Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah menyalurkan KUR sebesar Rp38,11 triliun kepada 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia hingga Oktober 2025.

Seiring dengan penyaluran tersebut, Bank Mandiri mencatatkan tingkat kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) di bawah 1%. SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan realisasi tersebut setara 92,96% dari target KUR Bank Mandiri pada 2025 sebesar Rp41 triliun.

“Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing,” ujar Bayu keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Lanjutnya, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 ini didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47% atau senilai Rp 23,43 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp 11,93 triliun atau 31,31%, sektor jasa produksi menyerap 21,34% senilai Rp 8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41% atau Rp 2,82 triliun, dan sektor perikanan 1,37% atau Rp 523 miliar.

Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Oktober 2025, total akumulasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia.

Adapun, Bank Mandiri melaporkan raihan laba bersih konsolidasian kuartal III/2025 senilai Rp37,7 triliun. Lalu hingga akhir September 2025, total aset konsolidasi Bank Mandiri turut meningkat dan mencapai Rp2.563 triliun, naik 10,3% secara tahunan.

Bank Mandiri juga mencatat penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp1.764,32 triliun, tumbuh 11% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 7,7% yoy.

Pertumbuhan kredit yang solid juga diikuti dengan manajemen risiko yang terjaga. Pada akhir September 2025, rasio kredit bermasalah gross bank only tercatat 1,03%, dengan rasio pencadangan atau coverage ratio tetap terjaga baik pada level 271%.

“Pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama kami. Bank Mandiri memastikan setiap langkah ekspansi dijalankan secara terukur dan selaras dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik untuk menjaga kualitas aset dan kinerja perseroan,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini.

Lalu, dari sisi pendanaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tumbuh 13% YoY menjadi Rp1.884 triliun hingga akhir kuartal III 2025. Komposisi CASA tetap dominan sebesar 69,3%.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) membukukan laba Rp 37,75 triliun per September 2025.

Direktur Finance & Strategy Novita Widya Anggraini mengatakan bahwa pada sembilan bulan pertama tahun ini, pendapatan bunga bersih bank tumbuh 4,9% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 78,3 triliun. Lalu pendapatan non-bunga naik 7,97% yoy menjadi Rp 33,2 triliun.

Sementara itu, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit sebesar 11% yoy menjadi Rp 1.764 triliun. Hal tersebut didukung dengan kemampuan perusahaan menjaga kualitas kredit.

Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) Bank Mandiri tercatat 1,03% per triwulan ketiga tahun ini.

Adapun pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) bank tercatat sebesar Rp 1.884 triliun, naik 13% yoy. Komposisi dana murah atau current account savings account (CASA) sebesar 69,3%.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelontirkan derasnya stimulus fiskal dan program ekonomi mulai menetes ke sektor perbankan.

Sejumlah kebijakan digelontorkan seperti penempatan dana pemerintah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Seiring hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai berbagai kebijakan pemerintah ke sektor keuangan dan perbankan telah memberikan dorongan positif terhadap kinerja kredit nasional.

Meski demikian, OJK tetap mewaspadai potensi lonjakan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) dan moral hazard di tengah derasnya stimulus fiskal dan moneter.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa perbankan, terutama kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), menjadi mitra strategis dalam menyalurkan berbagai program pemerintah ke sektor riil.

Program tersebut mencakup penempatan dana pemerintah, KUR, FLPP, penghapustagihan UMKM, hingga pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Secara umum kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai telah berkontribusi pada peningkatan likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (21/10/2025).

Meski demikian, OJK menilai percepatan penyaluran kredit harus tetap diimbangi seleksi dan pengawasan ketat. Dian menegaskan, percepatan tanpa mitigasi risiko yang memadai berpotensi mendorong lonjakan NPL dan menimbulkan moral hazard di sektor perbankan.

“Kedua hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah dan OJK,” ujarnya.

OJK mencatat, hingga Agustus 2025 pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,56% (year-on-year) dengan kualitas aset yang relatif terjaga, ditandai dengan NPL gross sebesar 2,28% dan NPL net 0,87%. Likuiditas perbankan juga masih ample, dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 202,62%, jauh di atas ketentuan minimum, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) di level 86,05%.

Dari sisi realisasi program, penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun telah dilakukan secara bertahap hingga September 2025, sementara penyaluran KUR hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp180,01 triliun kepada 3,07 juta debitur. Kredit kepemilikan properti juga tumbuh 7,14% yoy menjadi Rp821,23 triliun dengan NPL terjaga di 2,61%.

Dian menambahkan, OJK terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas program pemerintah dan stabilitas sistem keuangan.

“Perbankan berperan sebagai intermediasi terhadap penyaluran kredit yang efektif dan berkualitas dengan dukungan manajemen risiko yang terukur. Dengan demikian, penyaluran kredit akan berkelanjutan,” katanya.

OJK juga meminta bank menyalurkan kredit secara selektif ke sektor produktif, khususnya UMKM, dengan memanfaatkan data alternatif dan credit scoring untuk menekan biaya penilaian risiko. Pemerintah pun disarankan memberikan insentif, seperti subsidi bunga, hanya kepada kredit sektor prioritas yang tercatat lancar.

“Pemberian kredit perbankan harus tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tegas Dian.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) M. Ashidiq Iswara menilai berbagai kebijakan pemerintah secara umum efektif dalam mendorong pertumbuhan kredit, terutama di sektor-sektor prioritas. Menurutnya, langkah-langkah tersebut turut memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Meski demikian, efektivitasnya akan tergantung pada kondisi sektor riil, sehingga evaluasi berkala tetap diperlukan agar manfaatnya lebih optimal,” ujarnya.

Ashidiq menambahkan, tantangan utama saat ini masih bersumber dari ketidakpastian ekonomi global dan kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi. Beberapa sektor juga masih dalam tahap pemulihan sehingga permintaan kredit belum sepenuhnya pulih.

“Namun, Bank Mandiri tetap fokus menjaga kualitas pertumbuhan kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat,” jelasnya.

Ke depan, katanya, Bank Mandiri akan terus bersinergi dengan pemerintah dan regulator untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan penyaluran kredit, termasuk melalui penguatan digitalisasi proses kredit dan perluasan ekosistem pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku usaha UMKM.

Selain itu, Ashidiq menyebut bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif dinilai berperan penting menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi.

Namun, keseimbangan tetap perlu dijaga agar tidak menimbulkan moral hazard, dan Bank Mandiri berkomitmen memastikan seluruh kebijakan dijalankan secara prudent dan bertanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tengah bergeliat melakukan transformasi. Hasilnya, kredit bermasalah pun menyusut secara signifikan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga pembiayaan ekspor milik negara itu untuk keluar dari bayang-bayang persoalan yang sempat membebani kinerja dan reputasi lembaga selama beberapa tahun terakhir. Setelah mengatasi masalah kredit dan dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah debitur, LPEI kini berupaya membangun fondasi baru melalui perbaikan tata kelola, manajemen risiko, sumber daya manusia, hingga digitalisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tengah bergeliat melakukan transformasi. Hasilnya, kredit bermasalah pun menyusut signifikan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga pembiayaan ekspor milik negara itu untuk keluar dari bayang-bayang persoalan yang sempat membebani kinerja dan reputasi lembaga selama beberapa tahun terakhir. Setelah menghadapi lonjakan kredit bermasalah dan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah debitur, LPEI kini berupaya membangun fondasi baru melalui perbaikan tata kelola, manajemen risiko, sumber daya manusia, hingga digitalisasi.