Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan pihaknya siap menjadi pemasok utama beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkuat peran dalam menjaga stabilitas pangan dan mendukung peningkatan gizi masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya siap menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras sebagai komoditas pangan utama program MBG.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres), Rizal menuturkan Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyiapkan bahan pangan dasar, terutama beras, guna mendukung pelaksanaan MBG.

Dalam regulasi tersebut juga diatur mekanisme penyerapan beras Bulog oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga rantai pasok program berjalan terintegrasi.

“Kami siap menyuplai beras berkualitas untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Dari sisi kualitas, Bulog memastikan beras yang akan disalurkan telah memenuhi standar ketat, mulai dari aspek kebersihan, mutu, hingga kelayakan konsumsi. Langkah ini menjadi krusial mengingat program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menyasar kelompok penerima manfaat strategis dan berskala nasional.

Rizal menambahkan Bulog akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin kelancaran distribusi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Bulog sudah mulai memasok beras untuk program MBG melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Di daerah-daerah yang kesulitan suplai [beras akan dipasok] Bulog, sudah [Bulog memasok beras untuk MBG],” ujar Dadan saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kenaikan penerima MBG sejalan dengan bertambahnya SPPG yang kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” ujar Zulhas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program MBG juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Zulhas menjelaskan bahwa sekitar 32.000 tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah melalui proses penugasan. Sementara itu, program SPPG menyerap 924.424 tenaga kerja secara langsung.

Di sisi lain, program ini juga melibatkan 68.551 pemasok, yang mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saudara tahu dong 1 supplier itu kan UMKM, berapa itu yang kerja di situ? Paling nggak 20–30 orang lagi kan. Mitra ada 21.413 yang masuk langsung,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengingatkan petani agar tidak memanen gabah terlalu dini di tengah peningkatan target serapan beras nasional dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa meskipun Bulog menyerap gabah petani tanpa syarat kadar air maupun kadar hampa (any quality) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2025, kualitas hasil panen tetap menjadi perhatian.

“Supaya tidak terjadi seperti sebelumnya, ketika kualitas beras menurun, kami memberikan catatan bahwa gabah yang diserap adalah gabah yang sudah memasuki usia panen,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, panen yang dilakukan sesuai umur tanaman akan menghasilkan beras dengan mutu lebih baik, tekstur lebih pulen, serta meminimalkan tingkat pecahan.

Di tengah peningkatan target serapan, Bulog memastikan tetap membeli gabah petani dengan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut berlaku secara nasional sesuai ketentuan pemerintah.

Untuk memastikan pembayaran di tingkat petani berjalan sesuai ketetapan, Bulog berencana menerapkan sistem pembayaran digital.

“Harapannya, petani memiliki rekening dan buku tabungan. Setelah terdaftar, pembayaran bisa langsung ditransfer,” ujar Rizal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan menaikkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026. Penugasan pengadaan cadangan tersebut diberikan kepada Perum Bulog.

“Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dinaikkan dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton,” ujar Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi penetapan cadangan pangan pemerintah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Selain beras, pemerintah juga meningkatkan target cadangan jagung pemerintah dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, termasuk makan bergizi gratis (MBG).
menyesuaikan untuk kanal pertanian/pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti distribusi beras yang tersendat di tengah lonjakan produksi beras dalam negeri yang diperkirakan mencapai 34,77 juta ton hingga akhir 2025. Bahkan, stok di gudang Bulog berisiko menumpuk dan mengalami penurunan mutu.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kapasitas maksimal gudang Bulog hanya 3 juta ton, sementara stok beras saat ini mencapai 3,9 juta ton.

Menurut Eliza, kapasitas penyimpanan maksimal 3 juta ton tersebut membuat Bulog harus menggandeng gudang lain milik kementerian/lembaga yang fasilitasnya bervariasi. Namun, kondisi ini menyebabkan kualitas beras yang disimpan menjadi tidak seragam.

“Perlu dilakukan pemantauan berkala untuk menyalurkan beras. Selain itu manajemen stoknya pun harus diperbaiki. Jangan sampai yang awal masuk malah jadi yang terakhir keluar karena ketumpuk terus,” ujar Eliza kepadaBisnis, Senin (3/11/2025).

Menurut Eliza, gudang yang digunakan untuk menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP) harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP), mulai dari infrastruktur hingga pemeliharaan. Selain itu, juga perlu adanya pemantauan berkala dan manajemen stok yang tepat agar beras tetap layak dikonsumsi.

Di samping itu, Eliza menilai meski ada penyemprotan untuk mencegah kutu dan jamur, tindakan ini tidak dapat menjangkau seluruh tumpukan beras, sehingga tata letak gudang perlu diatur ulang agar sirkulasi setiap karung beras baik, kualitas tetap terjaga, dan distribusi lebih mudah.

Pasalnya, sambung dia, jika beras menumpuk terlalu lama disimpan di gudang, maka akan mengalami penurunan mutu dan tidak layak dikonsumsi manusia. Adapun jika beras rusak, alternatif yang bisa dilakukan adalah mengalihkannya menjadi pakan ternak, sehingga kerugian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa diminimalkan.

Di sisi lain, Eliza menyatakan stok beras tinggi tidak menjadi masalah selama penyaluran dilakukan masif. Saat ini, dari total 3,9 juta ton, 3,2 juta ton merupakan penyerapan dalam negeri, sedangkan sisanya adalah limpahan stok tahun sebelumnya.

Komposisi CBP sempat didominasi beras impor dengan pasokan mencapai 80%, tetapi beras produksi dalam negeri kini berkontribusi 100% pada stok yang dikelola pemerintah. Selain itu, harga pembelian gabah kini dibanderol Rp6.500 per kilogram.

Kendati demikian, Eliza menyoroti beberapa hambatan dalam pendistribusian beras.Pertama, kemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) 5 kilogram dinilai terlalu berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pemerintah perlu menyediakan kemasan lebih kecil, sekitar 1 kilogram.

Kedua, digitalisasi penebusan melalui aplikasi klik SPHP juga belum merata di kalangan pedagang, sehingga perlu transisi bertahap, pelatihan, pendampingan, dan mekanisme manual.Ketiga, penyaluran berbasis mobil keliling menjadi alternatif untuk mendekati titik-titik masyarakat menengah ke bawah yang belanja harian.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya sistemfirst in, first out(FiFo), pemantauan berkala, dan prioritas penyaluran beras yang sudah lama tersimpan.

Adapun untuk jangka menengah, Core menyarankan adanya revitalisasi gudang Bulog agar beras bisa disimpan lebih lama tanpa menurunkan kualitas, dengan melibatkan perguruan tinggi dalam desain gudang yang efisien.

Menurutnya, jika gudang kurang memadai dan distribusi tidak optimal, maka mutu beras cepat rusak dan berdampak pada kerugian anggaran negara.

Apalagi, dia menambahkan, realisasi SPHP yang baru mencapai 552.000 ton dan bantuan pangan baru 364.000 ton. Alhasil, stok beras masih menumpuk di gudang.

Eliza mengingatkan, jika penyaluran tidak optimal, pemerintah akan kesulitan menyerap gabah petani saat panen berikutnya. Imbasnya, harga gabah di petani bisa anjlok.

“Kalau mau mendukung petani, tidak cukup hanya menyerap gabah, sementara penyalurannya tersumbat,” tuturnya.

Produksi Beras Melonjak

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan potensi produksi beras dalam negeri akan melimpah dan mencapai 34,77 juta ton sepanjang Januari–Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan perkiraan produksi beras dalam negeri yang melimpah itu sejalan dengan potensi produksi berassubroundIII, yaitu di September–Desember 2025 yang akan mencapai 9,50 juta ton.

Sepanjang September–Desember 2025, BPS memperkirakan produksi beras bakal meningkat sebanyak 0,76 juta ton atau 8,73% dibandingkan dengan periode yang sama 2024 yang sebanyak 8,74 juta ton beras.

“Potensi produksi beras sepanjang Januari–Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,77 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 [sebanyak 30,62 juta ton beras],” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Dia menuturkan, peningkatan potensi produksi beras sepanjang Januari–Desember 2025 itu utamanya disumbang oleh peningkatan padasubroundI, yaitu pada Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 26,54% menjadi 14,01 juta ton.

Adapun, potensi produksi 34,77 juta ton beras hingga akhir 2025 itu sejalan dengan potensi luas panen padi subround III yang mencapai 3,04 juta hektare. Luasnya mengalami peningkatan seluas 0,27 juta hektare atau 9,77% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Dengan begitu, potensi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 11,35 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 1,30 juta hektare atau 12,98% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

BPS mencatat, peningkatan potensi luas panen Januari–Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I yang meningkat sebesar 25,82%.

Namun, angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Oktober–Desember 2025, seperti serangan hama atau organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu pelaksanaan panen oleh petani.