Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri non-blok serta kebijakan “Tetangga Baik” (Good Neighbor Policy) dalam pidatonya pada Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan kawasan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia bersyukur dapat menikmati stabilitas dan perdamaian dalam jangka waktu yang relatif panjang. Stabilitas tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional.

“Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok dan menghormati semua kekuatan besar,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan bahwa sejak menjabat, dirinya bertekad menjalankan kebijakan “Tetangga Baik” dengan membina hubungan terbaik bersama negara-negara di sekitar Indonesia maupun kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik yang lebih luas.

Presiden menekankan prinsip yang menjadi pedoman diplomasi Indonesia bahwa 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Prinsip tersebut, kata dia, tidak hanya berlaku dalam politik luar negeri, tetapi juga dalam politik domestik.

Prabowo menilai kerja sama, kolaborasi, dan kompromi terbukti memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak. Ia mengakui bahwa kompetisi tetap diperlukan, namun harus diakhiri dengan kerja sama demi kepentingan bersama.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pembangunan seperti Indonesia perlu membangun kompromi dan kolaborasi di antara para elite nasional guna mencapai tujuan yang lebih besar.

Melalui pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan arah diplomasi Indonesia yang menitikberatkan pada stabilitas kawasan, kemitraan strategis, dan kerja sama lintas negara sebagai landasan pertumbuhan ekonomi serta perdamaian berkelanjutan.

“Kita harus berkompetisi, tetapi kita juga harus berkolaborasi demi kebaikan yang lebih besar,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri non-blok serta kebijakan “Tetangga Baik” (Good Neighbor Policy) dalam pidatonya pada Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan kawasan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia bersyukur dapat menikmati stabilitas dan perdamaian dalam jangka waktu yang relatif panjang. Stabilitas tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional.

“Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok dan menghormati semua kekuatan besar,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan bahwa sejak menjabat, dirinya bertekad menjalankan kebijakan “Tetangga Baik” dengan membina hubungan terbaik bersama negara-negara di sekitar Indonesia maupun kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik yang lebih luas.

Presiden menekankan prinsip yang menjadi pedoman diplomasi Indonesia bahwa 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Prinsip tersebut, kata dia, tidak hanya berlaku dalam politik luar negeri, tetapi juga dalam politik domestik.

Prabowo menilai kerja sama, kolaborasi, dan kompromi terbukti memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak. Ia mengakui bahwa kompetisi tetap diperlukan, namun harus diakhiri dengan kerja sama demi kepentingan bersama.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pembangunan seperti Indonesia perlu membangun kompromi dan kolaborasi di antara para elite nasional guna mencapai tujuan yang lebih besar.

Melalui pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan arah diplomasi Indonesia yang menitikberatkan pada stabilitas kawasan, kemitraan strategis, dan kerja sama lintas negara sebagai landasan pertumbuhan ekonomi serta perdamaian berkelanjutan.

“Kita harus berkompetisi, tetapi kita juga harus berkolaborasi demi kebaikan yang lebih besar,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan alasan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pertemuan perdana Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) yang akan digelar pada 7–9 Februari 2026.

Anindya mengatakan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah pembuka pertemuan ABAC tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif di antara negara anggota APEC. Pasalnya, Indonesia merupakan negara non-blok yang dinilai netral.

“Nah, ABAC pertama ini merupakan permintaan khusus dari China yang meminta Indonesia untuk menjadi tuan rumah, karena ini merupakan agenda setting. Mereka merasa nyaman dengan Indonesia untuk bisa menyeimbangkan dan set the tone ke depannya,” jelasnya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Senin (2/2/2026).

Anindya melanjutkan, agenda ABAC Meetings akan digelar sebanyak empat kali pada tahun ini. Pertama, digelar di Jakarta pada 7–9 Februari 2026. Kedua, di Meksiko pada 22–25 April 2026.

Ketiga, digelar di Pattaya, Thailand, pada 7–10 Juli 2026, dan pertemuan puncak akan digelar di Shenzhen, China, pada 14–16 November 2026.

“Kami menerima dengan baik kehormatan ini, tetapi kami juga ingin ‘jualan’ untuk perdagangan [di ABAC Meetings perdana], jualan untuk investasi, jualan untuk konsep-konsep mengenai financial inclusion, kemudian juga regional economic integration, serta sustainability. Inilah hal-hal yang ingin kami manfaatkan dari ABAC pertama ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, APEC Business Advisory Council (ABAC) merupakan badan penasihat bisnis resmi bagi para pemimpin ekonomi APEC yang terdiri atas perwakilan sektor swasta dari 21 negara anggota, termasuk Indonesia melalui Kadin Indonesia.

Agenda pertemuan ABAC berfokus pada penyelarasan strategi antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang stabil di kawasan Asia-Pasifik.

Tujuan utama agenda pertemuan ABAC adalah mendorong integrasi ekonomi regional melalui percepatan realisasi Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP).

Bisnis.com, BOGOR — Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks, termasuk potensi konflik berskala besar yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa konsep Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka tidak selalu disukai oleh sejumlah kekuatan dunia, sehingga sejak awal kemerdekaan Indonesia telah berada di tengah pusaran konflik ideologi global.

“Kita harus sadar, konsep Indonesia itu tidak disukai oleh banyak kekuatan-kekuatan di dunia. Dari mulai presiden pertama kita, Indonesia berada di tengah perang ideologi besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dunia pernah terbelah dalam blok-blok ideologi, mulai dari blok komunis hingga blok anti-komunis atau kapitalis, dan realitas geopolitik tersebut masih berpengaruh hingga saat ini

Kepala negara pun menekankan bahwa Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Konflik global seperti perang di Ukraina maupun peristiwa kemanusiaan di Gaza, menurutnya, memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi nasional.

“Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita,” tegasnya.

Dalam pengalamannya bertemu para pemimpin dunia di Eropa dan forum internasional seperti World Economic Forum di Davos, Presiden menyampaikan bahwa kekhawatiran terbesar banyak negara saat ini adalah potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga.

“Hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia III,” ungkap Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun bahkan mengingatkan tentang simulasi para ahli terkait dampak perang nuklir global, yang akan berdampak luas termasuk bagi negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

“Kalau terjadi Perang Dunia III nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Akan terjadi nuclear winter, debunya menutup matahari dan itu bisa berlangsung puluhan tahun,” jelasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat para pendiri bangsa melalui politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, non-blok, dan tidak bergabung dalam pakta militer mana pun.

“Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut garis kita bebas aktif tapi non-align, non-blok. Kita tidak akan ikut pakta militer manapun,” tegas Presiden.

Menutup arahannya, Prabowo menyampaikan filosofi diplomasi Indonesia yang mengedepankan persahabatan dan kerja sama internasional.

“Filosofi luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit,” pungkasnya