Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.

Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang bahwa penerapan kode etik pasar oleh pelaku pasar keuangan menjadi faktor krusial dalam upaya menjaga kredibilitas pasar, efisiensi pembentukan harga dan kepercayaan investor.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono saat mendukung peluncuran Buku Market Code of Conduct (MCoC) Edisi Kelima yang diterbitkan oleh Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) bersama Association Cambiste Internationale - Financial Markets Association (ACI FMA).

Thomas, sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa penerapan kode etik semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik dan dinamika kebijakan ekonomi global.

“Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional,” kata Thomas.

Ia menambahkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada upaya pendalaman pasar keuangan.

“Sejalan dengan itu, semakin dalam dan berkembangnya pasar, diperlukan dukungan penerapan kode etik yang kuat guna menjaga integritas serta kepercayaan dalam aktivitas pasar," kata Thomas.

Sebagai informasi, melalui MCoC atau Brown Book Edisi Kelima ini, Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi pembaruan ACI FMA Handbook 2026 ke dalam standar domestik, selain FX Global Code edisi 2024.

Sebagai acuan pelaku pasar, ACI FMA Handbook 2026 memuat prinsip utama fungsi pasar, personalconduct, penyiapan operasional serta penggunaan teknologi dan keamanan untuk memastikan transaksi yang etis, transparan, dan aman.

Penerbitan MCoC Edisi Kelima diharapkan dapat menjadi rujukan utama para pelaku pasar keuangan di Indonesia dalam membangun dan menegakkan standar etika pasar.

BI pun turut mengajak seluruh pelaku pasar untuk mengimplementasikan kode etik ini secara konsisten dan diiringi komitmen yang kuat.

Sinergi antara otoritas dan pelaku pasar ini diharapkan mampu mewujudkan industri pasar uang dan valuta asing (PUVA) yang aktif dan kompeten, sesuai sasaran Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Melanjutkan inisiatif strategis penguatan pasar modal dan pasar uang di Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mencapai milestone penting untuk mendukung pengembangan ekosistem perdagangan Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) di Indonesia.

Setelah berhasil memperoleh persetujuan Izin Operasional sebagai Penyedia Electronic Trading Platform (ETP) Antarpasar dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 28 November 2025 yang lalu, Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) secara resmi mulai dapat digunakan oleh Dealer Utama PUVA sebagai platform untuk menyampaikan Kewajiban Kuotasi Repo di Pasar Sekunder per 1 April 2026.

Dengan demikian, SPPA menjadi satu-satunya trading platform di Indonesia yang dapat melayani penyampaian Kewajiban Kuotasi Dealer Utama PUVA untuk Transaksi Repo, serta Kuotasi Dealer Utama Surat Utang Negara dan Kuotasi Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara.

Fitur Repo pada SPPA mulai diperkenalkan kepada para pelaku pasar sejak Maret 2025 dan telah mendapatkan respon positif. Sejak diimplementasikan, transaksi Repo di SPPA menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian total nilai transaksi sebesar Rp751,6 triliun pada tahun 2025, atau mencapai 27 persen dari pangsa pasar interdealer.

Hingga kuartal pertama tahun 2026, kinerja transaksi Repo kembali menunjukkan capaian dengan total nilai transaksi sebesar Rp215 triliun atau setara dengan pangsa pasar interdealer mencapai 36%. Dari 21 Dealer Utama PUVA yang ditunjuk BI, 13 di antaranya sudah menjadi Pengguna Jasa SPPA dan aktif melakukan transaksi Repo Surat Utang di SPPA.

Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa dengan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, SPPA menjadikan perdagangan Repo semakin inklusif, memberikan price discovery yang baik, serta meningkatkan efisiensi proses post trade dari perdagangan Repo.

”Penggunaan SPPA sebagai platform resmi untuk menyampaikan Kewajiban Kuotasi Repo di Pasar Sekunder menunjukkan bahwa SPPA dapat menjadi platform yang efisien bagi para Dealer Utama PUVA, baik untuk meningkatkan likuiditas maupun mencapai price discovery yang lebih baik di Pasar Sekunder,” ujar Jeffrey dalam keterangan resminya, Jumat (10/4/2026).

BEI berharap seluruh Dealer Utama PUVA dapat memanfaatkan keunggulan dan kemudahan pelaksanaan Kewajiban Kuotasi maupun transaksi Repo yang ada di SPPA.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan regulator, asosiasi, dan pelaku pasar untuk mewujudkan ekosistem pasar keuangan Indonesia yang lebih baik, meningkatkan likuiditas serta mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia”, tutup Jeffrey.

Peran SPPA sebagai platform yang dapat digunakan oleh Dealer Utama PUVA dalam menyampaikan Kewajiban Kuotasi Repo merupakan bagian penting dari agenda strategis penguatan Pasar Uang di Indonesia. Dengan likuiditas yang semakin dalam serta transparansi harga yang lebih baik, SPPA diharapakan semakin meningkatkan efisiensi pasar baik bagi perbankan dan juga mempermudah proses monitoring bagi regulator.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mencatatkan milestone penting untuk mendukung pengembangan ekosistem perdagangan pasar uang dan valuta asing (PUVA) di Indonesia.

Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) resmi mulai dapat digunakan oleh dealer utama PUVA sebagai platform untuk menyampaikan kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder per 1 April 2026.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, SPPA menjadikan perdagangan repo semakin inklusif, memberikan price discovery yang baik, serta meningkatkan efisiensi proses post trade dari perdagangan repo.

"Penggunaan SPPA sebagai platform resmi untuk menyampaikan kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder menunjukkan bahwa SPPA dapat menjadi platform yang efisien bagi para dealer utama PUVA, baik untuk meningkatkan likuiditas maupun mencapai price discovery yang lebih baik di pasar sekunder,” ujar Jeffrey.

Jeffrey berharap seluruh dealer utama PUVA dapat memanfaatkan keunggulan dan kemudahan pelaksanaan kewajiban kuotasi maupun transaksi repo yang ada di SPPA.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan regulator, asosiasi, dan pelaku pasar untuk mewujudkan ekosistem pasar keuangan Indonesia yang lebih baik, meningkatkan likuiditas serta mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia," ujar Jeffrey.

Milestone ini didapatkan setelah berhasil memperoleh persetujuan izin operasional sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antarpasar dari Bank Indonesia (BI) pada 28 November 2025.

Dengan demikian, SPPA menjadi satu-satunya trading platform di Indonesia yang dapat melayani penyampaian kewajiban kuotasi dealer utama PUVA untuk transaksi repo, serta kuotasi dealer utama surat utang negara dan kuotasi dealer utama surat berharga syariah negara.

"Fitur Repo pada SPPA mulai diperkenalkan kepada para pelaku pasar sejak Maret 2025 dan telah mendapatkan respons positif," ujar Jeffrey.

Sejak diimplementasikan, transaksi repo di SPPA menunjukkan kinerja baik dengan capaian nilai transaksi sebesar Rp751,6 triliun pada 2025, atau mencapai 27 persen dari pangsa pasar interdealer.

Hingga kuartal I 2026, kinerja transaksi repo kembali menunjukkan capaian dengan total nilai transaksi sebesar Rp215 triliun atau setara dengan pangsa pasar interdealer mencapai 36 persen.

Dari sebanyak 21 dealer utama PUVA yang ditunjuk BI, sebanyak 13 di antaranya sudah menjadi pengguna jasa SPPA dan aktif melakukan transaksi repo surat utang di SPPA.

Jeffrey menjelaskan peran SPPA sebagai platform yang dapat digunakan oleh dealer utama PUVA dalam menyampaikan kewajiban kuotasi repo merupakan bagian penting dari agenda strategis penguatan pasar uang di Indonesia.

"Dengan likuiditas yang semakin dalam serta transparansi harga yang lebih baik, SPPA diharapkan semakin meningkatkan efisiensi pasar baik bagi perbankan dan juga mempermudah proses monitoring bagi regulator," ujar Jeffrey.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bank Indonesia (BI) menilai sistem keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan eksternal.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Dadang Muljawan mengatakan sistem keuangan syariah dibangun secara kokoh menghadapi tekanan dari luar.

"Dia secara sistemik itu memiliki suatu perangkat untuk prudential practices yang sama kuatnya, bahkan bisa lebih," kata Dadang saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan lembaga keuangan pada dasarnya rentan terhadap guncangan likuiditas. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat instrumen pasar uang syariah melalui blueprint Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA).

Menurut dia, penguatan tersebut penting untuk memberikan pengalaman kepada konsumen bahwa menyimpan dana di bank syariah tetap aman meski terjadi gejolak eksternal.

"Kita harus memberikan pengalaman bahwa secara struktur, goyangan dari luar kuat, bank syariah lebih bisa bertahan," ujar Dadang.

Dadang menambahkan, BI memperkuat ketahanan bank syariah melalui pendekatan 3P+I, yakni produk, harga (pricing), pelaku, dan infrastruktur. Dengan penguatan tersebut, bank syariah diharapkan mampu melakukan penyesuaian mandiri ketika menghadapi tekanan.

"Ini BI kerja keras, kerja sama dengan OJK supaya bank syariah itu nyaman. Apapun ada goyangan-goyangan, dia bisa melakukan sebutnya dengan self-resolution," ujar Dadang.

Selain itu, Dadang menyebut perbankan syariah juga menjadi bagian dari kebijakan makroprudensial nasional untuk mendorong sektor prioritas, termasuk UMKM.

Kebijakan tersebut memungkinkan penyesuaian lintas sektor sesuai kebutuhan perekonomian.

"Jadi, ketika misalnya pemerintah melihat sektor bagus, sektor ini rem dulu. Terus kemudian untuk UMKM-nya kita punya macro-prudential policy yang di dalamnya juga ada bank syariah dan policy ini sangat islami," ujar Dadang.

"Sehingga, dia melihat secara cross-sektor dia bisa melihat mana yang harus didahulukan. Itu dari sisi monetary dan macro-prudential," jelasnya.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan berbagai langkah untuk menjaga nilai tukar rupiah, termasuk dengan strategi baru untuk penguatan operasi moneter.

Upaya tersebut dilakukan Bank Sentral demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global imbas perang AS dan Israel melawan Iran. 

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea membeberkan beberapa penguatan strategi operasi moneter Bank Sentral. Salah satunya, terhitung Senin (30/3) BI mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI). 

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market), guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA)," kata Erwin dalam keterangan resmi hari ini (30/3).

Dalam pelaksanaannya, Erwin mengatakan transaksi repo valas tersebut dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Ke depan, Bank Sentral menilai kehadiran instrumen baru tersebut dapat memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia turut semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ungkapnya.

Pagi ini, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.982 per dolar AS pada Senin (30/3) pagi. Mata uang Garuda melemah 2 poin atau 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona merah. Yen Jepang menguat 0,21 persen, baht Thailand melemah 0,11 persen, yuan China melemah 0,13 persen, peso Filipina melemah 0,36 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,20 persen.

Dolar Singapura melemah 0,07 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,07 persen, poundsterling Inggris menguat 0,04 persen, dan franc Swiss menguat 0,04 persen.

Bank Mandiri kembali menunjukkan kinerja solid di tengah dinamika ekonomi nasional. Penyaluran kredit produktif yang tepat sasaran, penguatan pasar valuta asing, hingga akselerasi digitalisasi sistem pembayaran menjadi motor utama bank berlogo pita emas tersebut pada 2025.

Hingga Oktober 2025, penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only tercatat tumbuh 9,38% year on year (YoY) menjadi Rp1.403,79 triliun. Pertumbuhan ini disertai kualitas kredit yang tetap terjaga.

Pembiayaan terutama mengalir ke sektor padat karya, industri berorientasi ekspor, serta industri makanan dan minuman-tiga sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja.

Kinerja kuat tersebut turut didukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang semakin terintegrasi dalam kebijakan pembiayaan Mandiri untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Atas capaian tersebut, Bank Mandiri sukses memborong lima penghargaan dalam ajang Bank Indonesia Award 2025.

Penghargaan tersebut mencakup sektor makroprudensial, kebijakan moneter, dan sistem pembayaran. Di kategori moneter, Bank Mandiri meraih predikat Bank Mitra Pengendalian Moneter Valas Terbaik serta Dealer Utama Terbaik dalam Pemenuhan Kewajiban untuk Pengembangan PUVA.

Sementara pada kategori sistem pembayaran, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Peserta BI-FAST Terbaik untuk Bank KBMI 3 dan 4.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia dan diterima langsung oleh Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, pada Jumat malam (28/11).

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh Mandirian dan bukti komitmen kami untuk memperkuat kebijakan moneter, pasar uang, dan sistem pembayaran nasional. Kami akan terus berkontribusi agar ekonomi Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Ari dalam keterangannya, Jumat (5/12).

Ia menegaskan bahwa prestasi tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita, terutama percepatan transformasi ekonomi, penguatan industri keuangan, dan pendorongan aktivitas ekspor.

Di pasar valuta asing, Bank Mandiri juga mencatat performa impresif. Hingga Oktober 2025, transaksi valas antarbank tumbuh 32,06% year-to-date, menandai peran penting Mandiri dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta ketahanan eksternal Indonesia.

Konsistensi bank sebagai Dealer Utama kembali ditegaskan melalui penghargaan terkait pemenuhan kewajiban pengembangan PUVA.

Pada aspek sistem pembayaran, Mandiri memperluas adopsi layanan BI-FAST guna mempercepat transaksi dan memperkuat digitalisasi ekonomi. Sepanjang Januari-Oktober 2025, transaksi BI-FAST Mandiri melonjak 28% YoY menjadi 564 juta transaksi, dengan nilai mencapai Rp1.425,97 triliun atau tumbuh 20% YoY.

Dengan rangkaian capaian tersebut, Bank Mandiri semakin meneguhkan posisinya sebagai mitra strategis Bank Indonesia sekaligus motor penggerak stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Mandiri kembali memperoleh pengakuan regulator atas perannya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Pada ajang Bank Indonesia Award 2025, bank berkode emiten BMRI ini meraih lima penghargaan yang mencerminkan kontribusinya dalam penguatan kebijakan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

Penghargaan tersebut diserahkan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia kepada Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam mendukung agenda stabilitas dan transformasi ekonomi.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh Mandirian dan bukti komitmen kami untuk memperkuat kebijakan moneter, pasar uang, dan sistem pembayaran nasional. Kami akan terus berkontribusi agar ekonomi Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabru (6/12).

Pada kebijakan makroprudensial, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Bank Kontributor Intermediasi Penggerak Perekonomian Terbaik serta Bank Penggerak Keuangan Berkelanjutan. Pengakuan tersebut diberikan atas keberhasilan penyaluran kredit yang berorientasi pada sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan.

Hingga Oktober 2025, kredit Bank Mandiri tumbuh 9,38% year on year menjadi Rp1.403,79 triliun, terutama tersalurkan ke sektor padat karya, industri berorientasi ekspor, serta industri makanan dan minuman.

Pada aspek moneter, Bank Mandiri meraih predikat Bank Mitra Pengendalian Moneter Valas Terbaik dan Dealer Utama Terbaik dalam pemenuhan kewajiban pengembangan PUVA. Mandiri dinilai mampu mendukung efektivitas kebijakan moneter melalui penyediaan suplai valuta asing, seiring meningkatnya transaksi valas antarbank yang tumbuh 32,06% year-to-date hingga Oktober 2025.

Sementara dalam sistem pembayaran, Bank Mandiri ditetapkan sebagai Peserta BI-FAST Terbaik untuk kategori Bank KBMI 3 dan 4. Kinerja tersebut didukung pertumbuhan transaksi BI-FAST yang mencapai 564 juta kali sepanjang Oktober 2025, naik 28% secara tahunan dengan nilai transaksi Rp1.425,97 triliun.

Ari menambahkan, seluruh langkah Bank Mandiri sejalan dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita, termasuk percepatan transformasi ekonomi dan penguatan industri keuangan.

Dengan capaian lima penghargaan ini, Bank Mandiri menegaskan kembali perannya sebagai lembaga keuangan sistemik yang berkontribusi pada stabilitas nilai tukar, penguatan pasar uang, dan perluasan digitalisasi pembayaran nasional.

Bank Mandiri kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada ajang Bank Indonesia Award 2025, bank dengan logo pita emas tersebut sukses memborong lima penghargaan berkat performa unggul di sektor makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

Dalam kategori makroprudensial, BI menobatkan Bank Mandiri sebagai Bank Kontributor Intermediasi Penggerak Perekonomian Terbaik dan Bank Penggerak Keuangan Berkelanjutan.

Penilaian itu diberikan atas keberhasilan bank menyalurkan kredit produktif dan tepat sasaran, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hingga Oktober 2025, penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only tercatat tumbuh 9,38% year on year mencapai Rp 1.403,79 triliun, dengan kualitas kredit tetap terjaga.

Pembiayaan tersebut banyak mengalir ke sektor padat karya, industri berorientasi ekspor, serta industri makanan dan minuman yang berkontribusi pada ekonomi kerakyatan.

Di kategori kebijakan moneter, Bank Mandiri meraih predikat Bank Mitra Pengendalian Moneter Valas Terbaik serta Dealer Utama Terbaik dalam Pemenuhan Kewajiban untuk Pengembangan PUVA. Sementara pada kategori sistem pembayaran, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Peserta BI-FAST Terbaik untuk Bank KBMI 3 dan 4.

Penghargaan diberikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia dan diterima langsung oleh Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, pada Jumat malam (28/11) lalu.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh Mandirian dan bukti komitmen kami untuk memperkuat kebijakan moneter, pasar uang, dan sistem pembayaran nasional. Kami akan terus berkontribusi agar ekonomi Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ungkap Ari dalam keterangannya, Jumat (5/12).

Ari menambahkan, apresiasi tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita, terutama dalam percepatan transformasi ekonomi, penguatan industri keuangan, dan pendorongan aktivitas ekspor.

Kinerja Bank Mandiri di pasar valuta asing juga menunjukkan kontribusi signifikan. Hingga Oktober 2025, transaksi valas antarbank tumbuh 32,06% year-to-date, mencerminkan peran bank dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.

Selain itu, konsistensi Mandiri sebagai Dealer Utama kembali diakui melalui penghargaan terkait pemenuhan kewajiban pengembangan PUVA.

Pada sisi sistem pembayaran, Bank Mandiri terus memperluas adopsi BI-FAST guna mempercepat transaksi nasional dan memperkuat digitalisasi ekonomi. Hingga Oktober 2025, transaksi BI-FAST Bank Mandiri melonjak 28% YoY menjadi 564 juta transaksi, dengan nilai mencapai Rp1.425,97 triliun, tumbuh 20% YoY.

IDXChannel- Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pengaturan dan pengawasan Derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing (Derivatif PUVA) sesuai prinsip tata kelola untuk menciptakan PUVA yang modern dan maju.

Upaya ini penting untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperkuat sinergi pembiayaan ekonomi yang sejalan dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Demikian tertuang dalam sosialisasi PADG Derivatif PUVA kepada para asosiasi dan korporasi yang diselenggarakan di Jakarta (1/12/2025).

Bank Indonesia telah melaksanakan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA sejak 10 Januari 2025, setelah dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Adapun peralihan tugas ini ?merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Bank Indonesia.

"Hal inilah yang mendasari Bank Indonesia menerbitkan PADG Derivatif PUVA," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti Kamis (4/12/2025).

Dia menyampaikan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia bukan hanya sebuah mandat baru, tetapi juga peluang bagi Bank Indonesia untuk memperluas instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Lebih lanjut, pengaturan PADG Derivatif PUVA ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam upaya untuk menciptakan produk Derivatif PUVA yang variatif dan likuid, pricing yang efisien dan kredibel, pelaku pasar yang aktif dan kompeten, dan Infrastruktur pasar yang berstandar internasional.

"Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen," ujar Destry.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, menyambut baik inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong penciptaan pasar uang yang dalam dan likuid.

Dia menegaskan bahwa PADG Derivatif PUVA merupakan bagian penting dari reformasi sektor keuangan sesuai amanat UU PPSK, serta menjadi pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek.

“OJK mendukung perlunya koordinasi erat antarotoritas untuk menjaga konsistensi standar perlindungan investor dan mencegah arbitrase regulasi," ujarnya.

Kepala Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, juga menyampaikan dukungan atas peralihan kewenangan Derivatif PUVA kepada BI. Ia pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam penyusunan regulasi turunan, sinkronisasi perizinan serta peningkatan tata kelola dan kapasitas pelaku pasar.

PADG ini secara komprehensif mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) sejalan dengan visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Sementara itu, pedoman yang dituangkan secara terintegrasi mengatur ekosistem, perizinan, pengawasan, pelaporan, tata kelola, pelindungan konsumen, hingga penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di pasar Derivatif PUVA.

Langkah ini diharapkan akan mewujudkan pasar derivatif yang modern, maju, dan inovatif dengan harga acuan yang kredibel, pelaku yang kompeten, dan infrastruktur yang andal dan aman. Proses penyusunan dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga orkestrasi pengaturan. PADG Derivatif PUVA berlaku efektif mulai 1 Desember 2025.

Dalam pelaksanaannya, keberlanjutan sinergi antara Bank Indonesia, Bappebti, dan OJK serta kolaborasi erat dari pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur pasar sebagai penggerak utama transaksi Derivatif PUVA, menjadi kunci dalam memastikan pasar Derivatif PUVA semakin berkembang dan bertata kelola yang baik.

Sinergi seluruh pemangku kepentingan inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi pengembangan ekosistem pasar derivatif Indonesia ke depan.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing (derivatif PUVA) sebagai tindak lanjut peralihan tugas dari Bappebti.

PADG Derivatif PUVA berlaku efektif mulai 1 Desember 2025. Menurut BI, proses penyusunan dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga orkestrasi pengaturan.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada bank sentral bukan hanya sebuah mandat baru, tetapi juga peluang bagi BI untuk memperluas instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pendalaman PUVA.

PADG Derivatif PUVA bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam upaya untuk menciptakan produk Derivatif PUVA yang variatif dan likuid, pricing yang efisien dan kredibel, pelaku pasar yang aktif dan kompeten, dan Infrastruktur pasar yang berstandar internasional.

“Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen,” kata Destry.

BI telah melaksanakan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA sejak 10 Januari 2025, setelah dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Peralihan tugas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Hal ini juga merupakan pelaksanaan mandat UU PPSK serta PP Nomor 49 Tahun 2024, yang menjadi dasar penerbitan PADG Derivatif PUVA oleh BI.

PADG secara komprehensif mengatur aspek product, pricing, participant, dan infrastruktur (3P+I) sejalan dengan visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Pedoman yang dituangkan secara terintegrasi mengatur ekosistem, perizinan, pengawasan, pelaporan, tata kelola, pelindungan konsumen, hingga penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di pasar derivatif PUVA.

Langkah ini diharapkan akan mewujudkan pasar derivatif yang modern, maju, dan inovatif dengan harga acuan yang kredibel, pelaku yang kompeten, dan infrastruktur yang andal dan aman.

Keberlanjutan sinergi antara BI, Bappebti, dan OJK serta kolaborasi erat dari pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur pasar sebagai penggerak utama transaksi derivatif PUVA dinilai menjadi kunci dalam memastikan pasar derivatif PUVA semakin berkembang dan bertata kelola yang baik.

Menurut BI, sinergi seluruh pemangku kepentingan inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi pengembangan ekosistem pasar derivatif Indonesia ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyambut baik inisiatif BI dalam mendorong penciptaan pasar uang yang dalam dan likuid.

Ia menegaskan bahwa PADG Derivatif PUVA merupakan bagian penting dari reformasi sektor keuangan sesuai amanat UU PPSK, serta menjadi pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek.

“OJK mendukung perlunya koordinasi erat antarotoritas untuk menjaga konsistensi standar perlindungan investor dan mencegah arbitrase regulasi,” kata Inarno.

Sejalan dengan itu, Kepala Bappebti Tirta Karma Sanjaya juga menyampaikan dukungan atas peralihan kewenangan Derivatif PUVA kepada BI.

Tirta pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam penyusunan regulasi turunan, sinkronisasi perizinan serta peningkatan tata kelola dan kapasitas pelaku pasar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025