Bisnis.com, MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perkreditan rakyat (BPR) di wilayah Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara (Sumut).

Penggabungan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito mengatakan peleburan kelima BPR merupakan langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha. Ini sejalan dengan salah satu pilar roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024—2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Penggabungan inipun disebutnya menjadi salah satu pelaksanaan penggabungan BPR dengan perluasan wilayah kerja yang mencakup 5 (lima) provinsi di Pulau Sumatra.

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra,” ujar Triyoga dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Adapun kelima BPR yang kini melebur ke dalam PT BPR Mangatur Ganda Sumatra Utara yakni PT BPR Mindosari di Bengkulu, PT BPR Rap Ganda di Jambi, PT BPR Tiurganda di Sumatra Selatan, serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda di Lampung.

Triyoga menyampaikan dari penggabungan tersebut total aset BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Sedangkan Modal Inti berada di atas Rp135 miliar, serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50%.

Triyoga menyebut hal itu akan menjadi salah satu keunggulan BPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Dengan demikian, lanjutnya, BPR hasil penggabungan ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya dalam penyaluran pembiayaan pada sektor riil UMKM.

Mengingat majemuknya BPR Mangatur Ganda kini, Triyoga menekankan terkait penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan aspek kepatuhan yang kuat serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Hal itu menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga jasa keuangan lainnya,” jelasnya.

Dia pun mengimbau masyarakat dan seluruh nasabah untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

“Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu berkontribusi maksimal bagi perekonomian daerah maupun nasional,” tandasnya.

Sebagai informasi, penyerahan surat keputusan penggabungan dari OJK pusat kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan diwakili oleh Kepala OJK Sumut di Kantor OJK Sumut pada Senin (29/6/2026).
(240)

Bisnis.com, MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Utara mengapresiasi inovasi PT Bank Sumut (Perseroda) menghadirkan QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) yang mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito mengatakan OJK sebagai pengawas Bank Sumut mengapresiasi peran aktif bank pembangunan daerah (BPD) tersebut dalam pengembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Dia menyebut Bank Sumut telah ikut berperan membangun ekosistem keuangan di daerah sebagaimana peta jalan yang dicanangkan OJK.

“OJK telah membuatkan roadmap yang salah satunya menegaskan peran aktif BPD dalam membangun ekosistem keuangan di daerah. Bank Sumut telah mengimplementasikan roadmap pengembangan BPD tersebut melalui inovasi QRESTO dan kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah,” ujar Triyoga, dikutip Minggu (28/6/2026).

Disampaikan Triyoga, kehadiran QRESTO lebih dari sekadar sebuah inovasi teknologi. QRESTO merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekosistem keuangan formal di daerah, serta menjadi awal yang baik bagi penguatan tata kelola penerimaan daerah, peningkatan kepercayaan masyarakat, perluasan inklusi keuangan, dan pengembangan ekonomi daerah yang semakin inklusif yang mencakup banyak masyarakat dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, inovasi itu akan memperluas akses pembiayaan/ keuangan kepada masyarakat, serta meningkatkan literasi keuangan dan digital sehingga masyarakat lebih paham terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan.

Triyoga mengungkap hasil literasi dan inklusi keuangan masyarakat tahun 2023 yang menyebut tingkat inklusi atau akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan mencapai 80,51%, sedangkan tingkat literasi atau pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan baru sekitar 66,46%.

Implementasi QRESTO yang akan disosialisasikan kepada masyarakat maupun pelaku usaha disebutnya akan meningkatkan literasi keuangan dan digital tersebut.

OJK pun terus mendorong lembaga jasa keuangan dan pemda untuk berkolaborasi bersama OJK dan Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi dan edukasi keuangan terhadap masyarakat agar benar-benar paham dengan produk maupun layanan keuangan yang mereka gunakan.

Triyoga mengatakan inovasi digital yang dihadirkan Bank Sumut lewat QRESTO menjadikan BPD milik rakyat Sumut ini hampir sepadan dengan bank-bank umum lain.

OJK pun berharap Bank Sumut terus berkembang dan mampu menyamai gerak bank umum lain di Indonesia.

“Harapan kami ke depan, Bank Sumut akan menjadi salah satu BPD yang tidak hanya jago di provinsi, tetapi juga bisa berekspansi di luar provinsi setelah optimal dalam membangun provinsi sebagai tempat lahir dari Bank Sumut,” ujar Triyoga.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut untuk mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Pusat.

Permintaan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi jajaran OJK Sumut di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Bobby, percepatan program penyediaan rumah bagi masyarakat membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk sektor jasa keuangan yang berada di bawah koordinasi OJK.

“Karena ini merupakan program Pemerintah Pusat yang juga didukung pemerintah daerah, kami berharap ada dukungan dari OJK untuk mempercepat pelaksanaannya. Seperti Program Tiga Juta Rumah, kami juga ikut membantu dan mendukung,” ujar Bobby.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menyiapkan subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun, menurut Bobby, masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan dukungan dan sinergi dari OJK agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal.

Pada kesempatan itu, Bobby juga mengusulkan adanya forum pertemuan antara kepala daerah dan sektor jasa keuangan. Forum tersebut dinilai penting untuk menampung aspirasi para kepala daerah di Sumut terkait berbagai program pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

“Hal ini perlu dilakukan agar masukan dari tingkat akar rumput juga bisa didengar. Selain itu, berbagai program pemerintah dan sektor ekonomi yang dapat berjalan bersama bisa kita diskusikan lebih dahulu sehingga pelaksanaannya lebih efektif,” kata Bobby.

Terkait pergantian pimpinan OJK Sumut, Bobby turut menyampaikan apresiasinya kepada jajaran OJK. Sebagaimana diketahui, posisi Kepala OJK Provinsi Sumut kini dijabat Triyoga Laksito, menggantikan Khoirul Muttaqien.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Kami berkomitmen untuk terus menyelaraskan program-program OJK dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Berbagai kekurangan yang ada akan kami perbaiki agar ke depan sinergi yang terbangun semakin solid,” ujar Triyoga.

Medan (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara memberikan kesempatan kepada pelaku usaha gadai swasta di wilayah tersebut untuk mengajukan perizinan usaha.

"Kami memberikan kesempatan terakhir bagi pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin dari OJK untuk segera mengurus perizinan pada awal tahun ini," ujar Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, di Medan, Kamis.

Muttaqien mengatakan pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin akan diberikan kemudahan, keringanan, serta kebijakan tertentu dalam proses pengurusan izin usaha.

Ia menambahkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan pelaku usaha gadai swasta belum juga memiliki izin, maka usaha tersebut wajib ditutup.

"Sampai saat ini jumlah usaha gadai swasta yang telah berizin sekitar 30 usaha, baik yang berada di Kota Medan maupun daerah lainnya," katanya.

OJK Sumut mencatat kinerja sektor pergadaian pada Desember 2025 menunjukkan peningkatan. Penyaluran pinjaman tercatat naik 109,99 persen menjadi Rp135,39 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi aset, pada Desember 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 114,61 persen menjadi Rp227,84 miliar secara tahunan.
Sementara itu, aset lembaga keuangan mikro tercatat sebesar Rp13,82 miliar atau naik sekitar 20 persen, dengan pembiayaan mencapai Rp9,20 miliar atau meningkat 33,01 persen secara tahunan.

Di sisi lain, perusahaan modal ventura pada Desember 2025 mencatat total pembiayaan naik 52,25 persen. Untuk fintech peer to peer (P2P) lending, outstanding pinjaman meningkat 34,01 persen, sedangkan perusahaan pembiayaan piutang naik 1,47 persen.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) resmi memulai pembangunan Gedung Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara.

Dari proyek ini, WEGE memperoleh nilai kontrak sebesar Rp144,378 miliar untuk melaksanakan pekerjaan proyek.

Lingkup pekerjaan meliputi persiapan, struktur, arsitektur, mechanical electrical and plumbing (MEP), interior dan furnitur, hingga pekerjaan lansekap.

Direktur Operasi 1 WEGE Bagus Tri Setyana menyampaikan komitmen perusahaan dalam menjalankan proyek tersebut.

"Kami pasti menjaga tata kelola dalam setiap proses aktivitas bisnis kami, karena ini tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan profesionalisme," kata Bagus di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

Tahap awal ditandai dengan peletakan batu pertama yang berlangsung di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Kambing C II, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, Jumat (7/11/2025).

Gedung kantor OJK Sumatera Utara akan dibangun setinggi enam lantai dengan semi-basement. Total luas bangunan mencapai kurang lebih 9.770 meter persegi di atas lahan seluas 5.027 meter persegi.

Gedung ini direncanakan menjadi fasilitas pelayanan terpadu bagi masyarakat di Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien menyampaikan, kebutuhan gedung yang lebih representatif untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK.

“Kami dapat segera mewujudkan hadirnya gedung kantor yang nantinya akan menjadi pusat pelayanan terpadu, one-stop service bagi masyarakat untuk mengatur, mengawasi industri jasa keuangan serta melakukan pelindungan konsumen,” ujar Muttaqien.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turut mendukung pembangunan tersebut. Menurutnya, pembangunan gedung baru OJK menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem keuangan di Kota Medan.

“Gedung ini titik awal penting bagi penguatan sistem keuangan di Kota Medan. Selain itu juga jadi simbol profesional sistem keuangan yang ada di Kota ini semakin baik,” ujar Rico Waas.

(Dhera Arizona)