REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriyah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta, Rabu (27/5/2026), Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor.

Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Jadi ada surplus sekitar 800 ribuan ekor. Ini artinya alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita hari ini," kata Sudaryono.

Menurut dia, surplus tersebut merupakan rahmat dan rezeki yang patut disyukuri karena menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam keadaan baik.

Ia menilai capaian tersebut menjadi pertanda kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang baik, termasuk dari sisi pertumbuhan dan ketersediaan pangan.

Sudaryono menegaskan berbagai anggapan yang menggambarkan kondisi negara secara negatif tidak sesuai dengan kenyataan karena berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang positif.

Surplus ternak sekitar 800 ribu ekor tersebut juga menjadi bukti kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban tanpa mengalami kekurangan pasokan.

Di tengah situasi global yang masih diwarnai berbagai konflik dan ketidakpastian, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga kondisi dalam negeri agar tetap stabil dan terkendali.

"Di saat situasi sulit perang di mana-mana, kita dalam keadaan yang baik, itu tentu perlu kita syukuri bersama," ucap Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Importir kedelai masih menahan kenaikan harga jual di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan domestik.

Ketua Umum Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Hidayatullah Suralaga mengatakan pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir telah meningkatkan tekanan terhadap harga kedelai impor di pasar domestik.

Namun, importir masih berupaya mempertahankan harga sesuai arahan pemerintah agar gejolak harga pangan tidak makin meluas.

“Pada saat ini harga jual kedelai impor di tingkat importir relatif stabil pada kisaran Rp10.200–Rp10.300 per kilogram,” ujar Hidayatullah ketika dihubungi, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, importir belum dapat memproyeksikan besaran kenaikan biaya impor karena struktur harga kedelai juga dipengaruhi dinamika harga global di Chicago Board of Trade (CBOT) serta biaya logistik dan transportasi internasional.

Dia mengakui ruang importir untuk menahan harga makin terbatas apabila pelemahan rupiah berlanjut. Jika harga sudah melampaui batas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah, importir akan meminta penyesuaian kebijakan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kalau importir sudah tidak tahan menahan harga sampai batas HAP yang ditentukan pemerintah, nanti akan dilaporkan ke Bapanas untuk meminta penyesuaian,” katanya.

Sebelumnya, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai pelemahan rupiah memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan nasional karena tingginya ketergantungan impor pada sejumlah komoditas strategis.

Indonesia masih mengimpor sekitar 90% kebutuhan kedelai nasional, sementara gandum sepenuhnya impor dan bawang putih mencapai sekitar 95%.

“Karena mayoritas transaksi impor tersebut menggunakan dolar AS, maka ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat dan akhirnya mendorong kenaikan harga pangan di dalam negeri,” ujar Eliza.

Menurutnya, dampak pelemahan rupiah tidak hanya akan dirasakan pada komoditas mentah, tetapi juga produk turunannya seperti mi instan, roti, tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan pangan lainnya.

Kondisi tersebut memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor, yakni tekanan inflasi yang berasal dari pelemahan nilai tukar dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor.

Eliza menilai tekanan harga juga berisiko menjalar ke biaya produksi pangan domestik karena sebagian bahan baku pupuk, pakan ternak, energi, dan logistik masih dipengaruhi harga global berbasis dolar AS.

“Itulah mengapa pentingnya kita swasembada pangan dan diversifikasi ke pangan lokal agar tidak rentan terhadap dinamika global,” katanya.

Dia menilai upaya mencapai swasembada pangan membutuhkan dukungan teknologi benih, alat mesin pertanian, perbaikan irigasi, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas petani.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki manajemen pascapanen dan memangkas rantai distribusi agar harga pangan lebih kompetitif di tingkat konsumen.

“Yang paling penting hilirisasinya dibangun, petani diberikan kepastian pasar dan harga agar mendorong minat petani menanam,” ujar Eliza.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi kuat di tengah berbagai kekhawatiran global terkait nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden sempat berseloroh mengenai kondisi kurs dolar dan respons sejumlah pejabat terhadap dinamika ekonomi global.

“Selama Purbaya bisa senyum tenang aja nggak usah kau kuatir itu. Mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar,” kata Prabowo.

Dia menyampaikan masyarakat di daerah pada dasarnya lebih membutuhkan stabilitas pangan dan aktivitas ekonomi riil dibanding mengikuti fluktuasi mata uang asing.

Menurut Prabowo, pihak yang paling khawatir terhadap gejolak kurs justru kalangan yang memiliki aktivitas internasional tinggi.

“Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri hayo siapa ini?” ujarnya sambil berkelakar kepada sejumlah pejabat yang hadir.

Presiden juga sempat menyebut beberapa nama menteri dan tokoh dunia usaha secara santai di hadapan peserta acara.

“Mbak Titiek ini pusing ini,” kata Prabowo yang kemudian disambut tawa hadirin.

Dia juga menyinggung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie.

“Anin lu pusing boleh, lu ketua pengusaha lu Kadin,” ujar Presiden.

Di balik candaan tersebut, Prabowo menekankan keyakinannya terhadap daya tahan ekonomi nasional.

“Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa, Indonesia kuat,” tuturnya.

Dia mengajak seluruh pemimpin dan pejabat negara untuk tetap percaya terhadap kemampuan bangsa sendiri dan fokus bekerja bagi kepentingan masyarakat.

“Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meminta kepada pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas pangan meski kini Indonesia telah berhasil meningkatkan cadangan beras nasional hingga menembus 5 juta ton.

Menurut dia, stabilitas pasokan dan harga beras sangat penting untuk dijaga, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Menurut konflik itu berpotensi memengaruhi rantai pasok pangan dunia.

"Stabilitas harus tetap dijaga, baik dari sisi distribusi maupun harga, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Alien dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, situasi global yang tidak menentu dapat berdampak pada sektor pangan, baik melalui gangguan logistik, kenaikan biaya distribusi maupun tekanan terhadap harga komoditas.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga ke daerah serta mengantisipasi potensi lonjakan harga.

Selain itu, menurut dia, Komisi IV DPR juga mendorong optimalisasi peran Perum Bulog dalam menjaga keseimbangan pasar, termasuk melalui operasi pasar jika diperlukan.

"Stok yang besar harus diiringi dengan manajemen distribusi yang baik. Jangan sampai stok melimpah, tetapi harga di masyarakat tetap tinggi," kata dia.

Berdasarkan data terbaru, dia mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai sekitar 5.000.198 ton per 23 April 2026. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam produksi serta penyerapan beras dalam negeri.

"Capaian ini tentu sangat baik dan menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan," kata dia.

Dengan stok yang tersedia, dia menilai Indonesia dinilai memiliki posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian global.

Alien juga mengingatkan agar pemerintah melakukan pengawasan dan kebijakan yang tepat agar ketahanan pangan nasional benar-benar terjaga secara berkelanjutan.

"Pencapaian stok beras tertinggi ini harus dapat dipastikan stabilitas pasokan dan harga yang terjangkau di tingkat masyarakat, maka kita perlu berkolaborasi melakukan pengawasan bersama," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog memastikan ketersediaan stok Minyakita dalam kondisi aman dan tersedia di pasar-pasar tradisional, khususnya di wilayah Jakarta.

Hal itu berdasarkan hasil sidak atau monitoring langsung Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bersama Direktur Pemasaran Febby Novita di Pasar Minggu dan Pasar Grogol, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026).

Dalam kegiatan itu, Bulog bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, serta jajaran Bulog Kanwil DKI Jakarta & Banten untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan merata.

Rizal mengatakan, stok Minyakita dalam kondisi cukup dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Harga jual di pasar tradisional juga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

"Kami memastikan bahwa Minyakita tersedia dan dijual dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini harga terpantau sesuai HET di harga Rp 15.700 per liter," ucapnya.

Ia menjelaskan, permintaan terhadap Minyakita mengalami peningkatan seiring pergeseran konsumsi masyarakat dari minyak curah ke minyak kemasan sederhana.

Untuk mengantisipasi hal itu, Bulog pun telah mengajukan penambahan kuota pasokan agar distribusi tetap terjaga.

"Kami melihat adanya peningkatan demand (permintaan), sehingga langkah antisipatif sudah kami lakukan dengan mengusulkan tambahan pasokan. Tujuannya agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan Minyakita," ucap dia.

Rizal menambahkan, untuk komoditas beras nasional yang saat ini stoknya mencapai 4,7 juta ton dengan serapan gabah terus berlangsung, Bulog optimistis ketersediaan pangan nasional tetap aman.

Menurutnya, kegiatan monitoring akan terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.

"Bulog bersama pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan pangan, termasuk beras dan Minyakita, tersedia dengan baik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai merespons kenaikan harga kedelai yang dikeluhkan pelaku usaha, termasuk produsen tempe. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akan segera memanggil importir guna menahan laju kenaikan harga bahan baku tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Amran jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

“Nanti kami kumpulkan teman-teman importir, jangan terlalu menaikkan harga tinggi,” ujar Amran.

Di tengah tekanan harga kedelai, Amran menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan stabilitas pangan, terutama untuk komoditas utama seperti beras yang disebutnya dalam kondisi sangat aman.

“Yang terpenting bahan pokok kita yang paling vital, beras, posisinya sangat aman, sangat aman,” katanya.

Kendati demikian, pemerintah juga memberi perhatian pada komoditas lain seperti kedelai yang menjadi bahan baku utama industri pangan rakyat, termasuk tempe dan tahu.

Amran menekankan pentingnya peran importir dalam menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Pemerintah, kata dia, akan meminta pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga secara berlebihan, terutama di tengah potensi tekanan global dan ancaman El Nino.

“Kedelai nanti kita minta kepada importir untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Mari kita jaga stabilitas harga pangan dan kita ada empati, peduli saudara-saudara kita,” ujarnya.

Terkait penyebab kenaikan harga kedelai, Amran mengaku belum memperoleh laporan detail. Ia menyebut baru kembali dari kunjungan luar daerah dan akan segera melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Nanti kami cek detailnya, karena baru pulang dari luar daerah,” katanya.

Untuk merespons dinamika harga tersebut, Kementerian Pertanian akan memperkuat koordinasi internal, termasuk dengan jajaran teknis di tingkat direktorat jenderal.

“Kami akan koordinasi, kami minta kepada dirjen agar mematangkan,” tandas Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan negara, PT Perum Bulog, berkomitmen menyerap produk produksi jagung petani Blora, Jawa Tengah untuk kebutuhan pangan sampai bahan bakar berbasis nabati, bioetanol.

Direktur Utama PT Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pihaknya berjanji bakal mendukung petani dan menjaga stabilitas pangan nasional.

Pernyataan itu Rizal sampaikan dalam acara Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Jagung Serentak Kuartal II di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

“Kami melihat langsung semangat luar biasa para petani Blora. Bulog berkomitmen menyerap seluruh produksi jagung yang ada di Blora, baik untuk pakan ternak maupun kebutuhan bioetanol,” kata Rizal dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).

Menurut Rizal, kebutuhan nasional terhadap bahan baku bioetanol sangat besar, mencapai sekitar 3,2 juta ton jagung.

Permintaan itu dinilai bisa menjadi peluang besar bagi para petani jagung karena komoditas itu mulai tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu 3 bulan.

“Kebutuhan bioetanol nasional sangat besar, sehingga membutuhkan sekitar 3,2 juta ton jagung,” ujar Rizal.

Dalam keterangan yang sama, Bupati Blora Arief Rohman, menyebut daerahnya sebagai produsen jagung terbesar kedua di Jawa Tengah.

Namun, selama ini jagung dari Blora dijual ke luar daerah dalam bentuk mentah.

Pemerintah Kabupaten Blora berharap terdapat proyek hilirisasi pengolahan jagung seperti dengan membangun pabrik pakan.

“Jika hilirisasi terwujud, nilai ekonomi petani akan meningkat dan kesejahteraan semakin baik,” ujar Arief.

Menurut Arief, saat ini luasan lahan tanam jagung di Blora sekitar 83.000 hektar.

Dari 15 hektar lahan tanam yang dipanen saja menghasilkan 7 juta ton per hektar.

Ia optimistis dalam waktu ke depan luasan lahan tanam jagung bisa lebih dari 100.000 hektar.

“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis bisa menjadi nomor satu di Jawa Tengah,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Panglima Komando Korps Pasukan Khusus (Kopassus) Letjen TNI Djon Afriandi, menekankan produksi jagung nasional harus ditingkatkan.

Menurutnya, kebutuhan jagung untuk pakan mencapai 15 juta ton per tahun.

Ia juga mengingatkan arahan dari pemerintah untuk mengembangkan 1 juta hektar jagung untuk keperluan bioetanol.

“Blora menjadi titik awal pengembangan tersebut," kata Yudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food mengungkapkan dampak konflik Timur Tengah terhadap keberlangsungan industri pangan dalam negeri.

Direktur Utama ID Food, Ghimoyo mengungkapkan bahwa sejauh ini, dampak bagi perseroan yang melakukan impor dari penugasan pemerintah belum signifikan, tetapi mulai terasa. Salah satunya dari gejolak harga komoditas daging impor.

“Daging itu pasti dengan kurs yang naik dan harga yang di sana [negara asal impor] naik, itu pasti berdampak," kata Ghimoyo dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Secara umum, dia juga menyampaikan bahwa dampak terhadap industri pangan dari kondisi global saat ini mencakup volatilitas harga, utamanya karena ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga keterkaitan antara energi dan pangan.

Pihaknya memandang bahwa konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel yang berujung pada penutupan Selat Hormuz dan infrastruktur strategis di Teluk Persia telah mengganggu pasokan energi serta jalur logistik global.

Akibatnya, lonjakan harga pangan dan ancaman krisis ketahanan pangan berpotensi menekan stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor pangan.

Terkait dengan perubahan iklim, Ghimoyo menukil prakiraan badan meteorologi internasional terkait probabilitas El Nino mencapai 60% pada musim panas 2026, dengan potensi memburuk menjadi Super El Nino yang berkekuatan signifikan menjelang akhir tahun.

“Fenomena ini mengancam ketahanan pangan karena pola cuaca ekstrem yang ditimbulkannya,” ujarnya.

Mengenai keterkaitan antara energi dan pangan, Ghimoyo menyoroti potensi komoditas pertanian yang dapat menjadi salah satu bahan alternatif untuk dikonversi menjadi biofuel.

Kondisi ini kemudian dinilai menyebabkan kebutuhan pada komoditas menjadi tinggi, sehingga mempengaruhi harga komoditas.

“Mempertimbangkan kondisi global yang mempengaruhi stabilitas pangan, ID Food akan mengambil peran dalam stabilisasi harga pangan dan menjadi stabilisator ekosistem pangan nasional yang membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal untuk mengantisipasi guncangan geopolitik, iklim, dan krisis energi,” ujar Ghimoyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan untuk menjaga produksi padi tetap optimal melalui langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung April hingga Oktober 2026.

"Upaya ini difokuskan pada penguatan ketersediaan air dan dukungan benih guna menjaga produksi padi tetap optimal serta memastikan pasokan pangan tetap aman," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (29/3/2026).

Disebutkan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan luas baku lahan sawah sekitar 900.772 hektare memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas produksi padi nasional. Diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan.

Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain penguatan jaringan irigasi pertanian, optimalisasi irigasi perpompaan, bantuan pompa air, serta optimasi lahan nonrawa.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan benih padi sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas di tengah tekanan iklim.

Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif secara menyeluruh untuk menghadapi musim kemarau, khususnya melalui penguatan irigasi dan pompanisasi guna menjaga ketersediaan air bagi pertanian.

“Air adalah faktor kunci. Karena itu, penguatan irigasi, pompanisasi, dan dukungan benih harus berjalan bersamaan agar petani tetap bisa berproduksi secara optimal,” ujarnya.

Melalui langkah terkoordinasi, dia berharap ketersediaan air untuk pertanian tetap terjaga sehingga produksi dan produktivitas padi di Provinsi Jawa Barat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan merespons kenaikan harga cabai yang terjadi di sejumlah daerah saat Ramadan atau menjelang Idulfitri 2026.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Zulhas menyebut kenaikan harga cabai saat ini memang dipengaruhi oleh faktor musiman.

“Alhamdulillah cabai mahal, karena musim hujan,” ujarnya saat ditemui awak media sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, musim hujan kerap berdampak pada produksi dan distribusi cabai sehingga harga mengalami penyesuaian di pasar.

Pemerintah, lanjut Zulhas, tetap memantau perkembangan harga di lapangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi saat Ramadan dan Lebaran.

Zulhas bahkan mengutip pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang sempat menyinggung soal mahalnya cabai dalam pertemuan sebelumnya.

“Tetapi Pak JK semalam protes. Kalau cabai mahal, biar saja, katanya. Petani cabai setahun sekali bisa beli baju baru, begitu,” tandas Zulhas.

Rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo hari ini turut membahas berbagai aspek ketahanan pangan, termasuk ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas strategis.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menemukan harga cabai rawit yang melambung tinggi saat melakukan kegiatan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern.

"Yang melejit tinggi sekali itu cabai rawit. Kalau di sini istilahnya cabai setan itu sampai Rp100.000 per kilogram, padahal HET-nya (harga eceran tertinggi) itu cuma Rp78.000," katanya di Semarang, Rabu (4/3/2026) dilansir dari Antara.

Setidaknya ada tiga pusat perbelanjaan yang ditinjau, yakni Pasar Peterongan, Pasar Karangayu, serta pasar modern yang berada di kawasan Sriwijaya Semarang.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan sinergi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat mengendalikan harga pangan, menjaga stabilitas pasokan sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

"Kami terus turun melakukan pemantauan dan pengawasan (harga pangan) bersama jajaran Polri di seluruh penjuru negeri," kata Sarwo dalam Rapat Koordinasi Kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Sarwo menyampaikan berkat sinergi pemantauan di lapangan, hasilnya cukup positif karena mampu memberikan penekan harga pangan di pasaran menjadi lebih stabil.

Selain Polri, Bapanas bersama kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah juga terus memantau serta mengawasi harga pasar agar pangan pokok strategis sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembelian (HAP).

"Alhamdulillah sebagian besar komoditas harganya relatif stabil," ujar Sarwo.

Ia memaparkan kinerja Satgas Saber Pelanggaran Pangan sampai akhir Februari telah melaksanakan pengawasan pada 28.270 titik seluruh Indonesia dengan rincian 18.864 pedagang, 4.413 ritel, 2.804 grosir, 1.564 distributor, 405 produsen, dan 220 agen.

"Sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman agar kami juga menindak hingga ke hulu. Tidak hanya pengecer yang di ujung," jelas Sarwo.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo persoalan pangan menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu lonjakan harga seiring meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat.

"Potensi kenaikan harga ini yang harus kita awasi. Januari harga (pangan) sempat naik. Kemudian kita turunkan Satgas gabungan dan kemarin rata-rata tren harga bisa turun. Secara garis besar," kata Listyo.

Berdasarkan data harga Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, hingga awal Maret 2026 sebagian besar komoditas pangan strategis telah mengalami penurunan dibandingkan Januari sebelumnya.

Dengan tren menurunnya harga pangan pokok menjadi bukti kolaborasi yang baik antara Polri dan Bapanas beserta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

Tren penurunan harga terbesar ada di bawang putih yang mencatatkan level 2,18 persen menjadi Rp37.684 per kilogram (kg) dan masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Kemudian bawang merah turun 1,68 persen menjadi Rp40.948 per kg yang juga di bawah HAP.

Minyak goreng juga mulai menurun 1,24 persen. Begitu pun daging sapi yang harganya menurun 1,02 persen. Daging ayam dan telur ayam mencatatkan penurunan masing-masing 0,91 persen dan 0,79 persen. Beras premium menurun 0,86 persen dan beras medium 0,02 persen.

Atas dasar pencapaian itu, Kapolri menginstruksikan jajarannya agar menggencarkan fungsi pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Pangan bersama Bapanas dan pemerintah daerah.

Orang nomor satu di Polri itu meminta tidak ada harga pangan yang melampaui HET maupun HAP di tingkat konsumen.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta agar penindakan tegas secara terukur dapat dilakukan sampai ke tingkat distributor bahkan produsen.

Hal itu merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar harga pangan dapat terus stabil selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Satgas Saber Pelanggaran Pangan telah mengeluarkan tindakan-tindakan sebagai hasil pengawasan, antara lain 350 surat teguran, koordinasi pengisian stok kosong 898 titik, pengambilan uji laboratorium 35 titik, rekomendasi pencabutan izin usaha 1, rekomendasi pencabutan izin edar 3, dan upaya penegakan hukum 4 perkara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional memperkuat stabilisasi pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, melalui pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan (FDP) sehingga masyarakat mengakses pangan yang mudah dan terjangkau menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

"Dengan FDP, dapat menekan harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP)," kata Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas Budi Waryanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan berdasarkan hasil pemantauan di Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, harga cabai rawit merah tercatat berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram, melampaui HAP yang berada pada rentang Rp40.000 sampai Rp57.000 per kilogram.

Sementara itu, komoditas lain seperti bawang putih, daging ayam ras, gula konsumsi, dan Minyakita masih bergerak di sekitar harga eceran tertinggi (HET) atau HAP, meskipun penguatan distribusi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) puasa Ramadhan.

"Langkah intervensi stabilisasi melalui FDP diperlukan guna menekan ongkos logistik pengiriman dari distributor di daratan menuju wilayah kepulauan," ujar dia.

Diketahui, wilayah Kepulauan Seribu, khususnya Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang meliputi Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Panggang dengan jumlah penduduk sekitar 17.817 jiwa atau 61 persen dari total populasi Kepulauan Seribu, memiliki karakteristik ketergantungan distribusi melalui transportasi laut.

Kondisi itu berdampak pada tambahan biaya logistik sekitar Rp10.000 per karung dari daratan Jakarta.

Oleh karena itu, lanjut Budi, pihaknya mendorong FDP guna menekan harga cabai yang mengalami fluktuasi menjelang momentum puasa.

Ia menekankan apabila FDP diterapkan dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, maka penurunan harga dapat terjadi dalam dua tahap, mulai dari sentra pasok hingga sampai ke konsumen di wilayah kepulauan.

Selain itu, dalam jangka menengah, Bapanas juga mendorong penyediaan fasilitas gudang penyimpanan di Kepulauan Seribu dengan dukungan pemerintah daerah.

"Keberadaan gudang ini akan memperkuat buffer stock pangan strategis serta dapat melibatkan Perum Bulog maupun BUMD pangan," tambahnya.

Sebelumnya Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pangan, khususnya menjelang HBKN puasa dan Lebaran, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan sesuai harga yang ditentukan pemerintah.

Pengawasan dilakukan Tim Satgas Saber Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang dibentuk pada awal Februari 2026 dengan kolaborasi kementerian/lembaga terkait, Satgas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bulog, serta pemerintah daerah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026