Bisnis.com, JAKARTA — Platform perpesanan instan milik Meta, WhatsApp, memperkenalkan terobosan baru yang memungkinkan seluruh pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi.

Kehadiran fitur username ini dirancang sepenuhnya opsional sebagai solusi perlindungan privasi yang memberikan kontrol penuh kepada para pemilik akun untuk memilih, mengubah, atau menghapus identitas publik mereka kapan saja.

Melalui sistem ini, nomor telepon tidak lagi terlihat saat memulai obrolan baru dengan pengguna lain, kecuali kontak tersebut sudah saling menyimpan nomor di buku telepon masing-masing.

Mengingat peluncuran fitur proteksi ini dilakukan secara bertahap secara global, para pengguna diimbau untuk segera mengamankan nama unik pilihan mereka agar tidak diklaim oleh pengguna lain di ruang siber.

Langkah-Langkah

Pertama, pengguna harus memastikan apakah pembaruan sistem ini sudah mendarat di perangkat mereka atau belum. Pengguna dapat membuka menu Pengaturan (Settings), lalu mengetuk profil akun di bagian atas, kemudian memeriksa apakah ada kolom baru bertuliskan Nama Pengguna (Username) di bawah nama profil standar.

Apabila fitur tersebut belum muncul di menu pengaturan ponsel Anda, ada beberapa faktor teknis yang melatarbelakanginya.

Faktor utama adalah mekanisme peluncuran dari Meta yang berjalan secara bertahap di berbagai wilayah negara. Penyebab lainnya adalah aplikasi WhatsApp pada perangkat belum diperbarui ke versi paling anyar

Solusinya, pengguna wajib melakukan pembaruan (update) secara mandiri melalui Google Play Store untuk perangkat Android atau Apple App Store untuk pengguna iOS, kemudian menunggu notifikasi resmi masuk saat server regional mengaktifkan fitur tersebut.

Mekanisme Reservasi dan Cara Mengaktifkan Username Whatsapp

Bagi pengguna yang beruntung dan sudah mendapati fitur ini aktif di aplikasinya, proses pemesanan nama dapat diselesaikan dalam beberapa langkah instan sebagai berikut:

1. Masuk ke menu Pengaturan > Akun > Nama Pengguna pada aplikasi WhatsApp versi terbaru.
2. Ketuk ikon pensil atau tombol Buat Nama Pengguna untuk memulai proses ketik.
3. Masukkan nama unik pilihan Anda yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, atau karakter yang diizinkan sistem.
4. Tunggu beberapa detik hingga sistem melakukan validasi otomatis untuk memastikan nama tersebut belum digunakan oleh orang lain.
5. Jika sistem memberikan tanda centang hijau tanda nama tersedia, ketuk Simpan atau Reservasi untuk mengunci hak kepemilikan nama tersebut.
6. Setelah tersimpan, username Anda akan aktif secara otomatis. Pengguna baru yang ingin menghubungi Anda kini hanya perlu mengetikkan nama pengguna tersebut tanpa perlu meminta nomor seluler pribadi Anda lagi.

Cara Klaim Nama yang Sama dengan Instagram

Ekosistem Meta juga mempermudah integrasi lintas platform digital bagi para kreator konten, organisasi, maupun pelaku usaha kecil (UMKM).

Pengguna dapat menyamakan identitas digital mereka agar selaras dengan akun bisnis di Instagram atau Facebook menggunakan alat bantu generator nama bawaan dari WhatsApp.

Untuk mengklaim nama yang sama, pastikan akun WhatsApp Anda sudah terhubung dalam satu ekosistem Meta Accounts Center yang terintegrasi dengan Instagram.

Saat masuk ke menu pembuatan usernameWhatsApp, sistem akan mendeteksi nama pengguna yang Anda gunakan di Instagram dan memberikan rekomendasi prioritas untuk menggunakan nama yang sama. Langkah sinkronisasi ini sangat efektif guna menjaga konsistensi penemuan merek bisnis di pasar digital serta menghindari aksi peniruan identitas oleh kompetitor.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) optimistis jumlah pelanggan operator seluler tetap tumbuh meskipun pemerintah akan memberlakukan registrasi SIM card menggunakan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026 serta membatasi kepemilikan tiga nomor per operator seluler.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATSI Merza Fachys mengatakan potensi pertumbuhan pelanggan masih terbuka seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan digital.

“Masih ada potensi pertumbuhan lagi, selalu,” kata Merza usai Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Merza mengatakan penggunaan handphone kini tidak lagi hanya sebatas untuk komunikasi suara maupun pesan singkat, melainkan telah berkembang untuk berbagai kebutuhan digital lainnya.

Dia menilai wajar apabila masyarakat memiliki lebih dari satu nomor telepon untuk kebutuhan yang berbeda, seperti komunikasi harian, transaksi finansial, maupun kebutuhan lainnya. Karena itu, pemerintah membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor untuk setiap operator seluler.

Menurut Merza, kebijakan tersebut justru membuka peluang pengelolaan nomor seluler yang lebih tertata sesuai kebutuhan penggunaan masyarakat.

“Itu akan menjadi sebuah opportunity bahwa kita bisa mengatur daripada nomor-nomor ini untuk apa saja aplikasi yang kita gunakan,” kata Merza.

Dia juga meyakini pertumbuhan industri telekomunikasi tetap akan berlanjut karena hampir seluruh aktivitas masyarakat kini berbasis digital.

“Maka kita yakini bahwa ini akan tumbuh karena sudah macam-macam lagi aplikasinya, sudah hampir kehidupan kita sehari-hari semua sekarang berbasis digital,” kata Merza.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menegaskan biaya registrasi SIM card berbasis biometrik menjadi tanggung jawab operator seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Dia mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi biometrik tersebut.

“Kan tadi sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility [tanggung jawab bisnis] daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange [pertukaran data],” kata Edwin dalam Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menilai operator seluler seharusnya tidak merasa terbebani dengan biaya tersebut. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan seluler justru akan mendorong pertumbuhan bisnis operator.

Dia juga menekankan perlindungan masyarakat dari penipuan dan scam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan bersama di ekosistem digital.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan jumlah SIM card di Indonesia sempat mencapai 335 juta pada 2024. Namun, hingga 30 April 2026 jumlah tersebut telah mengalami rasionalisasi menjadi sekitar 294 juta nomor.

Dia menilai kondisi tersebut justru berdampak positif terhadap industri telekomunikasi. Dalam lima bulan terakhir, rata-rata kinerja industri disebut mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan akhir 2025.

Menurut Edwin, peningkatan aktivitas penggunaan data menunjukkan pertumbuhan transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan seluler yang telah terverifikasi.

Sementara itu, terkait kemungkinan insentif bagi operator seluler, Edwin mengatakan pembahasan masih terus dilakukan meski hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua ATSI Reski Damayanti mengatakan selama lima bulan masa uji coba, jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi biometrik mencapai sekitar 950.000 hingga 1,4 juta pelanggan sejak Januari hingga April 2026.

“Karena per bulan itu sekitar 220.000-300.000 yang melakukan biometrik. 950.000-1,4 juta rangenya,” kata Reski.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat umum tetap tidak dipungut biaya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Saat ini, pencantuman nomor telepon pada akun media sosial masih bersifat opsional.

“Ini yang sedang kami godok juga dengan konsultasi publik tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan kewajiban tersebut diharapkan membuat identitas pengguna menjadi lebih jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Dia menuturkan penguatan ketahanan nasional di media sosial tidak hanya dilakukan melalui aktivitas di ruang digital, tetapi juga lewat pertemuan langsung dengan masyarakat, diskusi, sosialisasi, dan edukasi.

Untuk mendukung hal tersebut, Komdigi bekerja sama dengan berbagai media serta mengerahkan penyuluh informasi publik di berbagai daerah guna memberikan edukasi kepada masyarakat dan komunitas.

Meutya menambahkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah pada 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di ruang digital. Salah satunya terkait penanganan pornografi deepfake berbasis nudity di Grok yang sempat memicu banyak aduan masyarakat.

Saat itu, pemerintah memutuskan menutup sementara layanan tersebut hingga terdapat jaminan dari kantor pusat X untuk melakukan perbaikan terhadap konten deepfake, khususnya yang berkaitan dengan nudity.

Dia juga menyinggung inspeksi mendadak ke kantor Meta pada Maret lalu yang disebut sebagai langkah baru. Setelah inspeksi dilakukan, pemerintah mengklaim terjadi penurunan konten hoaks terkait kesehatan, termasuk ajakan anti-vaksin yang sebelumnya marak.

Meutya mengungkapkan tingkat kepatuhan platform dalam melakukan pemutusan akses dan moderasi konten sebelumnya masih rendah, yakni hanya sekitar 20%.

Selain itu, pada 7 April 2026 Komdigi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah platform yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dalam pemeriksaan tersebut, Meta diperiksa selama empat jam, sementara platform lain menjalani pemeriksaan hingga sembilan jam dengan pendampingan kuasa hukum.

“Ketika akhirnya setelah diperiksa mereka kemudian memberikan komitmen kepatuhan [terhadap PP Tunas],” kata Meutya.

Meutya menjelaskan pemerintah meyakini gangguan terhadap ketahanan nasional dapat bermula dari anak-anak. Oleh karena itu, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP Tunas pada Maret 2025, aturan tersebut mulai diimplementasikan melalui peraturan menteri pada Maret 2026.

Dia mengatakan hingga saat ini delapan platform yang lebih dahulu diminta mematuhi aturan tersebut telah melaporkan langkah-langkah penonaktifan akun anak. Selain itu, Komdigi juga mulai menerima self assessment dari platform lain sehingga implementasi aturan tersebut tidak hanya diterapkan pada delapan platform awal, tetapi juga diperluas ke platform lainnya.

“Dan kami juga saat ini tengah menerima beberapa self assasment dari platform-platform lain jadi kita mulai melebarkan tidak hanya di delapan platform itu tapi juga di platform-platform lainnya,” katanya.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mewajibkan pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor teleponnya. Langkah ini ditempuh agar konten yang dihasilkan dari akun media sosial tersebut bisa teridentifikasi dengan jelas siapa pengguna-nya.

Rencana ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Terkait rencana re-registrasi terhadap pengguna media sosial dengan memberikan akuntabilitas, bahwa kalau saat ini itu sifatnya tidak wajib untuk memberikan nomor telepon," kata Meutya.

Oleh karena itu, kata Meutya, pemerintah tengah menggodok rencana tersebut, dengan melibatkan konsultasi publik. Menurut Meutya, jika sebuah akun medsos mencantumkan nomor telepon, maka identitasnya bisa terlacak dengan jelas.

"Bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya, sehingga identitasnya jelas, sehingga mereka menjadi akuntabel," ujarnya.

Lihat video: Meutya Hafid Ungkap Komdigi Blokir Ratusan Rekening Terindikasi Judol, BCA Terbanyak



"Atau ya bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan yang juga ditayangkan. Kemudian identitas digital yang telah terverifikasi melalui PSRE juga kita kuatkan," tuturnya.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan regulasi yang tidak hanya mewajibkan penggunaan data kependudukan, tetapi memaksa verifikasi fisik melalui teknologi biometrik wajah.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberangus sindikat penipuan siber yang selama ini berpesta di atas kelemahan sistem registrasi lama.

Perubahan fundamental ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Jika sebelumnya registrasi kartu prabayar seringkali dianggap sekadar formalitas administratif—di mana satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa disalahgunakan untuk mendaftarkan ratusan nomor tanpa sepengetahuan pemiliknya—kini paradigma tersebut dibalik.

Negara memberikan kendali penuh kepada masyarakat untuk menjadi "polisi" atas identitas mereka sendiri.

Dampak Langsung bagi Masyarakat: Kendali Penuh dan Rasa Aman

Bagi masyarakat umum, dampak paling terasa adalah kemampuan untuk melakukan audit mandiri.

Pemerintah mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan fitur Cek Nomor.

Artinya, setiap warga negara kini bisa memeriksa berapa banyak nomor yang terdaftar atas nama dan NIK mereka.

Jika ditemukan nomor asing atau mencurigakan yang tidak pernah mereka daftarkan, masyarakat memiliki hak mutlak untuk meminta pemblokiran seketika.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa aturan ini adalah instrumen perlindungan, bukan sekadar penertiban.

Berbicara di forum global di Davos, Swiss, Jumat (23/01/2026), Meutya menekankan pentingnya prinsip Know Your Customer (KYC).

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah dan berhak,” ujar Meutya.

Logikanya jelas: dengan mewajibkan biometrik, ruang gerak sindikat jual-beli data pribadi untuk registrasi massal menjadi tertutup rapat.

Penipu tidak bisa lagi sekadar mencuri NIK dan KK dari internet; mereka membutuhkan wajah asli pemilik identitas secara real-time.

Matimya Pasar Gelap Kartu Perdana Aktif

Dampak signifikan lainnya akan dirasakan di pasar ritel seluler. Selama bertahun-tahun, konsumen dimanjakan dengan ketersediaan "kartu perdana aktif" di pinggir jalan—kartu yang sudah diregistrasi dengan identitas antah-berantah dan siap pakai. Praktik ini adalah hulu dari spam judi online dan penipuan.

Regulasi baru ini mematikan praktik tersebut dengan mewajibkan seluruh kartu perdana yang beredar harus dalam kondisi tidak aktif (inactive).

Aktivasi hanya bisa dilakukan setelah lolos validasi biometrik yang sah. Ini akan mengubah perilaku konsumen yang terbiasa "sekali pakai buang" menjadi lebih bertanggung jawab dalam memelihara nomor seluler mereka.

Rincian Batasan dan Spesifikasi Aturan

Demi menutup celah penyalahgunaan secara masif, pemerintah juga menetapkan kuota ketat. Berikut adalah rincian spesifikasi aturan yang wajib diketahui publik:

Batas Kepemilikan: Satu identitas pelanggan hanya boleh mendaftarkan maksimal 3 (tiga) nomor prabayar pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi (operator).

Syarat WNI: Wajib menggunakan KTP-el/NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition).

Syarat WNA: Wajib menggunakan paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang sah.

Pelanggan di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun): Registrasi wajib melibatkan identitas dan data biometrik kepala keluarga. Tidak bisa lagi sembarangan.

Mekanisme Pengaduan: Nomor yang terindikasi atau terbukti digunakan untuk tindak pidana/melanggar hukum wajib dinonaktifkan oleh operator.

Tanggung Jawab Operator dan Sanksi

Beban berat kini juga berada di pundak operator seluler. Mereka tidak hanya diwajibkan menyediakan infrastruktur biometrik, tetapi juga harus menjamin keamanan data tersebut dengan standar internasional, termasuk sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga memfasilitasi registrasi ulang bagi pelanggan lama. Mereka yang sebelumnya terdaftar hanya dengan NIK dan KK akan didorong untuk beralih ke sistem biometrik demi keamanan yang lebih terjamin.

Meutya Hafid menegaskan, sanksi administratif menanti penyelenggara jasa telekomunikasi yang mencoba bermain mata atau lalai dalam menerapkan aturan ini. Langkah ini adalah sinyal keras bahwa di tahun 2026, nomor seluler adalah perpanjangan identitas hukum seseorang yang tidak boleh lagi dipermainkan.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi dengan pemerintah daerah, operator transportasi, aparat penegak hukum, BMKG, Basarnas, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perjalanan masyarakat selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 selamat, aman, dan lancar.

Adapun Posko Pusat beroperasi selama 24 jam mulai dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional untuk memantau dinamika transportasi dan merespon potensi gangguan secara cepat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Ernita Titis Dewi mengatakan, seiring dengan potensi peningkatan curah hujan dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat untuk aktif memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan rencana perjalanan. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan transportasi akibat faktor alam.

"Bagi masyarakat yang sedang bepergian dan berlibur, kami imbau untuk selalu berhati-hati, perbaharui informasi terutama mengenai cuaca dan kepadatan melalui nomor-nomor darurat yang tersedia maupun media sosial, serta selalu patuhi arahan petugas di lapangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/12/2025).

Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan informasi selama perjalanan, dapat menghubungi call center berikut:

1. Jabodetabek, Purwakarta-Bandung – Cileunyi: 14080

2. Jakarta – Tangerang: 021 – 5575 3904

3. Tangerang – Merak: 021 – 5575 3904

4. Palimanan – Kanci: 023 – 1484 268

5. Pejagan – Pemalang: 0283 – 4511 000

6. Semarang: 024 – 7607 777

7. Semarang – Bawen: 024 – 7691 1505

8. Solo – Ngawi: 0271 – 6882 222

9. Gempol – Pasuruan: 0343 – 6431 177

10. Jalur mudik 24 jam WA: 0822 8885 8884

11. Jalur mudik 24 jam: 158

12. Jasa Marga 24 jam: 14080

13. Informasi jalan tol: 0813 8006 8000

Nomor Lainnya

14. Nomor darurat terintegrasi: 112

15. Ambulans: 118

16. Ambulans Jakarta: 021 – 6530 3118

17. Palang Merah Indonesia: 021 – 7992 325

18. BPJS Kesehatan: 1 500 400

19. Search and Rescue (SAR) Nasional: 115

20. Posko Bencana Alam: 129

21. Pemadam kebakaran: 113

22. Kepolisian: 110

23. ASDP Indonesia Ferry: 191

24. Contact Center Kementerian Perhubungan: 151

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan kanal pengaduan masyarakat melalui layanan pesan instan WhatsApp untuk menampung laporan dan keluhan publik terkait permasalahan pajak dan bea cukai. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus mengawasi kinerja instansi di bawah Kementerian Keuangan.

"Komplain masalah khusus bea cukai dan pajak bisa Lapor Pak Purbaya nomornya 0822-4040-6600," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/10).

Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melaporkan langsung jika menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak maupun bea cukai.

"Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai bea cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai," jelasnya.

Kanal aduan tersebut telah aktif dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Purbaya menjelaskan bahwa layanan ini dikelola oleh sejumlah stafnya yang telah disiapkan untuk menangani laporan yang masuk.

"Staf saya sudah ada yang standby, tapi nggak langsung jawab. Kita kumpulin dulu, kita sortir, dan pilih mana yang bisa ditindaklanjuti," jelasnya.

Proses penanganan laporan diawali dengan balasan otomatis yang mengonfirmasi telah diterimanya pengaduan. Selanjutnya, tim akan memverifikasi dan memvalidasi kebenaran informasi sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut. “Tentu pasti dia akan divalidasi dulu kan, benar nggak nih? Atau cuma bikin capek saya aja. Begitu divalidasi oke, kita akan follow-up,” tutur Purbaya.

Purbaya menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. “Kita lihat apa masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah, kita hajar yang lapornya,” ucapnya.

Uji coba yang dilakukan oleh sejumlah media, termasuk SindoNews, pada Rabu (15/10) sore, membuktikan respons cepat dari sistem. Setelah mengirim pesan “Selamat Sore”, dalam hitungan detik muncul balasan otomatis: “Makasih ya... Tolong tulis nama lengkap dan emailmu, serta keluhan/masukan/masalahmu tentang pajak atau bea cukai.”

Layanan "Lapor Pak Purbaya" ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perpajakan dan kepabeanan.