Bisnis.com, JAKARTA — Paguyuban lender fintech P2P lending berbasis syariah, PT Dana Syariah Indonesia (DSI) membeberkan total kerugian para lender kini mencapai Rp1,408 triliun per 14 Januari 2026.

Untuk diketahui, PT DSI diduga mengalami kasus gagal bayar (galbay) imbal hasil lender. Pada 15 Oktober 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT DSI.

“Yang tergabung dengan Paguyuban per tanggal 14 Januari 2025 kemarin itu terekap Rp1,408 triliun, dengan jumlah lender 4.898 orang. Kami hampir 95% tergabung di dalam Paguyuban,” ucap Ketua Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, Ahmad Djamiat Pitoyo dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ahmad menjelaskan pada Oktober 2025, pihaknya difasilitasi OJK untuk beraudiensi dengan pihak PT DSI. Di forum inilah terjadi kesepakatan untuk membuat suatu proposal pengembalian dana dari PT DSI.

Dia mengemukakan PT DSI membentuk satu perjanjian dengan paguyuban bahwa akan mengembalikan dana lender 100% dalam periode satu tahun. Janji ini terealisasi pada 8 Desember 2025, yang mana PT DSI memberikan 0,2% dana ke masing-masing lender.

“Jadi semua mendapat jatah 0,2%. Dari perjalanan itu kami bikin perjanjian rutin dengan DSI melakukan zoom meeting setiap akhir pekan. Namun, dalam perjalanannya, terakhir tanggal 27 Desember kemarin tidak ada zoom meeting, tapi menyampaikan surat. Surat itu isinya adalah bahwa DSI memiliki aset hanya Rp450 miliar,” beber Ahmad.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa pada 30 Desember 2025 pihaknya beraudiensi kembali dengan OJK. Dari pertemuan ini, pihaknya mengetahui bahwa OJK sempat memberitahu sudah menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri mengenai kasus PT DSI.

Lebih jauh, Ahmad membeberkan bahwa alasan lender tertarik menempatkan dananya di PT DSI adalah karena fintech P2P lending syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah MUI.

“Maka dari sejak izin itu diterbitkan, kami para lender berbondong-bondong untuk menginvestasikannya. Karena menurut pandangan kami investasi ini menarik, karena membiayai developer yang sudah ada pembelinya,” jelasnya.

Selain itu, alasan lainnya adalah karena ada jaminan 150% dari borrower dan PT DSI -lah yang mencari borrower-nya. Kemudian, para lender akan mendapatkan imbal hasilnya. Imbal hasil dibagi dua, kepada lender dengan ekuivalen 18% per tahun dan 5% untuk PT DSI sebagai wakil yang menjembatani dengan para borrower. Hingga akhirnya pada Mei 2025 PT DSI dirasa sudah goyang.

“Beberapa lender tidak bisa menerima imbal hasil maupun menarik pokok dana investasinya. Ini berlangsung sampai tanggal 6 Oktober 2025 dimana puncaknya sama sekali pihak DSI tidak bisa melakukan kewajibannya, alias gagal bayar,” beber Ahmad.

Untuk diketahui, saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan telah menghentikan transaksi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono menyebut penghentian ini dilakukan terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar.

“Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban [lender Dana Syariah Indonesia],” tuturnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan kembali dengan kelompok pemberi dana atau lender Dana Syariah Indonesia (DSI). Sebelumnya, OJK telah memfasilitasi pertemuan wakil Paguyuban Lender dengan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri.

Dalam pertemuan kali ini, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani bersama sejumlah pejabat lain OJK menerima enam orang wakil dari Paguyuban Lender DSI di Kantor OJK, Jakarta pada Selasa (30/12/2025).

Pada kesempatan dialog itu, Rizal menyatakan pertemuan yang kedua dengan perwakilan lender DSI ini merupakan bentuk komitmen OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam melindungi konsumen.

"Sebagai otoritas kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami," kata Rizal melalui rilis, Rabu (31/12/2025).

Pada 28 Oktober 2025, OJK memfasilitasi pertemuan antara wakil Paguyuban Lender DSI dengan Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri sebagai tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan tersebut, Taufiq Aljufri menyatakan bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan kelompok lender dan kemudian disampaikan kepada OJK.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan terhadap DSI, OJK telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan DSI.

"Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI," kata Rizal.

OJK juga sudah meningkatkan status pengawasan DSI menjadi pengawasan khusus dan melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka melacak transaksi yang dilakukan DSI.

Dari sisi pengawasan, OJK pada 10 Desember 2025 telah menerbitkan instruksi tertulis kepada Direksi, Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham PT DSI yang isinya meminta melaksanakan seluruh kewajiban terkait penyelesaian dan pengembalian hak lender dan menyusun rencana aksi dan upaya konkret pengembalian dana lender secara jelas, terukur, dalam kerangka waktu yang jelas baik yang telah disepakati atau belum. Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap DSI.

Ketua Paguyuban Lender DSI Ahmad Pitoyo dalam kesempatan itu meminta dukungan OJK untuk mendapatkan kembali dana yang diinvestasikan melalui perusahaan tersebut.

Sanksi Administratif

Sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Dana Syariah Indonesia sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi ini merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender dan tidak melakukan kegiatan penyaluran pendanaan baru selama masa pembekuan.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap menjalankan operasional perusahaan secara normal, melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor layanan.

DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK menegaskan komitmennya untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pindar. OJK mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan platform pindar yang berizin dan diawasi OJK, serta memahami risiko layanan dan produk keuangan digital sebelum menempatkan dana.