Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan rencana pembangunan Jembatan Pulau Muna-Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga kini masih berproses melalui berbagai tahapan perencanaan yang sedang disiapkan pemerintah.

Menurut Roy, pemerintah terus mematangkan usulan pembangunan jembatan tersebut, termasuk mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan agar proyek strategis itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masih berproses. Semua masih berproses usulan. Tahapan beberapa alternatif pembiayaan juga kita usulkan. Ada tadi yang disampaikan Pak Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae) juga kan ada mekanisme loan dan sebagainya, itu juga proses kita lakukan," kata Roy ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Kementerian PU agar adanya alternatif pembiayaan pada rencana pembangunan jembatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Roy menjelaskan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah pendanaan melalui skema pinjaman (loan) di samping mekanisme pembiayaan lain yang masih dalam proses pembahasan.

Roy menegaskan pembangunan Jembatan Muna-Buton harus melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan, hingga penyelesaian desain rinci dan kesiapan lahan.

"Prosesnya tetap, tahapannya tetap. Itu kan untuk membangun sebuah apa? Jembatan, itu ada tahapan studi kelayakan, dokumen lingkungan, kemudian ada detail desain, ada kesiapan lahan, dan sebagainya. Ini ini masih berproses semua," bebernya.

Karena seluruh tahapan tersebut masih berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat memastikan apakah pembangunan Jembatan Muna-Buton akan masuk dalam pelaksanaan fisik pada tahun 2027.

Meski belum menetapkan target waktu pembangunan, Roy memastikan pemerintah terus melanjutkan seluruh proses perencanaan dan berharap dukungan berbagai pihak agar proyek Jembatan Muna-Buton dapat segera terealisasi.

"Ya, doakan lah secepatnya (rencana pembangunan bisa dilakukan). Mohon dukungan," kata Roy singkat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengecek lokasi rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Muna-Pulau Buton di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Baubau, Minggu (13/7/2025) mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat langsung perhitungan teknis terkait jarak antara jembatan dan permukaan laut, khususnya jalur yang akan menjadi lintasan kapal.

Hal tersebut harus diperhitungkan secara matang agar keberadaan jembatan tidak menghalangi lalu lintas laut dalam jangka panjang.

“Antisipasi terhadap pasang surut air laut penting dilakukan, sebab area di bawah jembatan merupakan jalur pelayaran. Kita harus memastikan bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan kapal masih tetap bisa melintas dengan aman,” katanya.

Berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah daerah dan pusat kala itu, pembangunan jembatan tersebut awalnya akan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh perencanaan dan penyusunan struktur teknis rampung.

Menurut Dody keberadaan jembatan tersebut nantinya akan membuka akses ekonomi antar-wilayah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan di Pulau Muna, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

Diketahui, Jembatan Buton–Muna tersebut memiliki panjang total 2.969 meter dengan rincian yang terdiri atas jembatan utama sepanjang 2.043 meter, jalan pendekat di Pulau Muna sepanjang 186 meter, jembatan pendekat di Pulau Buton sepanjang 525 meter, serta jalan pendekat tambahan sepanjang 215 meter.

Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan terhubung ke ruas jalan Kabupaten Buton Tengah, sementara di sisi Pulau Buton, jalan pendekat masuk ke wilayah Kota Baubau.

Pembangunan jembatan penghubung ini telah dirancang sejak tahun 2010, namun sempat tertunda karena kendala komunikasi dan koordinasi lintas instansi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KEDIRI - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Aceh mendukung hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur pada 20-22 Juni. Salah satu poin krusial yang disoroti yakni rekomendasi penyesuaian Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU yang mengacu pada aturan larangan rangkap jabatan bagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Tgk H Nuruzzahri atau Waled Nu menuturkan bahwa usulan perubahan Perkum ini merupakan langkah progresif dan realistis untuk masa depan organisasi. Fokus utama rekomendasi ini adalah usulan penghapusan frasa "Menteri" dari ketentuan Pasal 51 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) NU terkait.

Selama ini, Pasal 51 ayat (5) secara eksplisit menjabarkan bahwa: “Yang dimaksud dengan jabatan politik dalam anggaran rumah tangga ini adalah jabatan presiden, wakil presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.”

Menurut Waled Nu, batasan mengenai jabatan politik tersebut perlu ditinjau ulang secara yuridis dan konseptual pada forum tertinggi organisasi nanti. "Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (5) tersebut, Ketua Umum PBNU dilarang keras merangkap posisi-posisi tersebut karena dikategorikan sebagai jabatan politik," ujar Waled Nu dalam keterangannya di Kediri, Senin (22/6/2026).

"Namun, kita harus melihat secara jernih bahwa jabatan menteri adalah posisi yang tidak melalui proses election atau pemilihan umum. Jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang mekanismenya melalui appointment atau penunjukan langsung. Oleh karena itu, posisi menteri dinilai tidak bisa disamakan atau dikategorikan sebagai pejabat politik praktis seperti anggota DPR atau kepala daerah," sambungnya.

Melalui dinamika pembahasan di Komisi Organisasi Munas dan Konbes NU 2026, forum akhirnya menyepakati rekomendasi strategis untuk mengeluarkan posisi menteri dari ruang lingkup pasal tersebut. PWNU Aceh menilai langkah ini akan memberikan ruang bagi kader-kader terbaik NU, termasuk ketua umum, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur birokrasi pemerintahan tanpa harus terganjal kepengurusan organisasi, sejauh itu merupakan mandat penunjukan dari kepala negara.

Keputusan akomodatif dari Munas dan Konbes NU 2026 ini secara resmi telah masuk ke dalam poin rekomendasi organisasi. Poin usulan penghapusan frasa "Menteri" pada ketentuan larangan rangkap jabatan ini nantinya akan dibawa ke dalam forum Muktamar NU mendatang untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan secara konstitusional menjadi Ad/Art perubahan.

PWNU Aceh berharap seluruh pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia dapat menyamakan persepsi demi kemaslahatan jam'iyah Nahdlatul Ulama yang lebih luas pada muktamar mendatang.

MUNA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Hal itu agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Asistensi Penguatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo di Desa Kontunaga, Kabupaten Muna, Sabtu (13/6/2026).

La Ode menjelaskan, Kabupaten Muna menjadi salah satu daerah yang mendapat pendampingan karena hingga saat ini belum mengajukan registrasi Posyandu kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Padahal, terdapat 305 Posyandu yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa maupun Lurah.

"Posyandu yang sudah terbentuk perlu segera ditata dan diregistrasi sesuai regulasi terbaru agar memiliki kelembagaan yang kuat dan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal," ujar La Ode dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, penataan kelembagaan Posyandu menjadi penting karena peran Posyandu kini tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan. Berdasarkan regulasi terbaru, Posyandu juga berperan mendukung penyelenggaraan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen Bina Pemdes memberikan sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan Posyandu kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan operator desa. Selain itu, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan sistem informasi dan registrasi Posyandu berbasis digital yang disiapkan Kemendagri.

La Ode mengatakan digitalisasi registrasi Posyandu menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data Posyandu terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami ingin memastikan seluruh Posyandu memiliki legalitas yang jelas, data yang akurat, dan mampu menjalankan pelayanan sesuai enam bidang SPM. Karena itu, registrasi menjadi langkah awal yang sangat penting," katanya.

Usai kegiatan sosialisasi, La Ode bersama jajaran Ditjen Bina Pemdes meninjau Posyandu Edelweis di Desa Kontunaga. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan layanan Posyandu, kesiapan sarana dan prasarana, serta berdialog dengan kader dan pengurus Posyandu mengenai implementasi pelayanan berbasis enam bidang SPM.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa dan operator desa di Kabupaten Muna akan membentuk kelompok konsultasi khusus untuk mempercepat proses penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang lebih adaptif dan mampu mendukung pelayanan dasar bagi masyarakat secara menyeluruh.

Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan

Bandarlampung (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tidak ada kenaikan harga.

"Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-18 di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

"Kementerian ESDM diperintahkan oleh Presiden untuk membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam (SDA), yang harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan negara untuk menunjang kesejahteraan," katanya.

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menerapkan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Merujuk pada Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khusus tentang tambang seperti adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan yang akan dibenahi," ucap dia.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.

"Ini sebenarnya sejalan dengan roh perjuangan HIPMI, kita ingin arah kebijakan negara ini bisa mendongkrak yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar dan yang besar makin kuat. Dan ini menjadi esensi kolaborasi," tambahnya.

Diketahui sebelumnya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-18 di Bandarlampung Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 guna mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dan pengelolaan atas kekayaan sumber daya yang ada harus dikelola mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) menyatakan kesiapannya maju di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikan Gus Salam saat halalbihalal dengan tema “Meneguhkan Khidmah Untuk Umat dan Bangsa” yang digelar Pengurus Cabang (PC) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (IKA PMII) Jombang.

Kehadiran cucu Mbah Bishri Syansuri; salah satu muassis NU di Al-Aqobah International Schoole (AIS) PP Al-Aqobah, Jombang merupakan kejutan. Tampil dengan kemeja biru muda keabu-abuan dipadu sarung motif batik, Gus Salam memperkenalkan diri sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PBNU. Pernyataan tersebut langsung disambut audiens IKA PMII.

"Saya diperintah para kiai saya untuk berikhtiar menjadi Ketum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 NU Agustus-September nanti," kata Gus Salam, Senin (13/4/2026).

Gus Salam menambahkan, keputusan ini merupakan upaya dalam menjalankan perintah para guru, sesepuh dan masyayikh pesantren dan NU

“Ini soal niat, menata niat ikut kandidat calon Ketua Umum PBNU. Saya sam’an wa tho’atan, memenuhibperintah para guru," ucapnya.

Kendati Gus Salam tidak menjelaskan alasan dari perintah para kiai dan gurunya untuk maju menjadi Ketum PBNU, Gus Salam menyebut, para intelektual NU dan Nahdliyyin pasti sudah mengetahui, bahkan memahami tentang kondisi PBNU dan NU secara umum pada beberapa tahun terakhir.

“Di hadapan para kiai dan intelektual NU, saya hanya mohon do’a restu dan nasehat. Serta, berharap ada masukan saran pendapat demi kelancaran bisa memenuhi perintah untuk maju menjadi Ketua Umum PBNU," tegas Gus Salam.

Ketua PC IKA PMII Jombang KH Amir Maliki Abi Thalchah mengapresiasi niat baik Gus Salam maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU. kelak. Kiai Amir menceritakan dirinya sebagai putra almarhum Mustasyar PBNU dan selalu aktif setiap event Muktamar NU.

“Semangat NU kembali ke dzurriyah perlu direfleksikan sesuai konteks dan tujuannya. NU sekarang babak belur karena ulah para pemimpinnya. Maka, NU harus dikembalikan pada garis perjuangannya, dan mengonsolidasi para eksponen NU untuk menguatkan struktur serta mengembalikan kebanggaan Nahdliyyin terhadap jam’iyyah,” ujarnya.

"Gus Salam merupakan cucu muassis Hadratussyeikh KH Bishri Syansuri. Ini sanad terkuat, level cucu. Apalagi, Gus Salam ini sangat berpengalaman, kiai muda, energik dan mudah diterima di lingkungan NU," paparnya.

Pengasuh PP Al-Aqobah sesepuh IKA PMII Jombang KH Junaidi Hidayat mengatakan, terkait komunikasinya dengan petinggi PBNU dan tokoh NU yang kebetulan wali santri di pesantrennya. Mereka banyak gelisah atas dinamika PBNU yang gaduh dan terlilit banyak masalah. Baginya, perubahan PBNU ke depan dilakukan seiring dengan pergantian para pemimpinnya.

“Saya senang. Akhirnya, para dzurriyah muassis NU bisa merasakan kegelisahan itu. Bahkan, tumbuh kewajiban untuk mengembalikan NU pada madzhab dan jalur perjuangannya. Kita do’akan Gus Salam diberi kekuatan dan kemudahan menjalankan perintah; berikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU,” ucapnya.

Kiai Jun, biasa disapa mengajak seluruh kader dan jejaring IKA PMII untuk mengawal NU.

"Jangan lupa, semua jejaring kader dengan visi yang sama untuk NU, perlu dikonsolidasi dan digerakkan. Terutama, jejaring IKA PMII yang tersebar di seluruh Indonesia harus turut mengawal perjalanan NU. Karena, IKA PMII terlahir dari NU dan berkewajiban khidmad di dalam NU," ujarnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa kemungkinan besar muktamar PBNU 2026 akan digelar pada Agustus mendatang. Sejumlah nama menjadi panitia muktamar.

“Sebagaimana diketahui bahwa hasil pleno beberapa waktu yang lalu mengamanatkan penyelenggaraan Muktamar itu pada bulan Juli atau Agustus tahun ini,” kata Gus Ipul kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026).

Gus Ipul menerangkan, nantinya ada sejumlah nama yang akan menjadi panitia dalam kegiatan besar PBNU tersebut.

“Hasil rapat gabungan salah satu di antaranya adalah telah menetapkan panitia inti, ada empat orang. Yang pertama adalah Katib Aam sebagai ketua SC, Profesor Doktor Mohammad Nuh selaku sekretaris SC, saya sendiri sebagai ketua OC, dan Amin Said Husni sebagai sekretaris OC,” ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah berembuk untuk mengusulkan nama-nama melengkapi daftar kepanitiaan dua agenda penting, yakni Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama

“Kami berempat sedang berembuk untuk mengusulkan nama-nama melengkapi kepanitiaan yang insyaallah akan menyelenggarakan dua event sekaligus yang merupakan satu rangkaian: Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan sebelum Muktamar pada bulan Agustus tersebut,” jelas dia.

Di sisi lain, ia mengimbau kepada para pengurus wilayah dan cabang PBNU untuk bersabar serta mengikuti informasi resmi terkait pelaksanaan Muktamar PBNU 2026.

“Saya ingin menyampaikan kepada khususnya pengurus wilayah dan cabang untuk bersabar mengikuti informasi yang resmi, jangan terbawa isu-isu yang tidak benar ya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini seluruh proses tengah berjalan dengan kondusif. Ia juga berharap Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar sebelum Muktamar dapat berlangsung dengan lancar.

“Termasuk nanti pada akhirnya Muktamar yang diharapkan nanti menghasilkan sesuatu yang diharapkan bisa membawa Nahdlatul Ulama sebagaimana harapan para muaziz, para pendiri daripada Nahdlatul Ulama,” jelas Gus Ipul.

BANGKALAN - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sembilangan, Bangkalan, Madura, KH Muhammad Shofwan Taj menyatakan susunan kepanitiaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diputuskan dalam rapat pleno Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) jadi pertaruhan jam’iyyah. Termasuk dalam pelaksanaan Konbes dan Munas Alim Ulama.

"Nahdliyyin mencermatinya dengan seksama persiapan Muktamar ke-35 NU, sekaligus Konbes dan Munas Alim Ulama. Respons awal justru dipenuhi kecurigaan. Bukan sekadar anomali biasa, melainkan sinyal kuat adanya pergeseran arah sekaligus potensi gejolak," ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurut Lora Shofwan sapaan akrab KH Muhammad Sofwan Taj, kewajiban Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris Muktamar ke-34 adalah menyelenggarakan muktamar berikutnya, yakni Muktamar ke-35, secara bersama-sama. Tanggung jawab ini semestinya berjalan linier dan terdelegasi secara proporsional dalam struktur Rais Aam beserta para wakilnya, demikian pula Ketua Umum PBNU dengan jajaran wakilnya.

Dalam hal ini, fungsi syuriyah dijalankan melalui peran Steering Committee (SC), sementara fungsi tanfidziyah diemban oleh Organizing Committee (OC).

"Namun, dalam rapat PBNU menetapkan Ketua SC adalah Katib Aam KH Said Asrori, sedangkan Sekretaris SC adalah Rais PBNU Prof M Nuh. Pertanyaannya, mengapa bukan Wakil Rais Aam? Demikian pula pada OC, Ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, sementara posisi Sekretaris justru dipegang oleh Wakil Ketua Umum, H Amin Said Husni. Komposisi kepanitiaan inti ini tampak tidak mengikuti standar lazim, dan penempatan figur berdasarkan jabatannya pun terasa janggal serta tidak proporsional," ucapnya.

Pengelola Pustaka Maktabah Fiha Qutubun Qoyyimah yang menyimpan ribuan manuskrip kuno Timur Tengah dan Nusantara itu menilai, penyelenggaraan NU tidak semata-mata soal kerja teknis administratif. Lebih dari itu, menyangkut tradisi keilmuan (kualifikasi), adab (ta’dhim, etika, dan moralitas), serta keseimbangan yang selama ini dijaga dengan penuh kehati-hatian.

Perubahan yang tampak disengaja ini bukan lagi soal boleh atau tidak, halal atau haram, melainkan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan arah apa yang ingin dicapai dari komposisi panitia yang terkesan anomali tersebut.

"Kualifikasi dan etika yang berakar pada marwah pesantren kini dipertaruhkan dalam forum tertinggi jam’iyyah yang justru berbasis pesantren itu sendiri," ujarnya.

Lora Shofwan melihat keempat figur dalam panitia inti tersebut sebelumnya pernah berhadap-hadapan sebagai rival dalam konflik PBNU. KH Said Asrori dan Prof M Nuh pernah berada pada posisi yang sama sebagai Katib Aam dari dua kubu berbeda. Begitu pula Gus Ipul dan H Amin Said Husni yang pernah berhadap-hadapan dalam posisi Sekretaris Jenderal PBNU.

Secara sederhana, hal ini memberi kesan bahwa panitia muktamar berada di bawah kendali figur-figur yang pernah berkompetisi dalam posisi strategis yang sama. "Secara psikologis organisasi, kondisi ini tentu membuka potensi kompleksitas yang tidak sederhana," ucap pegiat Bahtsul Masail Pondok Pesantren dan LBM-NU Jawa Timur itu.

Lora Shofwan menyebut, Gus Ipul dan Prof M Nuh dikenal sebagai birokrat berpengalaman dari lingkar kekuasaan, dengan jalur dan rekam jejak yang jelas. Mereka memiliki kemampuan konsolidasi yang kuat dan rasional dalam perhelatan besar seperti muktamar.

Sementara itu, KH Said Asrori dan H Amin Said Husni dikenal sebagai pengabdi setia yang relatif baru, sekitar lima tahun, berkecimpung di lingkungan PBNU. Keduanya pun belum sepenuhnya mengakar kuat dalam tradisi pesantren. Padahal, NU sejatinya adalah representasi dari pesantren besar.

"Kecurigaan semakin menguat pada sosok H Saefullah Yusuf sebagai Ketua Panitia. Ia merupakan salah satu sentrum dalam konflik PBNU sebelumnya. Di saat yang sama, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU yang seharusnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan internal, seperti SK PW-PCNU yang terbengkalai serta tata kelola kesekretariatan yang belum tertata rapi. Selain itu, posisinya sebagai Menteri RI membuka ruang asumsi adanya potensi jembatan kepentingan kekuasaan yang dapat masuk ke dalam tubuh jam’iyyah NU," tuturnya.

Lora Shofwan menilai, sejak komposisi panitia muktamar dipublikasikan. Pesannya tegas NU bukan milik segelintir orang, apalagi untuk dimanfaatkan dalam event muktamar demi kepentingan politik praktis dan pragmatis. Keagungan muktamar terletak pada kemampuannya menegaskan arah, posisi, dan masa depan jam’iyyah NU.

"Independensi dan kedaulatan NU adalah jantung organisasi yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Padahal, para pendiri NU berpesan, jagalah jarak dengan penguasa dan kekuasaan agar jam’iyyah tetap sehat. Peliharalah kepercayaan dan akal sehat nahdliyyin. Kuatkan mereka dengan menjaga marwah jam’iyyah,” katanya.

Suara alarm ini bukan sekadar reaksi atas apa yang tampak di permukaan, melainkan juga peringatan terhadap kemungkinan gerakan tersembunyi di balik dinamika muktamar, rekayasa yang berjalan senyap namun berdampak besar.

"Kehati-hatian dalam membawa NU adalah keniscayaan. Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari dalam Mukadimah Qanun Asasi menegaskan Fa-innaha jam'iyyatu 'adlin wa amaanin wa ishlaahin wa ihsaanin. Wa innaha hulwatun bi afwaahil akhyari, ghushshatun 'alaa ghulaashimil asyrari. Sesungguhnya NU adalah organisasi yang berjalan lurus dan meluruskan, damai dan mendamaikan, serta berperan memperbaiki dan menyantuni. NU terasa manis di lidah orang-orang baik, namun terasa pahit bagi mereka yang dipenuhi kebencian," ucapnya.

Lora Shofwan menambahkan, apa yang diutarakan Nahdliyyin adalah pengingat kritis terhadap NU, khususnya terkait kepanitiaan muktamar, tidak semestinya dipandang sebagai sikap oposisi. Keterbukaan alam pikiran harus diiringi dengan keterbukaan nasihat demi kebaikan bersama.

“Ini adalah tanggung jawab moral kami di akar rumput, untuk memastikan jam’iyyah tidak tergelincir menjadi alat kepentingan praktis, pragmatis, atau bahkan sekadar kendaraan bagi ambisi kekuasaan,” katanya.

Lora Shofwan menegaskan, NU lahir dari rahim pesantren. Oleh karena itu, sudah semestinya penyelenggaraan agenda strategis internal seperti Konbes, Munas Alim Ulama, dan Muktamar ke-35 dilaksanakan di pesantren. Marwah keduanya harus terangkat secara bersamaan sebagai subkultur penting dalam peradaban Nusantara yang membentuk karakter bangsa Indonesia.

"NU berdiri di atas khittahnya, bergerak lurus di jalurnya, berjalan dengan keluhuran adab, serta hadir di tengah umat untuk memperbaiki dan menyantuni demi kemaslahatan. NU harus senantiasa menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan agar tetap mampu memberikan arah. NU bukan corong elit atau oligarki, dan bukan pula selimut propaganda bagi rezim yang abai terhadap penderitaan rakyat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Lukisan tertua di dunia berusia 67.800 tahun ditemukan di Leang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara.

Temuan ini berupa seni cadas cap tangan manusia yang diungkap tim kolaborasi internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Griffith University, dan Southern Cross University, Australia.

Penemuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature dengan judul“Rock art from at least 67,800 years ago in Sulawesi”.

Peneliti Pusat Riset Arkeometri BRIN Adhi Agus Oktaviana menyatakan, usia minimum seni cadas Pulau Muna ini lebih tua 16,6 ribu tahun dibandingkan seni cadas Maros–Pangkep yang ditemukan sebelumnya.

“Seni cadas ini juga 1,1 ribu tahun lebih tua dibandingkan cap tangan dari Spanyol yang sebelumnya dikaitkan dengan Neanderthal dan selama ini dianggap sebagai seni gua tertua di dunia,” kata Adhi dikutip dari laman resmi BRIN pada Senin (26/1/2026).

Sebelumnya, dikutip dari LiveScience, pada Mei 2025 tim peneliti dari Universidad Complutense de Madrid bersama National Research Center on Human Evolution (CENIEH) Spanyol melaporkan temuan batu berbentuk menyerupai wajah yang menyimpan jejak merah yang diduga sebagai sidik jari manusia tertua.

Berusia sekitar 43.000 tahun, tanda dari mineral oker tersebut dianggap sebagai salah satu objek simbolik paling awal yang ditemukan di Eropa.

Para peneliti menyimpulkan jejak merah itu kemungkinan dibuat secara sengaja oleh Neanderthal, kerabat terdekat manusia modern yang telah punah sekitar 40.000 tahun lalu.

Adhi menjelaskan penentuan usia seni cadas di Leang Metanduno dilakukan dengan teknik penanggalan laser-ablation uranium-series (LA–U-series) pada lapisan kalsit mikroskopis yang menutupi lukisan gua. Hasil analisis menunjukkan umur 71,6 ± 3,8 ribu tahun, yang memberikan batas usia minimum sebesar 67,8 ribu tahun bagi cap tangan tersebut.

Adhi menambahkan penemuan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat penting dalam sejarah awal seni simbolik dan penjelajahan laut manusia modern.

Temuan ini disebut sebagai seni cadas tertua yang pernah tertanggal secara andal, sekaligus menjadi bukti bahwa manusia telah menyeberangi laut secara sengaja sejak hampir 70.000 tahun lalu.

Temuan tersebut juga menegaskan Wallacea bukan hanya jalur migrasi menuju Australia, melainkan ruang hidup utama bagi manusia modern awal.

“Sangat mungkin pembuat lukisan ini merupakan bagian dari populasi yang kemudian menyebar lebih jauh ke timur dan akhirnya mencapai Australia,” kata Adhi.

Lebih lanjut temuan ini memperkuat model kronologi panjang yang menyatakan manusia telah mencapai daratan Sahul (Australia–Papua) setidaknya sekitar 65.000 tahun lalu.

“Penemuan ini memberikan dukungan kuat bahwa leluhur masyarakat Aborigin Australia telah berada di Sahul pada atau sebelum 65.000 tahun yang lalu,” tambah Adhi.

Penelitian ini juga memberikan bukti tertua keberadaan manusia modern di jalur migrasi utara menuju Sahul, yang melibatkan penjelajahan laut antara Kalimantan (Borneo) dan Papua, wilayah yang hingga kini masih relatif kurang dieksplorasi secara arkeologis.

Salah satu peneliti utama, Maxime Aubert, menyatakan temuan ini menunjukkan Sulawesi merupakan salah satu pusat budaya artistik tertua dan paling berkelanjutan di dunia, dengan akar dari fase paling awal hunian manusia di kawasan tersebut.

Sementara itu, Adam Brumm dari Australian Research Centre for Human Evolution (ARCHE), Griffith University, menyampaikan cap tangan di Pulau Muna memiliki ciri unik secara global, dengan modifikasi yang mempersempit bentuk jari sehingga menyerupai cakar (narrow finger), mencerminkan ekspresi simbolik yang matang. Menurutnya, makna simbolik dari penyempitan bentuk jari ini masih bersifat spekulatif.

“Namun, seni ini bisa saja melambangkan gagasan manusia dan hewan memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut sudah mulai terlihat dalam seni lukis paling awal di Sulawesi, termasuk setidaknya satu adegan yang kami tafsirkan sebagai representasi makhluk setengah manusia dan setengah hewan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bandar Udara Sugimanuru di Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara resmi melayani penerbangan perdana rute Ujung Pandang (UPG)—Muna Barat (RAQ) pergi pulang/pp, pada Kamis (15/1/2026).

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Mauludin menuturkan, hadirnya rute ini membuat akses udara lebih cepat sehingga pelaku usaha dapat menjangkau pasar baru dan memperluas jaringan bisnis ke luar daerah dengan lebih mudah.

“Rute ini menghubungkan langsung Pulau Muna dengan Makassar tanpa harus melalui jalur darat dan laut yang panjang. Sehingga waktu dan biaya perjalanan lebih efisien,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/1/2026).

Dari sisi pariwisata, rute ini semakin memudahkan wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau Muna.

Utamanya, gugusan pulau-pulau kecil seperti Pulau Rangku, Pulau Gala Kecil, dan Pulau Indo, yang dikenal dengan pasir putih dan laut yang masih alami menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Selain membuka konektivitas, harapannya turut meningkatkan potensi investasi karena pelaku usaha dan investor dapat dengan cepat mengakses peluang usaha di tiga kabupaten yakni Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

“Ke depannya kami berharap aktivitas penerbangan di Bandar Udara Sugimanuru terus meningkat dan semakin banyak melayani rute-rute baru lainnya,” tutupnya.

Kali ini, maskapai Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan UPG-RAQ SJ534 dan RAQ-UPG SJ535 melayani penerbangan dari dan ke Makassar dengan harga mulai Rp700.000 per orang.

Penerbangan ini beroperasi tiga kali dalam seminggu, yakni Selasa, Kamis, dan Sabtu menggunakan tipe pesawat B737-500 dengan kapasitas 130 kursi.

Bandara Sugimanuru sendiri memiliki runway dengan panjang 1.600 x 30 m yang dapat didarati pesawat terbesar B737-500. Luas terminal penumpang 1.800 m dan mampu melayani 42.432 penumpang dalam satu tahun.

Sebagai informasi, operasional ini berlangsung usai Bandara Sugimanuru kerap buka tutup layanan akibat traffic minim dan harga tiket yang terlampau tinggi.

Sebelumnya untuk mencapai Pulau Muna, bandara terdekat adalah Bandara Haluoleo (KDI) yang berjarak 77,39 km dari Sugimanuru, atau Bandara Betoambari (BUW) yang berjarak 80,56 km.

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, menerima kunjungan Wakil Bupati Muna, La Ode Asrafil, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis (15/1). Pertemuan tersebut membahas perkembangan Kawasan Transmigrasi Mutiara dan rencana program tahun 2026.

"Terima kasih Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi atas dukungan program kegiatan di tahun 2025", ujar La Ode.

Sejumlah proyek telah selesai dan sudah dimanfaatkan masyarakat, termasuk rehabilitasi 5 gedung SD, pembangunan 4 toilet sekolah, dan peningkatan jalan sepanjang 4,2 kilometer.

Ia pun mengajukan usulan program untuk tahun anggaran 2026 yang lebih beragam. Rencana pembangunan meliputi jembatan, talud, jalan penghubung, dan jalan lingkungan di kawasan transmigrasi.

Kawasan Transmigrasi Mutiara mencakup 5 kecamatan yaitu Maligano, Wakorumba, Pasir Putih, Pasikolaga, dan Batukara dengan total penduduk 25.375 jiwa. Kawasan yang dibuka tahun 2010 ini berada di jalur strategis antara Buton Utara, Buton, Baubau menuju Kendari dan dilalui jalan negara.

Viva Yoga mengapresiasi nama Mutiara yang diambil dari singkatan kecamatan di kawasan tersebut, yakni 'M'aligano, Wakor'U'mba, Pasir Pu'TI'h, Pasikolag'A', dan Batuka'RA'.

"Nama kawasan transmigrasi, Mutiara, sangat bagus," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1).

Penamaan ini mirip dengan konsep penamaan Wakatobi, gabungan dari beberapa nama pulau utama, Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binonko. Status lahan di Mutiara juga dinilai baik dengan 858 bidang sudah bersertifikat tanpa masalah sengketa.

Viva Yoga mendorong pengembangan komoditas unggulan yang sudah ada di kawasan tersebut. Data menunjukkan produksi jagung mencapai 1.262,50 ton dari lahan 517 hektare, kelapa 1.850 ton dari 1.938,90 hektare, dan daging sapi 7.040 kilogram dari 4.633 ekor ternak.

Produksi jagung dari Mutiara saat ini sudah dikirim hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan. Namun peternak ayam di kawasan tersebut menghadapi kendala karena harga pakan yang mahal.

Merespons keluhan tersebut, Viva Yoga mengusulkan pembangunan industri pakan ternak di Mutiara. Gagasan ini dinilai sangat memungkinkan mengingat produksi jagung di kawasan tersebut melimpah dan justru menjadi bahan baku pakan ternak dari Makassar.

Viva Yoga menegaskan komitmen mendukung pembangunan Kawasan Transmigrasi Mutiara. Dukungan ini bertujuan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan transmigran dan warga setempat di Sulawesi Tenggara.

"Kita dukung Mutiara sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tenggara", pungkas mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

JAKARTA - Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji surat permohonan pengunduran diri KH Ma’ruf Amin dari jabatan Ketua Wantim MUI. Nantinya surat itu akan dibahas dalam Rapat Pimpinan dan dibawa ke Rapat Paripurna MUI.

Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, KH Zainut Tauhid Sa’adi, mengaku, telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Kiai Ma’ruf. Pengunduran diri pimpinan di lingkungan MUI tidak serta-merta berlaku tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam organisasi. “Surat permohonan pengunduran diri dari Kiai Ma’ruf Amin sudah kami terima,” ujar Zainut, Jumat (26/12/2025).

Zainut menjelaskan, keputusan surat permohonan pengunduran diri Ma'ruf akan dibahas sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI. Untuk itu, pengajuan pengunduran diri tersebut masih berada pada tahap administrasi dan kajian. “Permohonan ini akan dibahas dalam Rapat Pimpinan dan selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna MUI,” katanya.

Selama proses pembahasan, Zainut menegaskan, pihaknya belum menghasilkan keputusan resmi. Untuk itu, Kiai Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI secara organisatoris. “Sampai ada keputusan dari forum resmi, beliau tetap menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan MUI,” ujarnya.

Menurut Zainut, keputusan akhir terkait permohonan tersebut akan diambil secara kolektif-kolegial oleh pimpinan MUI, bukan secara individual. “Segala keputusan akan diputuskan bersama sesuai mekanisme organisasi,” ucapnya.

JAKARTA - Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi menyampaikan, pihaknya belum membahas surat penguduran diri KH Ma'ruf Amin dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

"Surat itu dibawa ke MUI, dan memang belum dibahas, karena teman-teman pada kaget semua di Selasa pertama Rapim ya, karena kita juga sudah baru saja melaksanakan Munas MUI," tutur Masduki saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/12/2025).

Masduki mengatakan, MUI akan menindaklanjuti surat pengunduran Ma'ruf. Namun, Masduki menegaskan, pihaknya belum mengetahui permohonan mundur Ma'ruf dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu bisa diterima.

"(Permohonan mundur) itu tergantung mekanisme yang ada di MUI dan karena itu pembahasan ini juga akan memakan waktu," ucap Masduki.

Mantan Juru Bicara Wapres ke-13 RI ini juga berkata, Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pertimbangan MUI akan sowan kepada Ma'ruf sebelum menindaklanjuti permohonan mundur tersebut.

"Mungkin dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pemimpinan mungkin bisa saja bersilaturohim terlebih dahulu ya Kiai Maruf untuk meminta supaya bagaimana ini dan berbagai langkah" kata Masduki

"Karena dulu Kiai Miftachul Akhyar juga mundur dari MUI karena dia tidak boleh merangkap dengan Rais Aam itu prosesnya juga cukup lama, prosesnya cukup lama kira-kira bangsa ya berbulan-bulan juga itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, KH Ma'ruf Amin, mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

"Dengan ini saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI masa bakti 2025-2030 per tanggal surat ini ditandatangani," demikian bunyi surat penguduran diri Ma'ruf yang dikutip, Selasa (23/12/2025).

Dalam surat itu, Ma'ruf mengungkapkan alasan pengunduran diri sebagai Ketua Wantim MUI karena sudah berusia lanjut dan sudah terlalu lama mengabdi di MUI. "Hal ini berkaitan dengan usia saya yang sudah lanjut dan sudah terlalu lama pengabdian saya di MUI," tulis Ma'ruf.

"Maka sudah saatnya saya untuk istirahat dan mengundurkan diri dari kepengurusan MUI, demi regenerasi tugas dan tanggung jawab kepada tokoh lain yang lebih muda dan kompeten," tambah Ma'ruf.

Kendati demikian, Ma'ruf menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan bagi pengurus MUI selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ma'ruf pun berharap, MUI dapat semakin maju ke depannya.

"Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh jajaran pengurus MUI. Saya sangat bangga bisa bekerjasama dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk membangun dan membesarkan lembaga ini," tukas Ma'ruf.