MATARAM - Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Mirah Midadan Fahmid mengapresiasi langkah Perum Bulog Kantor Wilayah NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Dia menilai bertambahnya jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang mengalami peningkatan hingga 58 persen, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog Kanwil NTB tercatat telah menyalurkan 15.390 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah NTB, dengan realisasi penyaluran mencapai 89 persen dari total target. Pada alokasi bantuan pangan Februari–Maret 2026, jumlah PBP juga meningkat hingga 64 persen dibandingkan periode sebelumnya, sementara Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah dengan peningkatan tertinggi, yakni 58 persen.

Mirah berpendapat bahwa program bantuan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. Maka itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya volume beras dan minyak goreng yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Saya mengapresiasi kerja keras Bulog NTB dan Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan pangan secara masif. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Namun, penambahan jumlah penerima bantuan harus dibarengi dengan validitas data yang semakin baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun potensi exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima," kata Mirah, Rabu (1/7/2026).

Senator asal NTB tersebut menilai bahwa pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga basis data penerima bantuan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.

BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 637,18 ribu penduduk miskin di NTB atau setara 11,38 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan data penerima bantuan menjadi penting agar intervensi pangan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat.

Mirah juga mengapresiasi komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat. Ia menilai kualitas pangan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

"Ketika negara memberikan bantuan, masyarakat juga berhak memperoleh kualitas terbaik. Karena itu saya mendukung komitmen Bulog yang tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat," ujarnya.

Kendati demikian, Mirah mengingatkan bahwa bantuan pangan sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu menjadikan program ini sebagai pintu masuk untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, dukungan terhadap petani lokal, penguatan UMKM pangan, serta pemberian akses permodalan bagi keluarga kurang mampu.

"Program bantuan pangan harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Jangan sampai warga hanya bergantung pada bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan program pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri," tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, Mirah memastikan akan terus mengawal implementasi program bantuan pangan di NTB agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Saya berharap sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang tersedianya stok beras, tetapi juga tentang memastikan setiap keluarga di NTB memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Inilah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menyicil pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai Juli 2026.

DBH ini merupakan hak daerah dari sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Bahkan, Purbaya turut menjanjikan terkait dengan penambahan untuk alokasi 2026.

"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa adanya pemangkasan DBH maupun pagu anggaran TKD secara keseluruhan turut dipengaruhi oleh rencana efisiensi belanja pemerintah, di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.

Apalagi, belanja kini terpusat untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi khususnya energi yang sudah mencapai Rp203,7 triliun sampai Mei 2026. Belum lagi, Purbaya menyebut kini rata-rata harga minyak secara tahun berjalan sudah mencapai US$100 per barel.

Namun demikian, Purbaya menyebut fiskal pemerintah masih akan memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak nantinya bisa turun ke kisaran level US$75 sampai US$80 per barel.

"Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa [anggaran]. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," jelasnya.

Usai rapat, Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani mengatakan pihaknya bakal menyiapkan skema pembayaran cicilan untuk DBH yang menjadi hak daerah selama dua tahun ke belakang.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH. Untuk 2 tahun [ke belakang]," jelas Askolani.

JAKARTA - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni 2026, momentum ini dinilai sebagai titik refleksi penting menuju usia lima abad Jakarta pada 2027. Ibu kota saat ini berada dalam fase krusial sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus kota global yang dituntut tetap berpijak pada sejarah, budaya, serta keberpihakan kepada warganya.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai Jakarta membutuhkan arah pembangunan yang jelas dan terukur. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah konsep “8B”, yang mencakup Berbudaya, Berkeadilan, Bermukim Layak, Bermobilitas Publik, Berketahanan Iklim, Berdaya Ekonomi Rakyat, Berintegritas, dan Berkolaborasi.

“Jelang HUT ke-499, Jakarta tidak boleh hanya merayakan usia, tetapi harus memperjelas wajah masa depannya. Tahun depan Jakarta memasuki usia lima abad, ini momentum besar untuk memastikan Jakarta menjadi kota global yang tetap berbudaya, adil, dan manusiawi,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Pada aspek Berbudaya, Fahira menekankan pentingnya menjaga identitas Jakarta di tengah arus globalisasi. Budaya Betawi, kawasan Kota Tua, museum, hingga ruang seni dan tradisi lokal dinilai harus menjadi kekuatan utama kota. “Jakarta boleh menjadi kota global, tetapi tidak boleh kehilangan jati diri. Budaya lokal harus menjadi wajah utama kota,” katanya.

Selanjutnya, pada pilar Berkeadilan, Fahira menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur atau investasi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti warga miskin kota, pekerja informal, lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Dalam hal Bermukim Layak, Jakarta didorong menjadi kota yang nyaman dihuni dengan penyediaan hunian terjangkau, akses air bersih, ruang terbuka hijau, serta penataan kampung kota yang partisipatif tanpa memutus ikatan sosial warga. Sementara itu, pada aspek Bermobilitas Publik, Fahira menilai masa depan Jakarta sangat ditentukan oleh keberhasilan membangun sistem transportasi terintegrasi.

Moda seperti MRT, LRT, Transjakarta, KRL, hingga jalur sepeda dan trotoar harus menjadi satu kesatuan ekosistem yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan. “Jakarta kota global dimulai dari perjalanan harian warganya. Jika mobilitas mudah dan nyaman, maka Jakarta sedang menuju kota global yang sesungguhnya,” jelasnya.

Menghadapi tantangan lingkungan, Berketahanan Iklim menjadi aspek penting. Fahira menyoroti persoalan banjir, rob, polusi udara, hingga krisis air bersih yang harus ditangani secara komprehensif dan berbasis data. “Jakarta tidak mungkin menjadi kota global jika tidak tangguh menghadapi krisis iklim dan bencana,” tegasnya.

Di sektor ekonomi, melalui konsep Berdaya Ekonomi Rakyat, Fahira mendorong agar pertumbuhan ekonomi Jakarta juga dirasakan oleh UMKM, pelaku ekonomi kreatif, pasar rakyat, serta pekerja informal. Pada pilar Berintegritas, ia menekankan pentingnya birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional melalui digitalisasi layanan publik serta keterbukaan informasi.

Adapun pada pilar Berkolaborasi, Fahira menegaskan bahwa warga harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan. “Warga Jakarta bukan penonton, tetapi kreator pembangunan. Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya,” ujarnya.

Konsep 8B ini diharapkan dapat menjadi arah bersama dalam menyongsong lima abad Jakarta. Dengan demikian, HUT ke-499 tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga jembatan menuju masa depan kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

“Selamat menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta. Momentum ini harus menjadi ikhtiar bersama untuk membangun Jakarta yang maju, manusiawi, dan dekat dengan warganya,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di daerahnya. Di antaranya terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Hal itu disampaikan politikus yang akrab disapa Dayat El saat Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V. Dalam sidang tersebut dia menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I pada lingkup tugas Komite I, Komite III, dan BULD.

Dia menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pada lingkup Komite I, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian desain Pemilu 2029, profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perlindungan dan kesejahteraan PPPK maupun ASN daerah.

Sementara pada lingkup Komite III, dia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan perlindungan aset budaya daerah. Tak hanya itu, persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian, mulai dari maraknya rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi, hingga minimnya akses informasi resmi bagi masyarakat.

Lihat video: Pembangunan di Daerah Belum Merata, Ketua DPD RI Tanggapi Hal Ini



Dalam lingkup BULD, masyarakat turut mendorong harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Dia juga menyampaikan sejumlah isu strategis khusus Kalimantan Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pimpinan DPD RI.

Beberapa isu tersebut di antaranya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar sebagai solusi penanggulangan banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk mendukung sektor pertanian masyarakat, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, dia juga kembali menegaskan pentingnya perlindungan Hutan Meratus melalui semangat #SaveMeratus. Menurutnya, Hutan Meratus merupakan jantung alam Kalimantan Selatan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan hidup di Banua.

Tak kalah penting, dia turut mendorong percepatan tindak lanjut pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat di daerah.

“Melalui penyampaian aspirasi tersebut, saya berharap berbagai persoalan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat menjadi perhatian bersama dan segera mendapatkan solusi nyata dari pemerintah pusat maupun stakeholders terkait,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menunjukkan keberanian arsitektur ekonomi nasional.

Menurut dia, keberanian arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

"Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional," kata Tamsil Linrung dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.

Tamsil mengemukakan konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia.

Menurut dia, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

Dia menambahkan Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat.

"Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila," ujarnya.

Tamsil juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

"Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, di mana kue ekonomi dinikmati segelintir elit," kata Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu.

"Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional, namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional," imbuhnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI memandang keberpihakan Presiden kepada UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.

Sebab struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil.

Oleh karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.

"Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi," katanya menegaskan.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional, tampak dari kelompok usaha besar yang lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit.

"Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” katanya.

Tamsil juga mengatakan bahwa keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.

"Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh," ujarnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

"Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional. Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya," tutupnya.

Sebelumnya, untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo akan berpidato menyampaikan secara langsung kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027 pada Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Jenderal Rosatom State Corporation Alexey Likhachev bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (12/5).

Keduanya membahas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga reaktor modular kecil.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pembahasan meliputi pengembangan proyek PLTN, pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Likhachev mengatakan Rusia dan Indonesia saat ini tengah membangun dialog jangka panjang di sektor nuklir dengan pendekatan kemitraan strategis.

"Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk pengembangan energi nuklir. Karena itu kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, munculnya kompetensi baru, serta penguatan kedaulatan teknologi negara," ujar Likhachev dalam pernyataan resmi.

Ia menambahkan perusahaan energi nuklir milik Rusia itu siap menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mendukung program nuklir nasional Indonesia, mulai dari PLTN skala besar hingga proyek small modular reactor (SMR) atau reaktor modular kecil dan pembangkit listrik terapung.

Menurut Rosatom, pembahasan juga menyoroti integrasi energi nuklir ke sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Rusia dan Indonesia sendiri telah memiliki kerja sama panjang di bidang nuklir. Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama penggunaan energi atom untuk tujuan damai antara kedua negara.

Perjanjian tersebut diteken pada 1 Desember 2006 dan menjadi dasar kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di sektor industri nuklir.

Sektor pangan juga harus dipandang sebagai industri strategis

Purwokerto (ANTARA) - Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai wilayah di sepanjang jalur selatan Jawa Tengah (Jasela) berpotensi dikembangkan menjadi kawasan penyangga pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, serta pembangunan konektivitas antardaerah secara terintegrasi.

"Kita ingin membahas kebijakan dan strategi pengembangan potensi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Barlingmascakeb dan Purwomanggung, khususnya kawasan Jasela (Jawa Tengah bagian selatan)," kata Abdul Kholik dalam Diskusi Kelompok Terpumpun di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Diskusi melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) dari wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) serta wilayah Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung) serta akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Lebih lanjut, Kholik mengatakan Jawa Tengah menghadapi tantangan pembangunan berupa besarnya jumlah penduduk, tingginya angka kemiskinan, ketimpangan antarkawasan, hingga tekanan terhadap sektor pangan akibat alih fungsi lahan dan lemahnya regenerasi petani.

Menurut dia, jumlah penduduk Jawa Tengah yang mencapai kisaran 38 juta jiwa menuntut pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi agar pembangunan tidak hanya bertumpu di wilayah pantai utara.

"Kita melihat ada disparitas kawasan yang cukup tinggi. Di satu sisi ada daerah dengan tingkat kemiskinan sekitar 4 persen, tetapi di wilayah selatan masih ada yang dua digit," katanya.

Menurut dia, Jasela memiliki potensi besar karena didukung sumber daya pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta memiliki populasi sekitar 11,8 juta jiwa sehingga layak dikembangkan sebagai kawasan strategis penyangga pangan nasional.

"Kita tidak bisa terus berpikir bahwa kemajuan itu hanya industri manufaktur. Sektor pangan juga harus dipandang sebagai industri strategis," katanya.

Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Mahdi Abdillah mengatakan sektor pertanian dan perikanan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

"Komoditas pangan yang bersifat bergejolak selama ini masih menjadi penyumbang utama dinamika inflasi di berbagai daerah, termasuk di wilayah eks Keresidenan Banyumas (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara)," katanya.

Ia mengatakan Bank Indonesia secara konsisten mendukung ketahanan pangan daerah melalui pengembangan klaster pangan strategis, kerja sama antardaerah, digitalisasi pertanian, penguatan hilirisasi produk, hingga peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha.

"Kolaborasi antardaerah menjadi kunci mewujudkan kemandirian pangan karena setiap daerah memiliki potensi berbeda yang perlu diintegrasikan dalam rantai pasok yang efisien dan berdaya saing," katanya.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Pengembangan Wilayah LPPM Unsoed Probo Hardini mengatakan pengembangan Jasela harus dibangun melalui pendekatan kewilayahan yang memperhatikan potensi, karakteristik ruang, persoalan dasar, dan kebutuhan setiap daerah.

Menurut dia, hasil kajian LPPM Unsoed menunjukkan salah satu persoalan utama pengembangan kawasan selatan adalah lemahnya konektivitas intra dan antarwilayah, termasuk masih kuatnya ego sektoral di masing-masing daerah.

"Kami menemukan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang bisa saling melengkapi, sehingga pendekatannya harus kolaboratif," katanya.

Sementara pakar kebijakan publik Unsoed Prof Slamet Rosyadi mengatakan arah pengembangan pertanian dan perikanan di Jasela perlu merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Zero Hunger atau tanpa kelaparan.

"Seluruh kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan untuk mendukung food security dan pencapaian Zero Hunger," katanya.

Ia menegaskan perguruan tinggi siap mendukung pengembangan Jasela melalui riset, inovasi teknologi, dan pendampingan kebijakan agar produktivitas serta nilai tambah sektor pangan terus meningkat.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA BARAT - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti investasi bernilai ratusan triliun rupiah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pupuk, migas, hingga agroindustri dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat, namun juga menyimpan tantangan sosial dan kultural yang tidak kecil.

Sejumlah proyek besar diketahui direncanakan berjalan di wilayah ini antara lain kawasan industri pupuk dengan nilai investasi lebih dari Rp26 triliun, pengembangan Blok Migas Ubadari yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, serta proyek agroindustri jagung dan tebu di wilayah Bomberay dan Tomage seluas 50.000 hektare yang melibatkan investor asal Korea Selatan.

Selain itu, investasi perkebunan kelapa sawit juga terus didorong di Distrik Tomage dan Bomberay melalui pengembangan PT STM Agro Energi dengan total lahan sekitar 15.960 hektare. Di sektor hilirisasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan industri oleoresin pala senilai Rp1,8 triliun sebagai bagian dari agenda ketahanan energi dan penguatan hilirisasi nasional.

Anggota DPD RI Papua Barat, Filep Wamafma menegaskan pembangunan di Papua harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam agenda reses di Kabupaten Fakfak yang digelar di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta, Kamis, 7 Mei 2026, Filep menekankan investasi tidak boleh dipahami semata sebagai agenda ekonomi, melainkan juga menyangkut struktur sosial masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Terkait investasi di Papua, pada prinsipnya saya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan. Namun pemerintah pusat perlu membuka diri terhadap masukan dari lembaga adat,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Lihat video: Inspiratif! Pemuda Raja Ampat, Papua Barat Jadi Anggota Paskibraka Nasional



Filep menegaskan di Papua tidak ada wilayah yang dapat dikategorikan sebagai tanah kosong. Seluruh wilayah, kata dia, merupakan ruang hidup masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam. “Perlu dipahami bahwa di Papua, tidak ada tanah kosong. Semua wilayah adalah milik masyarakat adat, termasuk sumber daya alamnya. Karena itu, setiap bentuk investasi harus melibatkan masyarakat adat sejak awal,” katanya.

Filep juga mengingatkan prinsip keterlibatan masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menegaskan bahwa setiap rencana investasi wajib mengedepankan partisipasi pemilik hak ulayat. Menurut Filep, tanpa keterlibatan masyarakat adat, investasi berisiko memicu konflik sosial berkepanjangan yang justru dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri.

“Tanpa persetujuan dan keterlibatan mereka, berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak menguntungkan pembangunan daerah,” tambahnya.

Filep menegaskan dirinya mendukung penuh masuknya investasi ke Papua, namun harus dengan pendekatan yang tepat dan berbasis penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai fondasi utama pembangunan di Tanah Papua.

“Ini penting agar pembangunan tidak hanya mengejar angka investasi, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat pemilik tanah,” ucapnya.

JAKARTA - Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta Perkumpulan Warga Muda menggelar diskusi media bertajuk “Optimalisasi DPD: Dilema Representasi Tanpa Kuasa” di Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini menyoroti urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai kanal alternatif bagi aspirasi daerah di tengah menguatnya tren desentralisasi kebijakan.

Diskusi ini dibuka dengan analisis tajam dari Akademisi Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah. Dia menekankan bahwa desain bikameral yang tidak seimbang di Indonesia merupakan akar persoalan.

"Representasi daerah cenderung hanya berhenti pada level simbolik tanpa daya dorong terhadap kebijakan nasional. Kita perlu mendorong pendekatan alternatif yang tidak hanya bergantung pada perluasan kewenangan formal, tetapi pada penguatan substansi peran DPD di mata publik," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Senada dengan kritik tersebut, Akbar Restu Fauzi dari Perkumpulan Warga Muda menegaskan aspirasi kelompok muda agar DPD menjadi jembatan kebijakan yang inklusif. “Anak muda berharap DPD hadir sebagai oase representasi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen. Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan oleh agenda setting pemerintah di pusat,” katanya.

Menanggapi itu, Anggota DPD RI Abdul Kholik menegaskan posisi unik DPD dalam struktur kenegaraan. "DPD RI memiliki peran krusial sebagai penyeimbang kekuatan antara pemerintah pusat dan perwakilan partai politik dalam mengagregasi isu-isu daerah. Sebagai perwakilan teritorial, DPD berdiri di luar kepentingan partisan partai, sehingga mampu memastikan bahwa keadilan pembangunan dan suara murni dari pelosok daerah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," ungkapnya.

Dukungan terhadap keterlibatan publik juga disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma. “Kami sangat menyambut baik energi dari gerakan pemuda hari ini. DPD melihat pemuda bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis yang sangat mungkin berkolaborasi secara intensif untuk memperkuat peran DPD dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di tingkat nasional melalui kanal-kanal komunikasi yang lebih modern dan inklusif," ujarnya.

Menutup rangkaian pemaparan, Choris Satun Nikmah dari IPC mendorong DPD mulai berani menerapkan strategi nonstruktural guna memperluas pengaruh. “Kewenangan formal DPD memang terbatas, namun mereka memiliki ruang politik untuk mendorong agenda legislasi progresif melalui penguatan jejaring dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. DPD harus berani keluar dari bayang-bayang DPR," katanya.

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, peringatan Hari Buruh Internasional 2026 harus menjadi momentum refleksi sekaligus konsolidasi menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan yang kian kompleks di masa depan.

Dinamika global, transformasi teknologi, hingga perubahan struktur ekonomi membuat tantangan yang dihadapi buruh saat ini tidak lagi sederhana, tetapi berlapis dan saling terkait.

“Peringatan Hari Buruh ini penting sebagai momentum memastikan masa depan pekerja Indonesia lebih adil, lebih aman, dan lebih sejahtera saat ini dan ke depan,” ujar Fahira, Jumat (1/5/2026).

Senator Jakarta ini mengungkapkan setidaknya terdapat 5 tantangan utama yang akan dihadapi buruh dan sektor ketenagakerjaan ke depan.

Pertama, ketimpangan antara kenaikan upah dan biaya hidup. Kenaikan upah yang relatif terbatas tidak selalu sejalan dengan lonjakan biaya hidup, terutama harga pangan, energi, pendidikan, dan perumahan, sehingga menekan daya beli buruh.

Kedua, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ketidakpastian lapangan kerja. Ketegangan geopolitik global, fluktuasi ekonomi, serta tekanan biaya produksi berpotensi mendorong efisiensi perusahaan yang berdampak langsung pada pengurangan tenaga kerja.

Ketiga, disrupsi teknologi dan digitalisasi dunia kerja. Otomatisasi dan kecerdasan buatan menghadirkan efisiensi, tetapi juga berpotensi menggeser jenis-jenis pekerjaan tertentu jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan pekerja.

Keempat, perlindungan bagi pekerja sektor informal dan ekonomi platform. Pekerja seperti pengemudi ojek online, pekerja lepas, dan sektor informal lainnya membutuhkan kerangka perlindungan yang lebih kuat, termasuk jaminan sosial dan kepastian pendapatan.

Kelima, akses pendidikan dan mobilitas sosial keluarga buruh. Masih terdapat keluarga buruh yang menghadapi kendala dalam akses pendidikan, terutama di wilayah industri dan bagi kelompok pendatang, yang berpotensi memperpanjang siklus ketimpangan.

Meski tantangan tersebut cukup besar, Fahira menegaskan berbagai peluang perbaikan juga terbuka jika ditopang oleh kebijakan yang tepat dan kolaborasi semua pihak. “Negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak, tetapi juga membuka ruang dialog sosial yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan buruh,” ungkapnya.

Solusi ke depan perlu diarahkan pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh. Mulai dari reformasi kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berbasis kebutuhan hidup layak, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga penguatan jaminan sosial yang inklusif.

Selain itu, peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) menjadi kunci agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Di saat yang sama, negara juga perlu memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal dan ekonomi digital melalui regulasi yang lebih progresif.

“Isu buruh hari ini tidak lagi berdiri sendiri. Ia terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga perlindungan sosial. Karena itu, solusi yang dihadirkan juga harus lintas sektor dan berkelanjutan,” ujar Fahira.

Dia juga mengapresiasi berbagai upaya dan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Mulai dari komitmen penyediaan hunian terjangkau bagi pekerja, penyediaan fasilitas daycare di kawasan industri, penguatan perlindungan bagi pekerja transportasi online termasuk jaminan sosial, hingga pembentukan Satgas PHK sebagai langkah mitigasi perlindungan tenaga kerja.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami yang akrab disapa Komeng mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan intervensi harga pangan guna menjaga stabilitas serta keterjangkauan bagi masyarakat di berbagai daerah.

Azran berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Bapanas mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan.

"Tentunya dengan sinergi ini, kita saling bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang tentunya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat," kata Azran sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Senator dari Komite I DPD RI menekankan hal itu saat kunjungan ke Kantor Bapanas bersama Senator Alfiansyah Bustami dari Komite II DPD RI, guna memperkuat sinergi terkait pengawasan program-program pangan yang relevan.

"Hari ini mudah-mudahan dalam silaturahmi ini ada yang bisa disinergikan dalam hajat untuk memenuhi (kebutuhan pangan) masyarakat," ujar Azran.

Sementara itu, Alfiansyah Bustami alias Komeng menegaskan urusan pangan tidak boleh menghadapi persoalan, sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses pangan yang baik, aman, dan terjangkau.

"Pangan urusan perut. Jangan main-main dengan (urusan) perut," tegas Senator Komeng.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyambut baik sinergi bersama DPD RI dalam memperkuat intervensi pangan masyarakat.

Menurutnya sinergi itu dapat memperkuat implementasi berbagai program intervensi pangan dengan lebih tepat sasaran salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

"Kita punya dua program, yang pertama bantuan pangan. Nah ini kan kita berikan kepada 33,2 juta keluarga. Jika berkenan mendampingi, nanti itu sangat bagus. Kami akan sinkronkan dengan Bulog," kata Ketut.

Bapanas mencatat realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng per 29 April telah menyasar hingga 8,3 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 166,2 juta kilogram (kg) beras dan 33,2 juta liter minyak goreng telah terdistribusikan secara masif ke 38 provinsi.

Lembaga itu juga telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei yang dilakukan Perum Bulog.

"Ini berasal dari permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Perum Bulog pada akhir Maret 2026 lalu. Semula program bantuan pangan ini merupakan periode Februari dan Maret," bebernya.

Lebih lanjut Ketut mengatakan Bapanas juga telah meminta Bulog agar dapat mengatasi kendala kemasan.

Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai kriteria program bantuan pangan, Bulog dapat menggunakan kemasan lain yang tersedia dengan menambahkan identitas program bantuan pangan yang disematkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Selain bantuan pangan, Ketut juga mengajak DPD RI untuk bersama-sama memasifkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan GPM yang lebih masif di berbagai tempat dapat memberikan akses pangan dengan harga terjangkau ke masyarakat di berbagai daerah.

"Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah pemerintah untuk mendekatkan ke masyarakat terhadap pangan dengan harga wajar, harganya di bawah pasar. Lokasinya bisa disiapkan di kelurahan, kecamatan atau lainnya, nanti kami turunkan tim," jelasnya.

Bapanas mengusulkan pula pendampingan pada penyaluran program SPHP jagung pakan yang baru akan dimulai. Target program menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan itu diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Pemerintah berharap dengan pelaksanaan SPHP jagung pakan dapat mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi untuk transformasi Posyandu agar perannya semakin kuat sebagai fondasi layanan kesehatan primer. Menurut Senator Jakarta ini, di tengah tantangan stunting, meningkatnya penyakit tidak menular, persoalan kesehatan ibu-anak, kesehatan jiwa, hingga penuaan penduduk, Posyandu justru semakin strategis karena menjadi simpul layanan yang paling dekat dengan masyarakat.

Hal ini disampaikan Fahira Idris dalam peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang mengusung fokus pada penguatan transformasi pelayanan Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dasar sekaligus pemberdayaan masyarakat. “Kalau ingin transformasi kesehatan primer berhasil, maka Posyandu harus diperkuat. Karena di situlah titik temu negara dan warga dalam upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan pemberdayaan yang paling nyata,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Aktivis perempuan dan perlindungan anak ini menilai Posyandu hari ini tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai tempat timbang balita dan layanan ibu-anak, tetapi harus diposisikan sebagai pusat layanan berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia produktif, hingga lansia. Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi transformasi Posyandu.

Pertama, memperkuat transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal secara substantif, bukan administratif. Menurut Fahira Idris, perlu dipastikan perluasan fungsi Posyandu benar-benar terimplementasi sebagai pusat layanan dasar yang terintegrasi—mulai kesehatan, edukasi keluarga, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan masyarakat di tingkat komunitas.

Kedua, meningkatkan kapasitas sekaligus kesejahteraan kader Posyandu sebagai ujung tombak transformasi. Fahira Idris menekankan kader perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan teknologi, insentif yang lebih layak, dan afirmasi kebijakan karena beban tugas kader semakin kompleks dan strategis. “Transformasi tidak akan berjalan tanpa kader yang kuat. Kader adalah tulang punggung Posyandu,” tegas Fahira Idris.

Ketiga, mendorong Posyandu berbasis data dan digitalisasi layanan. Fahira Idris mendorong penguatan sistem digital untuk pencatatan tumbuh kembang, skrining risiko kesehatan, pemantauan gizi, hingga dashboard wilayah berbasis data agar intervensi lebih presisi, cepat, dan terukur.

Keempat, memperluas fungsi Posyandu sebagai pusat pencegahan dan deteksi dini persoalan kesehatan masyarakat. Posyandu harus semakin aktif dalam skrining hipertensi, diabetes, pencegahan stunting, edukasi gizi, kesehatan jiwa, hingga promosi gaya hidup sehat, sehingga tidak hanya berorientasi kuratif tetapi benar-benar menekan faktor risiko sejak awal.

Kelima, memperkuat integrasi Posyandu dengan Puskesmas, sekolah, pemerintah daerah, dan program lintas sektor. Transformasi Posyandu, lanjut Fahira Idris membutuhkan ekosistem kolaboratif agar pembinaan, rujukan layanan, logistik, dan tindak lanjut intervensi berjalan solid, bukan bekerja sendiri-sendiri.

Keenam, mendorong inovasi Posyandu yang adaptif sesuai kebutuhan lokal. Fahira Idris mendorong pengembangan model-model inovatif seperti Posyandu remaja, Posyandu lansia, Posyandu jiwa, hingga Posyandu berbasis ketahanan keluarga yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Posyandu harus hidup dan adaptif. Tidak bisa seragam untuk semua daerah,” ujar Fahira Idris.

Ketujuh, memastikan keberlanjutan pembiayaan dan menjadikan Posyandu sebagai investasi pembangunan manusia. Bagi Fahira Idris, penguatan Posyandu perlu didukung pendanaan berkelanjutan melalui APBD, dana desa, CSR, dan kemitraan multipihak, karena Posyandu bukan sekadar program kesehatan, tetapi fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jika tujuh rekomendasi ini dijalankan serius, Fahira Idris yakin, Posyandu dapat menjadi kekuatan strategis dalam menopang agenda Indonesia Emas 2045. “Transformasi Posyandu sejatinya bukan sekadar memperbaiki layanan dasar, tetapi membangun ketahanan masyarakat dari tingkat paling bawah. Karena kesehatan bangsa yang kuat selalu dimulai dari komunitas yang kuat,” pungkasnya.