Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta mendorong sekitar 25 pengembang skala menengah untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) hingga periode 2028.

Ketua Umum DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar menjelaskan angka ini diharapkan mampu menghimpun dana segar dari pasar modal dengan target minimal Rp5 triliun. Di mana, upaya ini mencakup inisiasi pengelolaan utang maupun penambahan modal perusahaan properti di Jakarta.

“Mungkin minimalnya 5% - 10% [pengembang IPO baru] lah ya. 5% itu sekitar 25 pengembang. Kita mengharapkan 25 pengembang yang medium size ini bisa bersama-sama untuk menjalankan atau mendapatkan dana di capital market ini,” ujar Arvin saat ditemui di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (23/2/2026).

Arvin menegaskan bahwa target tersebut saat ini difokuskan pada dimulainya proses administrasi dan persiapan teknis, bukan target listing secara langsung.

Dia pun menjelaskan, fokus DPD REI saat ini adalah memastikan para anggota mulai menjalankan prosedur untuk masuk ke pasar modal. Rencana strategis pendanaan ini diproyeksikan akan berjalan secara bertahap pada periode tahun 2026, 2027, hingga 2028.

“Dana yang ditargetkan apabila minimum satu medium size company itu bisa mendapatkan Rp100-200 miliar. Berarti 25 pengembang dikali Rp200 miliar berapa itu ya? Jadi sekitar yang kita targetkan itu untuk properti ini minimal Rp5 triliun,” tambah Arvin.

Adapun, nilai Rp5 triliun tersebut merupakan kalkulasi moderat dari akumulasi dana IPO para pengembang menengah yang menjadi anggota organisasi. Arvin memberi sinyal nilainya dapat jatuh lebih besar apabila pengembang skala besar yang tergabung dalam REI DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) juga sempat menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau IPO.

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta, mengungkap pengembang tak lagi hanya dapat mengandalkan pembiayaan bank untuk ekspansi pengembangan perumahan.

Ketua Umum (Ketum) DPD REI Jakarta, Arvin F. Iskandar menjelaskan bahwa untuk itu pihaknya tengah mendorong para pengembang dapat melaksanakan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

"Ketergantungan pembiayaan konvensional bank saja tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan para developer untuk jangka panjang," kata Arvin dalam agenda Go Public Workshop DPD REI Jakata di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Terlebih, Arvin menilai pasar properti saat ini tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di mana, siklus proyek yang panjang mendorong kebutuhan modal kerja yang cenderung besar.

Akan tetapi, realisasinya dinilai tidak mudah lantaran banyak pengembang rumah subsidi yang masih ragu untuk mulai memasarkan sahamnya ke publik.

"Pengembang anggota DPD REI DKI Jakarta kurangi lebih saat ini ada 100 yang sudah Tbk. dan terus kita di REI DKI akan cari upaya agar semuanya bisa menjadi Tbk anggota REI DKI yang jumlahnya mencapai 500 perusahaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) juga sempat menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau IPO.

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta para pengembang rumah subsidi untuk dapat lebih aktif mencari modal melalui pasar saham dengan melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya saat di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Deddy Indrasetiawan mengungkap kepastian pasar rumah subsidi menjadi komponen utama agar pengembang sukses menyerok modal dari pasar saham.

Dalam penjelasannya, saat ini penyerapan rumah subsidi masih kerap terkendala pembiayaan oleh perbankan. Di mana, banyak masyarakat yang ditolak permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena memiliki catatan SLIK yang kurang baik.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi investor dalam membeli saham emiten pengembang rumah subsidi ke depan. Untuk itu, dia menyebut rencana penghapusan kredit macet yang dicanangkan oleh Menteri PKP perlu untuk dijalankan terlebih dahulu.

"Cuma tantangannya kan sekarang [daya serap permintaan], tapi mudah-mudahan sih Pak Menteri PKP bersama Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan bisa menghapus tuh SLIK yang [dengan catatan kredit bermasalah] di bawah Rp1 juta," jelasnya.

Pada saat yang sama, Deddy juga menyebut usulan pengembang aktif mencari modal melalui pasar saham dinilai tepat karena jauh lebih murah dibandingkan dengan meminjam modal ke perbankan.

"Kalau kita sudah IPO itu nanti kita kalau butuh modal lagi kita tinggal gelar right issue. Sebenarnya itu kan permodalan yang paling murah kan dibandingkan kita [pengembang] menggunakan kredit dari bank. Seperti itulah, sebenarnya seperti itu," pungkasnya.

Pemerintah Kaji Pemutihan Kredit Macet untuk Genjot KPR Subsidi

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas pemutihan kredit macet masyarakat.

Ara menjelaskan bahwa usulan pemutihan kredit macet itu dilakukan guna meningkatkan akses pembiayaan perbankan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sekarang bagaimana ada suatu langkah yang strategis, kalau perlu saya usulkan bagaimana misalnya ada pemutihan buat rakyat kecil yang terkendala SLIK OJK sampai nilai berapa. Karena itu membantu rakyat, kemudian mereka bisa mendaftarkan kepada rumah subsidi, mengajukan kredit," kata Ara

Dalam laporannya, Ara mengaku telah mengantongi restu dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa usai dijadwalkan bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat.

Pada saat yang sama, Purbaya menyebut telah meminta BP Tapera untuk melakukan pendataan calon debitur KPR yang terhambat.

Adapun, dalam kajian awal kredit macet yang akan diputihkan tersebut diberikan bagi masyarakat yang memiliki pinjaman maksimal Rp1 juta.

"Saya akan bertemu dengan OJK nanti. Jadi, saya minta tadi hari Senin pekan depan apakah betul ada 100.000 lebih orang yang seperti itu. Komisioner BP Tapera bilang 100.000 lebih artinya kalau diputihkan di bawah Rp1 juta," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor.

"Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja," jelas Ara.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi.

"Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang," ujarnya.

Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.