JAKARTA - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Rustam Effendi Piliang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Rustam mulanya kembali menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu.

Dia menuding ada pihak-pihak yang telah mengorkestrasi ijazah Jokowi tersebut, selain mantan Ketua KPU Solo Eko Sulistyo. "Selain Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo, juga yang paling otaknya lagi, Pratikno," kata Rustam Effendi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Pratikno dari kursi menteri di Kabinet Pemerintahannya. Apalagi, kata Rustam, Pratikno saat ini juga memiliki jabatan yang cukup kuat di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Ketua Majelis Wali Amanah.

"Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pratikno dicopot! Pratikno diduga keras terlibat kasus ijazah Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Pemain lapangannya Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo," ujarnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperluas jangkauan layanan pembayaran digital dengan menghadirkan fitur QRIS Cross Border di China melalui aplikasi wondr by BNI. Inisiatif ini memungkinkan transaksi lintas negara menjadi lebih praktis tanpa penukaran uang tunai.

Fitur tersebut memungkinkan nasabah BNI melakukan pembayaran di merchant yang terhubung dengan Alipay dan UnionPay hanya dengan memindai kode QR. Layanan ini menjadi bagian dari penguatan konektivitas sistem pembayaran global.

Peluncuran inisiatif ini dilakukan bersama Bank Indonesia serta berbagai penyedia jasa pembayaran dan lembaga keuangan pada 30 April 2026. Acara tersebut dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Senior Executive Vice President Network and Sales BNI, Sri Indira, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen BNI dalam mendukung ekosistem pembayaran yang semakin terhubung secara global.

"Peluncuran ini menjadi langkah nyata BNI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital yang semakin global. Kami ingin memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan mudah di mana pun, termasuk di China, sekaligus mendorong peningkatan transaksi wisatawan mancanegara di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Fitur QRIS Cross Border tidak hanya berlaku satu arah. Wisatawan asal China juga dapat bertransaksi di merchant BNI di Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran mereka yang sudah terintegrasi dengan QRIS.

BNI menilai interkoneksi sistem pembayaran Indonesia-China ini berpotensi mendorong transaksi inbound, khususnya dari wisatawan China yang merupakan salah satu kontributor utama sektor pariwisata nasional. Kemudahan transaksi lintas negara dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi.

Tren positif ini sejalan dengan data terkini Bank Indonesia. Volume transaksi pembayaran digital nasional mencapai 14,39 miliar transaksi pada kuartal I 2026, tumbuh 33,76% secara tahunan seiring meningkatnya penerimaan digital di berbagai sektor.

Sri Indira menambahkan, BNI tidak berhenti di satu negara saja dan sudah menyiapkan peta jalan ekspansi berikutnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di luar negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital internasional.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ikut merespons isu nama seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tais Bengkulu masuk ke dalam struktur organisasi Yayasan Penitipan Anak (daycare) Little Aresha yang tersangkut dugaan penganiayaan terhadap anak-anak. Pratikno memastikan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

“Sekarang sudah ditangani, proses hukum di polisi,” tegasnya kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pratikno kembali menegaskan bahwa proses hukum kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di Daycare Little Aresha sudah berjalan. Bahkan, dirinya telah telah berkomunikasi dengan Kapolda DI Yogyakarta.

“Prosesnya udah berjalan. Saya sudah komunikasi dengan pak Kapolda,” tegasnya.

Seperti yang dilihat dari laman resmi Mahkamah, Juru Bicara Pengadilan Negeri Tais Rohmat mengungkapkan bahwa hakim Rafid Ihsan Lubis yang masuk ke dalam struktur menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Penitipan Anak (daycare) Little Aresha di Yogyakarta masuk ke struktur yayasan itu pada 2021 untuk sekadar memberikan bantuan hukum.

Rohmat menjelaskan bahwa pada suatu kesempatan, dua orang pendiri yayasan meminta pertolongannya untuk keperluan pembentukan badan hukum yayasan penitipan anak tersebut.

“Di suatu kesempatan, Saudara Nga Liem dan Ibu Diah menyampaikan bahwa memiliki suatu usaha penitipan anak yang sudah berjalan namun belum berbentuk badan hukum,” ujar Rohmat saat membacakan klarifikasi Rafid.

Rohmat menyebut Rafid Ihsan Lubis sempat memberikan bantuan pemberian dokumen identitas pribadinya. Namun yang bersangkutan mengakui telah meminta agar namanya dihapus dalam struktur ketika yayasan sudah berbentuk badan hukum.

“Yang bersangkutan juga menyampaikan permintaan agar ketika badan hukum sudah berdiri, maka nama yang bersangkutan dihapus dari struktur kepengurusan, terlebih saat itu yang bersangkutan sedang mengikuti tes CPNS dan setelahnya dinyatakan lulus CPNS,” imbuhnya.

Rafid juga mengaku, selama ini, tidak pernah menerima imbalan ataupun turut serta dalam permodalan, operasional, dan pengambilan keputusan apapun terkait yayasan tersebut. Bahkan ia mengaku tidak pernah mengetahui dan diinformasikan dalam pendirian akta notaris yayasan, juga tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun atas tindakan hukum pendirian yayasan itu.

“Bahwa dalam proses pendirian yayasan tersebut, yang bersangkutan tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu atas terbitnya akta notaris, yang bersangkutan tidak pernah menghadap dan menandatangani akta notaris tersebut. Yang bersangkutan juga tidak ada memberikan kuasa kepada siapapun atas tindakan hukum tersebut,” tutur Rohmat.

Dalam klarifikasinya, Rafid juga mengakui kelalaiannya pada tahun 2021 dengan meminjamkan dokumen identitas pribadinya. Untuk ia menyampaikan permohonan maaf baik kepada para korban, keluarga korban, maupun kepada institusi Mahkamah Agung.

“Yang bersangkutan juga menyampaikan penyesalan yang mendalam dan situasi ini merupakan pembelajaran bagi yang bersangkutan pribadi,” pungkasnya.

Pemerintah menilai pelaksanaan arus mudik Lebaran 2026 berjalan baik meski dihadapi volume kendaraan yang cukup tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut volume kendaraan yang cukup tinggi terlihat pada periode H-12 hingga H+3 Lebaran.

"Alhamdulillah arus mudik berjalan dengan baik," kata Praktikno di Jasa Marga Toll Road Command Center, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (25/3).

Ia menilai peningkatan jumlah kendaraan selama periode tersebut tetap dapat ditangani secara lancar, termasuk di jalur penyeberangan.

Selain itu, Pratikno mengungkap angka kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan sekitar 16 persen.

"Jadi ini adalah sebuah syukur yang harus kita panjatkan kepada Tuhan atas kelancaran arus mudik ini," ujar Pratikno.

Menurut dia, keberhasilan ini merupakan hasil dari langkah antisipatif dan respons cepat berbagai pihak seperti Kementerian Perhubungan, Polri, dan Jasa Marga. Polri telah melakukan monitoring melalui penggunaan teknologi secara ketat, sehingga penanganan di lapangan bisa dilakukan berbasis data dan secara cepat.

Pratikno juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk BUMN dan Danantara yang turut mendukung kelancaran arus mudik.

Pada arus balik kali ini, Pratikno berharap tidak terjadi penumpukan pada 28 dan 29 Maret yang diperkiraka kembali menjadi puncaknya setelah 24 Maret. Ia pun mengimbau masyarakat untuk memulai perjalanan balik lebih awal.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini.

Menurut dia, kerja sama seluruh pihak mampu membawa penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini berjalan baik.

"Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara angkutan lebaran, TNI, Polri, BUMN yang telah bekerja keras, bekerja sama dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mampu menyelenggarakan angkutan Lebaran dengan baik," katanya.

Menjelang puncak arus balik pada 28 Maret dan 29 Maret, masyarakat didorong memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) serta memulai arus balik lebih awal pada 26 dan 27 Maret yang bertepatan dengan pemberian diskon tarif tol.

"Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan (kebijakan WFA dan diskon tarif tol) ini, sehingga kita bisa mengurangi kepadatan yang kita prediksi akan terjadi pada tanggal 28 maupun 29 Maret," ujar Dudy.

Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi COVID-19.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring. Menko Pratikno menegaskan pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.

Pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, pembatasan mobilitas perjalanan dinas.

Kemudian penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran serta penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.

Untuk menjaga kualitas pendidikan, kata dia, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.

Selain itu rapat juga mencatat sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa, serta opsi skema pembiayaan alternatif guna mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Menko Pratikno.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah penghematan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membantah kabar yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Kabar yang beredar juga menyebut dirinya telah menyiapkan surat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak, enggak (mundur)," kata Pratikno usai menghadiri acara peringatan Harlah 100 Tahun NU yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Usai memberi penjelasan, Pratikno langsung meninggalkan lokasi dan tak menjawab pertanyaan awak media. Termasuk, saat disinggung soal wacana perombakan atau reshuffle kabinet.

Diketahui, isu reshuffle kabinet ini kembali mencuat beberapa waktu lalu. Isu ini beredar menyusul posisi kosongnya kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggal Thomas Djiwandono lantaran baru saja terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kosongnya kursi Wamenkeu tersebut membuat banyak pihak berspekulasi ihwal terbukanya peluang bagi Prabowo untuk melakukan perombakan di kabinetnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membantah kabar yang beredar bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih . Pratikno juga enggan menjawab soal kabar perombakan kabinet atau reshuffle.

"Enggak, enggak (mundur)," kata Pratikno seusai menghadiri acara peringatan Harlah 100 Tahun NU yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Pratikno juga menampik kabar bahwa dirinya telah menyiapkan surat pengunduran diri yang nantinya akan dikirim kepada Presiden Prabowo.

Pratikno pun langsung meninggalkan lokasi dan tak menjawab pertanyaan awak media. Termasuk, saat disinggung soal wacana perombakan atau reshuffle kabinet.

Diketahui, isu reshuffle kabinet ini kembali mencuat beberapa waktu lalu. Isu ini beredar menyusul posisi kosongnya kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggal Thomas Djiwandono yang baru terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kosongnya kursi Wamenkeu tersebut membuat banyak pihak berspekulasi Prabowo kembali melakukan perombakan di kabinetnya. Diketahui, Prabowo telah melakukan empat kali reshuffle sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

BANDUNG BARAT - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan bencana tanah longsor yang melanda Kampung Pasirkuning dan Kampung Pasirkuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut disampaikan Menko PMK usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana serta berdialog dengan para pengungsi pada Minggu (25/1/2026).

“Pemerintah menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya para korban di Cisarua akibat longsor dan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kami utamakan adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilakukan 24 jam nonstop karena masih sekitar 80 warga yang dalam pencarian,” kata Pratikno.

Bencana longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat (23/1/2026) malam. Kondisi tanah yang jenuh air memicu longsor besar pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, disertai aliran banjir bandang dari kawasan perbukitan. Material longsor dan lumpur menerjang permukiman warga, menimbun rumah, merusak infrastruktur, serta memutus akses jalan.

Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Selain fokus pada pencarian korban, kata dia, pemerintah juga memastikan penanganan korban meninggal dilakukan secara optimal dan bermartabat.

Proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga terus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. “Penanganan korban ini kami lakukan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga secara bermartabat,” ujarnya.

Pratikno menambahkan, perlindungan dan pelayanan bagi para pengungsi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam penanganan bencana ini, pemerintah mengerahkan lima klaster utama yang bekerja secara terkoordinasi di lapangan, yaitu klaster SAR, kesehatan, logistik, perlindungan dan pengungsian, dan pemulihan.

Klaster SAR yang dipimpin Basarnas bersama TNI, Polri, BNPB, dan BPBD mengerahkan lebih dari 250 personel serta alat berat untuk mempercepat proses pencarian. Korban yang berhasil dievakuasi dirujuk ke rumah sakit terdekat seperti RSUD Cililin dan RSUD Soreang.

Klaster Kesehatan menyediakan pos kesehatan lapangan dengan layanan 24 jam, ambulans siaga, mekanisme rujukan bagi korban kritis, serta layanan kesehatan jiwa dan trauma healing bagi para penyintas. Sementara itu, Klaster Logistik memastikan ketersediaan bantuan sembako, makanan siap saji tiga kali sehari, selimut, serta tenda darurat bagi para pengungsi.

Klaster Pengungsian dan Perlindungan melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada keluarga korban terdampak. Adapun Klaster Pemulihan disiagakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mencegah bencana susulan.

Menko PMK menekankan pentingnya pencegahan bencana susulan. Pemerintah pusat terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk rencana relokasi warga terdampak.

“Bapak Wakil Presiden tadi telah juga membahas bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati terkait rencana relokasi agar warga terhindar dari dampak risiko bencana susulan. Identifikasi lahan diminta untuk segera dilakukan,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong percepatan pemulihan beberapa sektor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana. Menjelang bulan suci Ramadan ini, ia menyebut kebutuhan sektor keagamaan jadi kebutuhan yang mendesak.

"Ini menjadi penting sekali karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Percepatan infrastruktur di masjid-masjid yang rusak ya, musala dan lain-lain. Kemudian bantuan untuk perlengkapan ibadah," ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

"Jadi sekali lagi, menjelang bulan Ramadan apalagi ini menjadi sangat mendesak," sambungnya.

Khusus untuk Provinsi Aceh, Pratikno juga menyoroti kebutuhan khusus tradisi Meugang. Dengan percepatan pemulihan insfratruktur sektor keagamaan, maka masyarakat Aceh bisa dengan nyaman menyelenggarakan tradisi tersebut.

"Termasuk tradisi Meugang ya Pak Gub ya, di Aceh? Itu tradisi Meugang H-2 Ramadan dan H-2 Idul Fitri begitu Pak Gub ya? Jadi itu juga sudah kita bicarakan bagaimana dukungan untuk masyarakat terdampak, terutama di Aceh yang punya tradisi kuat tradisi Meugang pada menjelang Ramadan dan menjelang Idulfitri," ujar dia.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi perempuan dan perlindungan untuk kelompok rentan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya kesiapsiagaan ekstra seluruh daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang pergantian tahun. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah secara daring.

Dia menuturkan tantangan kebencanaan pada akhir tahun ini sangat berat. Selain masih berlangsungnya penanganan bencana di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan, potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem diperkirakan masih akan terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.

"Peralihan tahun kali ini sungguh membutuhkan perhatian ekstra luar biasa bagi kita semua. Saya tahu bapak ibu semua bekerja tanpa libur, siaga 24 jam, selalu standby dan sigap merespons segala tantangan," ujar Pratikno, Selasa (30/12/2025).

Semua kepala daerah, BPBD bersama masyarakat melakukan orkestrasi kesiapsiagaan selama masa Nataru dan peralihan tahun. Ini tidak hanya berlaku bagi daerah yang saat ini terdampak bencana, tetapi juga bagi wilayah-wilayah lainnya yang berpotensi terdampak.

Pemantauan kondisi cuaca dan kesiapan sumber daya harus dilakukan secara berkelanjutan. "Di luar wilayah yang sedang terdampak bencana, saya sangat mengharapkan bapak ibu untuk terus waspada. Waspada memonitor kondisi cuaca, selalu standby menyiapkan kesiapsiagaan infrastruktur, personel, dan pasukan agar jika terjadi sesuatu kita bisa merespons sangat cepat," katanya.

Selain kesiapsiagaan internal daerah, Pratikno menekankan pentingnya solidaritas dan sinergi antardaerah dalam penanganan bencana. Daerah yang tidak terdampak diminta terus memberikan dukungan nyata kepada wilayah yang tengah menghadapi bencana.

Dia menuturkan pemulihan pascabencana saat ini telah mencakup perbaikan infrastruktur dan distribusi logistik juga pemulihan konektivitas transportasi, jaringan telekomunikasi, layanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Dia juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan pelayanan pendidikan menjelang dimulainya semester baru pada awal Januari 2026.

Menko PMK mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi BMKG dan BNPB, serta memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Dia juga mengajak masyarakat menunjukkan empati dan solidaritas kepada para korban bencana, termasuk dengan merayakan pergantian tahun secara sederhana.

"Di tengah situasi prihatin diimbau kepada masyarakat untuk rayakan tahun baru dengan cara sederhana, yang lebih bermakna, dengan doa bersama dan solidaritas untuk membantu saudara-saudara kita terdampak bencana," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan progres pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan, khususnya dalam pembangunan hunian sementara (huntara) serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar tradisional.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pratikno menjelaskan, hingga 28 Desember, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah dimulai, bahkan sebagian sudah rampung sepenuhnya.

“Total proses pembangunan yang sudah selesai ada 1.050 unit hunian sementara,” ujar Pratikno.

Dia memerinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah. Sementara itu, 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran BUMN.

Pratikno menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan hunian dan aktivitas ekonomi agar kehidupan masyarakat terdampak dapat segera kembali normal.

Menurutnya, Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan BUMN terus diperkuat dalam fase pemulihan pascabencana.

Selain hunian, pemulihan juga menyasar sektor ekonomi rakyat. Di Provinsi Aceh, tercatat 112 pasar tradisional terdampak bencana.

Di Sumatra Utara, dari 47 pasar yang terdampak, sebanyak 46 pasar telah kembali beroperasi, sementara satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

Sementara itu, di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, dengan satu pasar lainnya masih dalam tahap percepatan pemulihan.

“Di aceh ada 112 pasar tradisional yang terdampak. saat ini sudah 18 sepenuhnya beroprasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. di Sumbar ada 3 pasar mulai beroperasi. Ada 1 yang proses percepatan pemulihan,” kata Pratikno.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatra akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.

Pemerintah, kata Pratikno, telah menyiapkan berbagai langkah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski sebagian fasilitas pendidikan mengalami kerusakan berat.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pratikno mengungkapkan, bencana di Sumatra berdampak pada sekitar 3.700 sekolah, dengan 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung sesuai kalender pendidikan.

“Tanggal 5 Januari akan masuk pada mulai pembelajaran baru. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung,” ujar Pratikno.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 587 sekolah yang berada dalam proses pembersihan pascabencana. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.

“Target kita tanggal 4 Januari sudah selesai,” katanya.

Menurut Pratikno, langkah tersebut diambil agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, sembari pemerintah terus melakukan pemulihan dan perbaikan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana.

Pemerintah menegaskan pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam fase pascabencana, seiring dengan upaya memastikan keberlangsungan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Kendati demikian, Pratikno mengakui sebagian sekolah masih harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas darurat. Sebanyak 54 sekolah akan menjalankan proses pembelajaran di tenda sementara.

“Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” pungkas Pratikno.