan global. Efeknya 80 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam 20 tahun pertama.

Di Indonesia, emisi metana dihasilkan dari sektor pertanian seperti ternak dan sawah, kemudian energi yakni batu bara, minyak dan gas, serta sektor limbah atau sampah seperti sampah makanan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Perum Bulog kembali mencatatkan realisasi serapan gabah dan beras petani telah mencapai 3.008.626 kg setara beras (3,01 juta ton) per 3 Juni 2026, atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.

Capaian ini pun menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari enam bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi, hingga seluruh insan BULOG yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung.

"Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Ahmad Rizal pada Selasa (3/6).

Menurutnya, capaian tersebut membuktikan keefektifan kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Keberhasilan serapan turut berdampak langsung terhadap penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional. Stok beras yang dikelola Bulog yang telah melampaui 5 juta ton, menjamin ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Untuk itu, Bulog optimistis bahwa target pengadaan 4 juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai sebelum akhir tahun. Terlebih, musim panen masih berlangsung di sejumlah wilayah strategis. Bulog menyatakan akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui penguatan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Capaian ini juga menandai Indonesia yang semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan global, Bulog hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

"Bulog akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai 3 juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," tutup Ahmad Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam (SDA) yang tengah disiapkan pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Corporate Secretary GEMS Sudin mengatakan perseroan saat ini masih melakukan penelaahan terhadap rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA sekaligus menyiapkan penyesuaian mekanisme ekspor yang akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027.

“Terkait rencana pemerintah tentang PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Perseroan sedang melakukan penelaahan terhadap rencana kebijakan pemerintah dan melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk melaksanakan mekanisme pelaksanaan ekspor yang akan berlaku secara penuh pada tanggal 1 Januari 2027,” ujar Sudin dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (29/5/2026).

GEMS menyampaikan pihaknya juga terus memantau perkembangan regulasi guna melakukan analisis lebih mendalam terhadap potensi dampak kebijakan tersebut, baik terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, hingga kondisi keuangan perseroan.

Selain itu, perseroan juga tengah menyiapkan strategi mitigasi dalam menghadapi tahap awal implementasi kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

“Terkait strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, Perseroan sedang melakukan rencana mitigasi dalam menyikapi tahap awal kebijakan yang berlaku mulai 1 Juni 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,” tulis manajemen.

Perseroan menambahkan proses evaluasi akan dilakukan secara berkala agar GEMS lebih siap menghadapi implementasi penuh skema ekspor satu pintu pada awal 2027.

Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas SDA strategis nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja investasi industri asuransi syariah menghadapi berbagai tantangan sepanjang kuartal I/2026. Di tengah dinamika pasar keuangan, hasil investasi industri pada periode tersebut justru menjadi negatif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hasil investasi asuransi syariah pada Maret 2026 mengalami kontraksi negatif atau minus Rp121,84 miliar, setelah sebelumnya berada pada posisi positif sebesar Rp545,24 miliar pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan hal itu terjadi karena pengaruh dari perubahan kondisi pasar.

“Termasuk pelemahan IHSG sebesar 14,42% secara month-to-month, yang berdampak pada kinerja instrumen investasi berbasis ekuitas dalam portofolio asuransi jiwa syariah,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Sebab itu, OJK menyarankan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja hasil investasi ke depan, industri perlu terus memperkuat diversifikasi portofolio pada instrumen yang lebih stabil.

“Kemudian, mengoptimalkan asset liability management [ALM], memperkuat manajemen risiko melalui stress testing, serta meningkatkan governance dan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan investasi,” ujar Ogi.

Walaupun hasil investasi terkontraksi menjadi negatif, OJK tetap memandang industri perasuransian masih cukup positif. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan keuangan dan penguatan transformasi industri.

“Namun demikian, industri tetap perlu mewaspadai berbagai tantangan seperti tekanan klaim, volatilitas pasar keuangan, dan kondisi ekonomi global, sehingga penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko tetap menjadi perhatian utama,” tegas Ogi.

PT Sinar Mas Asuransi Syariah (SMAS) menilai selain pelemahan IHSG 14,42% secara bulanan sebagai faktor dominan, kontraksi hasil investasi industri pada Maret 2026 dipengaruhi oleh lima faktor utama.

Direktur Utama SMAS Daniel Armagatlie menyebut faktor pertama adalah capital outflow dan pelemahan Rupiah, yang mana net foreign sell pekan terakhir Maret 2026 mencapai Rp3,8 triliun. Penguatan DXY dan kenaikan yield US Treasury menekan valuasi aset rupiah-denominated, termasuk sukuk korporasi dan saham syariah.

“Kedua, eskalasi geopolitik Timur Tengah yang membuat harga minyak melonjak dan flight to safe-haven [USD, US Treasury, emas] memperlebar yield spread sukuk korporasi dan menekan saham emerging markets,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Daniel melanjutkan, faktor ketiga adalah sentimen domestik. Ada kekhawatiran pelebaran defisit APBN, interim freeze MSCI Indonesia, dan wacana kenaikan threshold free float menekan saham syariah berkapitalisasi besar (ISSI/JII).

Faktor keempat adalah keterbatasan universe instrumen syariah. Menurutnya, Industri asuransi syariah tidak dapat melakukan defensive play ke instrumen konvensional, sehingga ruang manuver rebalancing portofolio saat market shock relatif sempit.

“Kelima, adanya konsentrasi kontraksi pada PAYDI Syariah. Sebagian besar kontraksi terjadi pada dana investasi peserta produk unit-linked syariah yang underlying asset-nya didominasi reksa dana syariah saham,” jelas Daniel.

Strategi Mitigasi Volatilitas

Untuk memitigasi volatilitas yang terjadi di pasar, Sinar Mas Asuransi Syariah menerapkan POJK 5/2023 dan POJK 88/2024, yang meliputi penempatan dana didominasi di SBSN dan deposito iB sebagai core portofolio dengan sovereign risk minimum dan likuiditas tinggi.

Kemudian, ucap Daniel, Asset Liability Management (ALM) berbasis duration matching antara tenor SBSN/sukuk korporasi dengan profil liabilitas kontrak. Selanjutnya, diversifikasi sukuk korporasi peringkat idA ke atas pada emiten BUMN/anak BUMN dan korporasi swasta sektor defensif.

“Dan pembatasan eksposur ekuitas pada dana tabarru' di bawah batas regulasi untuk menjaga Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’, serta manajemen duration adaptif pasca-RDG BI Mei 2026,” ucapnya.

Oleh karena itu, Daniel menyebut perusahaannya tetap memandang outlook hasil investasi dengan pendekatan yang optimis, tetapi tetap berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada.

Dinamika-dinamika itu meliputi pengetatan kebijakan moneter BI, yang mana RDG BI 19-20 Mei menaikkan BI Rate 50 bps menjadi 5,25% sebagai langkah preventif stabilisasi Rupiah dan inflasi. Kemudian, implikasi kenaikan BI Rate terhadap portofolio.

“Untuk jangka pendek, berpotensi unrealized MTM (Mark to Market) loss pada sukuk/SBSN FVOCI/FVTPL akibat kenaikan yield. Untuk jangka menengah adalah peluang reinvestment pada yield yang lebih tinggi dan repricing bagi hasil deposito iB, mendukung akselerasi pendapatan accrual,” ucap Daniel.

Diteruskan Daniel, dinamika lainnya adalah stabilisasi Rupiah dan arus modal serta risiko yang diwaspadai yakni MTM (Mark to Market) loss jangka pendek, ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, potensi tightening lanjutan, pelebaran defisit APBN, dan rebalancing indeks global.

“Dengan portofolio yang didominasi instrumen pendapatan tetap syariah dan struktur mayoritas held-to-collect, Perusahaan memproyeksikan hasil investasi kembali ke teritori positif hingga akhir Semester I/2026,” tegasnya.

Penempatan Dana di Instrumen Investasi

Lebih jauh, Daniel mengungkapkan bahwa hasil investasi perusahaan pada kuartal I/2026 lebih stabil dibandingkan rerata industri.

Hal itu karena bisnis utama perusahaan berfokus pada lini asuransi umum syariah (property, marine cargo, engineering, surety bond syariah, kendaraan bermotor), sehingga eksposur pada PAYDI Syariah relatif terbatas.

“Komponen yield (kupon SBSN, imbalan sukuk korporasi, bagi hasil deposito iB) berjalan konsisten Jan–Mar 2026, menjadi yield buffer yang menjaga hasil investasi tetap pada teritori positif secara akumulatif Q1 2026,” jelasnya.

Daniel turut membeberkan bahwa dana investasi dominan ditempatkan di SBSN (PBS). Kemudian deposito iB bank syariah juga porsinya signifikan.

Dua instrumen ini dipilih karena sesuai dengan profil liabilitas asuransi umum syariah yang bertenor pendek-menengah, memenuhi ketentuan jenis dan batas investasi POJK 88/2024, memberikan stabilitas hasil investasi sebagai pendukung Rasio Tingkat Solvabilitas, serta seluruh instrumen masuk Daftar Efek Syariah (DES) OJK dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Perusahaan.

Sementara itu, lanjut Daniel, sukuk korporasi (>idA) porsinya moderat dan reksa dana syariah (pendapatan tetap/pasar uang) porsinya terbatas.

Adapun, praktisi asuransi syariah Erwin Noekman menilai sukuk adalah instrumen yang paling menjanjikan bagi industri asuransi syariah pada kondisi ekonomi saat ini.

“Sukuk menjadi salah satu instrumen yang masih menjanjikan karena pertama dia fixed ya dan sebagian besar Sukuk ini kan dikeluarkan oleh Pemerintah jadi yakin akan senantiasa memberikan kupon secara rutin setiap bulan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026)

Erwin meneruskan, hal yang bisa dilakukan perusahaan asuransi syariah untuk menjaga hasil investasinya adalah memperbanyak atau mengubah portofolionya.

“Misal, yang tadinya banyak di saham mungkin komposisinya diubah dulu ya sebelum menantikan index kembali hijau. Jadi diversifikasi ya, mungkin juga deposito karena basis poin BI Rate sudah dinaikkan,” sebut CII Ambassador tersebut.

Sementara itu, untuk jangka panjang dia menyarankan agar perusahaan bisa memperhatikan instrumen yang berkaitan dengan properti dan logam mulia.

“Itu akan sangat menjanjikan, tapi untuk dalam waktu dekat selama index masih merah itu saya kira dua instrumen tadi itu masih layak dipertimbangkan bagi para pelaku usaha.