Kenaikan outstanding yield SRBI dan volumenya memperbesar tekanan likuiditas dan memperketat kompetisi penghimpunan dana rupiah.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi memandang bahwa daya tarik instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menciptakan dua tekanan bagi perbankan, yakni memperketat persaingan penghimpunan dana serta menyerap likuiditas yang berpotensi mengurangi kapasitas intermediasi.

Ia menjelaskan, meningkatnya daya tarik SRBI memperketat kompetisi penghimpunan dana, sehingga mendorong penyesuaian pricing deposito perbankan. Kondisi tersebut membuat likuiditas di pasar semakin mengetat.

“Kenaikan outstanding yield SRBI dan volumenya memperbesar tekanan likuiditas dan memperketat kompetisi penghimpunan dana rupiah,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama BRI dalam acara Mid Year Economic Outlook 2026, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total outstanding SRBI per akhir Mei 2026 mencapai Rp979,88 triliun, meningkat signifikan dari Rp730,90 triliun pada akhir Desember 2025.

Dari total tersebut, kepemilikan bank mencapai Rp677,89 triliun. Sementara kepemilikan nonbank sebesar Rp260,44 triliun, yang terdiri atas residen Rp43,95 triliun dan nonresiden Rp216,48 triliun.

“Nah, pertumbuhan outstanding yang signifikan ini menunjukkan bahwa SRBI semakin menjadi instrumen penempatan dana yang kompetitif, baik bagi bank maupun investor nonbank,” kata Hery.

BI tengah memperkuat imbal hasil (yield) SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026.

Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat pada Jumat (19/6). Secara rinci, SRBI tenor 1 bulan tercatat 6,95 persen, tenor 3 bulan 7,24 persen, dan 12 bulan 7,67 persen.

Seiring dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps, Hery mencatat bahwa kondisi tersebut secara struktural akan meningkatkan tekanan repricing dana pihak ketiga (DPK).

Kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi belakangan juga diperkirakan akan menekan net interest margin (NIM) perbankan.

“Artinya, buat perbankan, cost of fund akan memiliki kecenderungan untuk naik. Kalau cost of fund atau cost of capital-nya meningkat, maka dalam kondisi seperti ini disiplin menjadi kata kunci. Sekarang kita memasuki era selective growth atau pertumbuhan yang selektif,” kata Hery lagi.

Meski secara umum industri perbankan masih tergolong solid, Hery juga menilai bahwa sejumlah tekanan mulai muncul. Pertumbuhan DPK mulai melambat, NIM terkompresi, dan rasio kecukupan modal (CAR) sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Di tengah mengetatnya likuiditas, ia pun menekankan pentingnya disiplin manajemen aset dan liabilitas serta konsisten membangun dana murah berupa tabungan dan giro. Dua hal ini, menurut Hery, menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan oleh perbankan.

Hery menambahkan, perbankan juga perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif.

Hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), menetapkan risk appetite sektoral yang sesuai dengan kondisi makroekonomi terkini, serta membangun pipeline kredit berkualitas melalui pendekatan ekosistem yang lebih komprehensif.

Hery juga menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset secara proaktif melalui proses underwriting yang ketat, sistem early warning yang lebih granular, serta kesiapan fungsi penagihan (collection readiness) apabila kualitas kolektibilitas mulai menurun.

Selain itu, akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan analitik data dinilai bukan lagi sekadar strategi jangka menengah, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis bagi industri perbankan saat ini.

Adapun kredit industri perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari April 2026 yang sebesar 9,98 persen (yoy). Sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di level 24,74 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan sentimen terhadap rupiah dipicu harga minyak mentah Brent turun di bawah 73 dolar AS per barel.

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi bergerak melemah 45 poin atau 0,25 persen menjadi Rp17.988 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.943 per dolar AS.

“Penurunan harga minyak tersebut meredakan kekhawatiran terhadap risiko twin deficit Indonesia,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menerangkan bahwa penurunan harga minyak dipicu ekspektasi peningkatan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah.

Seiring harga minyak global melemah, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) menurun, sehingga membantu meredakan kekhawatiran terhadap tekanan fiskal.

Tercatat, imbal hasil obligasi pemerintah tenor acuan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing turun menjadi 7,21 persen (-4 basispoints (bps)), 7,18 persen (-3 bps), 7,28 persen (-2 bps), dan 7,26 persen (-4 bps).

Volume perdagangan SBN meningkat menjadi Rp24,91 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp17,33 triliun pada sesi sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan di pasar obligasi.

Sementara itu, kepemilikan asing atas SBN bertambah Rp160 miliar menjadi Rp875 triliun per 24 Juni 2026, atau setara dengan 12,66 persen dari total outstanding.

Melihat sentimen global, indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE) umum tercatat tetap sebesar 0,4 persen month-on-month (mom) pada Mei 2026, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 0,5 persen mom.

Secara tahunan, inflasi PCE umum meningkat menjadi 4,1 persen year-on-year (yoy) dari 3,8 persen yoy, sejalan dengan konsensus pasar. Adapun inflasi PCE inti naik tipis menjadi 3,4 persen yoy dari 3,3 persen yoy.

Lebih lanjut, realisasi inflasi bulanan yang lebih rendah dari perkiraan mengindikasikan mulai meredanya tekanan inflasi dalam jangka pendek, sehingga sedikit mengurangi kekhawatiran terhadap persistennya inflasi di AS.

Di sisi lain, estimasi final pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal I-2026 direvisi naik menjadi 2,1 persen quartal-on-quartal (qoq) dari sebelumnya 1,6 persen qoq, yang mencerminkan ketahanan ekonomi AS masih solid.

Berdasarkan faktor tersebut, rupiah diprediksi bergerak dalam kisaran Rp17.900–Rp18.025 per dolar AS pada hari ini.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,1 triliun dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,1 triliun, atau 23,3 persen dari total outstanding

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan peningkatan kepemilikan nonresiden (asing) terhadap Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi Rp238,09 triliun memberikan dampak positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah.

“Posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,1 triliun dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,1 triliun, atau 23,3 persen dari total outstanding, sehingga turut mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ucap Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Rabu (17/6) tercatat sebesar Rp17.730 per dolar AS, atau menguat 0,76 persen point-to-point (ptp) dibandingkan dengan level akhir Mei 2026.

Peningkatan jumlah kepemilikan SRBI serta penguatan kurs rupiah tersebut, lanjut dia, dipengaruhi oleh respons kebijakan stabilisasi yang dilakukan pihaknya untuk meredam dampak dari tingginya ketidakpastian global serta besarnya permintaan valuta asing korporasi di dalam negeri.

Sejumlah kebijakan tersebut antara lain kenaikan suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Menurut pengumuman hasil lelang SRBI pada 17 Juni, Rate Rata-rata Tertimbang Pemenang (Weighted Average Accepted Rate) atau suku bunga final yang dibayarkan oleh BI kepada para pemenang lelang nantinya ditetapkan sebesar 7,12 persen untuk tenor 6 bulan, 7,33 persen untuk tenor 9 bulan, dan 7,59 persen untuk tenor 12 bulan.

Perry menyatakan, pihaknya juga meningkatkan intensitas intervensi terhadap arus valuta asing, baik melalui intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

Ia mengatakan, BI juga memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10 persen agar semakin meningkatkan daya tarik bagi investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor.

Selain itu, bank sentral Indonesia tersebut turut memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta offshore Chinese Renminbi (CNH) atau yuan terhadap rupiah, sejalan dengan semakin luasnya penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” imbuh Perry.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

CIMB Group Holdings Berhad menilai Indonesia tetap menjadi salah satu pasar paling menarik di Asia Tenggara untuk investasi jangka panjang meskipun pasar keuangan domestik menghadapi berbagai dinamika sepanjang tahun ini. Keyakinan tersebut mendorong grup perbankan asal Malaysia itu membuka peluang ekspansi melalui aksi merger dan akuisisi (M&A) untuk memperkuat bisnisnya di Indonesia.

Chief Executive Officer CIMB Group Novan Amirudin menyatakan kondisi pasar saat ini justru dapat menjadi momentum bagi investor yang memiliki perspektif jangka panjang terhadap ekonomi Indonesia.

“Bagi investor yang melihat potensi jangka panjang Indonesia, tentu saat ini merupakan waktu yang tepat untuk masuk,” ujar Novan seperti dikutip Bloomberg.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia. Meski demikian, CIMB menilai fundamental ekonomi nasional masih menawarkan prospek pertumbuhan yang menarik bagi investor regional maupun global.

Novan menegaskan grup tetap berkomitmen terhadap pasar Indonesia dan melihat peluang untuk memperluas bisnis melalui berbagai aksi korporasi.

Menurutnya, CIMB saat ini tengah mengevaluasi sejumlah aset yang berpotensi memperkuat portofolio usaha, terutama pada segmen wealth management dan layanan keuangan spesialis yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan tinggi.

“Kami juga akan mempertimbangkan sejumlah bidang usaha yang lebih spesifik dan saat ini belum kami miliki,” ujar Novan.

Langkah tersebut sejalan dengan tren konsolidasi yang masih berlangsung di industri jasa keuangan Asia Tenggara. Sejumlah bank regional terus mencari peluang akuisisi untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat sumber pertumbuhan baru di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Bagi CIMB, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri karena merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat penetrasi layanan keuangan yang masih berkembang, serta kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat.

Selain CIMB, pandangan serupa juga disampaikan oleh Malayan Banking Berhad (Maybank). Presiden dan Group Chief Executive Officer Maybank Khairussaleh Ramli menilai Indonesia masih menawarkan prospek pertumbuhan yang kuat dalam jangka menengah dan panjang.

Meski mengakui adanya tantangan operasional dan volatilitas pasar yang perlu dicermati, Maybank tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar strategis dalam jaringan bisnis regionalnya.

Saat ini, kontribusi bisnis Indonesia terhadap laba grup Maybank mencapai sekitar 5%.

Pernyataan dua kelompok perbankan terbesar Malaysia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang sebagai tujuan investasi strategis di kawasan meskipun pasar keuangan menghadapi tekanan dalam jangka pendek.

Di tengah volatilitas pasar, investor strategis cenderung melihat koreksi dan tekanan pasar sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi bisnis dan menangkap peluang pertumbuhan ketika kondisi ekonomi kembali stabil.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank Tanah Air masih mencatatkan pertumbuhan pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendati secara industri penyaluran kredit sektor ini menunjukkan perlambatan pada awal 2026.

Berdasarkan data Analisis Perkembangan Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), pertumbuhan KPR pada Maret 2026 melambat menjadi 4,5% secara tahunan (year on year/YoY) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 5,0% YoY. Perlambatan ini turut menahan laju kredit konsumsi yang hanya tumbuh 5,8% YoY.

Namun di sisi lain, sejumlah bank masih membukukan pertumbuhan KPR, bahkan mencapai double digit hingga akhir Maret 2026.

Di antara bank-bank yang telah merilis kinerja keuangan kuartal I/2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) masih menjadi bank terbesar dengan penyaluran KPR sebesar Rp329,93 triliun pada awal 2026. Realisasi itu meningkat 5,93% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp311,45 triliun.

Secara rinci, penyaluran KPR subsidi BTN mengalami pertumbuhan sebesar 7,71% YoY menjadi Rp193,55 triliun dari posisi kuartal I/2025 senilai Rp179,70 triliun. Penyaluran KPR nonsubsidi juga terkerek sebesar 5,39% YoY dari Rp106,80 triliun menjadi Rp112,56 triliun hingga akhir Maret 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, capaian positif ini ditopang oleh berbagai langkah transformasi, inovasi, serta dukungan solid pemerintah untuk industri pembiayaan perumahan nasional.

Bagi BTN, Nixon menyebut bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor ini memperkuat kinerja bisnis secara berkelanjutan dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Ini juga menjadi pendorong kami untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat,” kata Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencatatkan peningkatan pada segmen KPR. Hingga Maret 2026, KPR BCA mencapai Rp142,40 triliun, tumbuh 5,25% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp135,30 triliun.

Kinerja positif di segmen KPR juga terlihat pada bank lainnya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya, yang masing-masing mencatatkan peningkatan sebesar 9,32% dan 5,34% YoY pada kuartal I/2026. Secara nilai, BNI dan Bank Mandiri membukukan penyaluran KPR masing-masing sebesar Rp73,90 triliun dan Rp69,00 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bahkan mencatatkan pertumbuhan double digit. Pada kuartal I/2026, penyaluran KPR BBRI bank only mencapai Rp67,30 triliun, meningkat 11,06% YoY dibandingkan kuartal I/2025 yang sebesar Rp60,60 triliun.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, penyaluran kredit BRI yang tercatat tumbuh double digit diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio NPL yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Hal ini mencerminkan ekspansi yang sehat dan prudent,” kata Dhanny kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Bank lain yang turut mencatatkan pertumbuhan yakni PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Pada periode ini, pembiayaan KPR BSI tumbuh 4,26% YoY menjadi Rp60,51 triliun dan CIMB Niaga naik tipis 0,02% YoY ke posisi Rp41,79 triliun.

Sementara itu, kondisi berbeda ditunjukkan oleh PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Bank dengan logo bunga lotus itu mencatatkan penurunan pada segmen KPR sebesar 7,32% YoY menjadi Rp26,60 triliun pada kuartal I/2026. Pada periode yang sama tahun lalu, penyaluran KPR Permata Bank mencapai Rp28,70 triliun.

Apa Faktor Pendorongnya?

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, masih tumbuhnya KPR di sejumlah bank di dorong oleh sejumlah faktor, antara lain adanya dukungan terhadap program pemerintah untuk sektor perumahan, permintaan segmen rumah subsidi masih kuat, hingga pertumbuhan KPR dari basis payroll bank sehingga risiko dapat diminimalisasi.

Selain beberapa faktor tersebut, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyebut bahwa penurunan suku bunga BI Rate sebanyak 125 basis poin (bps) sejak tahun lalu turut berdampak terhadap penurunan bunga KPR bank.

“Pada akhirnya juga pasti ada dampak penurunan pada bunga KPR, walaupun agak lagging ya, tapi kan setidaknya bunganya turun,” kata Myrdal kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Aktivitas ekonomi yang cenderung membaik turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan KPR bank pada periode ini. Selain itu, lanjut dia, kenaikan harga komoditas global juga memberi dampak positif, terutama di daerah yang ekonominya bergantung pada komoditas seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur.

Ketika harga komoditas naik, dia menuturkan bahwa pendapatan masyarakat di daerah tersebut biasanya ikut meningkat, membuat permintaan sektor properti di wilayah tersebut ikut naik.

Prospek Penyaluran KPR

Sejumlah pengamat memiliki pandangan tersendiri mengenai prospek penyaluran KPR hingga akhir 2026. Trioksa misalnya, menilai prospek penyaluran KPR masih bertumbuh tetapi moderat.

“Karena bank akan selektif dalam melakukan ekspansi pembiayaan di tengah potensi kenaikan suku bunga dan tren kenaikan harga minyak yang dapat berdampak pada inflasi,” ungkap Trioksa kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, Myrdal memandang bahwa prospek penyaluran KPR hingga akhir tahun ini cukup menantang, imbas kondisi global yang dampaknya mulai terasa di Indonesia, meski secara umum pemerintah masih akan terus menjaga stabilitas dalam negeri.

Dia juga mengharapkan agar BI Rate tidak naik dalam beberapa waktu ke depan, mengingat hal ini dapat mengganggu sektor riil, utamanya properti.

“Kalau misalkan BI ratenya tidak naik, ya kita berharap untuk kredit konsumsi ataupun kredit di sektor properti ini bisa tumbuh lebih dari 7,5% seharusnya. Jadi ya kita berharap kondisinya memang momentum pertumbuhan ekonomi itu terjaga dulu,” pungkas Myrdal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menstabilkan pasar obligasi dengan menjaga tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) guna membantu meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang kini menyentuh Rp17.500 per dolar AS.

“Kita akan mulai membantu (bank sentral) besok, mungkin dengan masuk ke bond market,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa.

Purbaya mengatakan, stabilisasi dilakukan melalui bond stabilization fund (BSF) dengan menggunakan anggaran yang tersedia serta dimungkinkan melalui mekanisme buyback.

Di tengah laju pelemahan rupiah, ia meyakini Bank Indonesia (BI) mampu menjaga stabilitas nilai tukar sesuai mandat dan kapasitas yang dimilikinya.

Adapun intervensi di pasar obligasi dilakukan untuk menahan kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN). Purbaya mengingatkan, kenaikan yield yang berlebihan dapat memicu capital loss bagi investor asing dan mendorong arus modal keluar.

“Kita kendalikan itu supaya asing tidak keluar, atau malahan masuk kalau yield-nya membaik. Sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk mulai besok,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Purbaya juga memastikan perhitungan APBN masih relatif aman meski rupiah telah berada di atas asumsi APBN 2026, karena simulasi fiskal menggunakan asumsi kurs yang lebih tinggi.

Sebelumnya pada Senin (11/5), Purbaya mengatakan pemerintah masih akan mengandalkan pendanaan internal seperti kas dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk stabilisasi pasar obligasi, dan belum mengaktifkan penuh skema BSF yang melibatkan special mission vehicle (SMV) dan lembaga terkait lainnya.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5), Purbaya juga telah menegaskan bahwa BSF bertujuan menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini atau Selasa (12/5) melemah 115 poin atau 0,66 persen menjadi Rp17.529 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.414 per dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) oleh pemerintah sebaiknya diposisikan sebagai bantalan stabilisasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).

Ia mengingatkan bahwa efektivitas BSF akan terbatas jika tekanan berasal dari faktor fundamental. Jika defisit fiskal melebar, beban bunga utang meningkat, rupiah terus melemah, atau kepercayaan investor turun, maka BSF tidak akan cukup kuat menahan tekanan pasar.

“Karena pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rizal juga mengingatkan risiko moral hazard dan distorsi pasar yang perlu dijaga agar investor tidak bergantung pada intervensi pemerintah.

“Fondasi utamanya tetap memperkuat fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memperdalam pasar keuangan dan basis investor domestik,” kata dia.

Meski begitu, Rizal memandang pembentukan BSF cukup relevan di tengah tekanan pasar keuangan saat ini.

Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp17.400 per dolar AS, sementara imbal hasil (yield) SBN 10 tahun bergerak di kisaran 6,7-7 persen.

Di sisi lain, kepemilikan asing di SBN turun menjadi sekitar 12,7 persen per April 2026, jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun lalu yang sempat di atas 30 persen.

Kondisi ini membuat pasar obligasi domestik lebih sensitif terhadap capital outflow dan gejolak global.

Rizal menjelaskan bahwa BSF dapat menjadi shock absorber ketika terjadi tekanan jual berlebihan di pasar SBN. Instrumen ini membantu menjaga agar lonjakan yield tidak terlalu ekstrem sehingga biaya utang pemerintah tetap terkendali.

“Bahkan hingga April 2026, Bank Indonesia tercatat sudah membeli SBN sekitar Rp111,5 triliun untuk menjaga stabilitas pasar dan rupiah, sehingga kebutuhan instrumen stabilisasi tambahan memang mulai terlihat,” kata Rizal.

Dihubungi terpisah, Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga memandang pembentukan BSF merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara, terutama saat kondisi pasar keuangan bergejolak dan kapasitas intervensi Bank Indonesia (BI) terbatas.

“Kalau untuk BSF ini boleh saja, menurut saya. Ini bisa menjadi suatu solusi. Jadi tidak hanya BI yang kelihatannya terus-terusan intervensi secara aktif,” kata Myrdal.

Ia menilai BSF efektif digunakan saat terjadi turbulensi kuat di pasar keuangan, sehingga pemerintah dapat meminimalkan dampak aksi jual investor di pasar obligasi dan menjaga stabilitas yield SBN.

Namun, Myrdal mengingatkan efektivitas BSF sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah dan ketersediaan dana, baik dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun sumber lainnya. Jika tekanan pasar tinggi sementara alokasi dana BSF terbatas, intervensi dinilai berisiko tidak optimal.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kapasitas fiskal tetap terjaga agar inisiatif BSF tidak justru membebani keuangan negara. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dengan BI dan otoritas lain dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pelaksanaan BSF.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan bond stabilization fund guna menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar surat utang dengan membeli kembali (buyback) SBN di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga yield SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Purbaya juga menyebut, bond stabilization fund dapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk special mission vehicle (SMV).

"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis (7/5).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menyetujui pembagian dividen tunai maksimal 60% dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan tersebut diambil dalam RUPST yang digelar pada Jumat (17/4/2026).

Nilai dividen tersebut berasal dari laba bersih perseroan (bank only) yang mencapai Rp6,78 triliun sepanjang 2025. Pembayaran dividen akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah keputusan RUPST. Sementara itu, sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung ekspansi usaha perseroan.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan kinerja positif sepanjang 2025 mencerminkan konsistensi fundamental bisnis bank.

"Kinerja positif kami pada 2025 mencerminkan konsistensi performa serta kesehatan fundamental bisnis Bank, dengan strategi Forward30, kami meyakini ke depan dapat mempertahankan kinerja yang baik dan memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi para stakeholders, termasuk nasabah, masyarakat, dan para pemegang saham CIMB Niaga,” ujar Fransiska dalam RUPST CIMB Niaga, Jumat (17/4/2026).

Selain menyetujui pembagian dividen, RUPST BNGA juga mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025, serta menerima laporan pengurusan direksi dan pengawasan dewan komisaris serta dewan pengawas syariah.

Rapat juga menyetujui pengangkatan kembali sejumlah anggota dewan komisaris, termasuk Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris, serta Sri Widowati dan Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen.

Di jajaran Dewan Pengawas Syariah, RUPST menetapkan kembali M. Quraish Shihab sebagai ketua, serta menyetujui pengangkatan Hamim Ilyas sebagai anggota baru. Sementara itu, pada jajaran direksi, pemegang saham menyetujui pengangkatan Budiman Tanjung sebagai direktur.

Tak hanya itu, RUPST juga menyetujui sejumlah agenda strategis lainnya, termasuk program pembelian kembali saham (buyback) dengan jumlah maksimum 220.000 saham dan total biaya hingga Rp480 juta.

Adapun, program ini ditujukan sebagai bagian dari skema remunerasi berbasis saham bagi manajemen yang tergolong Material Risk Taker (MRT).

CIMB Niaga juga memperoleh persetujuan atas pengkinian rencana aksi pemulihan (recovery plan), perubahan anggaran dasar, serta laporan terkait implementasi keuangan berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kemitraan antara ZTE Corporation dan CIMB Bank Berhad kini tidak lagi terbatas di Malaysia, melainkan diperluas ke berbagai pasar utama di ASEAN, termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, dan Kamboja.

Kolaborasi ini mengandalkan kekuatan teknologi telekomunikasi ZTE yang dipadukan dengan solusi pembiayaan dan perbankan dari CIMB, untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital generasi berikutnya, khususnya jaringan 5G.

Wakil Presiden ZTE dan Direktur Pelaksana ZTE Malaysia Steven Ge menegaskan, kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua pihak dalam mendorong kemajuan infrastruktur digital di kawasan ASEAN, sekaligus mempercepat implementasi jaringan generasi terbaru.

"Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan infrastruktur digital ASEAN dan mempercepat penyebaran jaringan 5G," ujarnya dalam keterangan resmi.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kuala Lumpur, kedua perusahaan sepakat membangun kerangka kerja kolaborasi yang mencakup pembiayaan infrastruktur, perluasan jaringan regional, hingga manajemen likuiditas lintas negara.

MoU tersebut ditandatangani oleh Kevin Xiao dari ZTE dan Freddy Ong dari CIMB, serta disaksikan oleh Steven Ge dan Denise Wong.

Bisnis.com, JAKARTA — CIMB Group Holdings Berhad membukukan laba bersih perseroan tercatat sebesar RM8,02 miliar atau setara Rp34,79 triliun (Kurs Rp4.334 per ringgit Malaysia) sepanjang 2025.

Merujuk laporan keuangan perusahaan yang dimuat Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (14/4/2026), laba bersih meningkat 1,37% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan capaian 2024 sebesar RM7,91 miliar.

Secara operasional, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tercatat sebesar RM11,26 miliar, relatif stagnan dengan kenaikan tipis 0,08% yoy dari RM11,36 miliar pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, kinerja pendapatan berbasis komisi menunjukkan perbaikan. Fee and commission income tercatat sebesar RM3,46 miliar, naik 0,25% yoy dari RM3,45 miliar. Adapun net fee and commission income tercatat RM2,38 miliar dari sebelumnya RM2,34 miliar.

Adapun, pendapatan non-bunga mencapai RM3,86 miliar, dibandingkan RM3,84 miliar pada 2024. Peningkatan ini turut menopang total pendapatan operasional di tengah terbatasnya pertumbuhan pendapatan bunga. Sehingga pendapatan bersih atau net income perusahaan tercatat RM22,46 miliar sepanjang 2025.

Dari sisi bottom line operasional, laba sebelum pencadangan (pre-provision operating profit/PPOP) dan laba sebelum pajak menunjukkan pertumbuhan terbatas.

Selanjutnya, laba sebelum pencadangan kerugian kredit tercatat sebesar RM11,84 miliar, meningkat 0,34% yoy dari RM11,88 miliar. Setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar RM2,65 miliar, laba tahun berjalan mencapai RM8,03 miliar.

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar RM7,85 miliar, meningkat 1,83% yoy dibandingkan RM7,72 miliar pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba per saham dasar CIMB Group Holdings Berhad (basic earnings per share/EPS) naik dari 72,27 sen menjadi 73,08 sen, atau tumbuh sekitar 1,7% yoy.

Dari sisi neraca, total aset CIMB mencapai RM778,72 miliar per akhir 2025, meningkat 3,12% yoy dibandingkan RM755,13 miliar pada 2024.

Pertumbuhan nilai aset dipicu portofolio pinjaman yang relatif stabil di kisaran RM444,92 miliar, naik tipis sekitar 0,62% yoy.

Pada sisi liabilitas, total kewajiban tercatat sebesar RM706,81 miliar, meningkat 3,29% yoy dari RM684,29 miliar. Dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan nasabah mencapai RM477,76 miliar, tumbuh 1,28% yoy.

Ekuitas perseroan tercatat sebesar RM71,9 miliar, naik 1,5% yoy dari RM70,83 miliar. Nilai buku per saham (net assets per share) meningkat dari RM6,45 menjadi RM6,52, atau naik 1,09% yoy.

Kami telah berkoordinasi dengan maskapai, salah satunya Lion Group. Hingga saat ini, permintaan rute Jakarta-Samarinda masih sangat padat, sementara untuk arah sebaliknya relatif lebih landai,

Samarinda (ANTARA) - Bandara APT Pranoto Samarinda mengalami peningkatan volume penumpang dalam beberapa hari terakhir, dengan adanya penyesuaian jam operasional di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan.

Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto Samarinda, I Kadek Yuli Sastrawan, di Samarinda, Senin, menjelaskan bahwa pembatasan di Balikpapan dilakukan untuk memfasilitasi test speed runway.

Tahapan teknis ini merupakan prosedur wajib sebelum dimulainya proyek overlay atau penebalan landasan pacu secara menyeluruh demi meningkatkan keamanan pendaratan.

Pekerjaan teknis tersebut menyebabkan operasional Bandara SAMS Sepinggan dibatasi mulai pukul 14.00 hingga 05.00 WITA pada tanggal-tanggal spesifik, yakni:Kamis, 9 April 2026, Sabtu, 11 April 2026 dan Senin, 13 April 2026

“Kami telah berkoordinasi dengan maskapai, salah satunya Lion Group. Hingga saat ini, permintaan rute Jakarta-Samarinda masih sangat padat, sementara untuk arah sebaliknya relatif lebih landai,” ujar I Kadek.

Guna menjaga kelancaran mobilitas warga Kalimantan Timur, pihak pengelola Bandara APT Pranoto telah resmi mengajukan permohonan kepada Otoritas Bandara Wilayah VII untuk memfungsikan bandara tersebut sebagai alternate aerodrome (bandara alternatif) selama masa pembatasan di Balikpapan berlangsung.

Saat ini, Bandara APT Pranoto melayani sekitar 20 hingga 30 frekuensi penerbangan harian, mencakup rute domestik utama dan penerbangan perintis.

Kapasitas ini diharapkan mampu menopang limpahan penumpang dari Balikpapan yang rata-rata memiliki 50 jadwal penerbangan per hari dengan 25 rute domestik dan internasional.

Namun, pengalihan ini sempat diwarnai isu melambungnya harga tiket pesawat yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Untuk rute Surabaya-Samarinda, harga tiket dilaporkan sempat menembus angka puluhan juta rupiah akibat tingginya permintaan (high demand) dan keterbatasan kursi.

Padahal, dalam kondisi normal, tarif tiket rute tersebut berkisar di angka Rp1,2 juta untuk kelas ekonomi dan Rp2 juta untuk kelas bisnis.

Pihak otoritas terus memantau situasi ini agar fluktuasi harga tetap berada dalam batas kewajaran sesuai regulasi Tarif Batas Atas (TBA).

Pewarta: Arumanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

diimbau untuk menerapkan work from home bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau pemimpin perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan kegiatan work from home (WFH) kepada karyawan sehari dalam seminggu.

"Para pimpinan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diimbau untuk menerapkan work from home bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu," kata Menaker dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan imbauan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

Ia menuturkan imbauan tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sistematik dalam pemanfaatan energi di tempat kerja.

Meski begitu, dia menyampaikan SE WFH tersebut diterapkan sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan yang bersangkutan.

Adapun ketentuan dalam SE WFH tersebut meliputi upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan; pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan; bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Selanjutnya perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga.

Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi), sektor energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik).

Kemudian sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah), sektor ritel atau perdagangan (bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar dan tempat perbelanjaan).

Lalu sektor industri dan produksi (pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi), sektor jasa (perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality), sektor makanan dan minuman (restoran, kafe, dan usaha kuliner).

Selanjutnya sektor transportasi dan logistik (angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman), sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek).

"Dan yang terakhir teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan," ucap Menaker.

Menaker menjelaskan imbauan itu sebagai langkah optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja dengan pemanfaatan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi; penguatan budaya penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya secara bijak.

Selain itu pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya melalui kebijakan operasional yang terukur.

Menaker menambahkan pihaknya memberikan imbauan itu melibatkan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi; membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak.

Selanjutnya mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi.

"Demikian surat edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan," kata Menaker.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026