JAKARTA - Setahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar organisasi media di Indonesia. Sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman.

Media massa tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus. Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI yakni mendorong ekosistem media menuju era konvergensi. Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan kepercayaan publik.

Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala mengatakan, industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh.

”Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar,” katanya dalam siaran pers, Minggu (28/6/2026).

Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup.

Terkat AMKI, menurutnya, tantangan terbesar pada tahun pertama bukan sekadar membangun struktur, melainkan menciptakan legitimasi. Dalam satu tahun, AMKI berhasil membangun kepengurusan di 20 provinsi. Beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua masih dalam proses penyempurnaan struktur. ”Kecepatan konsolidasi daerah menjadi salah satu indikator bahwa organisasi ini mencoba tidak hanya berpusat di Jakarta,” ujarnya.

Tetapi membangun organisasi nasional bukan hanya soal jumlah cabang. Tantangan berikutnya adalah memastikan cabang-cabang daerah memiliki kapasitas, program, dan manfaat nyata bagi anggota.

Salah satu kekuatan AMKI pada periode awal adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai institusi strategis. Tantangannya ke depan adalah menjaga jarak yang sehat.

Kedekatan dengan institusi negara harus menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan ekosistem media, bukan menjadi alasan untuk kehilangan sikap kritis. Apalagi perubahan industri media membutuhkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan zaman, bukan sekadar mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Gagasan terbesar AMKI berada pada isu regulasi. Perubahan teknologi membuat definisi media semakin kompleks. Media sosial, kreator konten, dan platform digital telah menjadi pemain besar dalam distribusi informasi.

Namun ekosistem hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengejar perubahan tersebut. AMKI mendorong adanya pembahasan mengenai regulasi media konvergensi yang melibatkan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR.

Langkah lain adalah kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan dan pengujian kompetensi menuju sertifikasi media konvergensi. Jika berhasil, konsep ini dapat menjadi salah satu fondasi baru dalam mengatur profesionalisme pekerja informasi di era digital. Komdigi: Pers sebagai Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan Disinformasi

Memasuki tahun kedua, pekerjaan terbesar bukan lagi sekadar memperkenalkan AMKI. Tahap berikutnya adalah membuktikan manfaat. Kaderisasi harus diperkuat. Ruang bagi pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu diperluas agar organisasi tidak bergantung pada figur pusat.

AMKI juga harus memastikan bahwa keberadaan organisasi dirasakan oleh anggota kecil di daerah, bukan hanya oleh perusahaan media besar. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi media bukan terletak pada banyaknya struktur, melainkan seberapa jauh ia mampu menjawab persoalan nyata industri.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Hal ini merespons wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah maraknya aksi demonstrasi .

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .

Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan

Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.

Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.

Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.

Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.

Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.

Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini

“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.

JAKARTA - Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) akan melawan setiap upaya yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa demi syahwat politik elektoral kelompok tertentu. JCM juga mengajak segenap elemen mahasiswa, masyarakat sipil, serta komponen bangsa bergerak bersama dalam koridor yang sehat dengan mengutamakan argumentasi dialogis, bersikap kritis dan konstruktif, serta menjaga stabilitas dan demokrasi.

“Kami menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis mana pun,” kata Sekjen PB HMI Muh Jusrianto dalam konferensi pers bersama para sekjen organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan nasional yang tergabung di forum kolaborasi JCM di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Selain Jusrianto, terdapat Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), dan Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI). Kemudian I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND).

Selain itu JCM juga menyampaikan 7 tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak perbaikan tata kelola dan audit Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, berkelanjutan dan bebas dari inefisiensi struktural.

Kedua, mendesak pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan tata kelola yang profesional, berbasis sistem pengawasan independen, dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan oligarkis. Ketiga, menuntut kebijakan tarif dan harga energi yang berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat menengah bawah serta pelaku UMKM, bukan sekadar menyesuaikan mekanisme pasar.

Keempat, mendorong penguatan fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan kebocoran, serta memberantas mafioso anggaran. Kelima, mengutuk keras segala bentuk intimidasi di lingkungan akademik dan menuntut jaminan keamanan atas kebebasan akademik yang bertanggung jawab berpendapat di lingkungan kampus.

Keenam, menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis manapun. Ketujuh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional, merawat demokrasi yang subtansial, menolak polarisasi, dan mengawal pembangunan nasional dengan sikap kritis-konstruktif.

Menurut Jusrianto, seluruh tuntutan JCM lahir dari pertimbangan objektif berbasis data. ”JCM berkomitmen untuk tetap berdiri di jalur independen demi memastikan tata kelola negara berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

JDM juga menyoroti insiden pembubaran diskusi ilmiah di Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini. Aksi intimidasi dan pembubaran forum akademik semacam ini menjadi tamparan bagi demokrasi dan mencederai kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Bagi Jusrianto, perbedaan sikap dan pandangan, haruslah diselesaikan melalui koridor dialog intelektual. Bukan dengan paksaan, persekusi, apalagi pembungkaman. “Kampus harus kita jaga bersama sebagai panggung dialektika yang mempertemukan segala perbedaan sikap dan pandangan," lanjutnya.

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," tegas Mohammad Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan. Digeruduk Mahasiswa UGM saat Diskusi, Budiman Sudjatmiko: Kami Bersedia untuk Dikritik

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang menyayangkan aksi penggerudukan dan pembubaran acara diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) , Senin (15/6/2026). Aidil menilai peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak semata-mata dari satu sudut pandang.

Rembuk Pemuda tidak membenarkan aksi apapun yang bertujuan untuk menghalangi hak orang untuk berpendapat, terutama di ruang akademik kampus. ”Kalaupun kita tidak setuju dengan acara atau narasumber yang dihadirkan, menghentikan dialog lalu saling memaksakan kehendak juga tidak elok. Tetapi, di sisi lain pemerintah juga harus menangkap sinyal kegelisahan dan tantangan yang dihadapi para mahasiswa,” katanya, Rabu (17/6/2026). Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Mantan Presiden Mahasiswa Telkom University ini menegaskan perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dihargai dalam kehidupan demokrasi, terutama di lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nalar kritis dan kebebasan berpikir. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis yang dimiliki mahasiswa akan memberikan kontribusi yang lebih besar apabila diwujudkan melalui kritik yang substantif, berbasis data, serta mampu menguji dan memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Oleh karena itu, Aidil mendukung setiap bentuk kritik yang konstruktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah, sekaligus mengecam segala bentuk fitnah, disinformasi, maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Tentu kita mendukung segala bentuk kritik yang bersifat substantif, bukan hanya sekedar genit secara diksi atau bahkan menjerumus pada penyebaran sentiment kebencian yang condong pada fitnah saja,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sultan Rivandi, Presiden Mahasiswa UIN Jakarta tahun 2019 yang merupakan bagian dari Rembuk Pemuda. Sultan menegaskan tidak boleh ada pembatasan dalam upaya demokrasi, semua harus saling terbuka atas segala pendapat.

Anak muda memiliki peran penting untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia . Tidak ada lagi upaya pembatasan ruang dialog maupun pembubaran forum dari pihak mana pun, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap terhadap pemerintah. ”Semua pihak harus menjaga nilai-nilai intelektual, dan tentu sebagai orang yang masih berorganisasi, berbagai forum dialog harus terus dilakukan dan itulah yang menjadi komitmen Rembuk Pemuda sebagai sebuah organisasi yang terus berupaya menjadi melting pot bagi anak muda dari berbagai Kalangan,” jelasnya. 4.576 Polisi Diterjunkan untuk Jaga Demo di 5 Titik Jakarta Hari Ini

Dari fenomena yang telah terjadi, melalui berbagai komitmen Rembuk Pemuda ke depan, Sultan mengajak kepada seluruh lapisan anak muda agar bisa terlibat aktif dalam menjaga ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Rembuk Pemuda memandang peristiwa ini sebagai refleksi bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih perlu terus dirawat oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat sipil.

Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang dialog, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat tradisi diskusi yang sehat dan berbasis argumentasi. ”Sebagai bentuk komitmen tersebut, Rembuk Pemuda akan terus menghadirkan berbagai forum intelektual dan dialog lintas kelompok guna mendorong lahirnya gagasan-gagasan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa," ujar Sultan.

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar konsolidasi nasional untuk menggerakkan kekuatan pemuda di berbagai daerah. Langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pihaknya akan menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) dan elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia.

"Langkah tersebut lahir dari keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban bangsa,” kata Haris, Selasa (16/6/2026).

Haris menilai sejumlah kebijakan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami sedang melakukan konsolidasi nasional. KNPI bersama OKP dan mahasiswa siap turun ke jalan secara serentak di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Kami melihat ada keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa,” kata Haris.

Haris menegaskan, dukungan tersebut didasarkan pada pandangan negara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari praktik ekonomi yang tidak sehat.

Lihat video: Alarm Ekonomi Berbunyi: Rupiah, IHSG, Aksi Mahasiswa, dan Ujian Besar Presiden Prabowo



“Selama bertahun-tahun rakyat dirugikan oleh berbagai praktik kartel dan kelompok pemburu rente yang menggerogoti kekuatan ekonomi nasional. Ketika Presiden Prabowo menunjukkan keberanian untuk menertibkan dan melawan mereka, maka pemuda tidak boleh diam. Kami harus berada di barisan yang mendukung upaya penyelamatan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Haris menambahkan, gerakan yang akan dilakukan KNPI bukan semata-mata aksi politik, melainkan bentuk partisipasi pemuda dalam mengawal agenda perbaikan bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat mendapatkan dukungan dan pengawalan dari masyarakat.

“Ini saatnya pemuda bersatu. Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda berdiri bersama agenda pemberantasan mafia, kartel, dan segala bentuk praktik yang merugikan negara. Indonesia membutuhkan keberanian, dan keberanian itu hari ini ditunjukkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Haris.

JAKARTA - Penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI memunculkan pertanyaan dari sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD) wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua. Melalui surat keberatan yang telah disampaikan kepada BPP HIPMI, mereka meminta penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar pengambilan keputusan yang menyebabkan berkurangnya hak suara BPD DOB dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Empat BPD HIPMI DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, menilai keputusan tersebut perlu ditinjau kembali karena harus memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO) HIPMI. Mereka juga meminta agar keputusan final mengenai hak voters diputuskan melalui mekanisme organisasi yang objektif, transparan, dan terdokumentasi.

Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya Rob Rafael Kardinal, mengatakan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana menjelang munas, melainkan untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan menghormati aturan yang telah disepakati bersama.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya hasil munas, tetapi kepercayaan bahwa seluruh anggota diperlakukan berdasarkan aturan yang sama. Karena itu, kami berharap dasar penetapan hak voters dapat dijelaskan secara terbuka dan objektif kepada seluruh anggota,” ujar Rob Rafael Kardinal dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, setiap keputusan yang berdampak pada hak representasi daerah harus memiliki dasar normatif yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota organisasi. “Kami hanya meminta agar keputusan yang diambil memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi HIPMI. Transparansi penting agar tidak muncul berbagai tafsir yang justru dapat menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Yoti Gire.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, pun menambahkan bahwa hingga saat ini BPD DOB masih mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme internal organisasi dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Kami menghormati seluruh proses organisasi yang sedang berjalan. Karena itu, langkah yang kami tempuh saat ini adalah menggunakan jalur internal yang tersedia untuk mencari penyelesaian yang objektif dan berkeadilan,” tegas Nickson.

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, menyebut seluruh anggota juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam setiap keputusan yang memengaruhi hak representasi daerah.

“Pada akhirnya yang ingin kami jaga adalah kredibilitas organisasi. Kepercayaan anggota akan terbangun ketika setiap keputusan diambil secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan diterapkan secara setara kepada semua daerah,” kata Anthonius.

BPD HIPMI DOB Tanah Papua berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui forum organisasi yang terbuka dan berlandaskan AD/ART serta PO HIPMI. Mereka menegaskan bahwa langkah keberatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas organisasi sekaligus memastikan seluruh anggota memperoleh perlakuan yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan.

JAKARTA - Musyawarah Besar (Mubes) V PPK Kosgoro 1957 resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031. Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar itu terpilih secara aklamasi dalam perhelatan tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh peserta Mubes menyampaikan dukungan dan persetujuan bulat kepada Sari untuk memimpin organisasi selama lima tahun mendatang.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kosgoro 1957 DKI Syafi Fabio Djohan mengapresiasi atas terselenggaranya seluruh proses pemilihan ini. Menurutnya Kosgoro 57 semakin bisa berkontribusi untuk pembangunan Bangsa.

"Momentum khidmat dalam seluruh proses pemilihan Mubes Kosgoro 1957 V, bisa menjadi semangat untuk berkontribusi bagi seluruh kadernya kepada pembangunan Bangsa,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Syafi Djohan mengucapkan selamat kepada Sari Yuliati atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957. "Selamat mengemban amanah. Semoga memberikan kekuatan dalam memimpin Kosgoro 1957 lebih maju, berpengaruh, dan seluruh kader kader bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara," tegas Syafi Djohan.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



Pada pembukaan Mubes V Kosgoro 1957, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menegaskan posisi strategis Kosgoro 1957 dalam perjalanan sejarah bangsa maupun perkembangan Partai Golkar.

“Organisasi yang berdiri sejak masa awal kemerdekaan tersebut memiliki kontribusi besar dalam penguatan ekonomi nasional dan pembentukan kekuatan politik karya-kekaryaan,” katanya.

Bahlil menilai Kosgoro 1957 merupakan salah satu elemen penting yang turut melahirkan Partai Golkar dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Kosgoro 1957 lahir tidak hanya untuk mengisi kemerdekaan, tetapi juga memperkuat ekonomi bangsa. Kosgoro menjadi salah satu organisasi pelopor lahirnya Golkar, organisasi ini menyumbangkan gagasan penting bagi Sekretariat Bersama Golkar," katanya.

JAKARTA - Panitia Pendaftaran dan Verifikasi Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 periode 2026–2031 resmi menutup tahapan pengembalian formulir pendaftaran pada hari ini, Jumat (5/6/2026) tepat pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, tahapan pengambilan formulir telah berlangsung pada 25 hingga 30 Mei 2026.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar mengonfirmasi hingga batas waktu yang telah ditentukan, panitia telah menerima berkas dari dua bakal calon ketua umum yaitu Sari Yuliati dan La Ode Safiul Akbar.

Terkait mekanisme pendaftaran dari kedua bakal calon, panitia menyampaikan beberapa poin penting sebagai bentuk transparansi publik.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar menjelaskan, untuk bakal calon Sari Yuliati waktu penyerahan dilakukan Kamis, 4 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di Sekretariat PPK Kosgoro 1957.

“Dokumen telah diterima untuk selanjutnya memasuki proses verifikasi dan validasi guna memastikan kelengkapan serta kebenaran data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Mubes V Kosgoro 1957,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Mascot Siregar mengonfirmasi hingga tenggat waktu penutupan, pihak Sari Yuliati belum menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp100 juta sebagaimana yang dipersyaratkan. Selain itu, situasi saat penyerahan berkas kemarin malam terkesan terburu-buru, sehingga panitia tidak memiliki keleluasaan waktu untuk melakukan checklist administrasi secara langsung di tempat, termasuk pemenuhan syarat minimal dukungan 30% suara peserta Mubes V.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



“Saat ini, bundel berkas tersebut juga belum berada di bawah penguasaan penuh Koordinator Verifikasi,” ujarnya.

Sedangkan bakal calon La Ode Safiul Akbar menyerahkan pada hari ini Jumat (5/6/2026) sebelum batas akhir pukul 12.00 WIB. Status Dokumen diserahkan oleh tim pemenangan yang diwakili oleh H. Odink dan Yan Piter Pangaribuan.

“Proses penyerahan berlangsung secara kondusif, tenang, dan dalam suasana kekeluargaan yang erat (guyub). Panitia memiliki keleluasaan waktu yang cukup untuk melakukan checklist awal terhadap seluruh dokumen persyaratan. Kewajiban biaya administrasi sebesar Rp100 juta juga telah dipenuhi dan diterima dengan baik oleh panitia sejak pengambilan formulir pada 28 Mei 2026,” katanya.

Merespons dinamika dan pemberitaan yang beredar mengenai klaim dukungan 40 suara Peserta Mubes V kepada salah satu bakal calon, Mascot Siregar mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan objektif. Klaim dukungan tersebut belum bisa dijadikan sebuah kepastian hukum organisasi, karena seluruh berkas dukungan tertulis masih harus melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat oleh panitia.

”Kami berharap seluruh kader dan pihak terkait dapat menahan diri serta tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan, seolah-olah kemenangan sudah mutlak diraih. Faktanya, seluruh pemenuhan syarat administratif dari masing-masing bakal calon masih dalam proses pemeriksaan," tegas Mascot Siregar.

Panitia berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tahapan verifikasi ini demi melahirkan kepemimpinan PPK Kosgoro 1957 yang sah dan legitimate untuk lima tahun ke depan.

JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang diselenggarakan di Gedung The Tribrata, Jakarta menghasilkan keputusan bersejarah pada Rabu (3/6/2026). Yenny Wahid terpilih secara sah sebagai Ketua Umum KOWANI periode baru, melalui mekanisme pemungutan suara yang memenuhi kuorum konstitusional dengan dukungan lebih dari dua pertiga anggota aktif organisasi sebagaimana diamanatkan AD/ART.

Terpilihnya Yenny Wahid menandai dimulainya babak baru bagi organisasi perempuan tertua dan terbesar di Indonesia. Bagi Yenny, mandat ketua umum ini bukan sekadar menjadi nahkoda baru bagi organisasi perempuan, tetapi juga bagaimana membawa KOWANI menjadi relevan bagi perempuan Indonesia, terutama di masa KOWANI memasuki abad ke-2 berdiri.

"Ini bukan kemenangan satu orang. Ini kemenangan seluruh perempuan Indonesia yang tidak mau melihat rumah besar mereka runtuh. KOWANI adalah amanah, dan di abad kedua ini, amanah itu akan kami emban dengan lebih kuat, lebih luas, dan lebih inklusi," ujar Yenny Wahid usai terpilih.

Lima Misi Utama Transformatif

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Yenny Wahid memaparkan lima misi utama yang akan menjadi pilar kerja kepengurusannya ke depan. Pertama, Rekonsiliasi dan Penguatan Organisasi. Kepengurusan baru berkomitmen memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan asas kebersamaan. “Tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan. Tidak boleh ada yang merasa tidak didengar,” tegas Yenny.

Kedua, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. KOWANI akan bertindak sebagai jembatan strategis yang membuka akses pelatihan, pengembangan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, akses pembiayaan, serta perluasan jaringan usaha bagi perempuan di seluruh penjuru Indonesia.

Ketiga, Perlindungan Perempuan dan Anak. Merespons masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi tantangan besar bangsa, KOWANI akan hadir sebagai kekuatan moral sekaligus mitra taktis. Organisasi akan fokus pada upaya advokasi kebijakan perlindungan, langkah pencegahan yang masif, serta penyediaan sistem pendampingan yang berpihak pada korban.

Empat, Pengembangan Kepemimpinan Perempuan Generasi Baru. KOWANI akan secara aktif mempersiapkan estafet kepemimpinan demi masa depan bangsa. Melalui berbagai program strategis, KOWANI siap menjadi inkubator lahirnya

pemimpin-pemimpin perempuan masa depan yang kompeten, tangguh, dan inklusif dari berbagai latar belakang, usia, serta daerah.

Lima, Memperkuat Peran Indonesia dalam Gerakan Perempuan Dunia. Sebagai organisasi dengan status konsultatif di ECOSOC PBB, KOWANI akan merevitalisasi peran internasionalnya. KOWANI siap kembali membawa suara, gagasan, dan kontribusi aktif perempuan Indonesia dalam diplomasi serta advokasi isu perempuan di panggung global.

Melalui kepemimpinan Yenny Wahid, KOWANI optimistis dapat segera berlari kencang mengembalikan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus menjadi wadah inklusif yang berdampak nyata bagi kemajuan perempuan Indonesia.

Pemulihan Tata Kelola Organisasi

KLB ini diselenggarakan sebagai respons atas rangkaian krisis manajerial dan penyimpangan yang serius karena telah keluar dari koridor AD/ART KOWANI. Sebelum KLB digelar, Kementerian Hukum RI telah mengklarifikasi bahwa komposisi 19 anggota Dewan Pimpinan yang menginisiasi KLB secara legal-formal tetap diakui sah, memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi seluruh proses.

Proses pemilihan berlangsung transparan dan partisipatif, dengan seluruh organisasi anggota aktif memiliki hak suara penuh. Yenny Wahid terpilih dengan dukungan lebih dari dua pertiga anggota aktif, melampaui kuorum konstitusional yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 13 ayat 6 serta Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 16 ayat 8 menjadikan hasil KLB ini sah, mengikat, dan legitimate di mata seluruh anggota KOWANI.

Yenny Wahid bukan nama baru dalam gerakan perempuan Indonesia. Selama dua dekade memimpin Wahid Foundation, ia membuktikan komitmennya melalui kerja nyata di lapangan program Desa Damai yang digagasnya telah menyentuh lebih dari 176.000 perempuan di 31 desa di Pulau Jawa.

Hal ini diakui dunia sebagai model implementasi resolusi PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Pada 2025, dia menerima Gusi Peace Prize atas dua dekade kontribusinya bagi perempuan Indonesia.

Sebagai Ketua Umum terpilih, Yenny Wahid menyampaikan tiga prioritas yang akan segera dijalankan. Pertama, Perbaikan tata kelola organisasi, memastikan seluruh mekanisme pengambilan keputusan kembali berjalan sesuai prinsip kolektif kolegial yang diamanatkan AD/ART, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama.

Kedua, Sinergi dan kolaborasi lintas generasi, membuka ruang yang lebih luas bagi pihak termasuk generasi muda perempuan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam gerakan.

Ketiga, Mengukuhkan kembali posisi perempuan Indonesia di panggung internasional, termasuk memastikan kembalinya kehadiran dan suara KOWANI di forum Commission on the Status of Women (CSW) PBB pada tahun mendatang, serta memulihkan reputasi organisasi di mata mitra global.

Sebelumnya, KLB ini ditempuh dengan jalan panjang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat telah memfasilitasi lima kali pertemuan mediasi, yang juga didorong oleh organisasi pendiri KOWANI: Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah.

Namun ketidakhadiran Ketua Umum sebelumnya dalam seluruh sesi mediasi menyebabkan jalur dialog tidak menemukan titik terang, sehingga KLB menjadi satu-satunya jalan konstitusional yang tersisa.

Dengan terpilihnya Ketua Umum baru secara sah, KOWANI kini melangkah maju, kembali fokus pada fungsi utamanya sebagai mitra strategis pemerintah dalam advokasi kebijakan publik, serta penggerak kemajuan perempuan Indonesia di kancah domestik dan internasional, menuju peringatan satu abad organisasi.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia ( KOWANI ) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB)di Gedung The Tribrata, Jakarta, Rabu (3/6/2026). KLB ini sebagai langkah konstitusional untuk memulihkan tata kelola organisasi yang telah mengalami kebuntuan.

KOWANI, yang lahir selaras dengan semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928, merupakan aset sejarah bangsa yang memayungi lebih dari 100 organisasi perempuan. Ketua KOWANI Anggraini Purnami mengatakan, KOWANI adalah rumah besar bagi seluruh perempuan Indonesia . KLB ini adalah langkah konstitusional untuk menata ulang tata kelola dan memastikan organisasi ini kembali bekerja untuk seluruh perempuan Indonesia.

”KLB hari ini sepenuhnya sejalan dengan Anggaran Dasar Bab V Pasal 13 ayat 6 serta Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 16 ayat 8, yang mengamanatkan bahwa KLB dapat diadakan apabila timbul hal-hal penting atau yang mengancam kelangsungan hidup organisasi," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai satu-satunya organisasi perempuan Indonesia dengan status konsultatif di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), KOWANI memiliki tanggung jawab moral dan politis yang besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

KLB digelar berangkat dari dinamika internal yang dinilai telah keluar jauh dari koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kebuntuan bermula dari pemecatan 19 Dewan Pimpinan secara sepihak oleh Ketua Umum Nanny Hadi Tjahjanto. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi administratif dari Kementerian Hukum, komposisi 19 anggota Dewan Pimpinan tersebut secara legal-formal tetap diakui sah.

Hal ini memberikan legitimasi konstitusional bagi Dewan Pimpinan untuk mengambil langkah penyelamatan. Krisis manajerial ini diperparah oleh serangkaian dugaan penyimpangan serius yang tidak hanya melanggar AD/ART, tetapi berpotensi mencederai marwah, aset, dan reputasi internasional KOWANI secara permanen.

Dengan demikian KLB menjadi sangat mendesak berdasarkan sembilan temuan dan kajian kritis berikut. Pertama, Pengabaian Prinsip Kolektif Kolegial. Terdapat indikasi sentralisasi pengambilan keputusan yang tidak melalui mekanisme permusyawaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART, mencakup pembentukan badan baru, pengangkatan personel, serta pemberian wewenang strategis secara sepihak tanpa melalui forum yang sah.

Kedua, Krisis Reputasi Internasional. Reputasi KOWANI di forum global terdampak akibat persoalan administratif yang melibatkan korespondensi resmi dengan perwakilan diplomatik asing, yang menyebabkan absennya delegasi KOWANI dalam forum Commission on the Status of Women (CSW) PBB tahun ini sehingga menghilangkan suara advokasi perempuan Indonesia di ranah internasional.

Ketiga, Indikasi Benturan Kepentingan. Terdapat kekhawatiran bahwa nama dan kapasitas organisasi digunakan dalam konteks yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan kolektif KOWANI. Termasuk penyalahgunaan penggunaan aset organisasi diluar aturan organisasi.

Keempat, Cacat Administrasi Dokumen Organisasi. Sejumlah Surat Keputusan ditemukan diterbitkan dengan mencantumkan tanda tangan pejabat organisasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan, mempertanyakan integritas dokumen organisasi secara keseluruhan.

Kelima, Upaya Perubahan Struktur Keanggotaan Secara Inkonstitusional. Terdapat indikasi upaya penyalahgunaan kekuasaan tanpa mengindahkan aturan organisasi. Menguatkan Perempuan, Mengokohkan Peradaban Bangsa

Terkait kebuntuan ini, sebelum memutuskan untuk menggelar KLB, berbagai upaya mediasi telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat telah memfasilitasi lima kali pertemuan mediasi tersebut yang juga didorong oleh organisasi pendiri KOWANI (Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah).

Namun, ketidakhadiran ketua umum sebagai pihak yang diundang dalam seluruh sesi mediasi menyebabkan jalur dialog tidak mencapai titik terang. Melalui KLB ini, diharapkan KOWANI dapat segera kembali fokus pada fungsi utamanya sebagai mitra strategis pemerintah dalam advokasi kebijakan publik serta penggerak kemajuan perempuan di kancah domestik dan internasional.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi pada Selasa melantik dan mengambil sumpah jabatan lima pimpinan baru setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, dan Kepala OJK Daerah.

Friderica mengatakan bahwa suksesi kepemimpinan menjadi bagian penting dari proses pembinaan talenta dan penguatan organisasi.

“Karena itu, pergantian jabatan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tugas, tetapi juga sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi,” kata Friderica dalam kata sambutannya, sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Friderica berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan profesionalisme, dan keteladanan serta integritas yang teguh.

“Amanah yang diterima hari ini bukanlah sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa OJK terus menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan masyarakat serta pembangunan nasional,” kata dia.

Melalui penguatan organisasi ini, OJK menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Berikut daftar lengkap lima pejabat OJK yang dilantik di Jakarta pada Selasa (2/6).

- Khoirul Muttaqien sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

- Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi

- Gontor Ryantori Aziz sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

- Uli Agustina sebagai Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

- Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026