Bisnis.com, SEMARANG - Perwakilan dari 35 federasi serikat buruh di Jawa Tengah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada Rabu (29/10/2025). Penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi pembahasan dalam pertemuan itu.

Fokus pertanyaan para buruh, antara lain peningkatan besaran upah minimum, skema penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur penunjang kesejahteraan buruh di Jateng.
Pertanyaan diajukan terkait isu Upah Minimum Sektoral (UMS), yang dinilai masih mengalami kekaburan regulasi. Hal ini memerlukan penyelesaian hukum yang cepat untuk menghindari konflik industrial.

Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah Sumartono menuntut agar pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kejelasan eksplisit dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) terkait UMS.
Sumartono menekankan pentingnya pelibatan serikat pekerja dalam penetapan ini karena kerangka hukum yang ada memunculkan tafsir yang beragam.

"Sejauh ini di Permenaker tidak dijelaskan secara detail mengenai upah sektoral baik yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Tak pelak, muncul penafsiran yang berbeda-beda," jelasnya, Rabu (29/10/2025).
Menanggapi tuntutan Buruh, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap perwakilan buruh yang hadir dalam pertemuan itu dapat menyuarakan aspirasinya.

"Buruh atau pekerja ini adalah bahan bakarnya investasi. Sebuah investasi tidak akan berjalan kalau tidak ada pekerja. Maka dalam dialog ini, sampaikan semua aspirasi yang ada. Semakin kritis, saya semakin suka," katanya
Luthfi menyebut bahwa bahwa hasil pertemuan itu akan dibawa ke pembahasan penetapan UMP Jawa Tengah. Jika sesuai dengan jadwal, penentuan itu bakal diketok palu pada tanggal 21 November.

Dia menilai masukan dari serikat buruh atau pekerja sangat penting, karena akan digunakan sebagai salah satu landasan pembahasan saat regulasi sudah terbit.

"Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat. Intinya upah minimum harus menguntungkan buruh atau pekerja dan pengusaha," tegas Luthfi.
Sebelumnya, dialog serupa juga sempat diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui konsolidasi yang dilakukan sehari sebelumnya. Pada Selasa (28/10/2025), Luthfi telah mengumpulkan Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Provinsi Jawa Tengah.
Pada momen konsolidasi itu, buruh Jawa Tengah yang diwakili oleh Nanang Setyono, mendorong penggunaan Kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam perhitungan dan penentuan UMP di Jawa Tengah. "Berdasarkan survei, ada sekitar 69 item yang terdapat dalam KHL. Maka dari itu, data mengenai KHL itu harus benar-benar mencerminkan apa yang dibutuhkan, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja," kata Nanang.
Dari sisi pengusaha, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi, memberikan pandangan positif. "Saya setuju dengan Gubernur bahwa upah kita itu kompetitif,” ucapnya.

Kondisi tersebut memberikan keuntungan dari sisi penyerapan investasi, tercermin dari realisasi investasi yang mencapai Rp66 triliun hingga Kuartal III/2025.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumpulkan Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Provinsi Jawa Tengah menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk membuka ruang komunikasi antara pemerintah dengan perwakilan buruh. Setelah agenda tersebut, Gubernur akan melanjutkannya dengan agenda pertemuan dengan perwakilan buruh, pengusaha, dan akademisi guna menjaring aspirasi terkait formula dan penetapan upah minimum. `

“Regulasi mengenai upah minimum hingga kini belum terbit dari pemerintah pusat. Jadi kita perlu menyamakan persepsi. Jangan sampai buruh, pengusaha, dan pemerintah ada dikotomi yang merugikan kedua belah pihak," ujar Luthfi, Selasa (28/10/2025).

Luthfi menilai kesepahaman antara buruh dan pengusaha dalam penetapan upah merupakan salah satu kunci agar Jateng semakin menarik untuk investasi, sekaligus tetap berpihak terhadap kesejahteraan buruh.

Saat ini, tren investasi di Jateng terus menggeliat. Realisasi investasi di Jawa Tengah sampai dengan kuartal III/2025 sudah menyentuh Rp66 triliun. Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sekitar 65% terhadap total investasi yang masuk ke Jateng.

"Iklim investasi di Jateng ini golnya adalah kesejahteraan masyarakat,” tambah Luthfi.

Perwakilan buruh Nanang Setyono berharap formula penetapan upah minimum harus sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan survei, ada sekitar 69 item yang terdapat dalam KHL.

“Kami berharap data mengenai KHL itu harus benar-benar mencerminkan apa yang dibutuhkan, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi menilai Jawa Tengah sangat strategis untuk investasi, karena didukung oleh berbagai faktor seperti dukungan regulasi pemerintah, keberadaan kawasan industri di berbagai daerah, serta upah minimum yang kompetitif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan Upah Minimum tahun 2026 pada tanggal 21 November 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan regulasinya.

Yasserli menyebut, rumus perhitungan Upah Minimum 2026 kemungkinan berubah dari aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Adapun rumus perhitungan kenaikan upah minimum sebelumnya adalah UMP = Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi).

"Bisa jadi (formulasinya) berubah," ujarnya di gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Selasa (28/10).

Sayangnya, Ia belum dapat merincikan lebih jauh soal upah minimum. Sebab, pemerintah sedang melakukan diskusi dan dialog sosial dengan pihak terkait dari serikat pekerja, para pengusaha hingga Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Seperti apa, tunggu aja. Kita sedang dialog sosial. Banyak masukan-masukan dari serikat pekerja, buruh, dari apindo, dewan pengupah nasional sedang bekerja untuk memfinalisais regulasinya," ungkapnya.

Yasserli mengaku, pemerintah menampung semua aspirasi serikat pekerja, buruh, hingga pengusaha untuk mengatasi tantangan disparitas UMP pekerja tahun 2026.

"Kalau kita concern gimana disparitas besaran upah antar kota kabupaten. itu tantangan kita. Sekarang ada aspirasi dari temen-temen buruh juga. Harapan kita bahwa formula upah itu bisa juga mengatasi tanttangan yang ada dengan disparitas," pungkasnya.

Pembahasan upah minimum 2026 saat ini tengah digodok Dewan Pengupahan Nasional (DPN) yang diberi tenggat waktu hingga November 2025. Pada upah minimum 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan stabilitas ekonomi.