Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan portal atau situs Pengaduan Penegakan Hukum Kehutanan pada Rabu (10/6). Situs ini dirancang sebagai jalur publik untuk mengadukan kejahatan kehutanan, dari mulai pembalakan liar hingga pertambangan ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menjelaskan situs pengaduan https://pengaduan.gakkum.kehutanan.go.id/ ini menggunakan teknologi yang memungkinkan publik memantau pengaduannya secara real time.

“Menggunakan teknologi dan secara real time ada feedback yang bisa dipantau oleh masyarakat,” ujar Dwi, saat peluncuran portal tersebut di Kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (10/6).

Situs tersebut juga menyajikan statistik pengaduan. Sepanjang tahun ini, tercatat ada 378 aduan kejahatan kehutanan, terbanyak pembalakan liar atau illegal logging yaitu 102 aduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 aduan sudah selesai ditangani, sedangkan 352 lainnya masih dalam proses penanganan.

Aduan lainnya yaitu pertambangan ilegal sebanyak 72 aduan, perambahan hutan 57 aduan, konflik pengelolaan kawasan hutan 25 aduan, perkebunan ilegal 23 aduan, perdagangan satwa liar 11 aduan, kejahatan lintas negara bidang kehutanan empat aduan, dan kategori ‘lainnya’ 84 aduan.

Mayoritas atau sebanyak 54,5 persen pihak yang dilaporkan adalah perorangan, kemudian 36,8 persen perusahaan, dan 8,7 persen non-perusahaan.

Berdasarkan lokasinya, terbanyak yaitu Sumatera Utara 42 aduan, disusul Riau 31 aduan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 29 aduan, serta Kalimantan Tengah 27 aduan.

Dwi mengatakan, laman pengaduan ini dirancang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan sederhana. “Ini akan terus kami evaluasi sebagai suatu sistem, bagian dari decision support system yang dikembangkan di Kementerian Kehutanan,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce meminta tambahan waktu untuk mematuhi aturan PP Tunas, khususnya dalam menjalankan fitur verifikasi di platform e-commerce.

Pemerintah memberikan batas waktu kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, untuk mematuhi PP Tunas dengan menghadirkan fitur mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal. Tenggat waktu yang diberikan adalah hingga 27 Maret 2027. Namun, waktu tersebut dinilai belum cukup memadai untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) Budi Primawan, mengatakan penerapan fitur-fitur yang mendukung PP Tunas memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, tenggat waktu yang diberikan saat ini masih belum cukup.

“Sebenernya sih tidak cukup, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Saat ini, untuk mengikuti aturan PP Tunas, Budi mengatakan pihaknya masih mempelajari pengaturan yang tepat serta melakukan sejumlah penyesuaian dari sisi bisnis. Dia menjelaskan platform-platform e-commerce tengah sibuk melakukan assessment sesuai permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka implementasi PP Tunas.

Tidak hanya itu, Budi juga menjelaskan e-commerce juga sudah menerapkan beberapa langkah untuk mendukung implementasi PP Tunas, salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pencantuman batas usia minimum dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform.

Beberapa platform menetapkan usia minimal 13 tahun untuk menjadi pengguna. Tujuannya adalah mencegah anak-anak menggunakan layanan e-commerce secara bebas.

Namun demikian, dia mengakui hingga saat ini belum ada penerapan KYC (Know Your Customer) secara ketat untuk pengguna biasa atau pembeli.

“Yang jadi kami perketat itu biasanya sekarang penjual. Jadi penjual itu misalnya mau jadi jual harus punya nama yang sesuai KTP dan rekeningnya harus sama KTP. Jadi kita beranggapan bahwa bank juga sudah melakukan KYC juga,” ujar Budi.

Selain itu, platform e-commerce disebut telah memiliki tombol pengaduan yang tersedia di setiap halaman produk. Mekanisme ini memungkinkan pengguna melaporkan barang yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai aturan. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak platform.

E-commerce juga mengandalkan sistem pengembalian barang atau retur sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jika ada transaksi yang ternyata dilakukan anak menggunakan akun orang tua, barang yang dibeli masih dapat dikembalikan.

“Malah return-nya itu berbagai, e-commerce itu berbeda-beda. Sampai tiga bulan malah ada ini.”

Budi juga menjelaskan adanya kerja sama dengan regulator seperti Komdigi, Kementerian Perdagangan, dan Badan POM dalam mengawasi produk yang beredar. Platform memiliki negative list atau daftar barang terlarang yang bersumber dari regulator maupun hasil identifikasi internal. Produk seperti obat keras otomatis tidak dapat diunggah ke marketplace. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Taspen mencatat menerima lebih dari 1.000 laporan pensiunan terkait kasus social engineering (soceng) atau rekayasa sosial yang mengakibatkan kerugian mulai dari Rp10.000 hingga Rp500 juta. Laporan ini berasal dari aduan sepanjang Januari 2025 - Februari 2026.

Bentuk soceng sendiri seperti file APK palsu seperti undangan pernikahan digital, surat tilang, phishing link lewat email atau SMS hingga mengarahkan ke situs web palsu.

Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan maraknya kasus tersebut mendorong perusahaan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Menurut Henra, aparat penegak hukum telah menangkap sejumlah pelaku yang terdiri dari ibu rumah tangga dan mahasiswa. Namun, penelusuran lebih lanjut menunjukkan aliran dana dan jaringan pelaku mengarah ke Kamboja.

Ia mengatakan penanganan kasus menjadi lebih rumit karena sebagian dana hasil kejahatan telah dikonversi ke aset kripto sehingga sulit dilacak.

“Ketika sudah dikonversi ke kripto, itu sudah sulit dikejar,” kata Henra di Jakarta, dikutip Jumat (8/5/2026).

Sebagai langkah mitigasi, dia menyebut Taspen memperkuat kampanye edukasi kepada peserta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang menyasar pensiunan.

Henra menyebutkan, sejak akhir 2025 jumlah laporan terkait social engineering mulai melandai seiring peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada peserta.

Selain itu, aplikasi Taspen juga telah menjalani audit keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara guna memastikan perlindungan data dan sistem perusahaan tetap terjaga.

Saat ini, Taspen memiliki sekitar 9 juta peserta, dengan lebih dari 5 juta di antaranya merupakan peserta aktif. Jumlah peserta yang besar dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan transaksi dan perlindungan data di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital.

Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara digital yang terintegrasi dalam skala nasional.

Bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026, Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan, sistem digital tersebut perlu untuk mengatasi tantangan akibat prosedur pelaporan yang berbelit hingga keterbatasan jangkauan lembaga penyelesaian sengketa.

“Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, digitalisasi sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, salah satunya dalam aktivitas periklanan produk.

Ia menuturkan, saat ini praktik disinformasi dan iklan menyesatkan meningkat, mulai dari overclaim produk kosmetik, investasi bodong, hingga promosi produk adiktif yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak.

“Fenomena tersebut diperparah oleh masifnya penyebaran informasi melalui platform digital yang sulit dikendalikan. YLKI mendesak penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik periklanan yang merugikan konsumen,” ujarnya.

Selain praktik iklan yang tidak bertanggung jawab, perluasan penggunaan platform digital juga menimbulkan risiko penipuan (scam) serta pencurian data dan informasi pribadi.

Ia mengatakan, data YLKI menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan secara konsisten masuk dalam lima besar sumber pengaduan selama lima tahun terakhir, dengan mayoritas kasus terkait penipuan, pembobolan akun, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Fenomena tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara lemahnya perlindungan data pribadi dengan meningkatnya kejahatan digital, termasuk yang terafiliasi dengan platform e-commerce (belanja online).

“Oleh karena itu, implementasi efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi prioritas, disertai pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi data konsumen,” imbuh Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat penanganan kejahatan digital bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menyatukan sistem pelaporan.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Komdigi dan Polri guna memangkas alur koordinasi serta mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pihaknya mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi.

“Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual (sextortion) hingga judi online, yang masih menjadi PR. Mudah-mudahan dengan MoU ini, kami bisa menekan kasus-kasus tersebut dalam satu tahun ke depan,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, pada Senin (13/04/2026).

Meutya menekankan perubahan utama terletak pada alur kerja. Proses yang sebelumnya membutuhkan surat-menyurat antar-lembaga akan disederhanakan menjadi sistem yang lebih terintegrasi, sehingga respons terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, kedua lembaga juga akan menyederhanakan layanan pengaduan.

Saat ini, masyarakat mengenal beberapa kanal aduan, di antaranya melalui nomor telepon 110 dan 112. Ke depan, sistem command center akan diintegrasikan agar laporan dapat masuk melalui satu pintu dan segera ditindaklanjuti.

“Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya command center harus lebih efisien dan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan bisa diterima lebih cepat,” kata Meutya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesepakatan ini membuka ruang bagi penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi di lapangan. Dia menambahkan maraknya penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam perlu direspons dengan langkah yang lebih optimal.

“Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” katanya.

Dia menjelaskan kerja sama ini juga mencakup edukasi publik, pengamanan Pusat Data Nasional (PDN), serta penyusunan mekanisme bersama dalam penanganan tindak pidana di ruang siber agar dapat berjalan tanpa hambatan teknis. Kesepakatan ini diarahkan untuk memangkas waktu penanganan, menyatukan alur kerja, dan memastikan setiap laporan kejahatan digital dapat direspons lebih cepat sehingga risiko korban dapat ditekan.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui lamanlapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduandebottleneckingoleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Ombudsman RI menerima 1.461 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026, termasuk temuan praktik pembayaran THR secara dicicil.

Temuan tersebut merupakan hasil monitoring Ombudsman di 11 provinsi sepanjang Maret 2026, yang mengungkap berbagai persoalan mulai dari level kebijakan, implementasi di lapangan, pengelolaan pengaduan, hingga persoalan pada tataran makro.

Pada level kebijakan, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti lemahnya instrumen regulasi yang masih berbentuk surat edaran, sehingga memiliki daya ikat terbatas.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara regulasi ketenagakerjaan terkait penegakan aturan, dengan regulasi perizinan yang terkait dengan penegakan sanksi.

Ombudsman menilai kewenangan Pemda juga minim dalam implementasi perizinan di bidang ketenagakerjaan.

Permasalahan tersebut setidaknya ditemukan di sejumlah kabupaten dengan kawasan padat industri di Pulau Jawa.

Kemudian, pada level implementasi di lapangan, ada dua isu krusial. Pertama, absennya standar operasional prosedur (SOP) akibat belum adanya panduan teknis yang mengintegrasikan alur penanganan pelanggaran dari tahap pengawasan hingga eksekusi sanksi.

Kedua, terbatasnya kewenangan pengawas ketenagakerjaan yang hanya mampu menjalankan fungsi pembinaan tanpa daya paksa.

"Ketiadaan SOP mengakibatkan penanganan kasus di lapangan sangat bergantung pada diskresi dan inisiatif individu pejabat di daerah, tanpa standar layanan dan sistem kerja yang baku," kata Robert dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).

Dalam hal pengelolaan pengaduan, Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan.

Di antaranya, belum optimalnya pemutakhiran data pengaduan di tingkat kabupaten/kota seperti yang ditemukan di Provinsi Jambi serta ketiadaan standar waktu penyelesaian pengaduan seperti yang ditemukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.

Ombudsman juga menemukan belum terintegrasinya posko pengaduan THR di daerah dengan sistem nasional poskothr.kemnaker.go.id.

Pada tataran makro, hasil temuan lapangan Ombudsman menunjukkan adanya praktik maladministrasi pelayanan publik.

Di antaranya, penundaan pembayaran THR, pengabaian terhadap larangan pembayaran THR secara dicicil, serta tidak diberikannya pelayanan penerbitan nota pemeriksaan kepada perusahaan yang melanggar.

Robert bilang, bentuk maladministrasi tersebut terus terjadi sejak 2023 hingga 2025, yakni sebanyak 652 pengaduan.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk memastikan setiap pengaduan THR memperoleh penyelesaian.

"Pada tahun 2026, terdapat 1.461 pengaduan baru yang berpotensi menjadi 'hutang' pada tahun mendatang apabila tidak segera diselesaikan," ujar Robert.

Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pemerintah daerah (Pemda), kembali diingatkan untuk tidak mengabaikan kewajiban hukum dalam memastikan hak pekerja terpenuhi secara utuh dan tepat waktu.

Ombudsman pun meminta Kemnaker dan pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh.

Pembenahan itu seperti perbaikan kebijakan dan penegakan aturan terkait larangan pembayaran THR secara dicicil serta penguatan pengawasan melalui harmonisasi penegakan sanksi lintas kementerian.

Sistem kerja posko THR juga diminta dioptimalisasi sehingga mampu lebih terintegrasi, yang mana dapat meliputi berbagi data dan proses bisnis.

Robert juga mengungkap perlunya peningkatan dukungan anggaran bagi pengawasan ketenagakerjaan.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menjamin keadilan administratif dan substantif bagi pekerja atas hak normatifnya, sekaligus mendorong praktik bisnis yang adil dan menyejahterakan.

Hingga H-3 Lebaran, posko pengaduan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Timur sudah menerima 84 pengaduan masyarakat terkait tunjangan hari raya (THR).

"Sampai tiga hari sebelum (h-3) Lebaran, hari ini, total sudah ada 84 pelaporan atau pengaduan masyarakat terkait THR. Kita secepatnya akan tindaklanjuti," kata Kepala Suku Bagian TU Sudin Nakertransgi Jakarta Timur, Aldino Septa Anugrah, di Jakarta, Rabu (18/3), mengutip Antara.

Posko pengaduan THR ini sudah dibuka sejak 2 Maret dan akan melayani pengaduan hingga 27 Maret mendatang.

Aldino mengatakan, posko ini merupakan upaya pemerintah agar hak pekerja terpenuhi, terutama jelang Lebaran 2026.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Adapun seluruh laporan disampaikan masyarakat secara daring.

Sebelumnya, Sudin Nakertransgi Jakarta Timur melakukan pemonitoran langsung ke perusahaan. Salah satunya di PT Soho Global Health di kawasan industri Pulo Gadung pada Senin (16/3).

Inspeksi mendadak tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta Syaripudin, Kasudin Nakertransgi Jakarta Timur Sunjaya, dan sejumlah pejabat terkait.

Tim Nakertransgi DKI Jakarta mengecek pelaksanaan pembayaran THR kepada karyawan. Hasilnya, perusahaan farmasi tersebut dinyatakan sudah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan THR kepada seluruh pekerja.

Nakertransgi DKI Jakarta berharap, perusahaan lain dapat mengikuti kepatuhan tersebut. Jadi, tidak ada lagi pelanggaran hak pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri.

Di sisi lain, masyarakat diimbau agar tak ragu melapor apabila menemukan kendala dalam penerimaan THR melalui posko pengaduan yang sudah disediakan.

Layanan di posko pengaduan beroperasi setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00 WIB, serta Jumat pukul 08.00-15.30 WIB. Pengaduan bisa disampaikan melalui nomor layanan 0823-5370-1464 dan 0821-8501-7080.

Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses informasi terkait layanan posko tersebut melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di poskothr.kemnaker.go.id.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan, sudah ada lebih dari 500 pekerja yang berkonsultasi terkait THR di posko layanan yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kita sedang monitor sekarang, tapi selama ini, posko kita juga menerima konsultasi. Di Kemenaker sendiri, sudah ada lebih dari 500 konsultasi. Jadi, mulai H-14 sampai H-7, kita menerima konsultasi, misalnya kasusnya seperti apa, bagaimana perhitungan THR-nya dan seterusnya," tutur Yassierli di Jakarta, Senin (16/3).

Sebagian besar pertanyaan yang masuk berkaitan dengan perhitungan besaran THR yang seharusnya diterima.

Posko tersebut tidak sekadar melayani pengaduan, tetapi juga menjadi sarana informasi terkait hak pekerja sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum hari raya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menanggung seluruh biaya pengobatan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus akibat penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal.

Sebagai konteks, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta.

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Akibatnya, dia mengalami luka serius, yakni pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata, dengan total luka bakar 24%.

Ketua Komisi III, Habiburokhman, mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut karena bukan sekadar kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi.

"Komisi III DPR RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk menjamin seluruh biaya pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan saudara Andrie Yunus," katanya usai mengadakan rapat khusus di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Lebih lanjut, dia mendesak Polri mengusut tuntas peristiwa tersebut dengan tidak hanya mencari pelaku, tetapi juga aktor intelektual yang mendalangi penyiraman air keras.

Polri juga diminta bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan keluarga, organisasi, maupun pihak terkait yang berhubungan dengan Andrie Yunus.

"Komisi III DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andrie Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mungkin mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya merespons peristiwa pidana itu dengan menaikkan kasus ke tahap penyidikan dan membuka posko pengaduan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pos pengaduan itu didirikan di lobi Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selain itu, kepolisian juga menyediakan pengaduan melalui jalur telepon melalui Call Center 110 dan nomor hotline 0812-8559-9191.

"Kepada seluruh saksi yang mendengar, melihat, mengetahui, atau mengalami langsung kejadian ini, kami mohon bantuannya untuk memberikan informasi kepada kami," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Dia menegaskan bahwa pihaknya menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas siapa pun yang memberikan kontribusi dalam pengungkapan kasus ini. Budi meminta agar masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada posko aduan Polda Metro Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap secara menyeluruh kasus penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus.

“Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tetap mengedepankan scientific crime investigation,” kata Listyo lewat rilisnya, Senin (16/3/2026).

Metode scientific crime investigation yang dimaksud merupakan teknik penyelidikan berbasis pendekatan ilmiah. Pendekatan ini menggabungkan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi forensik untuk memperoleh fakta secara objektif.

Proses tersebut menitikberatkan pada pengumpulan bukti fisik serta analisis ahli, seperti pemeriksaan laboratorium forensik, DNA, data digital, hingga kedokteran forensik, dibandingkan hanya mengandalkan keterangan saksi atau tersangka.

Saat ini, aparat kepolisian tengah menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Setiap data yang diperoleh sedang ditelaah dan dianalisis secara bertahap untuk memperkuat proses penyelidikan.

Selain itu, kepolisian juga berencana membuka Posko Pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus tersebut agar dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada aparat penegak hukum.

“Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat, kita akan memberikan jaminan perlindungan,” ujar Kapolri.

Listyo menambahkan bahwa jajaran kepolisian akan terus bekerja mengusut kasus ini dan berkomitmen menyampaikan perkembangan penyelidikan secara berkala kepada publik.

“Karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden,” katanya.

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.

Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi pelaku penyerangan.

"Pengumpulan berbagai alat bukti digital, dalam hal ini termasuk CCTV, yang kemudian sedang dalam proses untuk analisis lebih lanjut. Harapannya dapat teridentifikasi segera, ya," kata Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Jumat (13/5/2026).

Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini penyidik telah meminta keterangan dari dua orang saksi dan proses penyelidikan masih terus berjalan.

Andrie Yunus yang menjabat sebagai Wakil Koordinator KontraS menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada Kamis (12/3/2026) malam di Jakarta Pusat. Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar pada sekitar 24 persen bagian tubuhnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan segera membuka posko pengaduan terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Langkah tersebut, tutur dia, ditempuh untuk memberikan fasilitasi kepada segenap masyarakat yang mengetahui informasi krusial mengenai peristiwa nahas tersebut.

"Kami juga akan membuat posko pengaduan. Sehingga masyarakat yang mungkin mengetahui dan kemudian ingin menginformasikan, maka bisa memberikan laporan langsung ke posko pengaduan. Nanti akan kami bimbing," beber Sigit saat ditemui awak media di Stasiun Surabaya Gubeng, Minggu (15/3/2026).

Sigit mengimbau masyarakat untuk tak khawatir dan tidak segan dalam memberikan keterangan kepada pihak berwajib. Dia memberikan jaminan penuh bahwa identitas dan keamanan informan akan dilindungi sepenuhnya oleh aparat kepolisian.

"Yang jelas, seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan," tegas Sigit.

Lebih lanjut, Sigit mengeklaim bahwa jajaran kepolisian di bawah koordinasi Markas Besar (Mabes) Polri maupun Polda Metro Jaya terus bekerja di lapangan, dengan prinsip-prinsip scientific crime investigation. Dia pun menjanjikan akan memberikan perkembangan penyelidikan kasus tersebut seterang-terangnya secara rutin kepada khalayak publik.

"Secara rutin setelah ada perkembangan dari hasil pengumpulan informasi yang kami dapat, akan kami informasikan. Baik dari pengaduan ataupun dari Humas Polri yang tentunya kita minta untuk memberikan informasi karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK) saat dirinya tengah melintas di kawasan Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) malam.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkap peristiwa nahas itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara siniar atau podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23:00 WIB.

"Telah mengalami serangan penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata," ujar Dimas dalam keterangan resminya, Jumat (13/3/2026).

Dimas turut mengungkap ciri-ciri dari terduga pelaku yang berperan dalam penyiraman air keras terhadap Andrie itu. Pelaku pertama disebutkannya mengenakan kaos berwarna kombinasi putih-biru, celana gelap diduga jeans, dan helm berwarna hitam.

Sementara itu, pelaku kedua yakni penumpang menggunakan penutup wajah atau masker menyerupai 'buf' berwarna hitam yang menutupi setengah wajah, kaos berwarna biru tua, dan celana panjang berwarna biru yang dilipat menjadi pendek yang diduga berbahan jeans.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyediakan layanan call center SAPA 129 sebagai sarana pengaduan bagi masyarakat yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat segera melaporkan kasus kekerasan untuk mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat bagi korban.

Senior Advisor United Nations Population Fund (UNFPA), Verania Andria, mengatakan layanan call center menjadi salah satu akses penting bagi korban untuk mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan.

Menurutnya, korban atau masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor karena layanan ini disediakan untuk memberikan respons cepat serta membantu korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

“Jika mengalami kekerasan atau mengetahui ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat menghubungi 129 sebagai call center pengaduan,” ujarnya dalam diskusi Forum Perempuan, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Verania menjelaskan kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data menunjukkan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bentuknya tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan mental, simbolik, hingga kekerasan seksual.

Namun dalam banyak kasus, korban sering kali tidak berani melapor karena merasa takut atau malu. Ada juga korban yang tidak mengetahui tempat untuk mengadukan kejadian yang dialaminya.

Karena itu layanan seperti SAPA 129 menjadi penting sebagai pintu awal bagi korban untuk mencari bantuan. Melalui layanan ini, korban dapat melaporkan kejadian kekerasan dan mendapatkan arahan penanganan yang sesuai.

Verania juga mengajak masyarakat untuk membantu menyebarkan informasi mengenai layanan pengaduan tersebut. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan call center ini, semakin besar peluang korban mendapatkan perlindungan.

Selain itu, UNFPA bersama KemenPPPA serta berbagai mitra lainnya juga mengembangkan program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK).

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, program ini juga memastikan korban memiliki akses yang lebih mudah untuk melaporkan kasus yang dialami.

Verania menegaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran keluarga, masyarakat, dan berbagai organisasi juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga berbagai organisasi,” katanya.

Senior Advisor UNFPA menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami atau mengetahui kasus kekerasan. Dengan melaporkan melalui SAPA 129, korban dapat segera mendapatkan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan.