JAKARTA - Ribuan calon jemaah umrah gagal berangkat ke Tanah Suci meskipun telah melunasi biaya perjalanan. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Dalam kasus ini, total kerugian yang dialami para calon jemaah umrah diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Di balik angka tersebut, terdapat ribuan harapan, doa, dan kerinduan menuju Baitullah yang hingga hari ini masih menunggu kepastian.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menimpa para calon jemaah umrah tersebut.

"Tentu kita sangat menyesalkan kembali terjadinya tragedi ini. Sesuai UU terbaru, Kementerian Haji dan Umrah wajib ikut terlibat aktif mencarikan solusi, bahkan mendorong adanya kompensasi dan/atau ganti rugi bagi para jemaah sebagaimana amanat Pasal 97 UU Nomor 14 Tahun 2025," ujar Hidayat, Minggu (31/5/2026).

Keprihatinan serupa juga disampaikan Owner dan CEO Jannah Firdaus Tour & Travel, Mr. Wael Ahmed. Menurut Wael, setiap muslim yang telah berniat memenuhi panggilan Allah SWT berhak mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan terpercaya.

Lihat video: DUGAAN PENIPUAN, AGEN PERJALANAN UMRAH DIGERUDUK



"Bagi kami, setiap kerinduan menuju Kakbah layak diperjuangkan. Jemaah telah menyiapkan waktu, biaya, tenaga, dan harapan besar untuk menjadi tamu Allah. Karena itu, kami ingin menjadi bagian dari solusi agar kerinduan tersebut tidak berhenti di tengah jalan," ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap jemaah yang terdampak, Jannah Firdaus meluncurkan Program Solidaritas Umrah, sebuah program khusus yang dirancang untuk membantu jemaah yang belum dapat berangkat sesuai jadwal sebelumnya. Program ini lahir dari semangat ukhuwah Islamiyah dan tanggung jawab moral untuk membantu sesama muslim.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa." (QS. Al-Maidah: 2) Ayat tersebut menjadi landasan utama hadirnya program solidaritas yang diinisiasi Jannah Firdaus.

Menurut Wael, pihaknya siap memfasilitasi keberangkatan hingga 500 jemaah terdampak secara bertahap melalui kuota khusus yang telah disiapkan.

"Kami siap membantu dan memberangkatkan jemaah yang terdampak. Ini bukan sekadar program, tetapi bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral untuk membantu saudara-saudara muslim yang masih menyimpan harapan besar menuju Baitullah," katanya.

Melalui Program Solidaritas Umrah, jemaah terdampak akan memperoleh berbagai kemudahan dan keuntungan khusus, antara lain:

• Diskon khusus Rp2 juta hingga Rp5 juta per jemaah.

• Prioritas pemilihan jadwal keberangkatan.

• Pendampingan administrasi secara intensif.

• Program manasik umrah eksklusif.

• Perlengkapan umrah lengkap.

• Pendamping ibadah berpengalaman.

• Layanan customer care hingga keberangkatan.

• Akses komunitas pembinaan pasca-umrah.

Program ini diperuntukkan bagi jemaah yang dapat menunjukkan bukti bahwa mereka merupakan jemaah terdampak dan belum dapat berangkat sesuai jadwal sebelumnya.

Dokumen yang diperlukan meliputi:

• Bukti pendaftaran umrah.

• Bukti pembayaran.

• Dokumen pendukung lainnya yang relevan.

• Mengikuti proses verifikasi data oleh tim Jannah Firdaus.

“Setelah proses verifikasi selesai, jemaah dapat memilih paket serta jadwal keberangkatan yang tersedia sesuai kebutuhan mereka,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan telah menegur juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang dinilai tidak adil dalam memberikan penilaian kepada peserta lomba.

"Sudah, tadi kita panggil, sudah kita tegur," katanya kepada awak media, Rabu (13/5/2026).

MPR RI juga telah menonaktifkan juri dalam perlombaan tersebut sehingga tidak dapat menjadi juri sampai waktu tertentu. Terkait sanksi administratif, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah pemberian sanksi administratif harus ditelaah.

Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan sanksi administratif sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya. Ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini, karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN," ucapnya.

MPR telah memutuskan agar laga final LCC di Kalimantan Barat diulang dan akan digelar dalam jangka waktu dekat. Selain itu, juri yang akan dihadirkan merupakan juri independen.

Siti menyampaikan bahwa juri dalam perlombaan ulang terdiri dari unsur akademisi dan dinas terkait. Siti menjelaskan, penilaian juri yang dianggap tidak adil karena adanya kendala teknis.

"Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya, karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan, yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi," tambahnya.

MPR mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan catatan atas jalannya perlombaan dan berjanji akan mengevaluasi acara perlombaan agar berlangsung secara kompetitif.

Polemik LCC Empat Pilar MPR

LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat mencuat di permukaan publik usai juri dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian. Babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, perlombaan masuk dalam sesi yang mengharuskan peserta cepat menjawab usai diberikan pertanyaan. MC memberikan pertanyaan yang secara garis besar terkait lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK.

Salah satu perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jelas perwakilan Grup C.

Setelahnya, juri memberikan nilai -5. Pertanyaan disampaikan ulang oleh MC, perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama seperti yang disampaikan perwakilan Grup C. Juri pun memberikan nilai 10

"Inti jawabannya sudah benar, nilai 10," kata salah satu juri.

Sontak hal ini membuat perwakilan dari Grup C memprotes keputusan juri, musabab jawaban yang dirinya lontarkan sama seperti Grup B.

Alasan juri memberikan nilai yang berbeda karena jawaban dari Grup C tidak memuat unsur DPD. Namun pernyataan ini dibantah oleh Grup C, dengan mengucapkan ulang jawaban. Perwakilan Grup C sampai meminta pendapat dari para penonton untuk memberikan kesaksian.

Namun, alih-alih mendapatkan koreksi, MC menyampaikan bahwa dewan juri yang hadir berkompeten dan menilai protes dari Grup C hanya sekadar perasaan saja.

Di sela-sela MC berbicara, salah satu juri melontarkan pernyataan kepada perwakilan Grup C.

"Begini ya kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya...itu berarti dewan juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi.

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI ), Ahmad Muzani , turut merespon soal tak adanya permintaan maaf dari pihak juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI. Muzani berkata, permintaan maaf juri telah tertuang dalam sikap MPR RI secara kelembagaan.

"Ya, di lembaga MPR kan sudah disampaikan, salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang perorang," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Siti Fauziah menambahkan, pihaknya telah membahas permintaan maaf juri secara internal. Namun, ia berkata, permintaan maaf itu telah terwakili dengan sikap kelembagaan MPR RI

"Jadi memang tadi sempat dibahas, ya, juri ini adalah perwakilan dari kesekretariatan. Jadi seperti rilis mungkin yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, itu permohonan maaf dari kesekretariatan yang dalam arti kata saya menyampaikan permohonan maaf untuk kegiatan tersebut," ucap Siti.

"Jadi sudah tadi disampaikan itu sudah mewakili dari satu kegiatan. Artinya bukan personal lagi, tapi itu adalah kelembagaan kesekretariatan yang langsung meminta maaf," pungkasnya.

Sebelumnya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam keterangannya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba.

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” bunyi keterangan resmi dikutip Selasa (12/5/2026).

Sebagai tindak lanjut, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” lanjut keterangan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti solar CN 51 dan CN 53, wajar sebab mengikuti kondisi harga di pasar dunia.

"BBM nonsubsidi harus menyesuaikan dengan kondisi harga di pasaran. Jadi, tidak heran kalau ada kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujar Eddy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Eddy yang juga Anggota Komisi XII DPR berpandangan bahwa di luar BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar, harga BBM lainnya mengikuti harga pasar sehingga bila tidak dinaikkan akan menjadi beban bagi pemerintah, Pertamina, maupun badan swasta lainnya.

"Kalau dibiarkan dengan harga lama, tentu akan menjadi beban bagi Pertamina dan juga APBN. Bagi badan usaha swasta, saya rasa mungkin juga sama," ujar Eddy.

Penyesuaian harga kembali dilakukan oleh Pertamina dan sejumlah badan usaha swasta seperti BP Indonesia dan VIVO pada awal Mei 2026 ini.

BP menetapkan harga BP Ultimate Diesel (CN 51) seharga Rp30.890 per liter, naik dari yang semula Rp25.560 per liter pada pertengahan April 2026. Harga yang sama juga ditetapkan VIVO untuk Primus Plus (CN 51) sebesar Rp30.890 per liter.

Sementara itu, per 4 Mei 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah BBM, seperti di Jabodetabek, tercatat harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) menunjukkan peningkatan ke angka Rp19.900 per liter dari Rp19.400 per liter pada April 2026.

Lebih lanjut, harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp26.000 per liter dari Rp23.600 per liter pada April 2026. Pertamina Dex (CN 53) juga naik menjadi Rp27.900 per liter dari yang sebelumnya Rp23.900 per liter.

Eddy menyebut untuk BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar, kenaikan harga bukan suatu hal yang mengagetkan.

Ia mengatakan pada waktu tertentu, harga tersebut akan disesuaikan bila harga minyak global sedang turun.

Wakil Ketua MPR RI juga mendorong pemerintah untuk terus mengambil langkah strategis agar ketahanan energi nasional lebih kuat terhadap ancaman krisis.

Eddy berharap pemerintah dan Pertamina mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi impor secara signifikan sehingga ketika ada krisis energi global, ketahanan energi nasional menjadi lebih kuat dan mandiri.

"Bagaimanapun, dengan ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil, khususnya yang dipengaruhi oleh pasar global, maka setiap gejolak harga minyak dunia akan selalu berpotensi menekan perekonomian kita," kata Eddy.

Eddy menambahkan pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, angin, dan bioenergi berbasis sumber daya dalam negeri perlu terus dipercepat.

Menurut dia, langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menjaga perekonomian dari dampak fluktuasi global.

Selain mengurangi ketergantungan impor dan dampak krisis global, Eddy menilai percepatan transisi energi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih.

"Saya yakin dan percaya urgensi mewujudkan ketahanan energi sama pentingnya dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional. Transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Eddy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam sangat ditentukan oleh soliditas negeri-negara Muslim. Untuk itu, kata HNW, diperlukan revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai wadah persatuan.

“OKI berdiri pada tahun 1969 dilatarbelakangi oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok radikal zionis, sehingga sejumlah pemimpin negeri Muslim bersatu untuk menghadapi kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata HNW dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang diselenggarakan Sekretariat MPR RI berkolaborasi dengan Institut Indonesia pada Jumat (17/4/2026).

Sampai saat ini, kata HNW, di tengah konflik Iran menghadapi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, rakyat Palestina masih mengalami pembantaian dan pengusiran di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. “Pasukan zionis bahkan melakukan penutupan terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga Gereja Holy Sepulchre di Yerusalem pada saat umat Islam dan Kristen merayakan hari sucinya,” ujar politikus PKS ini.



Hidayat menegaskan kehadiran OKI sangat mempengaruhi kondisi Kawasan Timur Tengah dan juga percaturan global, karena potensi anggota OKI yaitu 57 negara Muslim sangat besar dari segi ekonomi dan politik. Pada awal berdirinya OKI, sempat terjadi embargo minyak kepada AS dan negara-negara Barat yang dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi (1973).

“Embargo itu amat mengguncang kondisi dunia,” kata HNW dalam diskusi yang menghadirkan pembicara lain: Mardani Ali Sera (mantan Ketua BKSAP DPR RI), Muhammad Takdir (Kepala BSKLN Kementerian Luar Negeri), Heru Susetyo (Guru Besar FHUI), dan M. Faisal Karim (Dosen Hubungan Internasional UIII) itu.

HNW mengungkapkan, saat ini tiga selat yang menghubungkan jalur perdagangan internasional sebenarnya dikuasai negeri Muslim, yakni Selat Hormuz (Iran dan Oman), Selat Malaka (Indonesia dan Malaysia), Selat Bab el-Mandeb (Yaman dan Arab Saudi).

“Belum lagi Terusan Suez (dikuasai Mesir) dan Laut Mediterania (perbatasan Turkiye dan negara Afrika Utara). Bila anggota OKI bersatu dan memiliki tujuan bersama yang jelas, maka dapat mengendalikan urat nadi perdagangan dunia,” simpul Hidayat yang pernah menjadi anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islamy (World Muslim League) ini.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Muhammad Takdir sependapat dengan Hidayat akan pentingnya posisi OKI. Namun, kata dia, paradoks OKI terlihat kegagalan mengonversi keunggulan komparatif (populasi, sumber daya energi, dan geopolitik strategis) menjadi bargaining power yang kohesif menghadapi hegemoni Barat.

“Sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI merupakan wadah utama suara anti-penjajahan, tetapi belum mampu memaksa penghentian agresi atau memberikan jaminan keamanan absolut bagi kedaulatan Palestina,” jelas Takdir.

Akar masalah OKI dapat dilacak pada:

1) Rentang variasi sistem pemerintahan yang ekstrem, dari teokrasi monarki hingga demokrasi parlementer, menyulitkan standardisasi kebijakan;

2) Konflik internal, ancaman terorisme, dan krisis transisi (pasca Arab Spring) yang menyita kapasitas diplomatik dan pembangunan negara anggota;

3) Kesenjangan ekonomi ekstrem berupa perbedaan tajam antara negara-negara kaya energi dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah yang mengubah prioritas nasional; dan

4) Friksi geopolitik dan sectarian seperti rivalitas kekuatan kawasan (Negara Teluk vs Iran) dan perbedaan corak keislaman yang menutupi persatuan.

“Masalah Palestina dapat berfungsi sebagai kalimatun sawa’ (titik temu) di antara berbagai kepentingan anggota OKI,” tegas Takdir.

Menurut Takdir, agenda revitalisasi OKI dimulai dengan mengisi kekosongan kepemimpinan, karena tidak ada satu negara Muslim dominan yang mampu memimpin secara moral dan diplomatik. Menurut dia, harus dilakukan perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif dan terhambat masalah domestik anggota menjadi proaktif dengan agenda-setting bersama, berpusat pada pembebasan Palestina.

Kemudian menghilangkan ketergantungan eksternal: dari tingginya deviasi diplomasi akibat dominasi hegemoni Barat menuju kemandirian strategis melalui New Development Bank (revitalisasi IDB) dan kerjasama Selatan-Selatan.

Gagasan Takdir diperkuat oleh Heru Susetyo dari segi hukum internasional tentang peran sentral Masjid Al-Aqsa dan Kota Suci Yerusalem yang diakui tiga pemeluk agama besar di dunia (Yahudi, Kristen, dan Islam). Tindakan brutal rezim zionis tidak hanya merusak tatanan global, namun juga hubungan antara pemeluk agama-agama besar dunia.

Pengamat Geopolitik M. Faisal Karim mengkritik intervensi Amerika Serikat (AS) yang terlalu dalam di Kawasan Timur Tengah, sehingga menimbulkan kekacauan global dengan mendukung penuh rezim zionis tanpa reservasi.

Hidayat Nur Wahid menegaskan ulang, posisi Indonesia yang sangat strategis dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pendiri OKI yang diterima sangat baik di negara-negara Barat sebagai negara demokratis dan moderat.

“Indonesia dipercaya banyak pihak memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan dan revitalisasi OKI. Apalagi kini Indonesia sudah menandatangani Piagam Pendirian OKI pada tahun 2024,” ujar HNW.

Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi OKI adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang pernah digelar di Jakarta, Indonesia, pada 2016.

Deklarasi tersebut berisi komitmen konkret negara-negara anggota dalam menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung Palestina merdeka, baik melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, maupun hukum internasional.

PALU - Ratusan warga Kota Palu diajak nonton bareng (nobar) Film "Teman Tegar: Maira - Whisper From Papua" dalam rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bioskop XXI Palu Grand Mall, Jumat, 17 April 2026.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Anggota MPR RI Nilam Sari Lawira sengaja dirangkai dengan pemutaran Film Maira. Film tersebut dianggap memiliki nilai yang dapat mengajarkan masyarakat untuk peduli terhadap alam.

"Bukan tanpa alasan film ini diputar. Menjaga bangsa adalah menjaga seluruh makhluk, termasuk alam dan lingkungan," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Film Teman Tegar: Maira - Whisper from Papua, berfokus pada kisah persahabatan dan perjuangan menjaga lingkungan di Papua. Film ini mengikuti Maira (Elisabeth Sisauta), gadis lokal yang mencintai hutan, dan Tegar (M Aldifi Tegarajasa), anak kota yang berkunjung.

Ceritanya berfokus pada perjuangan Maira dan Tegar melindungi hutan Papua dari ancaman ekspansi besar-besaran. Film ini menonjolkan pesan tentang cinta alam, persahabatan, dan kearifan lokal.

Sementara, Nilam Sari Lawira menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk implementasi empat pilar kebangsaan salah satunya peduli dan menjaga alam serta lingkungan untuk kelangsungan masa depan bangsa.

Dia mengajak masyarakat memulai dengan peduli lingkungan sekitar seperti ikut melestarikan mangrove sebagai penjaga di tepi Teluk Palu.

"Di daerah kita ini banyak hutan-hutan, gunung-gunung yang sudah tergerus karena tetangga kita Kalimantan membutuhkan pasir-pasir kita, batu-batu kita. Itu tidak apa-apa, tapi harus dikelola dengan bijak. Misalnya setelah diolah, ditanami pohon lagi," ungkapnya.

Dia berharap pemutaran Film Maira memberikan pelajaran dan menambah kesadaran kepada anak muda untuk ikut menjaga bumi. "Kita mulai dari langkah kecil dengan tidak buang sampah sembarangan tapi konsisten tentu itu akan memberikan dampak signifikan," ucapnya.

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai jika Indonesia berada di zona aman ketahanan energi imbas pasokan minyak dari Rusia.

Dirinya berharap stabilitas persediaan minyak dalam negeri terus menerus dalam kondisi aman.

"Dengan adanya suplai dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya sedemikian gitu," katanya dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/4/2026).

Menurut Eddy, negara pemasok minyak seperti Rusia saat ini memiliki kendali besar atas penentuan harga, volume, hingga kemana ia akan mendistribusikannya.

Tak semua negara bisa membeli minyak dari Rusia meski punya pendanaan untuk melakukannya.

"Jadi siapa yang memiliki minyak ini, dia berhak untuk menentukan harga, berhak untuk menentukan volumenya, berhak untuk menentukan kepada siapa dia jual gitu," ucapnya.

Pemerintah sudah melakukan langkah terbaik dengan mencari suplai minyak ke Rusia dan memastikan harga komoditas di dalam negeri stabil.

Aturan minyak Rusia

Federasi Rusia menetapkan syarat bagi siapa pun yang hendak membeli minyaknya yakni tak mengikuti pembatasan harga yang ditetapkan Uni Eropa dan G7.

Kriteria negara yang diperbolehkan membeli minyak dari Moskow ialah tak menggunakan skema pembatasan harga yang diberlakukan oleh Uni Eropa, G7, dan Australia pada akhir tahun 2025.

"Berdasarkan mekanisme tersebut, perusahaan dari negara-negara peserta hanya dapat mengangkut atau mengasuransikan minyak Rusia jika harganya tetap di bawah 60 dollar AS (sekitar Rp 1.020.060, kurs Rp 16.900) per barrel," lapor Xinhua, Selasa (31/3/2026).

Jepang diketahui menjadi negara anggota G7 yang berminat membeli minyak dari Rusia, tapi terikat dengan skema pembatasan harga.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko tak menoleransi hal ini, negaranya hanya menjual minyak dengan harga mengikuti pasaran dunia meskipun yang membeli negara seperti Jepang.

"Situasi di pasar energi saat ini sangat fluktuatif, terjadi kekurangan dan peningkatan biaya sumber daya energi. Namun, pemerintah Jepang terikat oleh kewajiban untuk memberlakukan batas harga pada minyak asal Rusia, sebuah tindakan anti-pasar yang mengganggu rantai pasokan," jelas Rudenko dikutip dari Izvestia, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah Rusia melihat pembatasan harga minyak darinya merupakan usaha provokatif karena kebijakan G7 dan Uni Eropa yang mendukung Ukraina.

"Seperti yang telah berulang kali dinyatakan, Rusia tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung usaha provokatif ini," katanya.

Rusia siap pasok minyak ke Indonesia

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov mengatakan jika negaranya siap memasok minyak ke Indonesia bila Jakarta memintanya.

"Rusia siap mulai memasok minyak ke perusahaan milik negara Indonesia, Pertamina, jika Indonesia mengajukan permintaan ke Moskow," lapor TASS, Rabu (1/4/2026).

Kemudian, Tolchenov menyampaikan pihaknya fleksibel mengenai persyaratan pasokan minyak ke Indonesia.

Moskow menunggu proposal pembelian dari Indonesia.

"Rusia belum menerima permintaan resmi baik dari perusahaan negara maupun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, tetapi tetap terbuka untuk membahas kemungkinan proposal. Tolchenov meyakinkan bahwa Moskow siap menunjukkan fleksibilitas dalam menyepakati persyaratan pasokan," jelasnya.

DIketahui, saat ini Indonesia membeli minyak dari Rusia.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR Yakin Harga LPG dan BBM Subsidi Tak Naik Usai Ada Pasokan Rusia" dan "Rusia Tak Akan Pasok Minyak ke Negara dengan Kriteria Berikut Ini, Termasuk Indonesia?"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan kondisi ekonomi Indonesia masih kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun ini, meski pertumbuhan ekonomi global terdisrupsi konflik di Timur Tengah.

"Memang seluruh negara di dunia akan terkena imbas perang di Timur Tengah yang belum berakhir sampai sekarang. Pertumbuhan ekonomi secara global tentu akan terdisrupsi karena rantai pasok energi sangat terganggu," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Eddy Soeparno menanggapi laporan proyeksi Bank Indonesia yang meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7 persen pada tahun 2026, lebih kecil dibanding target pemerintah yang mencapai 5,4 persen.

Eddy mengatakan salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekspor sumber daya alam.

"Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia juga eksportir sumber daya alam seperti batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, timah dan lainnya, yang mengalami apresiasi harga yang tidak kecil," ujarnya

Eddy juga menyampaikan bahwa Indonesia relatif mandiri dari aspek ketenagalistrikan, dengan pasokan listrik ke sektor industri, niaga dan rumah tangga nyaris tidak akan terganggu kendala impor migas dan BBM, karena Indonesia menggunakan batu bara dan gas yang berasal dari dalam negeri untuk sektor pembangkit tenaga listrik.

"Berbeda misalnya dengan Singapura, Jepang, Korea, atau negara lainnya yang memerlukan impor gas dan batu bara agar tidak terjadi pemadaman listrik di negeri masing-masing," kata Eddy.

Namun, Eddy tidak memungkiri bahwa ruang fiskal APBN saat ini cukup ketat.

Menurutnya, di tengah kenaikan harga BBM yang vital untuk perekonomian nasional, khususnya sektor industri, transportasi dan rumah tangga, bendahara negara (Menkeu) perlu sangat cermat melakukan pengalokasian anggaran agar daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

"Terakhir, kita juga perlu mengantisipasi kenaikan harga lebih tinggi lagi dari bahan baku plastik dan pupuk yang akan menyebabkan kenaikan harga pangan dan produk makanan melonjak. Jika harga pupuk meningkat, tentu harga beras dan sayur-sayuran otomatis akan disesuaikan," ujarnya.

Menurutnya, jika harga plastik terus meroket, harga mie instan, air minum dalam kemasan, harga barang rumah tangga, seperti ember, selang air, alat masak dan lain-lain juga akan bertambah mahal.

Eddy meyakini dalam kondisi perekonomian dunia yang tengah terganggu ini, pemerintah akan tetap mengupayakan bantalan sosial yang kuat bagi mereka yang membutuhkan dan mengendalikan inflasi agar konsumsi masyarakat tidak terganggu.

"Saya juga mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi menghemat penggunaan energi bersubsidi misalnya, agar anggaran penghematan ini bisa kemudian dialokasikan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkannya," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4/2026) sukses dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sebagai bentuk dari langkah efisiensi konsumsi energi.

"Alhamdulillah, kemarin (Jumat) kita melaksanakan WFH secara konsekuen di DPR, di MPR, DPD RI, dan seluruh pegawai melaksanakan kegiatan dari rumah," ujar Eddy ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Eddy menyampaikan pelaksanaan WFH merupakan salah satu bukti dari komitmen parlemen untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa WFH dilaksanakan di semua lini, termasuk oleh anggota parlemen di Senayan.

Oleh karena itu, lanjut dia, ia berharap program WFH yang dicanangkan pemerintah diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Khususnya, dari unsur-unsur pemerintahan dalam rangka untuk melakukan konservasi energi, efisiensi energi di seluruh Indonesia," ucap Eddy.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari WFH pada hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik.

Dalam skema ini, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital.

Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau dan memastikan kinerja bawahannya tetap optimal, termasuk saat pelaksanaan WFH.

Setiap pejabat pembina kepegawaian/pimpinan instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.

ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta pemerintah menarik pasukan setelah tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL tewas di Lebanon Selatan.

Muzani juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.

Menurutnya, mereka bertugas di sana atas mandat Dewan Keamanan PBB sehingga PBB harus turun tangan untuk menangani peristiwa tersebut. Muzani meminta kepada pemerintah memberikan penghargaan kepada prajurit yang gugur maupun terluka.

"Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka serta keluarga yang ditinggalkan," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Muzani turut mengutuk serangan Israel yang menewaskan prajurit TNI yang tengah bertugas menjaga perdamaian di daerah Timur Tengah itu.

Jika dirasa tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan TNI, dia meminta pemerintah mengeluarkan perintah untuk menarik mundur prajurit yang bertugas di sana.

"Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya," jelas Muzani.

Sebelumnya, TNI mengonfirmasi empat prajurit telah menjadi korban konflik bersenjata di Lebanon. Mereka yakni Praka Farizal Rhomadhon, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan

Dari empat prajurit itu, Praka Farizal yang bertugas sebagai pasukan perdamaian Unifil gugur di tengah serangan Israel ke Lebanon pada Minggu (29/3/2026).

Kemudian pada, Senin (30/3/2026), Dua prajurit TNI kembali tewas, yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengimbau masyarakat agar tidak sering bepergian yang tidak produktif untuk efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu sebaiknya dihindari untuk melakukan penghematan energi, BBM, dan penghematan-penghematan lagi," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Secara khusus, Muzani menyampaikan bahwa MPR akan melaksanakan penghematan energi dengan menerapkan WFH dan WFA sebagaimana aturan yang segera diterapkan oleh pemerintah.

"Kita banyak di rumah untuk melakukan kegiatan WFH. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu bisa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif lagi," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu bersyukur di tengah-tengah kondisi geopolitik yang bergejolak. Pasalnya, kata dia, kondisi negara dinilai masih cukup baik.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menyampaikan pemberlakuan WFA atau WFH bagi pegawai MPR mulai berlaku 1 April 2026, termasuk menghemat penggunaan listrik.

"WFH dan WFA itu dimulai pada 1 April besok, aturan itu sudah kita mulai dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja. Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00 WIB," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemadaman listrik telah diterapkan sejak kemarin, tetapi pengumuman resmi dari MPR terkait pembagian sistem kerja WFA dan WFO baru disampaikan hari ini.

Pengaturan pembagian sistem kerja diatur oleh eselon II dan diupayakan tidak mengganggu efektivitas kinerja pimpinan, anggota, maupun sekretariat MPR.

"Jadi, ada pengaturan khusus di mana pengaturan itu kita akan melaksanakan pas hari kerja, di mana hari Jumat ada pembagian piket. Satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFA atau WFH," jelasnya.

Dia memastikan setiap pegawai tetap bekerja efektif dan tidak memanfaatkan momen WFA atau WFH untuk bekerja sembari jalan-jalan, karena setiap pegawai harus siap ke kantor jika dibutuhkan.

Kami sudah hitung, masih akan lebih murah (transisi ke kompor listrik) daripada mengimpor LPG

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan transisi dari kompor yang memasak menggunakan LPG menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

“Kami sudah hitung, masih akan lebih murah (transisi ke kompor listrik) daripada mengimpor LPG,” ujar Eddy kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Senin.

Eddy menyampaikan, ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang saat itu membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), DPR bersama PLN sudah menghitung bersama biaya yang dibutuhkan untuk beralih dari LPG ke kompor listrik.

Berdasarkan hitungan PLN pada 2022, konversi kompor LPG ke kompor induksi mampu menghemat APBN hingga Rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat pada tahun 2022.

Eddy menyampaikan, biaya yang dihitung untuk transisi ke kompor listrik meliputi pemberian kompor listrik, dua wajan penggorengan, serta pemasangan sambungan listrik terpisah secara gratis.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Eddy mengatakan biaya yang dibutuhkan lebih ringan apabila dibandingkan dengan beban subsidi untuk menekan harga LPG.

“Jika kebijakan kompor listrik diberlakukan, kita harus pastikan kapasitas produksi kompor listrik nasional bisa memenuhinya, agar kita tidak impor kompornya,” ujar Eddy.

Mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik menjadi sorotan Eddy, sebab harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

Saat ini, harga minyak mentah jenis Brent (ICE) berada di atas 100 dolar AS per barel. Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ucap Eddy.

Ke depannya, lanjut dia, ia akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026