Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyusun dokumen strategis berbasis analisis National Transfer Accounts (NTA) yang dirancang untuk memahami dinamika kependudukan sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih adil lintas generasi.

“NTA merupakan metode internasional untuk mengukur aliran sumber daya ekonomi antar kelompok usia, sehingga memungkinkan pemerintah merancang kebijakan berbasis siklus hidup dan keadilan antar generasi. Melalui pendekatan tersebut, analisis NTA diharapkan menjadi kompas baru bagi pemerintah dalam memetakan aliran sumber daya ekonomi lintas usia,” kata Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki dalam agenda peluncuran Buku Investasi Antargenerasi: Arah Baru Kebijakan Indonesia di Akhir Transisi Demografi.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan pemerintah mencatat Indonesia saat ini memasuki fase penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan proporsi lansia yang terus meningkat.

Alih-alih memandang lansia sebagai beban, lanjutnya, pemerintah mulai mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari umur panjang dan masa kerja lebih lama dari populasi lansia yang sehat dan aktif (silver dividend ) melalui penguatan seluruh aktivitas ekonomi yang dirancang khusus memenuhi kebutuhan penduduk lanjut usia (silver economy), termasuk pengembangan layanan kesehatan, hunian ramah lansia, serta teknologi pendukung.

Di sisi lain, isu careeconomy (ekonomi perawatan) disebut juga mendapat perhatian serius, mengingat beban perawatan anak dan lansia selama ini belum terbagi secara proporsional dan cenderung ditanggung oleh perempuan, yang berujung pada timepoverty (kemiskinan waktu).

Maliki menyampaikan bahwa buku itu hadir sebagai alat analisis yang lebih mendalam.

“Jika selama ini kita berbicara tentang bonus demografi hanya berdasarkan jumlah anak, usia produktif, dan lansia melalui batasan usia yang sederhana (cut-off), maka melalui NTA kita dapat mengetahui produktivitas riil dari kelompok usia tersebut,” ujar dia.

Lebih lanjut, dokumen tersebut digunakan sebagai landasan strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan menekankan enam arah transformasi. Pertama ialah investasi sumber daya manusia sejak dini melalui penguatan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak.

Berikutnya yaitu reformasi pasar kerja melalui transformasi pendidikan vokasi dan sistem pengupahan berbasis kompetensi. Ketiga, peningkatan produktivitas perempuan melalui penyediaan fasilitas pengasuhan anak dan sistem kerja fleksibel. Kemudian juga penguatan jaring pengaman sosial melalui reformasi sistem pensiun yang berkelanjutan bagi lansia.

Kelima adalah pengembangan careeconomy sebagai sumber lapangan kerja formal baru, serta pemerataan wilayah melalui sinkronisasi pembangunan inklusif antara Indonesia Barat dan Timur.

Melalui pendekatan berbasis NTA, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan antar generasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan ke depan.

“Paling penting adalah support systemnya. NTA ini kita harapkan bisa menjadi tools bagi kita untuk menyusun kebijakan-kebijakan itu, terutama kebijakan agingpopulation kita,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Pemerintah mulai mendorong penggunaan pendekatan berbasis data untuk merespons fenomena meningkatnya generasi “sandwich” di Indonesia. Kelompok ini merupakan usia produktif yang harus menopang kebutuhan ekonomi dua arah sekaligus anak-anak dan orang tua.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa peran generasi sandwich tidak bisa terus dibebankan tanpa batas. Menurutnya, meski kelompok ini dituntut tetap produktif, kapasitas mereka tetap memiliki limitasi.

“Jadi, karena sandwich generation ini kan ada limitasinya juga. Sandwich generation itu harus produktif. Kalau tidak, dia tidak bisa menopang ke bawah dan tidak bisa menopang ke atas. Tetapi, kemampuan sandwich generation juga ada batasnya,” ujarnya dalam agenda Dialog
Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi di Gedung Bappenas, dikutip dari Antara.

Untuk itu, pemerintah memperkenalkan pendekatan National Transfer Accounts (NTA) sebagai instrumen analisis. Metode ini digunakan untuk memetakan aliran sumber daya ekonomi antar kelompok usia, mulai dari anak-anak sebagai konsumen, kelompok usia produktif sebagai penghasil, hingga lansia sebagai kelompok yang kembali membutuhkan dukungan.

Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat melihat secara lebih jelas bagaimana distribusi beban ekonomi terjadi, baik melalui mekanisme keluarga, pajak, maupun kepemilikan aset. Dengan demikian, kebijakan publik tidak lagi disusun berdasarkan asumsi, melainkan berbasis data yang lebih terukur.

Selain itu, NTA juga dinilai penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Misalnya, dalam menyeimbangkan kebutuhan antara pembiayaan pendidikan anak dan layanan kesehatan bagi lansia. Pendekatan ini sekaligus menjadi alat proyeksi jangka panjang dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam menyiapkan kebutuhan tenaga pendidik, tenaga

kesehatan, serta infrastruktur yang sesuai dengan perubahan struktur demografi.
“Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua. Jadi, kalau kita ilustrasikan, sebetulnya kita sehari-hari pasti akan bertanya siapa yang sebenarnya membayar anak-anak kita bersekolah. Bisa orang tua, kombinasi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Siapa yang membayar rumah sakit untuk kakek-kakek kita? Siapa yang bekerja menghasilkan uang?,” kata Praktikno.

Penerapan NTA diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi yang selama ini ditanggung generasi sandwich. Dengan distribusi manfaat pembangunan yang lebih seimbang, beban tidak lagi terpusat pada satu kelompok usia saja. Kemudian juga berfungsi sebagai alat untuk membuat proyeksi strategis menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan kebutuhan guru, dokter, dan infrastruktur sesuai perubahan struktur usia penduduk.

Alat ukur ini juga menjamin beban ekonomi pada sandwich generation agar tak terlalu berat dengan menyeimbangkan distribusi manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok usia, serta mengidentifikasi investasi yang paling mendesak dan berdampak besar dengan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bijak untuk kualitas hidup warga.

Pratikno menekankan isu ini bukan hanya persoalan generasi saat ini, melainkan menyangkut siklus kehidupan seluruh masyarakat. Mulai dari pembiayaan pendidikan anak, produktivitas usia kerja, hingga pembiayaan kesehatan di usia lanjut.

Ke depan, pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memanfaatkan NTA sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Meski secara nasional dapat dibuat kerangka besar, implementasi di daerah tetap perlu disesuaikan dengan kondisi demografi masing-masing.

Di sejumlah wilayah, kebijakan mungkin lebih difokuskan pada pendidikan anak, sementara daerah lain perlu memperkuat layanan kesehatan lansia atau bantuan sosial bagi kelompok usia tua. Dengan pendekatan yang lebih terukur ini, pemerintah berharap tekanan terhadap generasi sandwich dapat dikelola dengan lebih baik, sekaligus memastikan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan antar generasi.

(SAW)

Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, sandwich generation yang harus produktif tetap ada batasnya.

Jadi, karena sandwichgeneration ini kan ada limitasinya juga. Sandwichgeneration itu harus produktif. Kalau tidak, dia tidak bisa menopang ke bawah dan tidak bisa menopang ke atas. Tetapi, kemampuan sandwichgeneration juga ada batasnya,” ujarnya dalam agenda Dialog Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Karena itu, dia menilai bahwa National Transfer Accounts (NTA) dibutuhkan sebagai alat ukur aliran sumber daya ekonomi antar-usia dalam “keluarga besar” Indonesia dengan memetakan interaksi antara anak-anak (konsumen), usia produktif (sandwich generation), dan lansia (purna tugas) melalui pajak, keluarga, dan aset.

Penggunaan NTA dipakai untuk menghindari kebijakan berdasarkan perasaan, sehingga memungkinkan penentuan prioritas yang tepat antara kebutuhan pendidikan anak dengan kesehatan lansia secara akurat.

Kemudian juga berfungsi sebagai alat untuk membuat proyeksi strategis menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan kebutuhan guru, dokter, dan infrastruktur sesuai perubahan struktur usia penduduk.

Alat ukur ini juga menjamin beban ekonomi pada sandwich generation agar tak terlalu berat dengan menyeimbangkan distribusi manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok usia, serta mengidentifikasi investasi yang paling mendesak dan berdampak besar dengan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bijak untuk kualitas hidup warga.

“Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua. Jadi, kalau kita ilustrasikan, sebetulnya kita sehari-hari pasti akan bertanya siapa yang sebenarnya membayar anak-anak kita bersekolah. Bisa orang tua, kombinasi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Siapa yang membayar rumah sakit untuk kakek-kakek kita? Siapa yang bekerja menghasilkan uang?,” kata Praktikno.

“Generasi yang produktif ini adalah generasi sandwich, generasi kejepit karena harus berproduksi, kemudian menanggung beban anak-anak, tapi sekaligus juga menanggung beban untuk orang tua. Nah, oleh karena itu, sangat berisiko kalau kita tidak bisa mengatur baik itu kebijakan publik sampai kepada (optimalisasi bonus demografi, penguatan sistem transfer publik, mendorong asset based realocation, serta mengantisipasi aging population,” ungkap dia.

Pihaknya ingin meyakinkan ke seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, bahwa NTA dapat digunakan sebagai basis untuk kebijakan publik.

“Bisa jadi secara nasional kita bisa membuat agregatnya, tetapi kebijakan di daerah bisa jadi berbeda-beda. Misalnya saja, di daerah tertentu mungkin akan lebih banyak fokus kepada pendidikan anak dan seterusnya, tapi di daerah yang lain bisa jadi akan lebih fokus kepada penyiapan klinik lansia, rumah sakit, dan lain-lain, bansos (bantuan sosial) untuk orang tua, dan lain-lain,” ucap Menko PMK.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026