Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank swasta menyebut pelemahan rupiah yang berpotensi menembus level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja perbankan lantaran pemberian kredit dolar AS hanya diberikan kepada perusahaan berorientasi ekspor.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menyampaikan perbankan telah memastikan pemberian kredit dolar AS hanya diberikan kepada perusahaan berorientasi ekspor dengan pendapatan dalam dolar AS.

“Sehingga kondisi pelemahan rupiah memiliki dampak minimal kepada pendapatan perusahaan dan kepada pembayaran kembali kredit bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Ganda menambahkan, bank juga telah memiliki mekanisme penyediaan dana untuk membayar beban bunga dan menghindari adanya risiko nilai tukar dalam menyediakan dana tersebut.

Kendati begitu, Ganda menyebut bahwa perbankan mewaspadai dampak lebih luas terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Dia menjelaskan, perekonomian Indonesia masih cukup besar bergantung pada sektor konsumsi, sehingga pelemahan rupiah ini dapat berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat dan juga penurunan pembelanjaan masyarakat. “Hal ini dapat menimbulkan efek domino pada perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam mengelola risiko nilai tukar jika rupiah menembus level Rp17.000 per dolar AS, Ganda menyebut bahwa industri mengacu pada Peraturan Bank Indonesia terkait Posisi Devisa Neto. Aturan ini bahkan telah diterapkan oleh Allo Bank.

Selain itu, lanjut dia, bank juga akan terus melakukan pemantauan sekaligus melakukan stress testing dampak nilai tukar tersebut bagi bisnis bank sekiranya pelemahan terjadi terus menerus dan berlangsung lama pada portfolio kredit bank.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan bahwa mayoritas struktur neraca keuangannya masih didominasi oleh rupiah. "Saat ini mayoritas balance sheet kami ada di rupiah,” kata Lani kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Lani menambahkan, perseroan juga terus menjalin komunikasi aktif dengan nasabah yang memiliki pinjaman dalam dolar AS. Sejauh ini, Lani menyebut bahwa risiko dari eksposur valuta asing tersebut masih terkelola dengan baik.

Adapun, tren pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi berlanjut hingga pekan dengan hingga menembus level Rp17.000 seiring dengan sedikit meredanya tensi geopolitik global.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Utama PT Forexindo Laba Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pelemahan mata uang dipengaruhi oleh berbagai sentimen, baik sentimen eksternal maupun internal. Sentimen eksternal di antaranya yakni dinamika tensi geopolitik, konflik perpolitikan di AS, dan data ekonomi AS.

Selain itu melemahnya nilai tukar rupiah juga terjadi seiring dengan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang mencatatkan all time high.

“Nilai tukar rupiah diperkirakan minggu depan bergerak dalam rentang Rp16.840 hingga tembus Rp17.000 per dolar AS. Semakin tinggi IHSG semakin lemah rupiah,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan relokasi pabrik dalam beberapa waktu terakhir. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng yang lebih murah menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

“Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwakawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berancang-ancang mengumumkan UMK pada 15 Desember 2025, didahului oleh pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sepekan sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan resmi pemerintah, kendati draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan tanggal tersebut.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2025:

1. Kota Semarang: Rp3.454.827
2. Kabupaten Demak: Rp2.940.716
3. Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
4. Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
5. Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
7. Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
8. Kota Pekalongan: Rp2.545.138
9. Kabupaten Batang: Rp2.534.383
10. Kota Salatiga: Rp2.533.583
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
12. Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.110
14. Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560
15. Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
16. Kabupaten Klaten: Rp2.389.820
17. Kota Tegal: Rp2.376.683
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
19. Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
20. Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
21. Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
22. Kabupaten Pati: Rp2.332.350
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
25. Kota Magelang: Rp2.281.230
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
27. Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
28. Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
29. Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
30. Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
31. Kabupaten Blora: Rp2.238.430
32. Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
33. Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

“Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya disebabkan kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga banyak perusahaan tidak mampu membayar.

“Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) silam.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa 282 perusahaan yang diduga melakukan praktik underinvoicing alias pelaporan nilai transaksi ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, dengan total nilai pemberitahuan ekspor barang (PEB) Rp47,98 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengaku sudah melaporkan dugaan praktik underinvoicing oleh 282 perusahaan itu ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar mereka bisa segera melakukan pemeriksaan.

"Setelah ini 282 wajib pajak yang melakukan ekspor serupa itu akan kami periksa, akan kami bukper [pemeriksaan bukti permulaan] dan akan kami sidik sesuai dengan kecukupan bukti awal," ujar Bimo usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dia menjelaskan ada dua modus yang digunakan oleh 282 perusahaan tersebut. Pertama, modus penyamaran komoditas ekspor sebagai fatty matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) sendiri sudah mengamankan 87 kontainer berisi produk turunan minyak sawit mentah (CPO), namun dilaporkan sebagai fatty matter. Puluhan kontainer itu sendiri diekspor ke China oleh PT MMS.

Adapun dari data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun. "Potensi kerugian negara, kami estimasi dari Rp2,08 triliun, dari sisi pajak itu sekitar Rp140 miliar," ungkap Bimo.

Kedua, modus pelaporkan ekspor sebagai POME Oil (HS Code 230690) untuk menghindari kewajiban bea keluar dan pungutan ekspor. Padahal, POME (palm oil mill effluent) sejatinya merupakan limbah cair hasil pengolahan CPO dengan kadar minyak hanya sekitar 0,7% dan tidak layak secara ekonomis untuk diekspor dalam jumlah besar.

Data menunjukkan bahwa volume ekspor POME justru melampaui volume ekspor CPO nasional, serta ditemukan perbedaan signifikan antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan (mirror gap).

Bimo mengungkapkan sepanjang 2021-2024, diidentifikasi 257 perusahaan yang diduga melakukaN praktik underinvoicing lewat modus POME, dengan nilai PEB sekitar Rp45,9 triliun. "Ini masih dugaan apakah itu sebenarnya POME atau bukan. Saat ini masih dalam proses investigasi tim di Direktorat Jenderal Pajak [DJP], khususnya di Direkturat Penegakan Hukum di DJP," jelasnya.

Adapun, jika digabungkan yang menggunakan modus fatty matter dan POME maka total ada 282 perusahaan dengan total nilai PEB sebesar Rp47,98 triliun.