Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Yogyakarta (ANTARA) - KAI Properti menyebut Slasar Malioboro di Kompleks Stasiun Yogyakarta difungsikan sebagai ruang publik sekaligus wadah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk memasarkan produknya, terutama pada momen libur sekolah.

Sekretaris Perusahaan KAI Properti Agus Juanedi di Yogyakarta, Rabu, mengatakan keberadaan Slasar Malioboro bertujuan untuk menghadirkan ruang publik yang nyaman dan tidak semrawut bagi pengunjung maupun tenant jualan di lokasi tersebut.

"Kawasan itu tidak hanya nyaman untuk dikunjungi, tetapi juga mampu menjadi ruang usaha yang memberikan kesempatan berkembang bagi para pelaku UMKM," kata Agus.

Ia mengatakan Slasar Malioboro dapat menjadi ruang usaha yang tertata bagi para pelaku UMKM, sekaligus memperkaya pengalaman wisata pengunjung serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

"Slasar Malioboro menjadi salah satu wujud bagaimana ruang usaha, aktivitas wisata, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan berdampingan," ujar dia.

Menurut Agus, pengunjung dapat menikmati beragam kuliner dan berbelanja produk lokal di kawasan Slasar Malioboro yang berada di Kompleks Stasiun Yogyakarta.

"Melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi, Slasar Malioboro diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang tertata," katanya.

Ia menilai Slasar Malioboro menjadi salah satu titik singgah favorit wisatawan saat menunggu jadwal keberangkatan kereta api, terutama selama periode libur sekolah.

"Data KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta, hingga 26 Juni 2026 terjadi peningkatan mobilitas penumpang di Stasiun Yogyakarta sebesar 21 persen," katanya.

Menurut dia, Slasar Malioboro mudah diakses dengan berjalan kaki karena lokasinya masih berada di Kompleks Stasiun Yogyakarta.

Kawasan tersebut menawarkan beragam pilihan kuliner, produk UMKM, serta area bersantai yang dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai Rp73,5 triliun per tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saherrudin mengatakan angka tersebut baru sekitar 3 persen dari total APBN.

"Saat ini, belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun," katanya dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Berdasarkan paparan Herman, rata-rata belanja tersebut merupakan pengeluaran pemerintah untuk penanganan perubahan iklim sepanjang 2018-2024.

Namun, pembiayaan dari APBN itu masih jauh dari kebutuhan pendanaan iklim nasional yang tercantum dalam Third Biennial Update Report. Belanja pemerintah baru memenuhi sekitar 12,9 persen dari total kebutuhan.

Herman pun meminta agar sektor swasta dapat berkontribusi lebih besar lagi agar kebutuhan pendanaan iklim nasional bisa terpenuhi.

[Gambas:Youtube]

"Belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujar Herman.

Ia mengatakan Indonesia telah menerapkan Climate Budget Tagging (CBT) untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi belanja pemerintah yang berkaitan dengan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Melalui mekanisme tersebut, pertimbangan perubahan iklim diintegrasikan ke dalam proses penyusunan anggaran agar selaras dengan target iklim nasional.

"Saat ini, anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim kita. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembiayaan publik. Diperlukan partisipasi sektor swasta yang jauh lebih kuat," ujar Herman.

Herman menegaskan pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta ke sektor iklim.

Menurut dia, Indonesia juga telah membangun berbagai instrumen pembiayaan iklim, mulai dari APBN, anggaran pemerintah daerah, insentif fiskal, Green Sukuk, SDG Bonds, hingga Blue Bonds.

Di luar APBN, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral.

"Tujuan kami sangat jelas. Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan," ujar Herman.

"Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta," pungkasnya.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi MNC University menggelar seminar bertajuk "The Future of Jakarta: JAKI – Smart City Innovation & Digital Public Service" di Auditorium Rajawali, MNC University, lantai 6, pada Senin (29/6).

Seminar yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.45 WIB ini dihadiri sekitar 160 mahasiswa dan bertujuan memberikan wawasan mengenai konsep smart city, inovasi teknologi, serta peran aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital di Jakarta.

Acara dibuka oleh pembawa acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MNC University, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi, Verra Budhi Lestari, M. Kom, serta Ketua Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi Jakarta Smart City (JSC), Raden Masargo Everest. Sebelum memasuki materi inti, peserta diajak mengikuti kuis interaktif seputar aplikasi JAKI yang ditutup dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber yang memaparkan materi secara bergantian. Raden Masargo Everest membawakan materi mengenai fungsi dan tata cara penggunaan aplikasi JAKI, sementara Mohamad Hafitz menjelaskan proses pembentukan dan pengembangan aplikasi tersebut. Antusiasme peserta terlihat tinggi pada sesi tanya jawab yang digelar setelah pemaparan materi selesai.

Dalam kesempatan tersebut, Raden Masargo Everest menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berinovasi.

"Harapannya wawasan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berpotensi menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berdiskusi, serta membuka peluang kolaborasi untuk mewujudkan kota yang tangguh dan berkompeten," ungkap Raden Masargo.

Bagi MNC University, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan instansi pemerintah melalui kegiatan edukatif, sekaligus mendorong terciptanya mahasiswa yang siap berkontribusi dalam pengembangan inovasi digital dan pembangunan kota cerdas di masa depan.

Selain menambah wawasan tentang transformasi digital dan layanan publik berbasis teknologi, para peserta juga memperoleh e-certificate serta kesempatan mendapatkan special rewards.

Rangkaian seminar ditutup oleh pembawa acara pada pukul 16.45 WIB, diakhiri dengan sesi foto bersama antara narasumber, panitia, dan seluruh peserta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520.

JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan hasil survey terbaru mencapai 82,4%. Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan Polri mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Capaian tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4% merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Aminullah menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berbagai transformasi kelembagaan terus dilakukan, mulai dari peningkatan profesionalisme personel, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Polri harus terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta hadir memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

KOMPAS.com – Meningkatnya penggunaan transportasi publik turut mendorong kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi lanjutan (first mile-last mile) yang lebih terjangkau. Menjawab kebutuhan tersebut, Gojek menghadirkan paket perjalanan GOJEK7AN yang menawarkan tarif GoRide MURAAAH mulai Rp 7.000.

Paket GOJEK7AN dirancang untuk membantu masyarakat memangkas biaya perjalanan dari dan menuju titik-titik mobilitas harian, seperti stasiun kereta api, kawasan perkantoran, sekolah, kampus, hingga halte bus di seluruh Indonesia.

Kehadiran paket tersebut sejalan dengan meningkatnya tren penggunaan transportasi publik. Di Bandung, contohnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat peningkatan volume penumpang Kereta Api Lokal Bandung Raya sebesar 7,83 persen pada periode Januari-Mei 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Head of Regional Public Policy and Government Relations Jabar Jateng DIY GoTo Saiful Bakhtiar mengatakan, Gojek menghadirkan GOJEK7AN sebagai bagian dari upaya mendukung konektivitas antarmoda sekaligus membuat perjalanan harian masyarakat menjadi lebih hemat.

"Kami memahami bahwa pengalaman perjalanan pelanggan baru benar-benar selesai ketika mereka tiba di tujuan akhir. Oleh karena itu, kami menghadirkan GOJEK7AN, paket perjalanan GoRide MURAAAH yang lebih terjangkau, sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung konektivitas antarmoda bagi para komuter," ujar Saiful dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Selain menghadirkan paket perjalanan, Gojek juga meluncurkan layanan Gojek Instant di Stasiun Bandung untuk mempermudah pengguna kereta melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir.

Sebagai salah satu simpul transportasi utama di Jawa Barat yang melayani ribuan komuter setiap hari, Stasiun Bandung kerap menghadapi kepadatan kendaraan, terutama pada jam sibuk. Menurut Saiful, Gojek Instant dihadirkan sebagai layanan transportasi lanjutan yang lebih praktis, nyaman, dan tertib.

Melalui layanan tersebut, pengguna kereta dapat langsung menuju titik jemput resmi, mencocokkan kode PIN dengan mitra pengemudi, lalu melanjutkan perjalanan tanpa perlu mengantre atau mencari kendaraan.

Kolaborasi tersebut juga mendapat apresiasi dari PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung. Executive Vice President Daerah Operasi 2 PT KAI Hendra Wahyono menilai kehadiran Gojek Instant dapat memperkuat integrasi layanan transportasi bagi pelanggan kereta.

"Kami menyambut baik kolaborasi yang dilakukan Gojek dengan KAI. Hal ini sejalan dengan visi misi KAI dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan terintegrasi bagi pelanggan. Kehadiran layanan Gojek Instant di Stasiun Bandung memudahkan pelanggan melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat, tertib, dan efisien. Kolaborasi ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi pelanggan kereta api ataupun transportasi lanjutan," ujar Hendra.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026) dengan mengusung tema nasional "80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat".

Tema tersebut menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengabdian yang berorientasi pada kepentingan warga.

Sejalan dengan tema tersebut, Polri juga merilis logo resmi Hari Bhayangkara ke-80 yang sarat makna filosofis. Logo menampilkan angka 80 sebagai simbol perjalanan delapan dekade pengabdian institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sejak berdiri sebagai institusi nasional pada 1 Juli 1946.

Adapun, angka 80 merepresentasikan kematangan organisasi, pengalaman panjang dalam menjalankan tugas negara, sekaligus semangat transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan dipercaya publik.

Perpaduan warna emas dan perak pada angka tersebut melambangkan keseimbangan antara capaian pengabdian selama ini dengan semangat inovasi untuk menjawab tantangan masa depan.

Sementara itu, lingkaran berwarna merah putih yang mengelilingi angka 80 menjadi simbol identitas nasional dan komitmen Polri dalam menjaga persatuan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjunjung nilai-nilai kebangsaan

Di bagian bawah logo tercantum frasa "Tahun Mengabdi untuk Masyarakat" yang menegaskan orientasi seluruh tugas kepolisian pada pelayanan yang humanis, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Logo tersebut juga dilengkapi garis-garis dinamis (speed lines) yang menggambarkan semangat Polri Presisi sebagai institusi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini menjadi momentum bagi Polri untuk merefleksikan perjalanan pengabdian selama 80 tahun sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Tema yang diusung menekankan bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Hari Bhayangkara diperingati setiap 1 Juli untuk mengenang Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD Tahun 1946 yang menetapkan Kepolisian Negara sebagai institusi nasional yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Tanggal tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya Polri sebagai satu kesatuan kepolisian nasional Indonesia.

BANDUNG - Peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Bandung harus ditegakkan secara optimal. Peran stakeholders sangat penting dalam mendukung dan menegakkan aturan tersebut.

Kepala UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Diciptabintar Pemkot Bandung Rita Shafira mengatakan, perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

"Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama," kata, Senin (29/7/2026).

Rita mengaku, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, dirinya bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya. Saat menunaikan tugasnya itu dirinya menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

"Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada," kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita mengaku harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung. Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko.

Lihat video: Bandung Dikepung Macet! Ribuan Wisatawan Serbu Kota Kembang Jelang Libur Panjang



”Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya," kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan. Karena itu, Rita mengatakan konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perizinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung. "Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah," kata Rita.

Saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, Rita mengaku menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Wali Kota Bandung dan berharap ke depannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

"Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, di mana pun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi " kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

“Satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham mayoritas. Seluruh laba bersih setelah pajak sebesar Rp21,28 miliar akan dialokasikan sebagai cadangan perseroan untuk memperkuat permodalan. Keputusan tersebut disepakati secara bulat dalam mata acara kedua RUPST yang digelar pada pekan lalu.

"Rapat menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.279.848.000 setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025," dikutip dari keputusan RUPST.

Sebagai informasi, pemegang saham Bank Muamalat adalah BPKH (82,692%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), Islamic Development Bank atau IsDB (2,04%) dan pemegang saham lainnya (10,08%).

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST turut mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International. Berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 31 Maret 2026, laporan keuangan Bank Muamalat memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Seiring dengan pengesahan laporan keuangan tersebut, pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta bukan merupakan tindak pidana.

Pada mata acara ketiga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri, atau mengganti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, sekaligus menetapkan besaran honorarium dan persyaratan penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham menyetujui agar gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPST juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan Bank Muamalat dalam menjaga ketahanan usaha dan memenuhi ketentuan regulator.

Dalam laman perusahaan, kredit yang diberikan Bank Muamalat pada 2025 mencapai Rp18,5 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir 2025mencapai Rp45,5 triliun. Sedangkan total aset mencapai Rp62,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan publik melalui perluasan akses layanan TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi layanan pada MPP Digital Nasional. Upaya TASPEN ini telah menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, turut mengapresiasi langkah strategis tersebut saat Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6).

Kehadiran TASPEN di MPP mampu memperluas akses peserta terhadap berbagai layanan, mulai dari layanan informasi dan konsultasi, pengajuan klaim, layanan administrasi kepesertaan dan pensiun, hingga layanan pendukung lainnya yang dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik layanan terpadu.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi juga harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses melalui layanan satu pintu yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra,menyatakan, “Sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang Mal Pelayanan Publik sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada.”

Lebih lanjut, Henra menjelaskan bahwa penguatan layanan melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi layanan TASPEN sebagai Center of Excellence yang berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas instansi, serta perluasan akses layanan hingga menjangkau seluruh lapisan peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perguruan tinggi harus menjadi ruang bagi pertukaran gagasan, perdebatan intelektual, serta pengembangan sains dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (28/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa perbedaan pandangan di lingkungan akademik merupakan hal yang wajar dan justru menjadi ciri utama kehidupan kampus.

"Kita berbeda pandangan tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi," ujar Prabowo.

Menurut dia, kebebasan akademik atau academicfreedom harus dijaga sebagai fondasi utama dalam dunia pendidikan tinggi. Namun, kebebasan tersebut perlu diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat luas.

"Kampus punya academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain," katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, pada dasarnya memperoleh dukungan dari negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, hasil riset dan inovasi di kampus harus dikembalikan untuk kepentingan publik.

Dia menilai kampus perlu lebih aktif menggeluti sains dan teknologi guna menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.

"Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu," ujarnya.

Presiden menambahkan bahwa sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Meski demikian, swasta turut menikmati berbagai bentuk dukungan pemerintah, mulai dari subsidi energi hingga berbagai kebijakan fiskal lainnya.

"Swasta berperan sangat penting, tapi swasta pun menikmati uang rakyat dari subsidi listrik, subsidi BBM, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jadi saudara, ini adalah bernegara," kata Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi peserta sarasehan yang telah mengikuti rangkaian kegiatan secara tekun. Ia mengaku telah menerima berbagai usulan dan pertanyaan dari peserta dan berjanji akan mempelajarinya lebih lanjut.

"Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu-satu akan saya perhatikan," ujar Prabowo.

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menghentikan operasional dua rute layanan, yakni 1N Tanah Abang-Blok M dan 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan mulai 30 Juni 2026.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan Transjakarta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan. Evaluasi dilakukan terhadap pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lain yang melintasi koridor serupa.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan evaluasi layanan dilakukan untuk memastikan jaringan angkutan umum tetap adaptif terhadap kebutuhan pelanggan.

“Kami secara berkala melakukan evaluasi terhadap setiap layanan berdasarkan pola perjalanan pelanggan dan kinerja operasional. Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan. Kami juga telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman,” kata Welfizon, Jumat (26/6/2026).

Menurut Transjakarta, penghentian kedua rute tersebut dilakukan karena memiliki tingkat tumpang tindih dengan layanan lain yang melayani koridor yang sama. Melalui penataan rute ini, sebanyak 25 armada diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung layanan pada rute dengan kebutuhan perjalanan lebih tinggi sekaligus memperpendek waktu tunggu pelanggan.

Lihat video: JAKARTA MEMBLUDAK! Penumpang Transjakarta Melonjak Drastis 67 Persen!



Transjakarta juga memastikan seluruh fasilitas publik yang berada di sepanjang rute yang ditata tetap terlayani melalui rute alternatif. Terdapat 68 titik fasilitas publik di sepanjang rute 10D dan 47 titik fasilitas publik di sepanjang rute 1N yang tetap dapat diakses pelanggan.

Bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan rute 1N Tanah Abang-Blok M, Transjakarta menyiapkan sejumlah alternatif perjalanan. Untuk menuju Blok M, pelanggan dapat menggunakan rute 9D dari Tanah Abang, kemudian transit di Bus Stop Plaza Sentral dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P.

Sementara untuk menuju Tanah Abang, pelanggan dapat menggunakan rute 1P dari Blok M, transit di Bus Stop Benhil 3, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D.

Adapun bagi pelanggan rute 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan, tersedia dua opsi perjalanan. Untuk menuju Tanjung Priok, pelanggan dapat menggunakan rute 7F dari Halte Kampung Rambutan dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun sebelum melanjutkan perjalanan dengan Koridor 10. Alternatif lainnya adalah menggunakan Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan, transit di Halte Cawang Cililitan, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 10.

Sebaliknya, untuk menuju Kampung Rambutan, pelanggan dapat menggunakan Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun untuk melanjutkan perjalanan dengan rute 7F. Opsi lainnya adalah menggunakan Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok, transit di Halte Cawang Cililitan, kemudian melanjutkan perjalanan dengan Koridor 7.

Transjakarta mengimbau pelanggan untuk merencanakan perjalanan melalui aplikasi Transjakarta maupun kanal informasi resmi perusahaan guna memperoleh informasi terbaru mengenai rute dan layanan yang tersedia.