Daerahnya kaya, kontribusinya besar, tetapi infrastrukturnya masih tertinggal. Itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan kondisi Morowali Utara, Sulawesi Tengah mencerminkan paradoks pembangunan yang harus segera ditangani secara serius dan terkoordinasi.

Karena itu, pihaknya menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong penyelesaian persoalan ketimpangan infrastruktur di kabupaten tersebut.

“Ini yang sering disebut sebagai paradoks Indonesia sekarang. Daerahnya kaya, kontribusinya besar, tetapi infrastrukturnya masih tertinggal. Itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan. Bapak Bupati sudah jauh-jauh datang ke sini bersama perwakilan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang paling tahu kondisi daerahnya. Kalau sudah seperti ini, poinnya jelas: kita selesaikan,” ungkapnya saat menerima jajaran anggota DPD RI Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan bahwa daerahnya menyumbang sekitar Rp4 triliun per tahun ke negara dari pajak dan bea cukai, ditambah dari sektor tambang sehingga totalnya mencapai sekitar Rp10 triliun.

Kendati demikian, kontribusi besar terhadap pendapatan negara tersebut tak diimbangi dengan baiknya kualitas infrastruktur dasar, khususnya jalan. Tercatat, dari sekitar 800 kilometer jalan daerah, hanya sekitar 20 hingga 28 persen dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak hingga rusak berat.

Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya program prioritas pemerintah, sehingga infrastruktur menjadi fokus tugas yang harus segera ditangani karena dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghapus ketimpangan atas pemenuhan fasilitas dasar.

Menanggapi pernyataan Bupati Morowali Utara, Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kesiapan perencanaan daerah agar program pembangunan dapat segera ditindaklanjuti.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur Morowali Utara guna mendukung pemerataan pembangunan serta optimalisasi potensi ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Dari pihak kabupaten bersama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) harus menyiapkan rencana yang mendekati persyaratan perencanaan nasional. Jangan sampai seperti pingpong, saling melempar,” ucap Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempertegas komitmen dalam mendukung pemberdayaan kelompok disabilitas melalui sejumlah program sosial dan penguatan kapasitas usaha.

Dukungan tersebut diberikan sejalan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember, sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan terhadap kelompok rentan.

Salah satu inisiatif terbaru BNI adalah pemberian bantuan mesin produksi briket untuk Komunitas Difabel Mandiri di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperkuat keberlanjutan usaha komunitas yang menjadi sumber penghidupan bagi para anggotanya.

"Bantuan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pemberdayaan ekonomi yang lebih luas bagi kelompok difabel," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Okki menyebut komunitas tersebut selama ini memproduksi briket dalam skala kecil dengan peralatan terbatas. Kondisi ini dinilai menghambat kemampuan anggota komunitas-yang sebagian besar hidup dalam keterbatasan ekonomi-untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan keluarga.

"BNI menilai komunitas ini perlu mendapat dukungan guna memastikan para anggotanya memiliki sarana yang layak untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka," tambahnya.

Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya poin 8 dan 10 yang terkait dengan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan.

Selain dukungan bagi komunitas di Semarang, BNI turut berkontribusi dalam Program UMKM Disabilitas yang dilaksanakan Yayasan Jakarta Plus Center bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI di Ruang Pelatihan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Program tersebut mencakup dukungan peralatan usaha untuk 10 UMKM disabilitas, fasilitas pemasaran di Car Free Day, booth portable, pendampingan pengelolaan media sosial, penyediaan furnitur toko, serta pembuatan alat bantu disabilitas.

"Program ini kami rancang agar para pelaku UMKM disabilitas memiliki wadah pengembangan yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Okki.

Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan konsistensinya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui akses pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan usaha, dan penciptaan ekosistem UMKM yang lebih inklusif. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi bagi komunitas disabilitas di berbagai daerah.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempertegas komitmennya dalam mendukung pemberdayaan kelompok disabilitas melalui sejumlah program sosial dan penguatan kapasitas usaha.

Dukungan tersebut diberikan sejalan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember, sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan terhadap kelompok rentan.

Salah satu inisiatif terbaru BNI adalah pemberian bantuan mesin produksi briket untuk Komunitas Difabel Mandiri di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperkuat keberlanjutan usaha komunitas yang menjadi sumber penghidupan bagi para anggotanya.

"Bantuan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pemberdayaan ekonomi yang lebih luas bagi kelompok difabel," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Okki menyebut komunitas tersebut selama ini memproduksi briket dalam skala kecil dengan peralatan terbatas. Kondisi ini dinilai menghambat kemampuan anggota komunitas-yang sebagian besar hidup dalam keterbatasan ekonomi-untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan keluarga.

"BNI menilai komunitas ini perlu mendapat dukungan guna memastikan para anggotanya memiliki sarana yang layak untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka," tambahnya.

Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya poin 8 dan 10 yang terkait dengan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan.

Selain dukungan bagi komunitas di Semarang, BNI turut berkontribusi dalam Program UMKM Disabilitas yang dilaksanakan Yayasan Jakarta Plus Center bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI di Ruang Pelatihan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Program tersebut mencakup dukungan peralatan usaha untuk 10 UMKM disabilitas, fasilitas pemasaran di Car Free Day, booth portable, pendampingan pengelolaan media sosial, penyediaan furnitur toko, serta pembuatan alat bantu disabilitas.

"Program ini kami rancang agar para pelaku UMKM disabilitas memiliki wadah pengembangan yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Okki.

Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan konsistensinya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui akses pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan usaha, dan penciptaan ekosistem UMKM yang lebih inklusif. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi bagi komunitas disabilitas di berbagai daerah.

Sebanyak 300 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten itu telah mendaftar sebagai calon penerima kredit subsidi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

"Pemerintah daerah (pemda) dan BNI bekerja sama dalam penyaluran kredit subsidi, sebagai upaya meningkatkan produktivitas UMKM supaya mereka tumbuh dan berkembang," kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Morowali Utara, Yanismal Botuale, di Kolonodale, Jumat (4/12), dikutip dari Antara.

Yanismal mengatakan 300 UMKM yang telah mengajukan berkas sedang dilakukan proses verifikasi oleh tim penyelenggara program.

Yang mana kredit subsidi itu diberikan dengan bunga nol persen, maka pelaku usaha mikro dan sejenisnya diminta segera manfaatkan layanan tersebut untuk kepentingan peningkatan kualitas produksi maupun pengembangan bisnis.

"Pemda telah membuat regulasi program kredit subsidi UMKM, dan bupati sudah berkali-kali menyampaikan kepada pelaku usaha saat pemda menyalurkan bantuan usaha," ujarnya.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan akad kredit program subsidi kredit usaha mikro antara Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan BNI pada Kamis (4/12) di Kolonodale.

Yang mana pada momentum itu, BNI menyalurkan kredit perdana kepada dua pelaku UMKM yakni Yoga Pangestu petani sawit di Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara dengan pengambilan Rp50 juta dan Febryanti Padati pedagang campuran di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia pengambilan Rp25 juta.

Para pelaku usaha yang mendapat suntikan dana dari program kredit subsidi hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman sesuai jumlah kredit yang diambil, karena bunga kredit ditanggung pemerintah setempat.

"Langkah ini adalah keseriusan pemerintah meningkatkan kesejahteraan UMKM, dengan harapan kredit subsidi dapat memperluas ekspansi usaha, membuka lapangan kerja baru maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tutur Yanismal.

Ia menegaskan sesuai kesepakatan dengan pihak BNI, pengambilan kredit tanpa jaminan diprioritaskan untuk usaha produktif, yakni usaha yang sudah berjalan.

"Kami meminta pelaku usaha yang sudah memperoleh maupun yang baru akan mendapat pinjaman manfaatkan uang itu untuk kepentingan pengembangan usaha, supaya tidak sia-sia membayar angsuran kredit," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akhirnya mulai menyoroti dugaan tambang nikel ilegal yang terdapat di Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil karena nikel merupakan salah satu komoditas tambang penting yang dimiliki oleh Indonesia.

Pada Minggu kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahkan telah melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).

Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel).

"Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden," terang mantan anggota DPR itu.

Sepak Terjang Satgas PKH

Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).

"Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.

Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.

"Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha," tambah Anang.

Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.

"Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761," pungkasnya.

Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).

Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).

"Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.

Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.

"Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha," tambah Anang.

Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.

"Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761," pungkasnya.

Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).

Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung.