Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan per Januari 2026 ada 119.893 rekening debitur di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang telah memperoleh restrukturisasi imbas dari bencana alam yang melanda wilayah Sumatra.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengatakan data tersebut berasal dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Januari 2026.

“Dapat kami sampaikan terdapat sebanyak 119.893 rekening debitur di sektor PVML ini yang telah memperoleh restrukturisasi stimulus dengan total nominal pembiayaan sebesar Rp1,09 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Agusman mengungkapkan bahwa dari data yang ada, stimulus yang diberikan paling banyak adalah untuk kredit konsumsi dengan nilai lebih dari Rp763 miliar.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan yang ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

“Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

OJK menuturkan, kebijakan ini ditetapkan pasca pengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah setempat dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan membayar debitur.

Adapun, tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus itu mencakup sejumlah sektor jasa keuangan, mulai dari kredit perbankan, pembiayaan multifinance, hingga asuransi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan perlakuan khusus untuk kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan cakupan relaksasi menyentuh plafon hingga Rp10 miliar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Rabu (10/12/2025) setelah OJK mengumpulkan data dan melakukan asesmen langsung di wilayah bencana.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi daerah dan berdampak pada kemampuan bayar debitur.

“Kebijakan ini diberikan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah-daerah itu,” ujar Mahendra dalam RDK OJK, Kamis (11/12/2025).

Mahendra menjelaskan bahwa perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana, atau yang dikenal sebagai POJK Bencana.

Kebijakan ini berlaku bagi perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga penyelenggara fintech peer-to-peer lending.

Adapun cakupan perlakuan khusus yang diberikan OJK meliputi empat poin utama. Pertama, untuk plafon kredit atau pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar, penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran satu pilar.

Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Pada fintech lending, restrukturisasi dapat dilakukan setelah persetujuan pemberi dana.

Ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah dari fasilitas sebelumnya.

"Penetapan relaksasi tersebut berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan 10 Desember 2025," sebutnya.

Mahendra menegaskan bahwa relaksasi ini ditujukan untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah terdampak untuk kembali memulihkan kegiatan ekonominya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya setelah rentetan banjir bandang dan longsor melanda kawasan tersebut.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM, yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai langkah cepat mitigasi risiko bencana di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penghentian sementara merupakan langkah antisipatif untuk mencegah bencana susulan. Ia menekankan pentingnya kajian risiko bencana dan penyesuaian tata ruang sebelum izin pembangunan dapat kembali diterbitkan.

Sekda Jabar Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menerbitkan Surat Edaran lanjutan soal "pengendalian pembangunan bangunan gedung dan permukiman". Surat ini memperkuat instruksi gubernur dan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota.

“Pak Gubernur sejak Sabtu gercep memberikan arahan ke kami, dan kami sudah tindak lanjuti. Surat edaran tentang pengendalian pembangunan bangunan gedung dan permukiman sudah terbit,” ujar Herman, Selasa (9/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini mencakup evaluasi menyeluruh, termasuk untuk pembangunan yang sudah mengantongi izin.

“Walaupun sudah keluar izin, mohon dievaluasi oleh kabupaten/kota, terutama di Bandung Raya yang risikonya sangat tinggi. Kalau tidak sesuai, tentu harus dilarang. Tidak boleh ada pembangunan yang berpotensi membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Herman, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa bencana yang terjadi tidak hanya disebabkan curah hujan ekstrem, tetapi juga diperburuk oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

“Fakta lapangan menunjukkan pemantik banjir dan longsor adalah alih fungsi lahan. Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan larangan alih fungsi lahan, dan itu jelas harus dipatuhi,” ujarnya.

Ia meminta baik warga maupun pengembang untuk menahan diri sebelum memastikan bahwa pembangunan mereka tidak bertentangan dengan prinsip mitigasi bencana.

“Mohon dievaluasi, mohon menahan diri agar pembangunan tidak kontraproduktif dengan mitigasi bencana. Pertumbuhan tetap kita respek, tapi keselamatan rakyat di atas segala-galanya,” katanya.

Dengan curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga Februari, pemerintah meminta pengawasan ketat dari seluruh pemerintah kabupaten/kota. Herman menggunakan istilah tegas untuk menggambarkan pengawasan yang diperlukan.

“Kami imbau untuk pengendalian yang serius: cek, ricek, rocek. Pastikan tidak ada ruang terbuka hijau yang dilanggar, tidak ada bangunan di lereng berisiko, dan ikuti kaidah-kaidah lingkungan,” ujarnya.

Terkait pertanyaan mengenai program perumahan bersubsidi pemerintah pusat, Herman menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta menghentikan seluruh program, namun meminta kehati-hatian ekstra untuk wilayah Bandung Raya.

“Kita harus bijak. Evaluasi dulu, kendalikan pembangunan, jangan sampai pertumbuhan mengorbankan keselamatan masyarakat. Program lain tetap berjalan dalam koridor aturan dan kaidah lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya pembangunan tetap dapat berjalan, tetapi tidak boleh keluar dari prinsip keberlanjutan dan keselamatan.

“Semuanya harus berjalan, tapi tetap dalam koridor kaidah lingkungan. Yang terpenting, keselamatan masyarakat harus dijamin. Ya, harus bijaklah,” pungkasnya.