Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan telah memerintahkan pihak terkait mengaktifkan pompa air untuk menurunkan volume banjir di sejumlah titik karena hujan yang melanda Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pramono menyebut banjir telah surut dalam waktu 3–4 jam setelah seluruh pompa air diaktifkan dan beroperasi secara maksimal sejak genangan mulai terjadi.

"Jadi ketika banjir terjadi, saya sudah langsung memerintahkan untuk semua pompa diaktifkan. Maka kenapa kemudian ketika banjir ataupun hujan dari jam 5 sampai sekitar jam 8, relatif 3-4 jam kemudian banjirnya kan sudah mulai surut," katanya di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia mengungkapkan, penyebab terjadinya banjir karena intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa jam. Kemudian kecenderungan warga membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat saluran air yang berakibat banjir ketika hujan terjadi.

Pemprov DKI Jakarta, katanya, tengah berupaya untuk meminimalisir terjadinya banjir. Salah satunya adalah mempercepat perluasan diameter sungai agar volume air yang mengalir lebih besar.

"Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting adalah sekali lagi teman-teman sekalian, pengerukan ini kan sekarang sedang dilakukan secara masif di sungai-sungai yang ada termasuk Krukut, Pesanggrahan, Ciliwung, dan sebagainya," ucapnya.

Di sisi lain, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan 115 wilayah dan empat ruasa jalan di Jakarta terendam banjir pada hari ini, Selasa (5/5/2026) pagi.

Berdasarkan keterangan BPBD Jakarta yang diterima Bisnis, banjir tersebut diakibatkan oleh hujan deras yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada Senin (4/5/2026).

Hujan itu menyebabkan kenaikan pada sejumlah pos air di Jakarta seperti Pesanggrahan, Angke Hulu, Karet hingga Cipinang Hulu pada 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Tercatat, ketinggian banjir di Jakarta mulai dari 15 cm sampai dengan 240 cm.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 115 RT dan 4 ruas jalan tergenang," ujar BPBD dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

JAKARTA - Pemkot Jakarta Selatan menggelar kerja bakti skala besar di kawasan Kali Pesanggrahan sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir di kawasan tersebut. Kegiatan tersebut dipusatkan di perbatasan Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Pesanggrahan.

Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Anwar mengatakan, kerja bakti tersebut difokuskan pada normalisasi bantaran kali yang mengalami pendangkalan, khususnya di Kali Pesanggrahan. Pasalnya, bantaran kali yang meninggi dan berubah menjadi daratan menyebabkan aliran air bergeser ke sisi kanan dan berisiko menggerus tanggul sehingga rawan menyebabkan banjir.

"Mulai hari ini hingga akhir tahun, kami akan melakukan pengerukan lumpur dengan target volume sekitar 36.174 meter kubik. Pengerukan ini diharapkan berdampak positif pada kawasan IKPN, jika lumpur berhasil diangkat dan aliran air dinormalisasi, insya Allah wilayah IKPN tidak akan lagi mengalami banjir yang parah," ujarnya pada wartawan di lokasi, Minggu (5/3/2026).

Menurutnya, sebanyak 600 personel dikerahkan dalam kegiatan kerja bakti skala besar pertama yang dilakukan di Jakarta pasca Lebaran 2026, yang didukung 5 unit alat berat berupa ekskavator.

Selain pengerukan, dilakukan juga penebaran 10.000 bibit ikan tawes dan nilem di Danau Cavalio yang berada di sekitar Kali Pesanggrahan, diharapkan dapat berkembang biak dan dimanfaatkan warga.

"Mudah-mudahan ikan yang kita tebar ini dapat cepat berkembang biak dan dapat di manfaatkan oleh warga melalui hobi mancing," tuturnya.

Sementara itu, Kasudin SDA Jakarta Selatan, Santo menambahkan, pengerukan di Kali Pesanggrahan segmen Kelurahan Ulujami itu memiliki panjang areanya 1.444 meter dengan estimasi volume lumpur sekitar 36.174 meter kubik. Pihaknya juga melakukan pengerukan di sekitar Danau Cavalio yang berada di sisi Kali Pesanggrahan.

Lumpur hasil pengerukan ini nantinya akan ditransitkan terlebih dahulu di beberapa titik seperti di Deplu dan Gudang Rawaminyak, sebelum akhirnya dibuang ke Ancol.

"Selain pengerukan, kami juga nantinya akan membuat sumur resapan di beberapa titik guna mencegah banjir di wilayah sekitar Kali Pesanggrahan," ujarnya.

ACEH - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 12 Februari 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung progres pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Penaga oleh Satgas Kuala.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan pascabanjir besar yang sebelumnya sempat melumpuhkan wilayah tersebut. Pengerukan sedimentasi di muara dinilai menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi guna mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang.

Dengan berkurangnya sedimentasi, kapasitas tampung air di bagian hilir meningkat sehingga aliran air dari hulu menuju laut menjadi lebih lancar. Kondisi ini secara signifikan mengurangi risiko luapan akibat pendangkalan muara yang kerap menimbulkan efek tertahannya air di kawasan permukiman.

“Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik. Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Lihat video: Pemulihan Infrastruktur Dasar di Aceh Tamiang



Selain memperkuat perlindungan terhadap ancaman banjir, kata Sjafrie, normalisasi muara juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Kedalaman alur yang terjaga memudahkan kapal keluar masuk tanpa harus menunggu pasang tinggi atau khawatir kandas.

“Akses yang lebih lancar tersebut turut meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, sehingga produktivitas nelayan pun terdongkrak,” ucapnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pengerukan Kali Cakung Lama di Rawa Indah, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026). Kali Cakung Lama merupakan satu dari tiga Kali yang dilakukan normalisasi.

"Seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kita akan meneruskan normalisasi Sungai Cakung Lama dan mudah-mudahan hingga akhir tahun 2027 selesai," ujar Pramono.

Normalisasi Kali Cakung Lama akan dilakukan sepanjang 8,5 Km. Proses pengerjaan normalisasi ini terbagi ke dalam 17 segmen.

"Panjangnya kurang lebih secara total 8,5 Km, kemudian volumenya kurang lebih 45.000 meter kubik terbagi dalam 17 segmen," katanya.

Pramono menyampaikan normalisasi sungai merupakan program prioritas yang telah dia putuskan. Melalui normalisasi Kali Cakung Lama, bottleneck atau hambatan aliran air yang selama ini menjadi penyebab banjir di Kelapa Gading diharapkan dapat dihilangkan.

"Yang penyempitannya (Kali Cakung Lama) sudah sampai 2 meter, kita akan perlebar seperti tempat ini, bahkan mungkin lebih lebar menjadi 15 meter. Kenapa itu kami lakukan? Karena memang lebih baik di muaranya lebih lebar," ujarnya.

Menurut Pramono, biaya melakukan proyek normalisasi akan menyedot anggaran besar. Kendati demikian, dia enggan merincikan berapa biaya yang dikeluarkan untuk normalisasi kali.

Normalisasi Kali merupakan progam jangka menengah Pemprov Jakarta dalam rangka pencegahan banjir Ibu Kota. Pramono telah memutuskan ada tiga sungai yang akan dinormalisasi yaitu Kali Cakung Lama, Kali Krukut, dan Kali Ciliwung.

Untuk normalisasi Kali Ciliwung, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarang, khususnya ke sungai. Sebab, penumpukan sampah di kali berpotensi memperparah risiko banjir.

Persoalan sampah ini semakin menjadi masalah, mengingat kondisi tata ruang Jakarta yang saat ini sulit diubah. Karena kondisi tata ruang di Jakarta sudah terbentuk sejak lama.

"Sekarang ini yang jadi problem di Jakarta ini kan tata ruangnya memang udah dari waktu ke waktu untuk diubah itu sangat sulit sekali. Karena sudah given, termasuk di tempat ini (permukiman dekat Kali Sepak Kembangan)," kata Pramono usai meninjau pengerukan Kali Sepak Kembangan, Jakarta Barat, Senin (26/1/2026).

Dengan realita tata ruang yang sudah padat, Pramono meminta jangan sampai diperburuk dengan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Sebab, hal ini akan memperburuk bila terjadi banjir.

"Nah yang jadi problem buat saya adalah jangan sampai tata ruangnya sudah padat ini, kemudian masyarakatnya masih membuang sampah sembarangan," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, ia mengintruksikan agar Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah membuat aturan soal larangan membuang sampah sembarang. Hal itu dianggap perlu agar warga bisa sadar tentang bahayanya membuang sampah sembarang.

"Saya secara khusus sudah meminta kepada Ibu Wali Kota untuk disampaikan kepada warga kalau perlu dibuat peraturan agar warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama di tempat-tempat seperti ini," ucap Pramono.

Meski aturan belum diterbitkan, Pramono mengingatkan bahaya membuang sampah ke Kali Sepak Kembangan. Karena kali ini terhubung ke aliran Cengkareng Drain.

"Sebab kalau ini pembuangan sampahnya masih dilakukan, maka akan mengganggu Cengkareng Drain dan juga akan mengganggu pintu-pintu yang selama ini kita kelola dan untuk itu kami memohon meminta kesadaran dari warga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung menjalankan sejumlah langkah mengatasi banjir imbas cuaca ekstrem. Selain jangka pendek melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC), juga jangka panjang dengan normalisasi sungai.

Pramono menjelaskan bahwa puncak tertinggi hujan itu terjadi pada 18 Januari 2026, yaitu 267 milimeter per hari. Kemudian, terdapat laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kelanjutan cuaca ekstrem.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun melakukan OMC sebagai bagian dari upaya jangka pendek meredam dampak banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memperpanjang OMC dari yang tadinya sampai 23 Januari 2026, menjadi sampai 27 Januari 2026. Anggaran pun menurut Pramono sudah disiapkan dan mencukupi.

"Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini kan memang bersifat jangka pendek karena cuacanya ini kan given, bukan kita yang membuat. Cuaca ekstrem ini kan alam yang memberikan sehingga dengan demikian kami yang tangani itu," ujar Pramono dalam konferensi pers pada Jumat (23/1/2026).

Di samping itu, sejumlah langkah jangka panjang menurutnya disiapkan seperti dengan normalisasi sungai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, dan normalisasi Kali Cakung Lama.

"Ini [normalisasi sungai] memerlukan biaya yang cukup tinggi, dan itu saya akan lakukan dan ini pasti enggak populer karena apa? Harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun dan sebagainya dan pasti nanti di lapangan mau tidak mau suka tidak suka pasti ada singgungannya," ujar Pramono.

Pramono menjelaskan upaya normalisasi sungai memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi, di samping itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan pengerukan sungai.

Adapun, Pramono menjelaskan terdapat pula permasalahan internal yang menjadi penyebab banjir imbas cuaca ekstrem seperti buang sampah sembarangan hingga pembangunan di atas bantaran sungai.

Seiring dengan cuaca ekstrem yang terjadi pada beberapa hari terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan 125 RT di Jakarta masih terendam banjir hingga hari ini, Jumat (23/1/2026) per 07.00 WIB. Selain itu terdapat 14 ruas jalan yang tergenang.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan mengatakan banjir itu disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta sejak Kamis (22/1/2026). Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas SDA, Dinas Bina Marga hingga Dinas Gulkarmat untuk percepatan penanganan banjir.

Di samping itu, Yohan menyampaikan agar masyarakat bisa berhati-hati dan mewaspadai akan adanya potensi banjir.

"Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang mengaku telah meminta kepada pemerintah pusat untuk mendukung program mitigasi bencana banjir, salah satunya lewat proyek pengerukan sungai.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan wilayahnya menjadi langganan banjir karena sungai-sungai mengalami pendangkalan atau tersedimentasi. Hal ini yang menyebabkan sungai cepat meluap saat intensitas hujan meningkat.

"Kami memang cukup sulit untuk memitigasi masalah banjir ini. Saya sudah minta ke pemerintah pusat proyek pengerukan Sungai Tamiang karena bencana ini akibat luapan sungai yang sedimennya memang cukup tebal," ucap Armia Pahmi di Tamiang, Jumat (9/1/2026).

Dikatakan Armia, pemerintah merespons positif permintaan untuk memitigasi bencana banjir di Aceh Tamiang.

Pada Februari mendatang proyek pengerukan sedimentasi di Sungai Tamiang yang merupakan sungai terbesar di wilayah ini dijadwalkan akan mulai dilakukan.

"Pertengahan Februari nanti sungai itu akan dikeruk dari muara sampai hulu. Harapannya upaya itu bisa mengurangi banjir di Tamiang," ujar Armia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup signifikan pada bencana banjir besar pada akhir November 2025.

Jumlah korban meninggal dunia di Aceh Tamiang mencapai 101 orang, menduduki posisi kedua setelah Aceh Utara yang berjumlah 230 orang.

Tamiang juga menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak dari 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir besar, mencapai 74,7 ribu jiwa.

Polri Selidiki Penyebab Banjir Aceh Tamiang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turun langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengusut dugaan pembalakan liar yang disebut jadi pemicu banjir bandang di kawasan ini.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Mohammad Irhamni mengatakan, penyelidikan difokuskan pada aliran sungai yang membawa gelondongan kayu hingga ke kawasan permukiman.

Tim penyelidik disebutnya akan melakukan identifikasi dan pencocokan kayu-kayu yang ditemukan di sekitar Pesantren Darul Mukhlisin guna memastikan sumber material kayu tersebut.

"Kami mencocokkan kayu-kayu yang ada di lokasi terdampak dengan kondisi di daerah hulu untuk mengetahui asal muasalnya," ujar Irhamni dikutip dari laman resmi Polri, Jumat (9/1/2026).

Dia mengungkapkan, penyelidikan juga menemukan sedimentasi yang sangat tinggi di kawasan terdampak yang memperparah dampak banjir, bahkan hingga merusak rumah warga dan fasilitas umum di Aceh Tamiang.

Lebih jauh, Tim Dittipidter juga menelusuri sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Aceh Timur, salah satunya Kecamatan Simpang Jernih.

Irhamni mengatakan, dugaan sementara pemicu banjir bandang bersumber dari kerusakan lingkungan dari kawasan hulu di Kampung Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, serta Desa Lokop di Kabupaten Aceh Timur.

"Kemungkinan identifikasi kami mengarah pada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung, termasuk hutan lindung serba guna dan hutan lindung Simpang Jernih," ungkapnya.

Dia menegaskan Polri hingga saat ini masih berupaya mengumpulkan informasi untuk meningkatkan status penyelidikan penyebab bencana banjir Aceh ini ke tahap penyidikan.

Bisnis.com, AGAM - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta kepada warga yang berada di Maninjau, Tanjung Raya dan sekitarnya berada di Kabupaten Agam untuk mengungsi sementara waktu seiring melihat kondisi ancaman bencana alam yang masih terjadi di daerah itu.

Dia menyampaikan kondisi cuaca di daerah Agam masih terjadi turun hujan, dan hal ini berisiko bagi masyarakat yang berada di wilayah Maninjau, karena bencana susulan masih terjadi. Upaya dini yang bisa dilakukan adalah warga harus mengungsi ke tempat lebih aman, sambil memantau kondisi cuaca.

“Penanganan terus kami lakukan bersama Pemkab Agam, dan saya juga sudah menginstruksikan pihak terkait untuk segera melakukan pengerukan di sepanjang aliran sungai. Dengan ini, apabila hujan turun, air tidak meluap dan bencana serupa tidak terulang kembali,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (5/12/2026).

Mahyeldi meminta Kepala Dinas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumbar berkoordinasi dengan pihak balai sungai agar segera melakukan pengerukan di sepanjang aliran sungai yang sudah mengalami pendangkalan, sebelum dampak luapan air semakin parah.

Menurutnya langkah cepat yang perlu dilakukan saat ini adalah pengerukan di sepanjang aliran sungai, sehingga kondisi aliran sungai bisa kembali seperti semula, dan ketika hujan turun, tidak menyebabkan banjir hingga ke pemukiman masyarakat.

“Selain penanganan, saya juga sangat berharap masyarakat mau untuk mengungsi sementara waktu terlebih dahulu, sampai kondisi pengerjaan di aliran sungai bisa tuntas dikerjakan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Agam Benny Warlis menyampaikan dalam melakukan penanganan ini Pemkab Agam mendapatkan tambahan alat berat yang diturunkan Gubernur Mahyeldi, selain itu juga membawa sejumlah bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak di daerah tersebut.

Benny bilang juga turut melakukan menelusuri dua hulu sungai di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, yang menyatu dan mengalir ke sebuah torehan besar, yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di Sungai Pisang beberapa waktu lalu. Ternyata kondisi torehan tersebut menjadi jalur aliran air yang membawa material longsor hingga menyebabkan banjir di wilayah hilir.

“Jadi kami akan segera melaksanakan langkah - langkah mitigasi bencana agar akses jalan yang terisolasi dapat kembali dibuka,” sebutnya.

Dia menyampaikan bahwa para pengungsi diimbau untuk menempati hunian sementara (huntara) yang telah disediakan. Dimana Pemkab Agam juga menyiapkan bantuan Dana Tunai Hunian (DTH) yang disalurkan berbasis data kependudukan by name by address. “Kebijakan ini dirancang untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi secara adil, terukur, dan akuntabel selama masa transisi darurat,” tegasnya.

Saat berada di lokasi, Benny menjelaskan bahwa longsor tersebut menutup badan jalan secara total sehingga aktivitas masyarakat terganggu. Dia berharap penanganan dapat dilakukan secepat mungkin agar akses transportasi dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.