REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di Muaro Jambi melalui penyelesaian persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Langkah tersebut diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat transmigrasi sekaligus menjaga kepastian status kawasan yang telah dicadangkan negara.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, penyelesaian tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan hak masyarakat transmigrasi tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum.

"Selama hampir 17 tahun masyarakat transmigrasi menunggu kepastian. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus menunggu. Tugas kami adalah memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus menjaga kepastian hukum," ujar Iftitah dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (29/6/2026). Proses tersebut didahului penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, koordinasi lintas instansi, hingga survei lapangan bersama.

Hasil penelitian menemukan 67 bidang tanah berada di dalam kawasan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990. Sebanyak 50 bidang tanah seluas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum karena ditemukan adanya cacat administrasi. Sementara 17 bidang tanah seluas sekitar 24,53 hektare yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap memperoleh perlindungan hukum.

Iftitah menegaskan pemerintah memeriksa setiap bidang tanah secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

"Yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap dilindungi. Sebaliknya, terhadap bidang yang ditemukan memiliki cacat administrasi, negara wajib menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Negara harus adil kepada semua pihak, tetapi juga tidak boleh membiarkan hak masyarakat yang telah lama menunggu kepastian terus terabaikan," ujar Iftitah.

Menurut Iftitah, penyelesaian tersebut menjadi pijakan penting untuk memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

"Yang kita jaga adalah kepastian hukum seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia. Kawasan yang telah dicadangkan negara untuk kepentingan rakyat harus tetap memiliki kepastian hukum agar program transmigrasi dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang," kata Iftitah.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan seluruh proses telah dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka sehingga diharapkan menghasilkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga persoalan yang telah berlangsung cukup lama akhirnya memperoleh kepastian hukum," ujar Ossy.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi turut terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Pemerintah memastikan seluruh rekomendasi hasil gelar perkara akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT PLN (Persero) membeberkan penyebab listrik padam total (blackout) yang terjadi di wilayah Sumatra berhubungan dengan fenomena power swing atau osilasi tegangan tinggi pada Jumat (22/5) lalu.

Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra menjelaskan sistem kelistrikan utama di Sumatra ditopang oleh dua jalur utama, yakni jalur Timur sebesar 500 kV dan jalur Barat sebesar 275 kV. Ia menyebut gangguan terjadi ketika cuaca ekstrem mulai melanda wilayah Jambi.

"Di wilayah Jambi di daerah Muaro Jambi masuk juga dalam daftar waspada BMKG karena terjadinya kelembapan udara yang tinggi yang kemudian sering terjadi hujan lebat, petir, dan angin kencang di daerah tersebut," ujar Edwin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5).

Edwin menyampaikan pada hari itu terjadi gangguan pada transmisi 275 kV New Aur Duri ke arah Sumsel 5 dan merupakan inputan menuju jalur 500 kV yang ada di bagian timur.

"Nah ini terjadi, kemudian kedua sirkuitnya trip sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tersebut menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran itu berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.

"Ketika osilasi tersebut sampai pada satu tahap teknikal tertentu, maka di jalur barat tadi, di jalur 275 kV tadi, itu juga perlu mengisolasikan diri agar jangan sampai power swing tadi itu menyebabkan gangguan yang lebih luas. Nah kemudian di titik tersebut, arah Muara Bungo ke Sungai Rumbai, dua sirkuit juga trip," sambungnya.

Edwin memaparkan terpisahnya jalur tersebut membuat sistem kelistrikan Sumatra terbelah menjadi dua. Wilayah selatan yang meliputi Lampung dan Palembang tetap normal karena mempunyai pasokan pembangkit yang cukup. Namun, wilayah utara yang meliputi Jambi hingga Aceh mengalami defisit pembangkit yang parah.

"Tetapi apa yang terjadi di daerah utara adalah di sana kekurangan dari pembangkit, frekuensinya rendah. Karena frekuensi rendah, pembangkit-pembangkit ada yang tidak tahan, kemudian trip, lalu terjadi domino effect. Trip satu," ujar Edwin.

"Kemudian pembangkit-pembangkit lain frekuensinya semakin turun, kemudian akhirnya pembangkit-pembangkit di bagian utara trip semua, sehingga pelanggan-pelanggan kami di Jambi, di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh mengalami pemadaman," tambahnya.

Ia mengatakan proses pemulihan di masing-masing wilayah membutuhkan waktu yang berbeda-beda karena perbedaan jenis pembangkit.

Edwin menjelaskan pembangkit diesel dan gas (black start) menyala dalam kurun waktu 3-5 jam, sedangkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) membutuhkan waktu 20-30 jam agar bisa sinkron kembali dengan sistem.

"Insyaallah pada hari ini, pembangkit-pembangkit besar sudah masuk, seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insyaallah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatra," ungkap Edwin.

MUARO JAMBI - Target membentuk fraksi sendiri di DPRD menjadi pekerjaan rumah baru Partai Perindo Kabupaten Muaro Jambi setelah kepemimpinan partai di tingkat daerah berpindah ke tangan Muhamad Ramadhan Mahir. Rama-sapaan akrabnya-resmi memimpin DPD Partai Perindo Muaro Jambi setelah menerima surat keputusan kepengurusan dari Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Perindo Targetkan Penguatan Kursi Legislatif

Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi itu menargetkan kepemimpinannya tidak berhenti pada konsolidasi internal partai. Dia bertekad meningkatkan perolehan suara sekaligus menambah kursi legislatif hingga Partai Perindo memiliki fraksi sendiri di DPRD pada Pemilu 2029.

“Perolehan suara akan kita tingkatkan, termasuk perolehan kursi di dewan. Pemilu mendatang kami menargetkan Partai Perindo bisa membentuk fraksi sendiri,” kata Rama.

Menurutnya, target tersebut membutuhkan soliditas kader dan pengurus hingga tingkat daerah di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Karena itu, struktur partai diharapkan lebih dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan warga.

“Dukungan pengurus dan kader Partai Perindo sangat penting. Saya mengajak semua bergerak bersama memajukan partai,” tutur Rama.

Fokus Dorong UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

Dia mengatakan, Partai Perindo Muaro Jambi ke depan akan memberi perhatian pada isu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Rama merupakan salah satu legislator termuda di DPRD Muaro Jambi. Dia dilantik sebagai anggota dewan pada usia 24 tahun dan kini menjabat Wakil Ketua Komisi I. Di luar aktivitas politik dan kedewanan, dia juga aktif di sejumlah organisasi, salah satunya sebagai Ketua Harian Perbakin Muaro Jambi.

MUARO JAMBI - Kementerian ATR/BPN diminta menuntaskan persoalan sengketa lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penyelesaian konflik lahan transmigrasi masih terus berproses.

Pemprov Jambi tengah berupaya mencari jalan penyelesaian bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait.

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menunggu keputusan Kementerian ATR/BPN terkait persoalan tersebut. "Pak Menteri sudah melaporkan perkembangan kepada saya bahwa mereka bulan lalu telah memimpin rapat dengan Wamen ATR/BPN dan jajaran," ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Dalam penjelasan itu, ATR/BPN bersikukuh jalan akhir melalui jalur hukum. Apalagi dalam peraturan tersebut dibunyikan bila Sertifikat Hak Milik (SHM) sudah lebih dari 5 tahun maka harus ditempuh melalui pengadilan.

Kementerian Transmigrasi telah berusaha meyakinkan ATR/BPN membatalkan SHM yang disengketakan dengan menghadirkan mantan Bupati Muaro Jambi Burhanuddin Mahir untuk menguatkan keterangan sebagai saksi dalam sengketa tersebut.

"Kami terus berusaha meyakinkan ATR untuk membatalkan SHM mereka serta menghadirkan Cik Bur," kata Edi.

Mantan Ketua DPRD Jambi itu mengungkapkan minggu depan mereka akan menggelar sidang akhir penentuan sikap. Diharapkan, ATR/BPN membatalkan. Apabila mereka tetap ngotot, maka Kementerian Transmigrasi akan memberikan bantuan hukum kepada para transmigran untuk mendapatkan haknya.

Sebagai legislator tentu saja Edi terus berusaha mendukung Kementerian Transmigrasi untuk mengembalikan hak-hak warga transmigran di Desa Gambut Jaya.

"Upaya Pak Menteri luar biasa sudah memanggil ATR/BPN. Tapi, ada regulasi, kalau memang tidak bisa, terakhir ya jalur hukum. Kita dukung untuk mengembalikan hak-hak warga Desa Gambut Jaya," ujar politikus PDIP itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperbarui daftar proyek strategis nasional (PSN), termasuk sektor pelabuhan yang menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

Ketetapan proyek pelabuhan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No. 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Ekon No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Secara umum, terpantau tidak ada perbedaan jumlah PSN di sektor transportasi, baik kereta, bandar udara, maupun pelabuhan.

Dalam beleid tersebut, tercatat terdapat 15 PSN sektor pelabuhan yang masih menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto, meski sebagian besar telah selesai.

Mengutip laman resmi Kementerian Perhubungan, sebanyak 11 proyek konstruksi pelabuhan telah rampung dan sempat diusulkan untuk keluar dari daftar PSN per akhir Januari 2025.

“[7 proyek bandara dan 11 pelabuhan] Selesai konstruksi dan diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar PSN,” tulis Kemenhub, dikutip pada Rabu (15/10/2025).

Sebanyak 11 proyek pembangunan pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

Sementara empat lainnya, yakni pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH), Pelabuhan Palembang Baru, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi masih dalam tahap pembangunan.

Adapun Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, telah rampung dan telah beroperasi. Namun, pemerintah memandang masih membutuhkan dukungan sehingga masih masuk dalam daftar PSN.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah pembangunan masih terus dilakukan di Patimban. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengungkap progres konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Paket 6 Pelabuhan Patimban saat ini telah mencapai 64,72% hingga periode Juli 2025.

Kehadiran pelabuhan ini bakal memperlancar arus ekspor-impor, memperkuat konektivitas antardaerah, dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah Subang dan sekitarnya. Patimban juga digadang-gadang bakal menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Salah satu pelabuhan yang telah rampung juga terpantau di Pelabuhan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski demikian, pelabuhan tersebut kini tengah berproses menjadi hub internasional, khususnya impor.

Terminal Head Pelindo TPK Kupang Andhik Wahyu Kristianto pun meminta dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

“Kupang termasuk satu pelabuhan di kawasan Timur yang jadi titik hub dan itu perlu dukungan baik dari pemerintah maupun dari kementerian terkait untuk mendukung itu karena potensinya luar biasa,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/10/2025).

Daftar 15 PSN Pelabuhan Era Prabowo (per Oktober 2025):

1. Pelabuhan Kuala Tanjung - Sumatra Utara
2. Pelabuhan Terminal Kijing - Kalimantan Barat
3. Pelabuhan Sanur Nusa Ceningan/Lembongan - Bali
4. Pelabuhan KEK Maloy - Kalimantan Timur
5. Pelabuhan Teluk Palu - Sulawesi Tengah
6. Makassar New Port - Sulawesi Selatan
7. Pelabuhan Likupang - Sulawesi Utara
8. Pelabuhan Hub Internasional Bitung
9. Pelabuhan Kupang - NTT
10. Terminal Multipurpose Labuan Bajo - NTT
11. Pelabuhan Patimban - Jawa Barat
12. Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) - Bali
13. Pelabuhan Palembang Baru - Sumatra Selatan
14. Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi - Jambi