Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) di Pulau Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur industri BPR melalui konsolidasi.

Aksi korporasi tersebut diproyeksikan menghasilkan BPR dengan total aset lebih dari Rp400 miliar dan modal inti di atas Rp135 miliar.

Persetujuan penggabungan itu mencakup PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatra Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung) ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara.

Langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha BPR, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persetujuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara Triyoga Laksito menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada jajaran pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan pada Senin (29/6/2026).

Triyoga mengatakan penggabungan mulai berlaku sejak perubahan anggaran dasar BPR hasil merger memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum. Menurutnya, aksi korporasi ini menjadi salah satu penggabungan BPR dengan cakupan wilayah kerja yang meluas hingga lima provinsi di Pulau Sumatra.

"Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra," ujar Triyoga dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta strategi bisnis yang adaptif menjadi faktor penting agar BPR tetap kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.

OJK menilai aksi merger tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024—2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing melalui percepatan konsolidasi.

Selain itu, penggabungan juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Setelah penggabungan rampung, BPR Mangatur Ganda diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp400 miliar, modal inti di atas Rp135 miliar, serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) melampaui 50%.

Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas perseroan dalam mengembangkan inovasi produk, memperkuat teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, menjadi lebih optimal.

OJK juga mengimbau masyarakat dan nasabah tetap tenang serta terus mempercayakan layanan kepada industri BPR yang tengah diperkuat melalui kebijakan konsolidasi.

Regulator juga menegaskan akan terus mendorong transformasi dan penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah agar menjadi industri yang lebih efisien, kompetitif, tangguh, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp236,69 triliun sampai dengan Maret 2026.

Adapun penyaluran kredit/pembiayaan industri BPR dan BPRS tumbuh sebesar 2,83 persen (yoy) menjadi sebesar Rp176,96 triliun, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 3,16 persen (yoy) menjadi sebesar Rp165,49 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa kinerja tersebut juga didukung dengan ketahanan permodalan yang relatif kuat untuk menopang risiko.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) agregat industri BPR dan BPRS tercatat sebesar 27,20 persen, cukup jauh di atas ketentuan regulator.

Industri BPR dan BPRS, menurut OJK, terus berupaya memperkuat langkah mitigasi risiko melalui penerapan manajemen dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit, pelaksanaan monitoring pascapencairan secara intensif, serta pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK juga mencatat bahwa penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS tetap tumbuh dan terjaga kualitasnya, dengan porsi penyaluran mencapai 50,07 persen dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026.

Meskipun telah memiliki komposisi yang cukup tinggi, OJK memandang penyaluran kredit/pembiayaan tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya.

BPR dan BPRS juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembiayaan yang terkait dengan program OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), seperti kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) dan kredit/pembiayaan sektor pertanian (K/PSP).

Dian mengingatkan dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional yang dapat menjadi tantangan bagi BPR dan BPRS.

Perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan yang juga semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.

BPR dan BPRS juga menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut serta menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Dian menyampaikan bahwa OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” kata Dian.

Terkait perkembangan konsolidasi, OJK menyampaikan bahwa sampai dengan akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 18 BPR dan BPRS serta lebih dari 200 BPR dan BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.

Selain itu, sebagian besar BPR dan BPRS telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi BPR dan BPRS yang belum memenuhi telah ditempuh upaya aksi korporasi antara lain penambahan modal disetor dan/atau konsolidasi. Melalui langkah-langkah tersebut, tujuan penguatan industri BPR dan BPRS diharapkan dapat dicapai.

Untuk mendukung lebih jauh penguatan peran perbankan di daerah, OJK mendorong sinergi BPR dan BPRS dengan bank pembangunan daerah (BPD) dalam bentuk konsolidasi BPR dan BPRS yang dimiliki oleh pemerintah daerah di bawah BPD.

Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR dan BPRS, sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Empat bank perekonomian rakyat (BPR) dalam grup Kredit Mandiri resmi melakukan konsolidasi melalui penggabungan usaha yang membuat total aset entitas hasil merger menembus Rp1 triliun.

Tiga BPR regional yakni BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, BPR Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera, dan BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur resmi bergabung ke dalam BPR Kredit Mandiri Indonesia.

Komisaris Utama BPR Kredit Mandiri Indonesia Melvin Wangkar mengatakan merger tersebut dilakukan untuk memperkuat permodalan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.

“Penggabungan ini diharapkan membuat perusahaan lebih sehat, efisien, dan mampu melakukan ekspansi bisnis secara berkelanjutan serta bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Setelah merger, total aset BPR Kredit Mandiri Indonesia meningkat menjadi Rp1,039 triliun. Sebelum penggabungan, BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki aset Rp777 miliar.

Tiga BPR yang bergabung masing-masing memiliki aset BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Rp193 miliar, BPR Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera Rp36 miliar, dan BPR Kredit Mandiri Kalimantan Timur Rp33 miliar.

Merger tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-38/D.03/2026 tentang pemberian izin penggabungan tiga BPR tersebut ke dalam BPR Kredit Mandiri Indonesia.

Perseroan menilai langkah tersebut sejalan dengan kebijakan konsolidasi sektor BPR guna memperkuat struktur permodalan dan tata kelola industri perbankan rakyat.

Menurut Melvin, merger tidak hanya memperbesar kapasitas bisnis perusahaan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, khususnya di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

“Nasabah nantinya bisa menikmati layanan yang lebih cepat dan terintegrasi, jaringan kantor yang lebih luas, serta produk dan layanan yang lebih beragam,” katanya.

Selain itu, penggabungan usaha juga menjadi bagian dari strategi transformasi digital perseroan melalui integrasi sistem operasional dan penguatan teknologi informasi agar layanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Ke depan, BPR Kredit Mandiri Indonesia akan fokus memperluas pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memperkuat ekspansi bisnis di berbagai wilayah potensial.

Dengan struktur permodalan yang lebih solid pascamerger, perseroan optimistis mampu bersaing tidak hanya dengan sesama BPR, tetapi juga bank umum dan lembaga keuangan lainnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menyepakati rencana penggabungan usaha PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) dan PT BPR Kabupaten Cirebon (BKC) sebagai langkah memperkuat struktur permodalan dan daya saing bank perekonomian rakyat (BPR) di daerah.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari strategi konsolidasi industri BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengatakan penggabungan usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan daerah.

“Penggabungan usaha antara BPR Cirebon Jabar dan BPR Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong daya saing BPR di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).

Penggabungan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait single presence policy atau kepemilikan tunggal, yang mendorong konsolidasi lembaga keuangan guna menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, entitas hasil merger diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun. Skala tersebut dinilai akan memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Menurut Deny, penguatan skala usaha melalui merger juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional BPR.

"Proses penggabungan akan sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, hingga internal perusahaan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh rencana merger dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain memperkuat industri perbankan daerah, penggabungan dua BPR ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 berhasil menghimpun tabungan dan deposito masyarakat mencapai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar. Kemudian aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar sebesar Rp3,2 miliar.

Bisnis.com, MATARAM – PT BPR Prima Dewata resmi merger ke dalam PT BPR Prima Nadi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-35/D.03/2026 tanggal 29 April 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Dewata ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Nadi.

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan tujuan utama penggabungan BPR sebagaimana diatur dalam POJK tersebut adalah memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dan BPRS.

"Penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbesar kapasitas intermediasi BPR dalam mendukung pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di daerah. Berdasarkan posisi Maret 2026, total aset PT BPR Prima Nadi tercatat sebesar Rp220,13 miliar, sedangkan total aset PT BPR Prima Dewata sebesar Rp61,1 miliar," kata Rudi, Rabu (6/5/2026).

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, selama tahun 2024 hingga 2025 telah dilakukan penggabungan PT BPR Danayasa ke dalam PT BPR Sowan Utama, PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke dalam PT BPR Wiranadi, serta PT BPR Dana Master Dewata ke dalam PT BPR Dana Master Lotara. Dengan adanya konsolidasi tersebut, jumlah BPR/BPRS di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini menjadi 20 BPR/BPRS, yang terdiri atas 17 BPR konvensional dan 3 BPRS.

Rudi menjelaskan OJK telah menyampaikan salinan Keputusan Pemberian Izin Penggabungan dan Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris, dan Calon Anggota Direksi PT BPR Prima Nadi Hasil Penggabungan, di Kantor OJK Provinsi NTB pada 5 Mei 2026.

Rudi menyebut kehadiran BPR/S yang sehat sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat, melalui layanan yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola, serta karakteristik produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

“Melalui penggabungan BPR, diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR/S di NTB,” kata Rudi.

OJK juga mendukung penguatan aspek kelembagaan BPR dan BPRS sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dukungan tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang antara lain mengatur kewajiban konsolidasi bagi BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian pemegang saham pengendali (PSP) yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama.

Bisnis.com, CIREBON - Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon, Ayum alias Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) menunjukkan tren positif sepanjang triwulan I/2026. Penyaluran kredit, aset, dan penghimpunan dana masyarakat tercatat meningkat, di tengah perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan permodalan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Agus Muntholib mengatakan total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp2.162 triliun per Maret 2026. Nilai tersebut tumbuh 5,31% secara tahunan (year on year). Nilai ini juga setara 7,55% sejak awal tahun (ytd) dan 0,23% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Peningkatan penyaluran kredit ini diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah,” ujar Agus, Jumat (1/5/2026).

Perbaikan kualitas kredit ditunjukkan oleh penurunan rasio non-performing loan (NPL) masing-masing sebesar 2,15 yoy secara tahunan dan 2,19% sejak awal tahun. Hal ini mencerminkan pengelolaan risiko kredit yang semakin baik di tengah ekspansi pembiayaan.

Dari sisi aset, BPR di wilayah Ciayumajakuning mencatat total Rp2,96 triliun pada Maret 2026. Angka ini tumbuh 7,02% secara tahunan, 3,16% sejak awal tahun, dan 1,14% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,24 triliun, meningkat 0,98% secara tahunan dan 0,52% secara bulanan. Kenaikan ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang tetap terjaga.

Meski demikian, dari sisi rentabilitas, kinerja BPR menghadapi tekanan. Return on assets (ROA) per Maret 2026 tercatat sebesar 2,10%, turun 0,30% secara tahunan dan 1,23% sejak awal tahun. Namun secara bulanan, rasio tersebut meningkat 0,99%.

Penurunan rentabilitas sejalan dengan meningkatnya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang naik 1,81% secara tahunan dan 5,8% sejak awal tahun menjadi 87,72%.

Di sisi lain, permodalan BPR tetap kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 21,74% atau meningkat 1,81% secara tahunan. “Permodalan yang kuat menjadi fondasi penting bagi BPR untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan ke sektor produktif,” kata Agus.

Secara sektoral, penyaluran kredit BPR masih didominasi sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar 40,74% atau Rp871,75 miliar, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 34,94% atau Rp747,65 miliar.

Selanjutnya, sektor rumah tangga menyumbang 8,15% atau Rp174,39 miliar. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 3,59% atau Rp76,9 miliar, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 3,58% atau Rp76,55 miliar.

OJK Cirebon, lanjut Agus, terus memperkuat pengawasan terhadap BPR, termasuk mendorong penerapan strategi anti-fraud sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024, serta konsolidasi kelembagaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024.

“Kami terus mendorong BPR agar memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) mencatat perkembangan positif sepanjang Triwulan I/2026.

Hingga Maret 2026, penyaluran kredit, aset, serta penghimpunan dana masyarakat menunjukkan tren peningkatan, di tengah perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan permodalan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib mengatakan total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp2,162 triliun per Maret 2026.

Nilai tersebut tumbuh 5,31% secara tahunan (year-on-year/yoy), 7,55% sejak awal tahun (year-to-date/ytd), dan 0,23% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

"Peningkatan penyaluran kredit ini diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah," kata Agus, Minggu (3/5/2026).

Dia menjelaskan, rasio Non-Performing Loan (NPL) mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,15% secara yoy dan 2,19% secara ytd. Penurunan ini menandakan pengelolaan risiko kredit oleh BPR semakin membaik di tengah ekspansi pembiayaan.

Dari sisi aset, BPR di Ciayumajakuning mencatatkan total sebesar Rp2,96 triliun pada Maret 2026. Angka ini tumbuh 7,02% secara yoy, 3,16% secara ytd, dan 1,14% secara mtm. Pertumbuhan tersebut menunjukkan ekspansi usaha yang tetap terjaga pada awal tahun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,24 triliun. Penghimpunan dana masyarakat ini meningkat 0,98% secara yoy dan 0,52% secara mtm. Kenaikan DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang tetap stabil.

Namun demikian, dari sisi rentabilitas, terdapat tekanan yang tercermin dari penurunan rasio Return on Assets (ROA).

Per Maret 2026, ROA tercatat sebesar 2,10%, turun 0,30% secara yoy dan 1,23% secara ytd. Meski demikian, secara mtm rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,99%.

Penurunan rentabilitas ini sejalan dengan meningkatnya rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Agus menyebutkan, BOPO naik 1,81% secara yoy dan 5,80% secara ytd menjadi 87,72%.

Di sisi lain, permodalan BPR tetap berada pada level yang kuat. Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 21,74% atau meningkat 1,81% secara yoy.

"Permodalan yang kuat menjadi fondasi penting bagi BPR untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan ke sektor produktif," kata Agus.

Secara sektoral, penyaluran kredit BPR di wilayah Ciayumajakuning masih didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha lainnya yang mencapai 40,74% atau Rp871,75 miliar. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,94% atau Rp747,65 miliar.

Selanjutnya, sektor rumah tangga mencatat porsi 8,15% atau Rp174,39 miliar. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 3,59% atau Rp76,9 miliar, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 3,58% atau Rp76,55 miliar.

OJK Cirebon, lanjut Agus, terus memperkuat pengawasan terhadap BPR, termasuk mendorong penerapan strategi anti-fraud sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui konsolidasi BPR sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024.

"Kami terus mendorong BPR agar memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melanjutkan program konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan struktur industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan per 11 Maret 2026, sebanyak 142 BPR/S telah efektif melakukan konsolidasi menjadi 50 BPR/S.

“Sementara 22 BPR/S yang akan menjadi 6 BPR/S masih dalam proses di Kementerian Hukum dan 242 BPR/S lainnya sedang dalam proses di OJK,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Adapun, OJK melihat bahwa tren penurunan jumlah BPR masih terus berlanjut pada 2026. Hal ini seiring dengan pelaksanaan konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan yang sama melalui penggabungan/peleburan usaha atau adanya pencabutan izin usaha, baik self-liquidation maupun karena masuk dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR).

Di sisi lain, Dian mengungkapkan bahwa OJK tengah menyusun peraturan mengenai permodalan BPR/S. Langkah ini dilakukan sebagai upaya otoritas dalam memperkuat industri BPR/S sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S (RP2B) yang telah diluncurkan pada 2024.

Dian menyebut, beleid yang mengatur permodalan BPR/S ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun klasifikasi BPR yang saat ini masih dalam proses pengkajian yang mendalam.

“OJK juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap implementasi RP2B yang didalamnya mencakup penguatan struktur industri BPR/S,” ujarnya.

Sepanjang 2025, OJK menyebut bahwa kinerja industri BPR/S mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Per Desember 2025, total aset BPR/S tumbuh 5,60% secara tahunan (year on year/YoY) yang didukung oleh penyaluran kredit yang tumbuh 5,94% YoY menjadi Rp177,42 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,86% YoY menjadi Rp169,69 triliun. Kinerja industri BPR/S juga tetap terjaga dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk BPR dan BPRS masing-masing sebesar 28,91% dan 19,73% atau berada di atas threshold sesuai ketentuan.

Kendati Non-Performing Loan (NPL) terpantau mengalami sedikit peningkatan secara tahunan, OJK menyebut bahwa risiko kredit tetap manageable.

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tumbuh signifikan sepanjang 2025, dengan aset meningkat jauh di atas rata-rata nasional.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya menyebutkan total aset BPR dan BPRS di Kepri tumbuh 17,07% menjadi Rp13,88 triliun per Desember 2025. Angka tersebut melampaui pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5%.

“Pertumbuhan ini menunjukkan peran BPR dan BPRS di Kepri semakin kuat dalam mendukung pembiayaan ekonomi daerah,” kata Sinar di Batam.

Dari sisi intermediasi, kredit BPR dan BPRS tumbuh 14,67%, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 14,1%. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 99%, masih lebih baik dibandingkan angka nasional yang mencapai 104%.

Kualitas kredit juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BPR di Kepri sebesar 5,12% pada 2025, lebih rendah dibandingkan NPL industri BPR nasional yang mencapai 12,44%.

Selain mencatat pertumbuhan positif, OJK juga menyiapkan kebijakan konsolidasi bagi BPR yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama. Sebanyak 14 BPR yang tergabung dalam delapan grup direncanakan melakukan merger.

“Dengan konsolidasi ini diharapkan BPR menjadi lebih besar dan efisien sehingga mampu menyalurkan kredit dengan bunga lebih kompetitif serta memiliki likuiditas yang lebih kuat,” ujar Sinar.

Setelah proses konsolidasi, jumlah BPR di Kepri diperkirakan berkurang dari sekitar 45 menjadi 38 BPR.

Dalam penyaluran kredit, sektor produktif masih mendominasi. Sekitar 71% kredit bank umum di Kepri mengalir ke sektor produktif, sedangkan pada BPR dan BPRS mencapai 68%.

Sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan menjadi penerima kredit terbesar, sejalan dengan struktur ekonomi Kepri yang ditopang aktivitas industri dan logistik, khususnya di Batam.

Di sisi lain, kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kepri tumbuh 11,55% secara tahunan (year-on-year), berbanding terbalik dengan kondisi nasional yang mencatat kontraksi sebesar 0,3%.

Untuk memperkuat akses pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan memberikan kemudahan akses layanan bagi pelaku UMKM.

“Melalui kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan didorong menyederhanakan proses pembiayaan, menyediakan produk khusus, serta memanfaatkan teknologi guna memperluas akses UMKM,” kata Sinar.

OJK berharap penguatan BPR dan BPRS serta dukungan pembiayaan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.