Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta mendorong sekitar 25 pengembang skala menengah untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) hingga periode 2028.

Ketua Umum DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar menjelaskan angka ini diharapkan mampu menghimpun dana segar dari pasar modal dengan target minimal Rp5 triliun. Di mana, upaya ini mencakup inisiasi pengelolaan utang maupun penambahan modal perusahaan properti di Jakarta.

“Mungkin minimalnya 5% - 10% [pengembang IPO baru] lah ya. 5% itu sekitar 25 pengembang. Kita mengharapkan 25 pengembang yang medium size ini bisa bersama-sama untuk menjalankan atau mendapatkan dana di capital market ini,” ujar Arvin saat ditemui di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (23/2/2026).

Arvin menegaskan bahwa target tersebut saat ini difokuskan pada dimulainya proses administrasi dan persiapan teknis, bukan target listing secara langsung.

Dia pun menjelaskan, fokus DPD REI saat ini adalah memastikan para anggota mulai menjalankan prosedur untuk masuk ke pasar modal. Rencana strategis pendanaan ini diproyeksikan akan berjalan secara bertahap pada periode tahun 2026, 2027, hingga 2028.

“Dana yang ditargetkan apabila minimum satu medium size company itu bisa mendapatkan Rp100-200 miliar. Berarti 25 pengembang dikali Rp200 miliar berapa itu ya? Jadi sekitar yang kita targetkan itu untuk properti ini minimal Rp5 triliun,” tambah Arvin.

Adapun, nilai Rp5 triliun tersebut merupakan kalkulasi moderat dari akumulasi dana IPO para pengembang menengah yang menjadi anggota organisasi. Arvin memberi sinyal nilainya dapat jatuh lebih besar apabila pengembang skala besar yang tergabung dalam REI DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) juga sempat menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau IPO.

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

“Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya disebabkan kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga banyak perusahaan tidak mampu membayar.

“Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) silam.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Harta Djaya Karya Tbk. (MEJA) mencatat kenaikan jumlah saham beredar sepanjang Oktober 2025 seiring dengan meningkatnya pelaksanaan konversi Waran Seri I oleh para investor.

Berdasarkan laporan Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE), sebanyak 349.291 saham baru diterbitkan dalam periode 1 hingga 17 Oktober 2025.

Penambahan tersebut membuat total saham beredar MEJA meningkat menjadi 1.918.610.226 lembar, sementara sisa Waran Seri I kini tersisa 478.889.774 unit.

Direktur Utama Harta Djaya Karya Richie Adrian Hartanto menjelaskan, pelaksanaan konversi dilakukan secara bertahap hampir setiap hari perdagangan sepanjang dua pekan pertama Oktober. Konversi terbesar tercatat pada 16 Oktober 2025, yakni sebanyak 126.302 waran.

“Peningkatan pelaksanaan waran ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang perseroan. Kami terus berupaya menjaga kinerja dan transparansi agar tetap memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Waran Seri I MEJA pertama kali dicatatkan bersamaan dengan penawaran umum perdana (IPO) saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Februari 2024. Waran tersebut memiliki harga pelaksanaan Rp115 per unit, dengan total penerbitan mencapai 479.891.337 unit.

Masa perdagangan Waran Seri I di pasar reguler dan negosiasi berlangsung hingga 6 Februari 2026, sementara di pasar tunai berakhir pada 10 Februari 2026. Waran ini akan memasuki masa jatuh tempo (mature date) pada 11 Februari 2026 dan berakhir (expire date) sehari setelahnya.

Lebih lanjut, Richie menambahkan bahwa manajemen terus mendorong para pemegang waran untuk memanfaatkan hak konversi sebelum masa berlaku habis.

“Kami berharap para pemegang waran dapat segera mengeksekusi haknya sebelum tanggal jatuh tempo. Dana hasil konversi ini akan memperkuat struktur modal perusahaan sekaligus mendukung ekspansi usaha di segmen desain interior dan manufaktur furnitur,” tambahnya.

Seiring meningkatnya aktivitas konversi, jumlah investor MEJA juga bertambah signifikan. Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek terbaru, jumlah pemegang saham naik dari 3.808 investor pada akhir Agustus 2025 menjadi 5.300 investor per 30 September 2025.

Berikut rincian pelaksanaan konversi Waran Seri I menjadi saham MEJA yang dilakukan sepanjang periode tersebut:

• 2 Oktober 2025: Sebanyak 54.139 Waran Seri I MEJA dikonversi menjadi jumlah saham yang sama, sehingga total saham beredar menjadi 1.918.315.074 lembar, dengan sisa Waran Seri I sebanyak 479.146.030 unit.
• 3 Oktober 2025: Sebanyak 25.107 waran dikonversi menjadi saham baru, sehingga total saham beredar meningkat menjadi 1.918.340.181 lembar, dan sisa Waran Seri I menjadi 479.159.819 unit.
• 6 Oktober 2025: Sebanyak 8.410 waran yang dikonversi menjadi saham baru. Jumlah saham beredar naik menjadi 1.918.348.591 lembar, sementara sisa Waran Seri I berkurang menjadi 479.151.409 unit.
• Pada 7 Oktober 2025, sebanyak 5.379 waran dikonversi, sehingga total saham beredar menjadi 1.918.353.970 lembar dan sisa Waran Seri I tercatat 479.146.030 unit.
• 8 Oktober 2025: Konversi 25.172 waran menjadi saham baru, menjadikan total saham beredar 1.918.379.142 lembar dan sisa Waran Seri I menyusut menjadi 479.120.858 unit.
• 9 Oktober 2025: Sebanyak 62.489 waran dikonversi menjadi saham baru, meningkatkan jumlah saham beredar menjadi 1.918.441.631 lembar dan mengurangi sisa Waran Seri I menjadi 479.058.369 unit.
• 10 Oktober 2025: Sebanyak 7.340 waran dikonversi menjadi saham baru, sehingga total saham beredar naik menjadi 1.918.448.971 lembar dan sisa Waran Seri I turun menjadi 479.051.029 unit.
• 13 Oktober 2025: Sebanyak 24.945 waran dikonversi menjadi saham baru. Jumlah saham beredar menjadi 1.918.473.916 lembar, dan sisa Waran Seri I berkurang menjadi 479.026.084 unit.
• 14 Oktober 2025: Sebanyak 5.886 waran dikonversi menjadi saham baru, meningkatkan jumlah saham beredar menjadi 1.918.479.802 lembar, sementara sisa Waran Seri I tercatat 479.020.198 unit.
• 15 Oktober 2025: Sebanyak 4.118 waran dikonversi, menjadikan total saham beredar naik menjadi 1.918.483.920 lembar, dan sisa Waran Seri I menjadi 479.016.080 unit.
• 16 Oktober 2025: Konversi 126.302 waran menjadi saham baru, sehingga jumlah saham beredar meningkat menjadi 1.918.610.222 lembar, dan sisa Waran Seri I berkurang menjadi 478.889.778 unit.
• 17 Oktober 2025: Sebanyak 4 waran dikonversi menjadi saham baru, menjadikan total saham beredar mencapai 1.918.610.226 lembar dengan sisa Waran Seri I sebanyak 478.889.774 unit.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.