Bisnis.com, SEMARANG - Kawasan bantaran Sungai Code, khususnya Kampung Lampion Code di Kota Yogyakarta, diusulkan untuk menjadi model percontohan nasional dalam penataan sungai perkotaan.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke kawasan tersebut pada Jumat (29/05/2026).

"Saya diundang Pak Wali untuk melihat beberapa lokasi yang saya kira ini adalah kepeloporan dari Yogyakarta dalam melakukan konsolidasi lahan di sekitar sungai, khususnya Kali Code. Model seperti ini harus di-copy secara masif," ujar Fahri Hamzah di sela-sela peninjauannya.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menata kawasan bantaran Kali Code dinilai tepat sasaran dan dapat menjadi jawaban bagi masalah kepadatan penduduk di kawasan pesisir serta bantaran sungai.

Menurut Fahri, keberhasilan penataan di Kali Code ini memiliki potensi besar untuk direplikasi oleh kota-kota lain yang menghadapi permasalahan permukiman kumuh serupa.

Fahri menambahkan bahwa konsep penataan ke depan harus dibuat lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan, termasuk dalam memitigasi risiko bencana banjir serta perubahan kondisi fisik sungai.

Langkah mitigasi yang fleksibel dan responsif terhadap alam menjadi kunci utama agar kawasan hunian tepi sungai dapat bertahan dalam jangka panjang.

"Pinggir sungai itu harus dibikin asri seperti perintah Bapak Presiden melalui Gerakan Indonesia Asri. Kawasan kumuh itu jeleknya karena public space-nya tidak ditata. Maka ke depan kawasan kumuh harus berhasil melahirkan ruang publik," kata Fahri.

Dalam peninjauan tersebut, Fahri juga menguraikan bahwa keberadaan ruang publik dinilai krusial tidak hanya untuk keindahan wilayah, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental masyarakat perkotaan.

Sebagai solusi jangka panjang mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan yang semakin kritis, pemerintah mendorong implementasi konsep hunian vertikal yang inovatif.

Konsep tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan papan tanpa harus mengorbankan kelestarian ekosistem sungai di sekitarnya.

"Kita sangat membutuhkan public space untuk kesehatan mental masyarakat. Konsep rumah panggung itu sebenarnya rumah vertikal. Masa depan kota memang harus hidup vertikal karena tanah semakin terbatas," ungkap Fahri.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa keberhasilan penataan kawasan Sungai Code sejauh ini didasarkan pada model kolaborasi multipihak yang kuat. Penataan tersebut melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, sektor swasta, perguruan tinggi, hingga pihak Keraton Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri menerapkan strategi pengelolaan swakelola guna menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi dari warga terhadap lingkungannya.

"Harapannya ini bisa menjadi percontohan karena dikerjakan bersama-sama dengan warga masyarakat, pengelolaannya swakelola, kemudian kami punya program One Village One Sister University dan One Village One Sister Company," ucap Hasto.

Secara teknis, Hasto memaparkan penataan kawasan ini bertumpu pada program Mundur Munggah Madep Kali yang bertujuan untuk membuka akses jalan inspeksi sungai sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal warga.

Kendati demikian, ia mengakui saat ini masih terdapat sekitar empat kilometer kawasan Sungai Code yang pembangunannya harus diselesaikan agar jalur inspeksi dapat terhubung sepenuhnya dari batas Kabupaten Sleman hingga Kabupaten Bantul.

"Masih ada 4 titik yang harus diselesaikan agar jalan di tepi Sungai Code ini nyambung dari satu titik ke titik yang lain sebagai jalan inspeksi sungai sekaligus akses darurat bagi warga," jelas Hasto.

Untuk menyelesaikan sisa penataan di empat titik krusial tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengestimasikan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp56 miliar.

Namun, di luar penataan infrastruktur fisik, kawasan ini juga menunjukkan progres positif dalam tata kelola lingkungan hulu, di mana Kota Yogyakarta kini mampu mengelola secara mandiri sampah mereka tanpa ketergantungan pada pihak luar.

"Alhamdulillah saat ini Kota Yogyakarta sudah 3 bulan tidak lagi membawa sampah ke Piyungan. Sampah 300 ton per hari bisa kami selesaikan sendiri dengan memilah dari hulu," ujar Hasto.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan bersiaga menghadapi puncak musim hujan 2026 hingga Maret mendatang. Periode siaga ini di atas estimasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menempatkan puncak hujan pada Januari–Februari.

“Prediksi BMKG, Januari-Februari puncak musim hujan di tahun 2026. Namun pengalaman pada 2025, meskipun dua bulan tersebut dikatakan puncak, masih ada kemungkinan Maret masih menjadi puncak bahkan bisa lebih ekstrem lagi,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan, dikutip dari Antara, Kamis (5/2/2026)

Ia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta terus melakukan analisis terhadap dinamika cuaca sebagai dasar pengambilan keputusan penanganan banjir. Hasil analisis tersebut menjadi rujukan dalam menentukan langkah mitigasi, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) apabila diperlukan. “(OMC) ini opsi terakhir. Kalau kita tidak mengambil opsi terakhir, mungkin lebih banyak RT/RW yang tergenang,” ujar Yohan.

Menurut Yohan, OMC berfungsi sebagai langkah mitigasi untuk menekan potensi banjir. Sepanjang 2025, kegiatan modifikasi cuaca dilaksanakan pada Februari, Maret, Agustus, dan November. Kegiatan tersebut melibatkan 78 sorti penerbangan dengan total penggunaan 62,4 ton bahan semai dan durasi operasi mencapai 152 jam.

Dari pelaksanaan tersebut, curah hujan rata-rata tercatat berada pada kisaran 48,65%. Sementara itu, pada 2026, OMC telah dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 16–22 Januari dan 23–27 Januari, dengan fokus mitigasi banjir dan cuaca ekstrem.

Pelaksanaan OMC tahun ini melibatkan 34 sorti penerbangan dengan total penggunaan 12,6 ton bahan semai dan durasi operasi lebih dari 47 jam 12 menit. Hasilnya menunjukkan penurunan curah hujan rata-rata sebesar 34,95%.

BPBD DKI Jakarta juga mencatat kejadian banjir selama Januari 2026 paling sering terjadi di Jakarta Timur dengan delapan kejadian. Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan masing-masing mencatat tujuh kejadian banjir. Adapun Jakarta Pusat mengalami empat kejadian, sedangkan Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan frekuensi terendah, yakni satu kejadian banjir.

Atas perkiraan periode hujan ekstrem yang masih akan panjang, BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Terutama menghadapi potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi hingga beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar seluruh sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seiring terjadinya cuaca ekstrem dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Surat edaran itu menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Karena Cuaca Ekstrem, dan memperhatikan prediksi cuaca.

"Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh [PJJ] selama cuaca ekstrem," tulis dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Disdik DKI Jakarta dikutip Bisnis pada Jumat (23/1/2026).

Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan diimbau melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ, dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.

Kemudian, Kepala Satuan Pendidikan melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga Satuan Pendidikan terkait proses PJJ. Edaran tersebut berlaku sampai dengan 28 Januari 2026.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrem di wilayah DKI Jakarta selama periode 21–27 Januari 2026.

Peringatan ini merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan gangguan aktivitas masyarakat. Pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan dampak cuaca ekstrem.

“Koordinasi lintas perangkat daerah terus dilakukan, termasuk dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, serta aparatur kewilayahan, guna memastikan sistem pengendalian banjir dan penanganan darurat berjalan optimal,” ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (22/1/2026).

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Isnawa juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi mandiri, seperti menyiapkan payung atau jas hujan, tas siaga bencana, serta memantau perkembangan informasi cuaca dan tinggi muka air secara berkala melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang mengaku telah meminta kepada pemerintah pusat untuk mendukung program mitigasi bencana banjir, salah satunya lewat proyek pengerukan sungai.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan wilayahnya menjadi langganan banjir karena sungai-sungai mengalami pendangkalan atau tersedimentasi. Hal ini yang menyebabkan sungai cepat meluap saat intensitas hujan meningkat.

"Kami memang cukup sulit untuk memitigasi masalah banjir ini. Saya sudah minta ke pemerintah pusat proyek pengerukan Sungai Tamiang karena bencana ini akibat luapan sungai yang sedimennya memang cukup tebal," ucap Armia Pahmi di Tamiang, Jumat (9/1/2026).

Dikatakan Armia, pemerintah merespons positif permintaan untuk memitigasi bencana banjir di Aceh Tamiang.

Pada Februari mendatang proyek pengerukan sedimentasi di Sungai Tamiang yang merupakan sungai terbesar di wilayah ini dijadwalkan akan mulai dilakukan.

"Pertengahan Februari nanti sungai itu akan dikeruk dari muara sampai hulu. Harapannya upaya itu bisa mengurangi banjir di Tamiang," ujar Armia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup signifikan pada bencana banjir besar pada akhir November 2025.

Jumlah korban meninggal dunia di Aceh Tamiang mencapai 101 orang, menduduki posisi kedua setelah Aceh Utara yang berjumlah 230 orang.

Tamiang juga menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak dari 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir besar, mencapai 74,7 ribu jiwa.

Polri Selidiki Penyebab Banjir Aceh Tamiang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turun langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengusut dugaan pembalakan liar yang disebut jadi pemicu banjir bandang di kawasan ini.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Mohammad Irhamni mengatakan, penyelidikan difokuskan pada aliran sungai yang membawa gelondongan kayu hingga ke kawasan permukiman.

Tim penyelidik disebutnya akan melakukan identifikasi dan pencocokan kayu-kayu yang ditemukan di sekitar Pesantren Darul Mukhlisin guna memastikan sumber material kayu tersebut.

"Kami mencocokkan kayu-kayu yang ada di lokasi terdampak dengan kondisi di daerah hulu untuk mengetahui asal muasalnya," ujar Irhamni dikutip dari laman resmi Polri, Jumat (9/1/2026).

Dia mengungkapkan, penyelidikan juga menemukan sedimentasi yang sangat tinggi di kawasan terdampak yang memperparah dampak banjir, bahkan hingga merusak rumah warga dan fasilitas umum di Aceh Tamiang.

Lebih jauh, Tim Dittipidter juga menelusuri sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Aceh Timur, salah satunya Kecamatan Simpang Jernih.

Irhamni mengatakan, dugaan sementara pemicu banjir bandang bersumber dari kerusakan lingkungan dari kawasan hulu di Kampung Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, serta Desa Lokop di Kabupaten Aceh Timur.

"Kemungkinan identifikasi kami mengarah pada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung, termasuk hutan lindung serba guna dan hutan lindung Simpang Jernih," ungkapnya.

Dia menegaskan Polri hingga saat ini masih berupaya mengumpulkan informasi untuk meningkatkan status penyelidikan penyebab bencana banjir Aceh ini ke tahap penyidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025). Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut.

“Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit.

Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

Terkait penanganan dan upaya pemulihan di daerah terdampak bencana, Kementerian LH juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) agar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kajian pakar.

“Kami tidak mengambil langkah-langkah dengan perspektif dari menteri, tetapi perspektif dari semua expert yang memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi,” ujar Hanif.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga akan kembali mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas mencapai 750.000 hektare di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Kemenhut tercatat telah melakukan pencabutan ini pada 3 Februari 2025. Kala itu, sebanyak 18 PBPH dengan total luas 526.114 hektare dicabut karena berkinerja buruk.

“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk dengan luas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak [banjir],” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk rehabilitasi lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) dan mengevaluasi pengelolaan hutan di area terdampak banjir di Sumatra, meski sebagian besar di areal penggunaan lain (APL).

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025) menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra berada di enam DAS, yaitu DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, DAS Krueng Keureto yang didominasi oleh APL.

Hal serupa juga ditemukan di Sumatra Utara dengan DAS Kolang, DAS Sibuluan, DAS Aek Pandan, DAS Badiri dan DAS Garoga. Sementara di Sumatra Barat, banjir terjadi di DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kir, dan Ulakan Tapis.

"Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya kita akan sampaikan kepada pemerintah daerah dan kami juga akan mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan walaupun tadi sebagian besar adalah di APL yang itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah," kata Rohmat, dikutip dari Antara.

"Tetapi kami juga akan melakukan evaluasi dan kami akan mendorong pengelolaan hutan yang bisa meminimalkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor," tambahnya.

Dia memastikan Kemenhut terus memperkuat langkah pengelolaan DAS secara menyeluruh sebagai respons atas meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah.

Upaya yang ditempuh meliputi identifikasi titik rawan di hulu DAS, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan kritis, serta pelaksanaan revegetasi di sempadan sungai dan lereng curah untuk meningkatkan stabilitas lahan.

Selain itu, pengawasan terhadap perubahan tata guna lahan diperketat guna memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologisnya.

Kemenhut mencatat bahwa kejadian banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Langkat di Provinsi Aceh; Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatra Utara pada 25–27 November 2025 dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 150 mm per hari.

Hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari menyebabkan debit air melebihi kapasitas tampung sungai. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan tutupan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan, sehingga meningkatkan laju sedimentasi dan menurunkan kapasitas sungai dalam menyalurkan aliran permukaan.

Di Aceh Utara, banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan kondisi lahan yang tidak mampu meresapkan air telah mengakibatkan 3.507 warga mengungsi serta merendam ratusan hektare sawah dan tambak.

Sementara itu, di Kabupaten Langkat, banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk robohnya Jembatan Titi Cempedak dan terputusnya akses Jalan Lintas Sumatera Utara–Aceh, sehingga menghambat mobilitas masyarakat.

Adapun di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir yang terjadi secara tiba-tiba akibat hujan berkepanjangan dan sedimentasi di hulu sungai menimbulkan 15 korban jiwa, kerusakan luas pada permukiman, serta gangguan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perusahaan solusi keamanan terintegrasi, Nawakara, meningkatkan kesiagaan menghadapi musim hujan dengan menyiagakan layanan mitigasi banjir berbasis pemantauan rute dan pusat komando 24 jam. Fokus utama layanan ini berada pada evakuasi karyawan yang terjebak dan perlindungan aset penting agar operasional bisnis klien tetap berjalan.

Layanan terpadu ini menggabungkan pemetaan kondisi lapangan, tim respons darurat, serta sistem komando yang memantau situasi banjir secara real-time. “Bagi kami, musim hujan bukan sekadar ancaman genangan. Ini adalah tantangan operasional yang kritis bagi klien kami,” ujar Head of Product Solutions Nawakara, Teguh Wibowo, Selasa (18/11/2025).

Teguh menjelaskan risiko utama berada pada keselamatan karyawan yang terjebak perjalanan dan potensi terhentinya aktivitas bisnis akibat aset terendam. “Layanan mitigasi kami dirancang untuk menjawab kedua skenario terburuk tersebut secara cepat dan terukur,” katanya.

Nawakara Command Center 24/7 menjadi pusat koordinasi yang langsung mengaktifkan Sistem Route Intelligence ketika potensi banjir terdeteksi. “Kami tidak hanya melihat monitor, kami menganalisis data untuk membuat keputusan cepat. Sistem ini memungkinkan kami mengarahkan tim evakuasi di lapangan melalui rute teraman dan tercepat, menghindari jalanan yang sudah terputus atau macet total,” ucap Teguh.

Di lapangan, tim tanggap darurat dipimpin Security Response Department Head Nawakara, Panji Baskoro. “Setiap penjemputan adalah misi,” kata Panji. Ia menambahkan tim dibekali kendaraan high clearance dan perahu karet untuk skenario evakuasi kompleks.

Setelah personel dievakuasi, fokus bergeser ke perlindungan aset dengan pemasangan water barrier portabel, pemindahan perangkat penting, dan pengamanan perimeter properti. Seluruh proses terdokumentasi digital melalui aplikasi Nawakara Protectify yang dapat diakses klien sebagai laporan insiden.

“Setiap insiden kami tutup dengan After Action Review. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam penanganan darurat, didukung teknologi dan SDM profesional, kami hadir bukan hanya sebagai penjaga, tapi sebagai mitra strategis yang memastikan bisnis klien tetap berjalan dan orang-orang terpenting mereka pulang dengan selamat,” ujar Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap fenomena Supermoon pada 5 November 2025 berpotensi meningkatkan pasang maksimum air laut dan memicu banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia seperti Jakarta hingga Surabaya.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan dampaknya bisa berlangsung hingga 24 November 2025, dengan periode krusial sekitar tanggal 4–8 November 2025.

Dia menambahkan Fenomena Supermoon atau Purnama Perige terjadi saat Bulan berada pada titik terdekatnya dengan Bumi (perige) dan bertepatan dengan fase purnama.

“Kombinasi ini memperkuat gaya gravitasi Bulan terhadap Bumi, sehingga meningkatkan tinggi muka air laut secara signifikan,” kata Guswanto saat dihubungi Bisnis pada Senin (3/11/2025).

Dia menambahkan, BMKG menyatakan Supermoon kali ini menjadi yang terbesar sepanjang tahun. Bahkan berpotensi menyebabkan banjir rob di wilayah pesisir Indonesia hingga 24 November 2025.

Adapun wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan mencakup pesisir utara Jawa seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Surabaya; Sumatera bagian timur seperti Medan, Dumai, dan Palembang; serta kawasan Bali dan Nusa Tenggara Barat, termasuk Lombok dan Bima.

Lebih lanjut, Guswanto mengatakan BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk lebih berhati-hati dan melakukan langkah mitigasi sejak dini. Dia mengatakan BMKG juga mengimbau masyarakat pesisir untuk menghindari aktivitas di pesisir pada periode pasang maksimum, mengamankan barang-barang penting dan infrastruktur di sekitar garis pantai, memantau informasi pasang surut dan peringatan dini dari BMKG secara berkala.

“Serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penanganan genangan dan evakuasi jika diperlukan,” katanya.

Diketahui, fenomena bulan purnama perige terjadi pada 6 November 2025 pukul 05.28 WIB dengan jarak terdekat 356.833 km, menjadikannya jarak Bumi-Bulan terdekat sepanjang 2025 dan semi-diameter 16’ 44,28”.

Sebagai perbandingan, Purnama Apoge pada 13 April 2025 memiliki jarak 406.006 km dengan semi-diameter lebih kecil, yakni 14’ 42,65”. Perigee dan apogee memengaruhi pasang surut laut melalui variasi gaya gravitasi Bulan terhadap Bumi, di mana posisi Bulan yang lebih dekat (perigee) meningkatkan kekuatan tarikan, sementara posisi lebih jauh (apogee) melemahkannya.

Fenomena ini berkontribusi pada ketinggian air laut yang bervariasi, meskipun pengaruh utama tetap dari siklus harian gravitasi Bulan dan Matahari.

Diketahui, pasang surut laut terjadi karena gaya gravitasi Bulan menarik air laut ke arahnya, menciptakan tonjolan air di sisi Bumi yang menghadap Bulan, sementara gaya sentrifugal menyebabkan tonjolan di sisi berlawanan.