Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meningkatkan ekspansi likuiditas melalui operasi moneter menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni 2026, naik signifikan dibandingkan sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei.

Adapun, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bank sentral saat ini memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas di pasar keuangan.

"Dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, Bank Indonesia perlu membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah nilai tukar dan likuiditas," ujar Destry dalam Konferensi Pers Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah Terkait Penguatan Fiskal dan Moneter, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, dari sisi likuiditas, BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen operasi moneter guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meningkatkan ekspansi likuiditas secara signifikan sepanjang Juni.

"Untuk likuiditas, Bank Indonesia akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," katanya.

Destry menjelaskan penambahan likuiditas tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing agar tidak mengalami gejolak di tengah volatilitas pasar global.

"Khusus untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," ujarnya.

Selain memperkuat likuiditas, BI juga telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir menjadi 5,75%.

Kebijakan tersebut diikuti penyesuaian imbal hasil instrumen moneter BI dan Surat Berharga Negara (SBN), yang turut mendorong masuknya arus modal asing ke pasar keuangan domestik.

Destry menyebut hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing ke instrumen SRBI dan SBN telah mencapai sekitar US$9 miliar secara tahun berjalan.

Menurutnya, hal itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengingatkan Bank Indonesia (BI) perlu memastikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang saat ini menawarkan imbal hasil (yield) relatif tinggi, tidak terlalu menyedot likuiditas perbankan.

“Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana,” kata Josua di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Sebagai informasi, BI memperkuat imbal hasil SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026. Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi BI, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat dan berada di kisaran 7 persen pada Jumat (12/6/2026).

Josua juga memandang bank sentral perlu menahan kenaikan BI-Rate lanjutan apabila nilai tukar rupiah dan inflasi mulai stabil, karena transmisi kenaikan suku bunga ke biaya dana (cost of fund) dan kredit sudah mulai berjalan.

“OJK dan BI perlu memantau ketat bunga deposito spesial, rasio alat likuid, pertumbuhan kredit baru, kredit bermasalah, dan perubahan suku bunga kredit baru. Pemerintah juga perlu menjaga timing penempatan dan penarikan kas negara di perbankan agar tidak menambah tekanan likuiditas secara mendadak,” kata dia.

Josua menilai kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps berpotensi membalik arah biaya dana perbankan. Meski begitu, kenaikannya kemungkinan berlangsung secara bertahap dan tidak langsung melonjak tajam untuk seluruh industri.

Ia mencatat tanda awalnya sudah terlihat dari suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah yang naik dari 2,65 persen pada April 2026 menjadi 2,70 persen pada Mei 2026.

“Kenaikan ini menunjukkan persaingan penghimpunan dana mulai meningkat, terutama karena sumber dana murah terbatas dan kebutuhan pendanaan kredit masih besar,” kata dia.

Namun demikian, tekanan biaya dana belum menjadi tekanan sistemik karena likuiditas perbankan masih relatif memadai dan BI tetap menjaga kecukupan likuiditas melalui bauran kebijakan, termasuk lelang repo dan penguatan instrumen likuiditas perbankan.

“Dengan kata lain, tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate sebesar 125 bps pada 2025 memang berisiko berbalik arah pada 2026,” ujar dia.

Ia memperkirakan prospek bunga simpanan dalam beberapa bulan ke depan cenderung meningkat lebih dahulu dibandingkan bunga kredit.

Kenaikan terutama akan terlihat pada deposito berjangka, dana korporasi besar, dan simpanan bernilai besar yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Sementara itu, tabungan dan giro biasanya lebih lambat naik karena sifatnya lebih transaksional.

“Jika BI-Rate bertahan di 5,75 persen hingga akhir 2026, bunga deposito kemungkinan naik bertahap, bukan melonjak. Namun, jika tekanan rupiah kembali membesar dan BI harus menaikkan suku bunga lagi, persaingan bunga deposito akan semakin ketat, terutama pada bank kecil-menengah dan bank dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang tinggi,” jelas Josua.

Dari sisi stabilitas, Josua mencatat kondisi industri perbankan saat ini masih cukup kuat untuk menyerap tekanan awal.

Kinerja kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh 11,51 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan April yang sebesar 9,98 persen (yoy). Sementara DPK tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di level 24,74 persen. Di samping itu, permodalan juga masih kuat dan risiko kredit agregat tetap terkendali.

“Ini berarti kenaikan suku bunga belum menjadi ancaman langsung bagi stabilitas bank. Namun, risiko tertundanya tetap besar. Jika bunga deposito terus naik, biaya dana naik, bunga kredit naik, permintaan kredit melambat, dan kualitas kredit memburuk, maka bank akan menghadapi tekanan ganda antara menjaga pertumbuhan kredit dan menjaga kualitas aset,” kata Josua.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah kinerja rupiah yang melemah sepanjang tahun berjalan 2026, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan dua langkah utama yang ditempuh bersama pemerintah untuk kembali memberikan tenaga kepada nilai tukar mata uang RI.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengklaim upaya koordinasi antara lembaga moneter dengan pemerintah, sangat erat. Koordinasi itu disebut telah terus dilakukan dalam upaya kembali menyuntikkan tenaga kepada rupiah yang lesu.

Perry menerangkan, terdapat dua upaya yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter—fiskal untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, BI dan pemerintah bakal terus mendorong daya tarik imbal hasil aset dalam negeri.

Melansir data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), yield acuan SBN kini telah bertengger di level 6,94%, melemah 13,58% year-to-date (YtD) dari posisi 6,11% pada awal tahun. Sejalan dengan itu, porsi kepemilikan asing turun Rp15,43 triliun sepanjang tahun ini hingga Mei 2026 di pasar SBN.

Sementara di pasar saham, IHSG telah ambles 35,30% YtD dengan torehan dana asing keluar dari pasar RI mencapai Rp61,36 triliun.

”Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang ada outflow. Ada di pasar saham, SBN, dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk dan mendukung stabilitas nilai tukar,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2026).

Kedua, BI dan pemerintah berupaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Perry menerangkan, upaya itu dilakukan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dilakukan oleh BI, dengan peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Dengan begitu, Perry menilai operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal turut mendukung.

”Kami sepakat ini akan terus kita lakukan, penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, sesuai dengan dinamika yang ada dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs rupiah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), menegaskan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter selama ini berjalan sangat erat dan akan terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi.‎

“Penguatan koordinasi fiskal, moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing. Untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

Menurut Perry, terdapat dua langkah yang disepakati dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk mendukung stabilitas rupiah.‎ Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow).‎

“Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portofolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow. Ada saham, SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.‎

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

"Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” ujar Perry.‎

Ia menambahkan, sinergi yang telah terbangun selama ini akan terus diperkuat secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.‎ “Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada,” tuturnya.‎

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih optimal.‎ “Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," katanya.

Penguatan sinkronisasi kebijakan tersebut diharapkan dirinya mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Operasi moneter bank sentral melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dilakukan secara habis-habisan guna menstabilkan kurs yang kian terdepresiasi. Bak simalakama, ongkos dari langkah intervensi 'around the world, around the clock' ini mulai dikhawatirkan berdampak ke likuiditas hingga kredit perbankan.

Untuk diketahui, SRBI diterbitkan sejak September 2023 silam. Saat itu, obligasi milik otoritas moneter berhasil menyerap dana Rp71,5 triliun pada lelang pertamanya di kala nilai tukar rupiah masih pada level Rp15.487 per dolar AS (kurs Jisdor).

Kini, rupiah sudah berada di atas level Rp17.500 per dolar AS. Total oustanding kepemilikan SRBI per April 2026 oleh perbankan dan non-perbankan, domestik maupun asing, sudah melonjak ke Rp957,91 triliun.

BI beberapa kali menyatakan bahwa operasi moneter melalui SRBI adalah salah satu dari tujuh langkah stabilisasi rupiah. Efeknya diklaim manjur untuk memicu aliran modal asing masuk (inflow), yang sampai 30 April 2026 mencapai US$3,3 miliar per data BI.

Tekanan outflow pada pasar SBN, maupun saham yang dipicu badai MSCI, mendorong BI menaikkan imbal hasil (yield) obligasinya sebagai kompensasi. Meski tren inflow terjadi, ini bukan tanpa ongkos. Porsi SRBI menanjak Rp234,68 triliun sejak November 2025, saat itu masih Rp723,23 triliun.

Posisi SRBI sampai akhir April 2026 merupakan yang tertinggi sejak November 2024, yakni Rp969,16 triliun. Saat itu, rupiah berada di level Rp15.856 per dolar AS. Setelah itu, sedikit demi sedikit BI mulai mengurangi porsi SRBI di pasar.

Levelnya sempat mencapai titik terendah sejak pertengahan 2024, yaitu pada Oktober 2025 di Rp705,8 triliun. Setelahnya, porsi SRBI kian menanjak hingga akhir April lalu nyaris Rp960 triliun.

Outstanding beban utang ini sejalan dengan yield SRBI yang kian menanjak guna menarik minat investor. Dari 4,80% untuk tenor 6 bulan, 4,85% untuk 9 bulan, dan 4,87% untuk 12 bulan pada awal tahun ini, yield SRBI per lelang terakhir 13 Mei 2026 lalu masing-masing di 6,21%, 6,3% dan 6,45%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai agresivitas penerbitan SRBI memang efektif untuk menahan gejolak rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, dia memandang itu belum cukup untuk mengembalikan rupiah ke kondisi stabil secara berkelanjutan.

SRBI dengan imbal hasil yang makin tinggi diakui membuat aset rupiah lebih menarik bagi investor, terutama investor asing yang mencari instrumen berjangka pendek, aman, dan likuid.

Di satu sisi, BI bisa menaikkan daya tarik rupiah melalui jalur imbal hasil tanpa menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, Josua mengingatkan bahwa instrumen ini hanya sebagai penahan tekanan dan bukan pembalik arah kurs.

Sebab, rupiah masih terdepresiasi di level hingga melampaui Rp17.500 per dolar AS di tengah derasnya aliran dana asing ke SRBI. Josua mencatat secara year-to-date, obligasi BI ini menarik aliran masuk sekitar US$5,70 miliar sedangkan pasar saham dan obligasi masih mencatat tekanan.

"Jadi, SRBI membantu mengurangi tekanan, tetapi tidak mampu sendirian menghapus penyebab pelemahan rupiah. Masalah utamanya, tekanan rupiah saat ini bukan hanya masalah kekurangan imbal hasil, melainkan juga masalah kepercayaan dan risiko eksternal," terangnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, SRBI hanya memberi waktu bagi rupiah untuk tidak melemah terlalu cepat. Apalagi, selama harga minyak masih tinggi, dolar AS masih kuat, serta tren arus modal memilih aset aman dan mencemaskan fiskal maupun defisit transaksi berjalan.

Untuk itu, lanjutnya, stabilitas yang lebih permanen tetap membutuhkan penguatan ekspor, pengendalian impor energi, komunikasi fiskal yang kredibel, serta kepastian kebijakan pemerintah.

Efek ke Likuiditas dan Kredit

Josua turut mengemukakan adanya potensi penyerapan likuiditas berlebih ke SRBI. Dana yang seharusnya bisa ditempatkan di pasar uang, SBN, atau disalurkan menjadi kredit dapat berpindah ke instrumen BI tersebut.

Meski demikian, dia menilai wajar karena imbal hasil yang ditawarkan menarik dengan risiko sangat rendah. Ini cukup berbanding terbalik dengan SBN yang belakangan ini kian 'ditinggalkan' investor. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saja, outflow secara tahun berjalan dari SBN mencapai Rp20 triliun sampai 24 April kendati belakangan sudah mulai mencatatkan inflow.

Adapun inflow ke SRBI tercatat sebesar Rp53,9 triliun secara year-to-date sampai periode yang sama. Josua memandang bahwa outstanding SRBI sebesar Rp957,9 triliun hingga akhir April menunjukkan bahwa porsi dana sistem keuangan yang terserap ke instrumen moneter masih sangat besar.

"Dampaknya, likuiditas tidak langsung kering, tetapi menjadi lebih mahal dan lebih terkonsentrasi pada instrumen berimbal hasil tinggi," jelasnya.

Kondisi tersebut, ungkapnya, belum menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan ketat secara sistemik. Uang beredar dalam arti luas pada Maret 2026 masih tumbuh 9,7% (yoy) ke Rp10.355,1 triliun, sedangkan kredit tumbuh 8,9% dan relatif stabil.

Artinya, likuiditas perekonomian masih tersedia. Namun, Josua mewanti-wanti risikonya adalah likuiditas bisa menjadi tidak merata. Bank besar yang memiliki dana murah lebih mudah menempatkan dana di SRBI, sedangkan bank yang lebih bergantung pada deposito mahal dapat menghadapi kenaikan biaya dana dan lebih berhati-hati menyalurkan kredit.

Efek lain yang perlu diwaspadai adalah potensi persaingan antara SRBI, SBN, dan kredit perbankan. Imbal hasil SRBI yang terlalu menarik bisa membuat perbankan tak melirik SBN maupun kredit ke sektor riil.

Akibatnya, instrumen yang ditujukan untuk menahan tekanan rupiah ini berisiko mengurangi dorongan kredit produktif terutama ke sektor yang membutuhkan modal kerja.

Adapun pada sisi pemerintah, agresivitas SRBI juga bisa membuat pasar meminta imbal hasil SBN lebih tinggi agar tetap kompetitif. Padahal, lelang SBN terakhir sudah menunjukkan permintaan yang melemah, dengan total penawaran hanya Rp51,4 triliun dan rasio penawaran terhadap target 1,43 kali, atau terendah sejak Januari 2025.

"Jika penerbitannya terlalu agresif dan terlalu lama, biaya yang muncul adalah likuiditas perbankan terserap, biaya dana berpotensi naik, kredit ke sektor riil bisa tertahan, dan pasar SBN harus bersaing dengan instrumen BI yang berimbal hasil tinggi," kata ekonom lulusan Universitas Indonesia hingga Harvard Kennedy School ini.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengakui efektivitas SRBI dalam menarik modal domestik maupun valuta asing (valas). Apalagi, penyerapan valas perlu diimbangi di tengah permintaan valas yang tinggi di musim haji maupun repatriasi dividen korporasi.

Harapannya, kata Myrdal, likuiditas valas ini bisa dijadikan amunisi oleh BI untuk cadangan devisa guna memperkuat kebijakan intervensi atau stabilisiasi nilai tukar.

Namun, senada dengan Josua, penyerapan likuiditas berlebih dari modal domestik juga bisa berujung simalakama terhadap penyaluran kredit ke perbankan. Padahal, bisa jadi dunia usaha membutuhkan pembiayaan untuk berekspansi.

"Itu yang bikin adanya semacam rem ataupun penahan bagi perbankan untuk menggelontorkan kreditnya secara agresif. Karena, likuditas yang mereka punya banyak dipindahkan ke SRBI karena menjanjikan imbal hasil yang menarik," ujarnya kepada Bisnis.

Dari sisi risiko, Myrdal turut mempekirakan perbankan masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor riil akibat risikonya. Untuk itu, dia berharap ke depannya agar agresivitas penerbitan SRBI bisa dikendurkan.

Tren penurunan agresivitas ini pun sudah mulai terlihat. Hasil lelang terakhir pada 13 Mei senilai Rp22 triliun sudah tak setinggi dana yang diserap pada masing-masing 8 Mei dan 24 April yakni Rp30 triliun dan Rp45,5 triliun.

Menurut Myrdal, agresivitas ini semakin landai sejalan dengan net ekspor pada Maret 2026 yang melebar dari impor. Dengan demikian, posisi cadangan devisa diprakirakan masih tinggi dan memadai untuk upaya intervensi.

Setelah jorjoran melalui SRBI, bank sentral ke depannya diharapkan tidah menaikkan suku bunga. Sebab, kebijakan bank sentral yang semakin ketat dikhawatirkan berdampak ke momentum pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, BI tidak usah ragu kalau mereka khawatir menggarami lautan. Yang ditakutkan dari BI, sebenarnya mereka intervensi karena permintaan dolar untuk domestik terus mengalami kenaikan terutama dari sektor riil. Tetapi kan kita lihat net eskpor kita melebar," tuturnya Myrdal.

Adapun pada konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan koordinasi erat dengan pemerintah. Bukti koordinasi ini tercermin juga dari keputusan untuk menahan suku bunga acuan selama tiga bulan berturut-turut di level 4,75%.

Koordinasi juga dilakukan dalam hal penerbitan SRBI yang agresif. Namun, Perry memastikan bahwa kebijakannya berimbang. Selain menjaga stabilitas, bank sentral memastikan pasar tetap banjir likuiditas. Misalnya, dengan pembelian SBN pemerintah di pasar sekunder senilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026.

Kemudian, insentif likuiditas makroprudensial untuk perbankan total Rp427,9 triliun guna memacu kredit ke sektor-sektor prioritas Asta Cita Presiden.

Gubernur BI dua periode ini menekankan bahwa rupiah saat ini undervalued mengingat kondisi ekonomi makro dalam negeri kuat, dengan pertumbuhan kuartal I/2026 5,61% (yoy). Dia memastikan bahwa tujuh langkah yang sudah diumumkannnya merupakan upaya all out dari bank sentral.

"Intervensi itu tidak hanya di dalam negeri. Around the world, around the clock. Kami itu intervensi di pasar luar negeri, Hong Kong, Singapura, London, New York. Intervensi kami itu namanya bukan business as usual, itu all out," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Inovatif, barang kali kata itu layak dialamatkan pada Bank In­­­donesia (BI). Te­­­kan­an eksternal bertubi-tubi yang menerpa pereko­­nomian nasional direspons BI dengan menginovasi kebijakannya. Gejolak nilai tukar rupiah, misalnya, disiasati dengan mengkreasi instrumen baru operasi moneter valuta asing.

Per 30 Maret 2026, SVBI (Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia) dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia) dapat dijadikan agunan (underlying) dalam transaksi repo valuta asing. Artinya, pinjam-meminjam valuta asing dapat menggunakan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan yang nantinya akan ditebus kembali.

Dengan adanya ‘barang’ tang­gungan berupa SVBI dan SUVBI itu tadi, nilai kurs ha­­sil transaksi niscaya menjadi lebih murah. Imbal hasil yang harus diberikan kepada pemasok valuta asing juga lebih rendah. Stabilitas nilai tukar rupiah adalah sasaran primer yang dibidik dari kebijakan anyar tersebut.

Tambahan SVBI dan SUVBI sebagai collateral juga patut dicatat. Strategi semacam itu mirip dengan kebijakan BI sebelumnya yang mengizinkan obligasi korporasi menjadi aset rujukan transaksi repo. Diversifikasi aset rujukan transaksi repo memberikan alternatif bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas.

Penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan repo ki­an mempertegas karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai aset likuid berkualitas tinggi (high quality liquid assets). Transaksi di pasar sekunder SVBI dan SUVBI diproyeksikan akan semakin meningkat, sehingga turut mendu­­kung pendalaman pasar keu­angan.

Lebih lanjut, penambahan fitur repo SVBI dan SUVBI itu merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pa­­­sar (pro-market). Ak­­­se­­le­­­rasi efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil guna memacu pertumbuhan ekonomi tampaknya menjadi target skala luasnya.

Kendati bertujuan positif, penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai collateral trans­aksi repo menyisakan beberapa isu fundamental. Pokok persoalannya adalah status finansial dari SVBI dan SUVBI itu sendiri. SVBI adalah sekuritas yang diterbitkan BI dengan underlying surat berharga global yang dipegang BI.

Cerita yang sama agaknya berlaku untuk SUVBI. SUVBI adalah sekuritas syariah yang diterbitkan BI dengan underlying sukuk global yang dimiliki BI. Artinya, SVBI dan SUVBI sejatinya adalah aset tu­­­runan atau aset sekunder. Aset primernya tetap surat ber­harga global dan sukuk global.

Dengan alur logika di atas, SVBI dan SUVBI yang menjadi aset rujukan transaksi repo bergeser menjadi aset turunan kedua. Posisi semacam itu sangat berisiko seandainya sa­­­lah satu pihak yang terlibat dalam transaksi repo gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Efek finansialnya akan naik ke aset induknya.

Kekhawatiran di atas agaknya tidak mengada-ada. Run­­­tuhnya lembaga investasi in­­­ter­­nasional Lehman & Bro­­thers lantaran ada salah satu mata rantai dari skema kerja keuangan yang terputus. Efek dominonya merebak ke pelaku ekonomi lain baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Untuk kasus Indonesia, po­­­tensi risiko sistemik tersebut bisa dibilang relatif kecil. Transaksi repo toh sudah mem­­­punyai payung hukum GRMA (Global Master Repo Agreement) yang kukuh. GMRA adalah perjanjian in­­­duk repo antarbank yang men­­­jadi prasyarat utama se­­­be­­­lum melakukan transaksi repo.

Alhasil, risiko sistemik ma­­­sih terbuka secara tidak langsung yang bersumber dari kegiatan spekulasi. Alih-alih menyalurkan kelebihan likuiditas valuta asingnya, spe­­­kulator nimbrung di pasar sekunder dengan membeli sejumlah besar SVBI dan SUVBI. Sesuai hukum pasar, per­­­min­­taan tinggi mendorong ke­­­na­­ikan harga.

Transaksi repo akan terpapar dampak dari kenaikan har­­ga SVBI dan SUVBI. Di pa­­­sar sekunder, SVBI dan SUVBI adalah ‘komoditas’ yang diperjualbelikan. Se­­­dang­­­­kan di pasar repo, SVBI dan SUVBI berfungsi sebagai ‘alat tukar’ untuk memperoleh valuta asing.

Volume Transaksi

Kenaikan harga SVBI dan SUVBI di pasar sekunder mem­­­buat volume transaksi repo bisa mengecil dan imbal ha­­­sil membesar. Saat harga SVBI dan SUVBI naik, pemilik awal SVBI dan SUVBI se­­­lama masa repo tidak bisa menjualnya.

Kemiripan skenario berla­­ku pada surat berharga glo­­­bal dan sukuk global se­­­ba­­­gai aset underlying dari ins­­trumen SVBI dan SUVBI. Kenaikan harga surat berharga global dan sukuk global di pasar primer niscaya akan berimbas pada volume transaksi SVBI dan SUVBI beserta imbal hasil yang ditawarkan.

Intinya, pararelitas SVBI dan SUVBI di pasar sekunder dengan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan di transaksi repo bisa memberikan efek samping secara timbal balik. Transaksi aset turunan di ke­­­dua pasar itu toh sulit membedakan untuk tujuan investasi (pengelolaan likuiditas) dan hasrat berspekulasi.

Dengan konfigurasi pro­­­blem­atika di atas, aset induk lebih layak dijadikan sebagai agunan transaksi repo. Untuk itu, BI perlu menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dalam valuta asing yang ti­­­dak diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi bisa dijadikan sebagai agunan transaksi repo valuta asing.

Dengan cara itu, BI punya dua piranti operasi moneter sekaligus. Operasi moneter dalam rupiah menggunakan SBN (surat berharga negara) dan operasi moneter dalam valuta asing memakai SBI. Instrumen SBI dalam valuta asing berkolaborasi dengan intervensi langsung di pasar sangat boleh jadi lebih efektif.

Segmentasi, alih-alih dikotomi, pasar sekunder dan pasar repo diyakini akan mempercepat pendalaman pasar keuangan. Diferensiasi operasi moneter dalam rupiah dan valuta asing juga akan mendukung stabilitas nilai tukar dalam rangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bukan begitu?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 mencapai 148,2 miliar dolar AS. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS.

“Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan stabilisasi tersebut merupakan respons BI terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Denny menuturkan, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan enam bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

Denny menekankan, BI terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diketahui, nilai tukar rupiah masih terus mengalami tren pelemahan di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Posisi rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026) berada di level Rp 17.105 per dolar AS.

BI menyatakan stabilitas menjadi prioritas utama, sehingga dilakukan optimalisasi pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki. Bank sentral akan selalu berada di pasar uang, baik spot market, DNDF, maupun NDF di offshore market untuk menjaga stabilitas rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menempuh segala langkah strategis guna menjaga stabilitas pasar, usai nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.105 per dolar Amerika Serikat (AS).

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi, stabilitas kini menjadi prioritas utama bagi bank sentral.

Untuk itu, lanjutnya, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki beserta kebijakan OM lainnya untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang Garuda.

"BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market, DNDF [Domestic Non-Deliverable Forward], maupun NDF di offshore market," terang Destry dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah ditutup melemah ke posisi Rp17.105 pada perdagangan hari ini, Selasa (7/4/2026). Pelemahan ini terjadi di tengah meningkatnya sentimen risk-off global yang dipicu oleh kekhawatiran meluasnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures, rupiah ditutup merosot terhadap dolar AS sebesar 70 poin atau 0,41% menuju level Rp17.105 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS sejatinya terpantau ikut melemah tipis 0,07% ke posisi 99,90.

Meski dibayangi sentimen negatif eksternal, Destry memandang dampak konflik Timur Tengah tersebut sejatinya bersifat dua arah bagi Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa eskalasi konflik tersebut memang memicu pelarian modal ke aset aman (safe haven), namun di sisi lain turut mengerek harga komoditas energi dan mineral global. Kondisi ini diyakini bisa menjadi bantalan bagi ketahanan eksternal RI.

"Kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara eksportir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita, sehingga hal ini dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut," pungkas Destry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meluncurkan instrumen baru berupa transaksi repo dalam valuta asing (valas) dengan underlying Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) pada Senin (30/3/2026). Instrumen tersebut dihadirkan sebagai upaya penguatan strategi operasi moneter BI di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market) guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA)," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas, Erwin Gunawan Hutapea, dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Erwin menuturkan, dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

"Kehadiran instrumen ini memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, penambahan fitur repo kepada BI semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," terangnya.

Diketahui, seiring dengan kondisi ketidakpastian global akibat tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, BI menghadirkan sejumlah inisiatif. Baru-baru ini, BI juga mengumumkan akan melakukan penguatan kebijakan transaksi pasar valas untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah yang mulai berlaku April 2026.

Inisiatif tersebut dilakukan melalui penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan. Kemudian, peningkatan ambang batas jual DNDF/forward dari 5 juta dolar AS per transaksi menjadi 10 juta dolar AS per transaksi. Selain itu, peningkatan ambang batas beli dan jual swap dari 5 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS per transaksi.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Maret 2026.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan berbagai langkah untuk menjaga nilai tukar rupiah, termasuk dengan strategi baru untuk penguatan operasi moneter.

Upaya tersebut dilakukan Bank Sentral demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global imbas perang AS dan Israel melawan Iran. 

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea membeberkan beberapa penguatan strategi operasi moneter Bank Sentral. Salah satunya, terhitung Senin (30/3) BI mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI). 

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market), guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA)," kata Erwin dalam keterangan resmi hari ini (30/3).

Dalam pelaksanaannya, Erwin mengatakan transaksi repo valas tersebut dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Ke depan, Bank Sentral menilai kehadiran instrumen baru tersebut dapat memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia turut semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ungkapnya.

Pagi ini, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.982 per dolar AS pada Senin (30/3) pagi. Mata uang Garuda melemah 2 poin atau 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona merah. Yen Jepang menguat 0,21 persen, baht Thailand melemah 0,11 persen, yuan China melemah 0,13 persen, peso Filipina melemah 0,36 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,20 persen.

Dolar Singapura melemah 0,07 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,07 persen, poundsterling Inggris menguat 0,04 persen, dan franc Swiss menguat 0,04 persen.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan penggunaan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) sebagai underlying atau agunan dalam transaksi repo valas, guna mempercepat pendalaman pasar keuangan serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, kebijakan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia tersebut diimplementasikan pada Senin (30/3).

“Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut,” kata Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market), guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

“Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa kehadiran instrumen ini memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

Sebelumnya, BI juga telah mengumumkan penguatan kebijakan transaksi pasar valas yang akan mulai berlaku April 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Kebijakan ini salah satunya berupa penyesuaian nilai ambang batas (threshold) pembelian valas yang wajib disertai dokumen underlying, dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan.

Penerapan threshold penyampaian dokumen underlying merupakan upaya BI untuk memastikan transaksi pembelian valas dilandasi kebutuhan ekonomi.

Dalam hal operasi moneter rupiah, BI mulai November 2025 juga telah memperluas instrumen underlying repo dengan menerima dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yakni obligasi korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing (valas) mulai hari ini, Senin (30/3/2026). Langkah strategis ini diambil untuk memperdalam pasar uang dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global yang terus berlanjut.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa instrumen baru ini menggunakan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) sebagai aset dasar (underlying).

Implementasi ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

"Kehadiran instrumen ini memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas. Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA)," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Senin (30/3/2026).

Melalui penguatan fitur ini, Bank Indonesia memproyeksikan aktivitas di pasar sekunder untuk instrumen SVBI dan SUVBI akan mengalami peningkatan signifikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi perbankan nasional dalam mengelola ketersediaan valuta asing mereka.

Transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh para primary dealer PUVA, yang berperan penting dalam menjaga likuiditas di pasar keuangan.

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," kata Erwin.

Peluncuran instrumen ini juga menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan ekosistem pasar keuangan yang modern dan resilien.

Dengan menjadikan SVBI dan SUVBI sebagai aset likuid berkualitas tinggi yang dapat di-repo-kan, daya tarik instrumen ini bagi investor dan perbankan diyakini akan semakin kuat, yang pada gilirannya akan memperkokoh cadangan devisa dan stabilitas moneter nasional.

(NIA DEVIYANA)