Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat menghentikan penerbitan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko longsor, banjir, dan bencana alam lainnya akibat alih fungsi lahan.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam surat edaran yang diterima pada Minggu (10/5/2026), Gubernur Dedi meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawasi alih fungsi lahan serta mengembalikan fungsi kawasan konservasi, khususnya hutan dan perkebunan.

“Memperhatikan perkembangan terakhir kejadian bencana longsor, banjir dan bencana lainnya di Jawa Barat, agar Saudara proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan,” tulis surat edaran tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota.

Dalam surat edaran itu, terdapat tiga poin utama yang diminta segera dilaksanakan pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan kawasan hutan dan perkebunan bersama berbagai pihak guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Kedua, pemerintah daerah diminta menghentikan penerbitan izin pembangunan sektor pariwisata, seperti kafe, rumah makan, hotel, dan perumahan di kawasan hutan maupun perkebunan yang berpotensi mengurangi tutupan lahan konservasi serta meningkatkan risiko bencana.

“Menghentikan penerbitan izin pembangunan kegiatan pariwisata (cafe, rumah makan, hotel dan lain-lain) dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan yang berdampak pada pengurangan tutupan lahan konservasi, serta risiko longsor, banjir dan bencana lainnya,” demikian isi surat edaran tersebut.

Ketiga, pemerintah daerah diminta mengevaluasi seluruh izin pembangunan yang telah diterbitkan di kawasan hutan dan perkebunan.

Evaluasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi lahan konservasi sekaligus meminimalkan risiko longsor, banjir, dan bencana lainnya.

“Melaksanakan evaluasi atas perizinan pembangunan kegiatan pariwisata (cafe, rumah makan, hotel dan lain-lain) dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan yang sudah diterbitkan, untuk kemudian dilakukan pengembalian tutupan lahan konservasi, serta melakukan mitigasi risiko longsor, banjir dan bencana lainnya,” tulis surat tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat melaporkan perkembangan penanganan alih fungsi lahan di wilayah masing-masing kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Agar Saudara melaporkan perkembangan penanganan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan kebijakan penghentian sementara atau moratorium pembangunan ritel modern tidak diputuskan oleh kementerianya, melainkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Namun, dia mengaku sudah mendengar curhatan para kepala daerah yang akan melakukan moratorium terhadap pemberian izin pembangunan baru ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Salah satu alasannya karena diduga melanggar aturan berjualan tak boleh kurang 500 meter dari pasar tradisional.

"Itu memoratorium itu haknya pemerintah daerah, bukan Kementerian Koperasi, bukan ranah kami. Tapi kami mendengar banyak kepala daerah yang saya temui yang mereka akan melakukan moratorium," ujar Ferry di kantornya, Kamis (26/2).

Menurutnya, keputusan itu cukup bijak karena ada juga wilayah yang selama ini tidak memperbolehkan ritel modern masuk ke provinsinya tapi tetap berjalan. Apalagi, ini untuk memaksimalkan potensi pedagang atau koperasi di daerah.

"Saya dengar beberapa waktu kami kunjungan ke daerah-daerah. Kemarin ke Kabupaten Kubu Raya, Gubernur Kalimantan Barat itu sudah jelas-jelas menyampaikan kepada saya tentang kemungkinan mereka melaksanakan moratorium tentang itu. Di Sumatera Barat itu jelas kok nggak kiamat juga. Di Aceh juga gitu nggak ada masalah juga kok begitu," jelasnya.

Ia pun mempertimbangkan untuk me-review kembali aturan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Koordinasi dengan kementerian akan segera dilakukan untuk membuat aturan yang berkeadilan bagi semua pihak.

"Tapi kalau dari masukan teman-teman APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima), ada peraturan Presiden 112, ada paket kebijakan ini, menurut saya ini akan kita kaji. Saya akan juga membicarakan dengan Kementerian Perdagangan atau pihak-pihak yang terkait pemerintah," tegas Ferry.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun mengatakan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2015 membuat banyak pedagang kaki lima berguguran.

Ali menyebutkan pada 2007 anggotanya mencapai 6,1 juta. Namun, angka tersebut merosot per akhir 2025 menjadi 3,9 juta imbas kehadiran ritel modern di dekat wilayah mereka.

"Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi, sejak 2007 ada Perpres 112/2007 sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," lapor Ali ke Ferry.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih menimbang rencana penghentian sementara izin pembangunan perumahan baru sebagai respons atas meningkatnya banjir dan tekanan ekologis.

Namun, wacana ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan turut menyentuh jantung ekonomi daerah, mulai dari sektor properti, investasi, hingga kebutuhan hunian masyarakat.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan, pembangunan perumahan selama ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi lokal.

Rantai usaha yang terlibat tidak hanya pengembang, tetapi juga sektor konstruksi, tenaga kerja, hingga perdagangan bahan bangunan. Karena itu, kebijakan setop izin perumahan tidak bisa diambil secara tergesa-gesa.

Menurut Imron, Pemkab Cirebon tengah mengkaji ulang regulasi perizinan agar pertumbuhan ekonomi tidak berbenturan dengan daya dukung lingkungan.

"Alih fungsi lahan yang masif dinilai telah menggerus daerah resapan air dan meningkatkan risiko banjir, yang pada akhirnya justru memicu kerugian ekonomi lebih besar," tutur Imron, Sabtu (27/12/2025).

Banjir yang berulang di sejumlah wilayah Cirebon menjadi contoh nyata dampak ekonomi dari tata ruang yang tidak terkendali.

Genangan air setinggi hingga satu meter di Kecamatan Sumber pada Selasa sore (23/12/2025), melumpuhkan aktivitas perdagangan, jasa, dan transportasi. Sejumlah pertokoan terpaksa tutup, distribusi barang tersendat, dan kerugian dialami pelaku usaha ritel.

Di Talun, meski ketinggian air lebih rendah, banjir tetap mengganggu mobilitas tenaga kerja. Kendaraan mogok dan kemacetan panjang hingga empat kilometer membuat jam produktif terbuang. Situasi ini mencerminkan biaya ekonomi tersembunyi akibat bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi.

Imron menilai, jika pembangunan perumahan terus dibiarkan tanpa kontrol ketat, beban fiskal daerah justru berpotensi meningkat.

Anggaran penanganan banjir, perbaikan infrastruktur rusak, serta pemulihan ekonomi pascabencana dinilai jauh lebih mahal dibanding upaya pencegahan melalui penataan ruang.

Meski demikian, kebutuhan hunian di Cirebon tetap tinggi seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Sektor perumahan masih menjadi magnet investasi, terutama di kawasan penyangga perkotaan.

Inilah dilema ekonomi yang kini dihadapi pemerintah daerah: menjaga iklim investasi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

"Sebagai jalan tengah, Pemkab Cirebon mempertimbangkan skema pengendalian izin, bukan penghentian total. Pembangunan diarahkan ke kawasan yang dinilai aman secara ekologis, dengan kewajiban studi lingkungan yang lebih ketat. Pendekatan ini diharapkan tetap memberi ruang bagi investasi, sekaligus mengurangi risiko kerugian jangka panjang," ujar Imron.

Langkah konsultasi publik, kata Imron, direncanakan untuk menjaring masukan dari pengembang, akademisi, dan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, forum ini menjadi penting agar kebijakan yang lahir tidak memicu gejolak pasar properti atau menurunkan minat investasi secara drastis.

"Kebijakan tata ruang yang berpihak pada lingkungan justru bisa memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang. Wilayah yang aman dari bencana cenderung lebih stabil, menarik bagi investor, dan minim gangguan aktivitas usaha," kata Imron.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sentul City Tbk. (BKSL) menyebut belum memiliki rencana ekspansi di luar kawasan Jawa Barat kendati terdapat larangan baru dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) terhadap pembangunan kawasan perumahan baru tengah.

Emiten properti pengembang kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu memastikan larangan tidak memberikan dampak terhadap rencana pengembangan kawasan yang telah disusun oleh BKSL.

Direktur Sentul City Adi Syahruzad menegaskanpihaknya telah menempuh berbagai perizinan yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu kawasan sejak awal perencanaan. Dengan begitu, perseroan masih akan fokus untuk melakukan pengembangan kawasan residensial dan komersial di kawasan Jawa Barat yang telah direncanakan sejak beberapa tahun belakangan.

“Untuk saat ini, perseroan masih fokus pada pengembangan kawasan yang dimiliki di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Strategi perseroan pada fase ini adalah mengoptimalkan pengembangan lahan eksisting serta meningkatkan nilai kawasan yang telah direncanakan sebelumnya,” tegas Adi kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

BKSL menegaskan bahwa selama pengembangan kawasan, Sentul City selalu berupaya untuk mengantongi izin, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga persetujuanmasterplansesuai ketentuan yang berlaku.

Pihaknya juga mendorong penghijauan dan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai pengembang yang telah beroperasi sejak lama, pengembangan kawasan BKSL dilakukan berdasarkan perizinan yang telah diperoleh sejak tahap awal perencanaan,” tegasnya.

Salah satu pertimbangan dalam larangan pembangunan perumahan baru di Jawa Barat adalah mengenai potensi bencana. Menurut BKSL, jika dalam pelaksanaannya terdapat potensi risiko terhadap hal tersebut, maka perseroan bakal melakukan evaluasi dan langkah mitigasi.

Adapun BKSL memiliki sejumlah portofolio perumahan di kawasan Jawa Barat, seperti Arcadia Residence, Spring Valley & Extension, Parkville, Spring Residence, Centronia Residence, hingga Spring Garden.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat bertanggal 13 Desember 2025.

Dalam suratnya, Dedi Mulyadi menyebutkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak hanya mengancam wilayah Bandung Raya, tetapi juga hampir seluruh daerah di Jawa Barat.

Kondisi tersebut menjadi dasar perluasan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan.

“Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran tersebut.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya setelah rentetan banjir bandang dan longsor melanda kawasan tersebut.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM, yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai langkah cepat mitigasi risiko bencana di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penghentian sementara merupakan langkah antisipatif untuk mencegah bencana susulan. Ia menekankan pentingnya kajian risiko bencana dan penyesuaian tata ruang sebelum izin pembangunan dapat kembali diterbitkan.

Sekda Jabar Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menerbitkan Surat Edaran lanjutan soal "pengendalian pembangunan bangunan gedung dan permukiman". Surat ini memperkuat instruksi gubernur dan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota.

“Pak Gubernur sejak Sabtu gercep memberikan arahan ke kami, dan kami sudah tindak lanjuti. Surat edaran tentang pengendalian pembangunan bangunan gedung dan permukiman sudah terbit,” ujar Herman, Selasa (9/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini mencakup evaluasi menyeluruh, termasuk untuk pembangunan yang sudah mengantongi izin.

“Walaupun sudah keluar izin, mohon dievaluasi oleh kabupaten/kota, terutama di Bandung Raya yang risikonya sangat tinggi. Kalau tidak sesuai, tentu harus dilarang. Tidak boleh ada pembangunan yang berpotensi membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Herman, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa bencana yang terjadi tidak hanya disebabkan curah hujan ekstrem, tetapi juga diperburuk oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

“Fakta lapangan menunjukkan pemantik banjir dan longsor adalah alih fungsi lahan. Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan larangan alih fungsi lahan, dan itu jelas harus dipatuhi,” ujarnya.

Ia meminta baik warga maupun pengembang untuk menahan diri sebelum memastikan bahwa pembangunan mereka tidak bertentangan dengan prinsip mitigasi bencana.

“Mohon dievaluasi, mohon menahan diri agar pembangunan tidak kontraproduktif dengan mitigasi bencana. Pertumbuhan tetap kita respek, tapi keselamatan rakyat di atas segala-galanya,” katanya.

Dengan curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga Februari, pemerintah meminta pengawasan ketat dari seluruh pemerintah kabupaten/kota. Herman menggunakan istilah tegas untuk menggambarkan pengawasan yang diperlukan.

“Kami imbau untuk pengendalian yang serius: cek, ricek, rocek. Pastikan tidak ada ruang terbuka hijau yang dilanggar, tidak ada bangunan di lereng berisiko, dan ikuti kaidah-kaidah lingkungan,” ujarnya.

Terkait pertanyaan mengenai program perumahan bersubsidi pemerintah pusat, Herman menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta menghentikan seluruh program, namun meminta kehati-hatian ekstra untuk wilayah Bandung Raya.

“Kita harus bijak. Evaluasi dulu, kendalikan pembangunan, jangan sampai pertumbuhan mengorbankan keselamatan masyarakat. Program lain tetap berjalan dalam koridor aturan dan kaidah lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya pembangunan tetap dapat berjalan, tetapi tidak boleh keluar dari prinsip keberlanjutan dan keselamatan.

“Semuanya harus berjalan, tapi tetap dalam koridor kaidah lingkungan. Yang terpenting, keselamatan masyarakat harus dijamin. Ya, harus bijaklah,” pungkasnya.