Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 259 gerai toko swalayan telah kembali beroperasi di tiga provinsi pascabencana banjir Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan secara keseluruhan, terdapat 274 gerai toko swalayan yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Adapun,data tersebut sebagaimana data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) per 10 Februari 2026.

“Dan kondisi ini sebagian besar atau sekitar 95%, yaitu 259 toko swalayan telah beroperasi kembali secara normal,” kata Budi dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, Budi menyampaikan bahwa beberapa gerai swalayan lainnya masih dalam tahap penyesuaian operasional.

“Ditargetkan seluruhnya [swalayan terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat] dapat beroperasi paling lambat akhir Februari 2026,” ujarnya.

Data menunjukkan sebanyak 13 toko di tiga provinsi terdampak banjir akan beroperasi paling lambat akhir Februari 2026.

Secara terperinci, di provinsi Sumatra Utara terdiri dari 1 toko di Langkat dan 1 toko di Tapanuli Tengah, sedangkan di provinsi Aceh terdiri dari 7 toko di Aceh Tamiang dan 4 toko di Bener Meriah.

Selain itu, pasar rakyat juga terus menunjukkan tren pemulihan. Kemendag mencatat, data kerusakan mencapai 166 pasar rakyat prioritas dengan 4.952 pedagang yang terdampak.

Namun, Budi menyampaikan sebagian besar atau sekitar 90% atau 149 pasar rakyat telah kembali beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses percepatan pemulihan yang mayoritas berada di provinsi Aceh.

“Dari 166 pasar rakyat prioritas tersebut terindentfikasi 93 unit pasar rusak ringan, 12 unit rusak sedang, dan 61 unit pasar rusak berat,” ungkapnya.

Adapun, Kemendag juga telah melakukan pendataan awal, pembersihan pasat rakyat dan pasar rusak ringan, hingga penyiapan tenda dan lokasi berjualan di pasar rakyat. Sejumlah upaya ini dilakukan untuk menunjang distribusi ke hutan bahan pokok di lokasi terdampak bencana.

“Kemendag juga telah melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Kemenkeu untuk pengusulan anggaran revitalisasi pasar terdampak bencana,” sambungnya.

Di samping itu, lanjut Budi, Kemendag terus berkoordinasi dan bersinergi dengan ID Food, Perum Bulog, swasta, serta para pemasok untuk segera memasok pasokan kebutuhan barang pokok di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Terutama di pasar terdampak bencana agar perdagangan mendapatkan pasokan kembali untuk berjualan,” pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mencatat produksi beras di wilayah ini diperkirakan menyusut sebanyak 1% pada periode Januari-Maret 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025.

Statistisi Ahli Utama BPS Sumut Misfaruddin menjelaskan produksi beras di Sumut pada Januari-Maret 2025 sebanyak 0,524 juta ton. Angka ini diperkirakan menyusut menjadi 0,519 juta ton pada Januari-Maret 2026.

“Produksi beras di awal tahun ini berpotensi sedikit menurun, sekitar 0,005 juta ton atau sekitar 1% dibanding realisasi Januari-Maret 2025 yang sebesar 0,524 juta ton,” ujar Misfaruddin, dikutip Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan ada penurunan luas panen di Sumut di awal tahun 2026 berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area (KSA) amatan BPS Sumut pada Desember 2025.

Angka perkiraan luas panen padi periode ini berkurang sebanyak 0,74 ribu hektare (ha) menjadi 181,38 ribu ha. Ini memicu penurunan produksi padi dan beras Sumut periode awal tahun.

Dijelaskan Misfaruddin ada dampak dari bencana banjir Sumatra dalam perkiraan penurunan produksi beras di awal 2026. Pergeseran waktu tanam menjadi salah satu isu yang mencuat lantaran saat KSA dilakukan masih banyak lahan yang belum ditanami.

“Hingga amatan bulan ini, masih banyak yang belum ditanami. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di kondisi normal, puncak panen biasanya di Februari/ Maret,” ujarnya.

Berdasarkan infografis kejadian bencana di Sumut per 10 Januari 2026, total lahan pertanian terdampak bencana di Sumut mencapai 42.266 hektare. Jumlah itu tersebar di 18 kabupaten/ kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan adanya temuan alih fungsi kawasan hutan di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Di mana, praktik tersebut saat ini tengah diselidiki lantaran diduga menjadi salah satu pemicu utama bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Nusron menekankan bahwa pemanfaatan ruang hutan untuk kepentingan non-kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat seharusnya tunduk pada norma rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan area penggunaan lain (APL).

"Perhatian kita agar Kementerian kehutanan menjamin keselarasan dengan RTRW-nya dengan semangat buat special planning," kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026).

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, praktik penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan di Sumatra Utara tercatat sebagai yang paling luas, yakni mencapai 884.000 hektare.

Sementara itu, di Provinsi Aceh ditemukan sekitar 358.000 hektare hutan yang beralih fungsi, dan di Sumatra Barat seluas 357.000 hektare hutan digunakan untuk kepentingan di luar kehutanan.

"Ini datanya, dan ini yang oleh Satgas PKH sedang diselidiki dan dijadikan pemicu apakah poin-poin ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di sana," ujar Nusron dalam keterangan resminya, dikutip Senin (19/1/2026).

Nusron menjabarkan bahwa selain dimanfaatkan untuk sektor perkebunan, faktanya terdapat terlalu banyak izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain di tiga provinsi tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah tingginya pemberian izin Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk aktivitas pertambangan serta berbagai kepentingan non-kehutanan lainnya yang dinilai telah melampaui batas kewajaran.

Saat ini, Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan (Satgas PKH) tengah melakukan investigasi mendalam untuk menelusuri korelasi antara penyimpangan tata ruang ini dengan frekuensi bencana ekologis di Sumatra.

"Karena selain digunakan kebun juga memang faktanya sudah terlalu banyak di tiga provinsi ini, kawasan ini digunakan untuk kepentingan yang lain. Salah satunya terlalu banyak adanya izin IPPKH untuk kepentingan tambang dan kepentingan-kepentingan non-kehutanan yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada sisa tambahan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp1,51 triliun yang belum dicairkan jelang tutup buku tahun anggaran (TA) 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk segera merealisasikan anggaran tersebut.

Tambahan DSP itu, kata Purbaya, diberikan oleh pemerintah pusat kepada BNPB sejalan dengan tanggap darurat bencana banjir dan longsor Sumatra. Nilai anggaran tambahan untuk cadangan penanggulangan bencana itu mencapai Rp1,6 triliun.

Namun demikian, menurut Purbaya pemanfaatan anggaran itu baru mencapai Rp650 miliar. "Sepertinya saya mengantisipasi lebih besar dari permintaan dari mereka, tetapi karena seperti itu permintaannya, ya kami alokasikan sesuai dengan permintaan. Sekarang masih ada tersisa [dana] siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak," terangnya saat rapat bersama dengan pimpinan DPR di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

Purbaya pun meminta agar BNPB segera mengajukan dokumen permintaan pencairan dana tersebut hari ini. Dia mengatakan tidak ingin anggaran yang sudah dicairkan itu hangus di tahun anggaran 2025, kemudian menjadi pengurangan di tahun anggaran berikutnya.

"Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya enggak mau habis hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurangan. Jadi kalau bisa diabisin saja tahun ini tuh ada Rp1,51 triliun," ucapnya.

Permintaan untuk mempercepat realisasi anggaran itu turut disampaikan kepada sejumlah kementerian/lembaga lain yang berjibaku dalam penanggulangan bencana. Salah satunya yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian tetap (huntap) maupun hunian sementara (huntara).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyinggung harusnya rapat yang diselenggarakan hari ini bisa diikuti olehnya lebih dini. Sebab, kini tahun anggaran 2025 hanya tersisa satu hari saja yakni besok 31 Desember. "Saya agak nyesal pertemuannya baru sekarang, harusnya kalau sebelum-sebelumnya bisa saya percepat, Pak, karena selama ini saya nunggu, saya selalu heran kenapa permintaan tambahnya lambat dan sedikit," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal 2025 kepada umat Kristiani di seluruh Tanah Air.

Gibran mengatakan perayaan natal tahun ini diharapkan dapat menjadi momen yang membawa sukacita dan kedamaian. Perayaan juga diharapkan mempererat kebersamaan di lingkungan sekitar.

“Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada saudara-saudara umat Kristiani di seluruh tanah air. Semoga Natal tahun ini dapat menjadi momen penuh sukacita dan kedamaian bersama keluarga serta orang-orang terkasih,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/12/2025).

Dia menambahkan, pada perayaan natal tahun ini bisa menjadi momen untuk mendoakan masyarakat, khususnya di Sumatra yang tengah menghadapi bencana banjir dan longsor.

“Dalam momen yang baik ini, saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Sumatra yang menjadi korban bencana banjir dan longsor,” imbuhnya.

Selain itu, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan, kelancaran arus mudik, dan menciptakan suasana perayaan Natal dan Tahun Baru yang damai.

Adapun, mantan Wali Kota Solo ini menyampaikan doa dan berharap agar kedamaian dan kesejahteraan selalu menyertai segenap bangsa Indonesia.

“Selamat Hari Natal. Semoga damai sejahtera senantiasa menyertai langkah kita semua,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Program Tanggap Bencana Sektor Kehutanan untuk merespons bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso, mewakili FKMPI mengatakan penyaluran bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan dalam penanganan bencana secara terkoordinasi.

Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Desa Babo berupa genset 3.000 watt untuk mendukung kebutuhan listrik darurat, paket sembako, selimut, karpet, dan perlengkapan khusus perempuan, diserahkan Ketua Umum APHI kepada anggota DPRD Aceh Tamiang Muhammad Yunus.

"Bantuan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai dukungan logistik, tetapi juga sebagai bentuk empati dan solidaritas," ujar Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menambahkan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Keberlanjutan tidak hanya diukur dari aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana sektor ini hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama saat menghadapi krisis.

Seluruh bantuan disiapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pengurus daerah dan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat pascabanjir, khususnya bagi kelompok rentan.

FKMPI merupakan forum kolaboratif yang beranggotakan APHI, APKI, APKINDO, ISWA, ASMINDO, ILWA, dan HIMKI.

Soewarso menyebutkan penyaluran bantuan di Desa Babo merupakan bagian dari Program Tanggap Bencana Sektor Kehutanan yang dilaksanakan secara bertahap di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra Utara.

Program ini dirancang untuk mendukung fase tanggap darurat dan pemulihan awal, melalui penyediaan logistik dasar, dukungan listrik darurat, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah.

Melalui Program Tanggap Bencana ini, dia menegaskan komitmen sektor kehutanan untuk hadir tidak hanya pada fase darurat, tetapi juga mendukung proses pemulihan sosial masyarakat.

Aksi kemanusiaan di Desa Babo diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus membangun kolaborasi berkelanjutan antara sektor kehutanan, pemerintah, dan masyarakat di masa mendatang.

Sementara itu Anggota DPRD Aceh Tamiang Muhammad Yunus menyebutkan banjir dan longsor membawa dampak besar bagi warga Desa Babo, baik secara sosial maupun ekonomi.

"Desa Babo yang sebelumnya sebagai pusat perekonomian sekarang tidak bersisa, habis diterjang banjir dan longsor. Kehadiran bantuan yang sesuai kebutuhan lapangan sangat berarti bagi masyarakat dalam masa pemulihan,” ujarnya.

Muhammad Yunus juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana, sehingga kolaborasi masyarakat dan asosiasi harus terus diperkuat sebagai bagian dari gotong royong nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan puluhan ribu hektare sawah yang rusak di wilayah Sumatra akibat bencana banjir dan tanah longsor sekaligus mendorong strategi swasembada pangan hingga tingkat kabupaten.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa pemerintah menerima laporan kerusakan lahan pertanian yang cukup signifikan di tiga provinsi Sumatra.

“Memang dilaporkan kalau tidak salah ada beberapa puluh ribu sawah yang rusak, 70.000 ya? Semua di tiga provinsi, 70.000 hektare yang rusak,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemerintah akan segera mengembalikan fungsi sawah-sawah tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi dengan membuka lahan pertanian baru dalam skala besar.

“Kita akan kembalikan segera, tetapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar,” ujarnya.

Prabowo menyebutkan, pada tahun ini Kementerian Pertanian menargetkan penyiapan sawah baru seluas sekitar 225.000 hektare. Program tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

“Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektare dan terus akan kita siapkan tahun-tahun yang akan mendatang,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan perubahan strategi pembangunan pangan nasional, dengan menempatkan swasembada pangan di tingkat kabupaten sebagai tujuan utama.

“Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah akan mencari solusi khusus bagi daerah dengan kondisi geografis yang sulit, termasuk wilayah pegunungan, dengan menyesuaikan jenis benih dan sumber pangan.

“Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Mungkin di pegunungan butuh perhatian yang khusus untuk sumber karbohidrat dan sumber protein,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda peninjauan penanganan bencana banjir ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Sabtu (13/12/2025).

Kepala Negara bertolak dari Pangkalan TNI AU Soewondo, Medan, dengan menggunakan helikopter Super Puma berwarna merah putih pada pukul 10.30 WIB.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

Kunjungan ke Langkat dilakukan sehari setelah Presiden menyambangi sejumlah wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh. Sebelumnya, Prabowo mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah guna memastikan percepatan penanganan bencana serta pemulihan pascabencana.

Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal proses pemulihan hingga aktivitas pendidikan kembali normal.

Dia meminta anak-anak terdampak bencana tetap tabah dan tidak kehilangan semangat.

“Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” kata Prabowo, Jumat (12/12/2025).

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras menangani dampak bencana di wilayah Sumatera.

Kepala negara menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat penanganan yang belum berjalan optimal.

“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup kini tengah mendalami dan melakukan verifikasi intensif terkait keterlibatan delapan perusahaan dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra Utara.

KLH sendiri telah mulai memanggil delapan perusahaan tersebut pada Senin (8/12/2025). Sebelumnya, KLH juga telah menghentikan operasional empat perusahaan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru. Tiga di antara empat entitas tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) yang merupakan pengembang PLTA Batang Toru.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, Yulia Suryanti, dalam siaran pers mengemukakan proses pendalaman yang berlangsung mencakup serangkaian langkah krusial. Pertama adalah pengumpulan data primer dan sekunder terkait aktivitas perusahaan dan kondisi lingkungan.

Kemudian terdapat klarifikasi lapangan yang meliputi pemeriksaan dan klarifikasi langsung dengan pihak perusahaan dan otoritas terkait di lapangan. Dan terakhir adalah koordinasi lintas sektoral melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum lain dan pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian data.

“Sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kami menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terbukti mengancam keselamatan masyarakat, merusak ekosistem, dan mengganggu keberlanjutan lingkungan,” kata Yulia, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara akurat dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta dan bukti hukum yang kuat, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.

“Kami menghargai tingginya perhatian publik dan media terhadap perkembangan kasus ini. Namun demikian, proses penanganan kasus lingkungan memerlukan kecermatan dan kajian teknis yang komprehensif untuk menjamin akuntabilitas,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan terpaksa menyetop secara penuh operasional kereta api di wilayah Aceh, sebagai dampak dari bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan jalur rel kereta di Aceh terdampak paling parah bila dibandingkan dengan jalur-jalur rel di Sumatra Utara maupun Sumatra Barat.

Bahkan, tim dari kementerian pun belum dapat mencapai titik lokasi jalur di Aceh untuk melakukan peninjauan.

“Memang ada permasalahan yang di Aceh, jalur kereta itu setop operasi karena memang kami tidak bisa mencapai jalur kereta tersebut untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025).

Dudy memperkirakan, perbaikan untuk jalur tersebut akan memakan waktu yang cukup lama karena kondisinya cukup parah dan sulit diakses.

Berbeda dengan wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, jalur Medan—Binjau pun kini sudah dapat kereta lewati.

“Alhamdulillah kalau Sumatra Utara untuk jalur transportasi kereta, kemudian bandara dan pelabuhan semuanya bisa beroperasi dengan baik,” tuturnya.

Adapun, ruas-ruas jalur kereta api yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencakup petak jalur Stasiun Muara Satu - Stasiun Krueng Geukueh - Stasiun Bungkaih - Stasiun Krueng Mane, Stasiun Krueng Mane - Stasiun Gerugok - Stasiun Kutablang, Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Medan - Binjai, serta beberapa ruas jalur di Kota Pariaman.

“Sebagian jalur terdampak longsor cukup parah, dan beberapa ruas seperti di Pariaman sempat terendam air banjir. Kami terus mengupayakan komunikasi dengan teman-teman di lokasi untuk memastikan keamanan mereka sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses rehabilitasi,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono.

Dalam memperbaiki jalur-jalur rel di tiga wilayah tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama PT KAI, PT Railink, BPTD, dan Dinas Perhubungan setempat pun telah menerjunkan alat berat, memperkuat tim lapangan, dan menyiapkan skema pengalihan perjalanan di ruas-ruas jalur yang masih terdampak.

Beberapa segmen jalur rel yang rusak sementara ini distabilkan dengan pemanfaatan rel bekas dan material penopang lain, selagi menunggu cuaca lebih kondusif untuk rehabilitasi menyeluruh demi menjamin kembali keselamatan dan keandalan operasi kereta api.

Dalam proses pemulihan pascabanjir Sumatra, Kemenhub telah menyiagakan 39 pesawat udara dan helikopter yang siap beroperasi melayani pendistribusian bantuan dan evakuasi (penyelamatan).

Kemenhub juga mengerahkan empat Kapal Patroli Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), yaitu KN. Kalimasada - P.115, KN. Trisula - P.111, KN. Sarotama - P.112, dan KN. Rantos - P.210 untuk menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025). Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut.

“Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit.

Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

Terkait penanganan dan upaya pemulihan di daerah terdampak bencana, Kementerian LH juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) agar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kajian pakar.

“Kami tidak mengambil langkah-langkah dengan perspektif dari menteri, tetapi perspektif dari semua expert yang memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi,” ujar Hanif.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga akan kembali mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas mencapai 750.000 hektare di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Kemenhut tercatat telah melakukan pencabutan ini pada 3 Februari 2025. Kala itu, sebanyak 18 PBPH dengan total luas 526.114 hektare dicabut karena berkinerja buruk.

“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk dengan luas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak [banjir],” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penanganan nasional dalam menghadapi bencana Sumatra dan tetap memitigasi risiko di berbagai wilayah lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), Pratikno menegaskan bahwa pemerintah siap mengerahkan teknologi tersebut kapan pun dibutuhkan.

“Modifikasi cuaca kalau diperlukan. Modifikasi cuaca kalau diperlukan tetap siap,” ujarnya.

Namun, keputusan pelaksanaannya tetap menunggu kondisi faktual di lapangan. “Situasi lapangan lah yang menentukan,” tambahnya.

Ditanya apakah sudah ada rencana konkret pelaksanaan rekayasa cuaca, dia menegaskan bahwa perangkat pemerintah yang bertugas telah berada dalam mode siaga.

“Stand by, BNPB stand by,” kata Pratikno.

Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan di seluruh wilayah terdampak dan memastikan seluruh instrumen dukungan dari logistik, evakuasi, hingga teknologi mitigasi siap diaktifkan sesuai kebutuhan lapangan.

Terkait status bencana yang belum dinaikkan menjadi darurat bencana nasional, Pratikno menegaskan bahwa sifat penanganannya sudah berada pada level nasional.

“Penanganannya nasional,” ujarnya singkat.

Sementara itu, BNPB mencatatkan bahwa jumlah korban jiwa yang meninggal dunia hingga 3 Desember 2025 sebanyak 770 orang dan orang hilang sebanyak 463 jiwa. Jumlah ini terus bertambah.

Peristiwa banjir dan longsor ini berada di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Akses infrastruktur yang terputus membuat penyaluran logistik sempat terkendala dan kini pemerintah lebih banyak menyalurkan bantuan melalui jalur udara dan air.