Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Bank Indonesia guna membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.

Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (29/6/2026), dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Turut hadir Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan prospek pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mitigasi terhadap berbagai risiko yang muncul akibat dinamika geopolitik global.

"Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat.

Menurut Dasco, Dewan Ekonomi Nasional memaparkan perkembangan terkini kondisi perekonomian Indonesia, termasuk berbagai tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dan otoritas terkait.

Sementara itu, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan peserta rapat menyepakati perlunya menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter.

Ia menjelaskan ketidakpastian global telah memberikan tekanan terhadap perekonomian, termasuk melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi mendorong inflasi dan memengaruhi daya beli masyarakat.

"Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," kata Mari Elka.

Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong kuat. Namun, nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan yang relatif lebih besar dibandingkan sejumlah negara sekelompok (peers). Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga kepercayaan pelaku ekonomi agar berbagai tantangan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sinkronisasi kebijakan.

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai meningkatnya ketidakpastian ekonomi, baik akibat tekanan global maupun tantangan domestik, mendorong pelaku usaha memilih menahan ekspansi bisnis. Kondisi tersebut berpotensi menekan penciptaan lapangan kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat dibandingkan kuartal I/2026. Menurutnya, eskalasi ketegangan geopolitik telah memberikan dampak nyata terhadap pasar keuangan maupun kinerja sektor riil di Indonesia.

“Pelaku usaha prihatin dengan tekanan dan tantangan ekonomi yang ada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Shinta kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Selain itu, Shinta menilai pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar yang berdampak terhadap meningkatnya beban usaha.

Di sisi lain, proyeksi inflasi biaya hidup yang masih berada di kisaran batas atas target pemerintah turut membebani daya beli masyarakat.

Apindo juga menyoroti masih terbatasnya kepastian dan prediktabilitas kebijakan pemerintah, mulai dari tata kelola fiskal hingga berbagai kebijakan yang memengaruhi iklim usaha dan investasi. Alhasil, kondisi ini turut meningkatkan tekanan di pasar keuangan dan menambah beban dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dunia Usaha Defensif

Menurutnya, secara keseluruhan kondisi saat ini belum mencerminkan iklim usaha dan investasi yang ideal bagi pelaku usaha maupun calon investor untuk melakukan ekspansi secara agresif, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.

Shinta menilai dengan prospek pertumbuhan ekonomi sektor riil yang cenderung melambat, dunia usaha akan semakin bergantung pada efektivitas intervensi pemerintah, baik melalui stimulus pasar maupun kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha, ekspor, dan investasi.

Akibatnya, pelaku usaha cenderung bersikap defensif dengan memprioritaskan keberlangsungan usaha dibandingkan memperluas bisnis.

“Karena outlook tersebut, pelaku usaha cenderung defensif atau lebih memilih berfokus pada mempertahankan kinerja usaha yang ada saat ini, bukan pada ekspansi,” ujarnya.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja karena perusahaan enggan mengambil risiko untuk menambah tenaga kerja. Dampaknya, pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan stagnan bahkan cenderung menyusut sehingga pada akhirnya turut membebani kinerja pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, Apindo meminta pemerintah memperkuat pengendalian risiko makroekonomi, terutama menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sekaligus meningkatkan kepastian dan prediktabilitas kebijakan yang memengaruhi iklim usaha.

Selain itu, pemerintah juga didorong memprioritaskan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha, ekspor, dan investasi tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, sambung dia, dunia usaha memahami tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah tidak mudah. Meski begitu, dia menilai pemerintah perlu tetap responsif, lincah, dan tepat waktu dalam merumuskan kebijakan untuk meredam tekanan eksternal sekaligus memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Shinta memperkirakan tekanan eksternal masih akan berlanjut dalam 2–3 bulan ke depan. Menurutnya, transparansi pemerintah, keterbukaan dialog dengan para pemangku kepentingan ekonomi, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan peningkatan produktivitas dan penguatan pasar domestik menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

“Transparansi, keterbukaan dialog, dan fleksibilitas ini akan jauh lebih berarti bagi pelaku usaha atau investor dalam menciptakan trust & confidence pelaku usaha untuk melakukan ekspansi usaha di Indonesia dlm jangka pendek-menengah meskipun tekanan-tekanan eksternal masih persisten,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2026 dibuka dengan tantangan yang tidak ringan bagi perekonomian Indonesia. Ketegangan geopolitik, lonjakan harga energi, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah menciptakan ketidakpastian yang menguji daya tahan ekonomi nasional di tengah perlambatan global.

Di dalam negeri, tantangan tersebut berkelindan dengan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi. Ruang fiskal menghadapi ujian dari kebutuhan belanja yang meningkat, sementara pasar keuangan dibayangi sentimen negatif yang memengaruhi arus modal dan kepercayaan investor terhadap aset domestik.

Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan mesin baru. Ketergantungan pada konsumsi dinilai tidak lagi cukup sehingga diperlukan dorongan investasi, industrialisasi, hilirisasi, serta peningkatan produktivitas agar ekonomi mampu tumbuh lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Laporan Indonesia Strategic Economic Report 2026 yang disusun Indonesia Strategic Economic (ISE) bersama Bisnis Indonesia memetakan tiga risiko utama yang perlu diantisipasi, yakni stabilitas makroekonomi, perlambatan pertumbuhan, serta kredibilitas kebijakan dan kepercayaan pasar. Ketiga faktor tersebut dinilai akan sangat menentukan arah ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Laporan tersebut merangkum sejumlah rekomendasi strategis untuk membantu pemerintah memperkuat fondasi ekonomi, mulai dari reformasi pasar modal, transisi energi dan infrastruktur digital, stimulus sektor manufaktur, penguatan disiplin fiskal, hingga tata kelola BPI Danantara. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus mengembalikan optimisme pelaku usaha dan investor.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang ”memaksa” seluruh ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro-alloy masuk ke jalur tunggal melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen strategis memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Langkah ini dipandang relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, dan perebutan sumber daya strategis global.

Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Moh Jusrianto mengatakan, pengelolaan ekspor komoditas strategis secara terpusat bukan lagi sekedar pilihan, tetapi keharusan mendesak demi melindungi kepentingan nasional. Implementasi PP No 24/2026 yang mengalihkan ekspor batu bara, CPO, dan ferro-alloy melalui PT DSI diyakini bakal mendongkrak posisi tawar Indonesia secara signifikan di pasar internasional.

“Aktif mengelola sumber daya alam strategis untuk optimalisasi manfaat sangat relevan di tengah rivalitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, perebutan sumberdaya strategis. Ini membuat ekspor satu pintu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan,” katanya dalam Discourse Forum, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan melalui integrasi tersebut, mekanisme satu pintu diproyeksi mampu memperkuat konsolidasi pasar domestik. Hal ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengatasi persoalan struktural yang menyebabkan kerugian negara, seperti praktik under-invoicing dan kebocoran devisa hasil ekspor.

Meski demikian, Jusrianto mengingatkan bahwa sentralisasi ekspor harus diiringi tata kelola yang kuat, transparan dan akuntabel. Sebab, tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan inefisiensi birokrasi dan distorsi pasar.

Untuk memastikan cita-cita kedaulatan ekonomi ini tidak menjadi inefisiensi baru, Reform Syndicate menyodorkan lima rekomendasi taktis kepada pemerintah. Pertama, Pemisahan Kekuasaan. Menegakkan batas tegas antara peran regulator (kementerian), operator komersial (PT DSI), dan pengawas.

Kedua, Benteng Independensi. Membentuk dewan pengawas independen yang dilengkapi sistem perlindungan saksi/peniup peluit (whistleblower system). Ketiga, Anti-Oligarki. Menjamin akses dan perlakuan setara bagi perusahaan nasional, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di daerah.

Keempat, Audit Berbasis Outcome. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur dan wajib diaudit secara berkala oleh lembaga independen. Kelima, Mekanisme Sunset Review. Menyediakan klausul evaluasi total yang memungkinkan kebijakan ini direvisi atau bahkan dihentikan jika terbukti merugikan daya saing nasional.

Jusrianto menuturkan, Indonesia membutuhkan pengelolaan SDA yang semakin berdaulat. ”Namun, kedaulatan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika berjalan beriringan dengan efisiensi, transparansi, dan daya saing pasar,” tandasnya.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Hal ini merespons wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah maraknya aksi demonstrasi .

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .

Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan

Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.

Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.

Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.

Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.

Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.

Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini

“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan keras bahwa tatanan global telah berubah selamanya, dan rentetan "kiamat ekonomi" atau guncangan hebat akan terjadi di masa depan. Dunia kemungkinan akan menghadapi guncangan global lebih lanjut di masa mendatang yang dapat diperkirakan, tanpa ada tanda-tanda mereda,

Dalam wawancara eksklusif di podcast Bloomberg bersama Francine Lacqua, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva meluapkan kecemasannya. Ia menilai masyarakat dunia saat ini masih belum sadar dan belum menerima kenyataan pahit bahwa dunia yang aman tanpa krisis sudah berakhir.

IMF, Bank Dunia, dan IEA Ketar-ketir Kelangkaan BBM di Depan Mata



"Kita belum sepenuhnya menginternalisasi (menerima) bahwa seperti inilah dunia ke depannya. Kita tidak akan pernah lagi sampai pada suatu masa di mana guncangan ekonomi itu hilang," ujar Georgieva dengan nada penuh urgensi.

Efek Domino Perang Iran dan 'Kutukan' Globalisasi

IMF menilai dunia gagal mengantisipasi dampak buruk dari runtuhnya sistem globalisasi. Banyak lapangan kerja di berbagai belahan dunia lenyap begitu saja, menciptakan jurang kemiskinan baru.

Situasi ini diprediksi akan semakin parah dan "mengerikan" dengan masuknya teknologi AI (Kecerdasan Buatan) secara masif yang siap merebut jutaan mata pencaharian manusia. Lebih buruk lagi, dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi hanya 3,1%, turun drastis dari estimasi sebelumnya sebesar 3,4%.

Biang kerok utama dari perlambatan massal ini adalah meletusnya perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Konflik bersenjata ini berujung pada tersumbatnya Selat Hormuz -jalur nadi pasokan minyak dunia- yang seketika menerbangkan harga energi ke level yang mencekik.

Secara psikologis, pembaca akan melihat sebuah anomali besar dalam peta kekuatan ekonomi saat ini. Negara-negara Barat dan Uni Eropa kini menderita akibat hantaman ganda. Mereka belum pulih dari sisa-sisa inflasi energi akibat perang Ukraina, dan kini harus kembali dihantam meroketnya harga minyak akibat perang Iran.

Di tengah sanksi bertubi-tubi, IMF justru menaikkan proyeksi ekonomi Rusia sebesar 0,3%. Moskow diuntungkan karena harga komoditas energi yang mereka miliki melambung tinggi di pasar gelap dunia.

IMF Peringatkan AI Bisa Bobol Sistem Perbankan Dunia dalam Hitungan Detik!



Melihat kondisi yang semakin kritis, sejumlah pejabat Uni Eropa mulai frustrasi dan secara sembunyi-sembunyi mengusulkan untuk memulihkan kembali hubungan dagang energi dengan Rusia. Namun petinggi Brussels menolak keras dan tetap nekat melanjutkan ambisi mereka untuk memutus total fosil Rusia pada tahun 2027.

Sikap keras kepala Eropa ini memicu peringatan yang tidak kalah mengerikan dari utusan Kremlin, Kirill Dmitriev. Ia meramalkan bahwa Inggris dan Uni Eropa sebentar lagi akan segera diterjang oleh krisis energi yang bisa melumpuhkan total industri mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merespons tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah yang meminta pemerintah membenahi kondisi perekonomian dalam waktu 18 hari.

Istana menegaskan berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan batas waktu tertentu, meskipun aspirasi tersebut tetap diterima sebagai masukan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghargai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan memandangnya sebagai bentuk perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," ujar Prasetyo usai mendampingi konferensi pers pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Dia menilai persoalan ekonomi merupakan isu kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, sehingga membutuhkan koordinasi dan kebijakan yang saling mendukung.

"Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita ini yang itu memang tentu tidak mudah, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor," katanya.

Prasetyo optimistis langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, termasuk koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga serta berbagai kebijakan yang memberikan kepastian kepada dunia usaha, akan mampu membantu mengatasi tekanan ekonomi yang ada.

"Tapi sekali lagi kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin betul akan dapat mengatasi permasalahan ini," ujarnya.

Terkait tuntutan agar perbaikan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu 18 hari, Prasetyo menilai tidak semua target pembangunan maupun penyelesaian persoalan ekonomi dapat dicapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh kelompok tertentu.

"Tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu," kata Prasetyo.

Meski demikian, dia memahami bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa lebih menekankan pada semangat untuk mendorong pemerintah bekerja lebih cepat dan lebih efektif dalam menangani persoalan ekonomi.

"Yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini adalah semangatnya, semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," tuturnya.

Sebelumnya, BEM SI Jawa Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait kondisi perekonomian nasional, termasuk meminta langkah konkret untuk memperbaiki situasi ekonomi dalam jangka waktu 18 hari. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

JAKARTA - Generasi muda bangsa diminta menelaah kembali gagasan-gagasan besar bangsa. Sebab banyak gagasan dari para tokoh bangsa yang masih relevan dengan kondisi saat ini.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Relevansi Pemikiran dalam Arah Pembangunan Indonesia” dalam rangka memperingati 109 tahun Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang digelar The Kertanegara Institute. Forum ini menjadi ruang refleksi intelektual untuk menelaah kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro serta relevansinya terhadap tantangan pembangunan Indonesia hari ini.

Forum ini diselenggarakan sebagai momentum refleksi atas pemikiran Prof. Soemitro sekaligus ajakan bagi generasi muda untuk menelaah kembali gagasan-gagasan besar bangsa di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.

Founder and Chairman The Kertanegara Institute Raga Awandayu Prakasa V. G menyampaikan pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mengenang sekaligus merefleksikan kembali warisan pemikiran Prof. Soemitro, terutama dalam melihat bagaimana gagasan-gagasan besar tersebut tetap relevan bagi generasi muda hari ini.

”Prof. Soemitro menghadirkan teladan tentang pentingnya keberanian untuk berpikir jauh ke depan, melihat lebih dalam, dan menyiapkan sesuatu yang manfaatnya mungkin baru dirasakan oleh generasi setelahnya,” katanya, Jumat (29/5/2026).

Forum ini menampilkan keynote speech dari Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang dalam pemaparannya menekankan legasi terbesar Prof. Soemitro tidak hanya terletak pada gagasan ekonomi sebagai konstruksi konseptual, tetapi juga pada etos berpikir yang menempatkan pembangunan sebagai kerja kebangsaan yang harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Raga menegaskan ekonomi, dalam perspektif Prof. Soemitro, bukan sekadar berbicara mengenai angka dan pertumbuhan makro, melainkan tentang bagaimana arah pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Lihat video: Prabowo Ziarah ke Makam Sang Ayah Soemitro di TPU Karet Bivak



Raga mengutip pesan Prof. Soemitro “Tersenyumlah dalam menghadapi kemalangan. Beranilah menantang bahaya. Tegarlah dalam kekalahan. Dan tetaplah rendah hati akan kemenangan.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa menelaah kembali gagasan besar bukanlah sekadar upaya mengenang masa lalu, melainkan bagian dari ikhtiar merawat pijakan intelektual bagi masa depan bangsa.

Dalam pemaparannya, Rahayu juga menyoroti Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transformasi yang membutuhkan kontribusi pemikiran terbaik dari generasi muda. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dan dinamika geopolitik yang terus berkembang, pembangunan dan industrialisasi, menurutnya, harus tetap diarahkan agar memberi dampak konkret bagi masyarakat kecil.

Rahauyu turut menekankan pentingnya melihat bagaimana inisiatif pembangunan dari tingkat lokal, termasuk di level desa, dapat memberi kontribusi terhadap penguatan kemandirian nasional secara lebih luas.

Nehemia Lawalata, yang dalam forum diperkenalkan sebagai sosok yang pernah mendampingi Prof. Soemitro dalam urusan politik dan ekonomi menyoroti pentingnya menjaga memori kolektif bangsa terhadap tokoh-tokoh yang telah memberi fondasi bagi pembangunan nasional.

Nehemia Lawalata juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan posisi historis Margono Djojohadikusumo sebagai figur yang kontribusinya patut semakin ditegaskan dalam sejarah perbankan Indonesia.

Perspektif generasi muda turut hadir melalui pandangan Aldila Septiadi dari Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY), yang menambah sudut pandang kontemporer dalam melihat tantangan pembangunan nasional dari perspektif ekonom muda.

Jalannya diskusi dipandu oleh Direktur Eksekutif The Kertanegara Institute Yogi Syahputra, yang menjaga alur percakapan tetap reflektif dan substantif. Melalui format private session yang berlangsung secara terbatas dan by invitation, forum ini menghadirkan ruang percakapan yang lebih intim bagi para peserta muda untuk mendengar, merefleksikan, dan menelaah kembali gagasan-gagasan besar yang pernah membentuk arah pemikiran pembangunan Indonesia.

Caption:

Founder and Chairman The Kertanegara Institute, Raga Awandayu Prakasa V. G. (pegang bingkai bersama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo)

JAKARTA - Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyarankan lima pendekatan strategis yang bisa dipakai pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik. Kelima pendekatan itu disebut Noorsy pernah ia sampaikan ke tim Presiden Prabowo.

Menurut Noorsy, Presiden Prabowo tahu cara berpikir dirinya. Sebab, dirinya pernah menjadi tim inti pada 2019. Kepada lingkungan Presiden Prabowo, dirinya pun sudah menyerahkan makalah terkait persoalan ekonomi.

Noorsy mengatakan, dirinya memiliki lima pendekatan yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo. Pendekatan pertama adalah memperbaiki pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach).Pendekatan kedua adalah memperbaiki pendekatan produktivitas (productivity-based approach).

"Ini kata kuncinya adalah, kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Noorsy dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pendekatan ketiga yang disebut Noorsy adalah memperbaiki kelembagaan, dalam hal ini mendukung penuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penopang ekonomi nasional.

Pendekatan keempat adalah pemisahan struktur pasar secara jelas, antara yang komersial, pasar dengan harga terkendali, pasar dengan harga yang ditentukan. Pemisahan ini dinilai Noorsy penting agar pemerintah bisa membedakan sektor mana yang masuk kategori fasilitas dan layanan publik, dengan yang sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

"Yang kelima, tata kelolanya harus jujur," pungkas Noorsy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. Pada saat yang sama, pemerintah ‘mengerem’ belanjanya. Mesin pertumbuhan pun ditumpukan kepada swasta. Pertanyaannya: apakah dunia usaha siap?

Pada Rabu (20/5/2026), pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 kepada parlemen.

Dalam dokumen yang akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR itu, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% (nilai tengah: 6,15%).

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok di level 5,4%. Menariknya, pada saat pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal justru sebaliknya.

Dalam KEM-PPKF 2027, target belanja negara ditetapkan berada di kisaran 13,62% sampai dengan 14,80% (nilai tengah: 14,21%) terhadap produk domestik bruto (PDB). Rentan belanja negara itu justru lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2026 yaitu 14,19% sampai dengan 14,75% (nilai tengah: 14,47%) terhadap PDB.

Singkatnya, pemerintah ingin akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bukan didorong ekspansi belanja negara, melainkan ekspansi sektor swasta. Dalam pidato pemaparan KEM-PPKF 2027 di rapat paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan arah tersebut.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin seluruh aktivitas ekonomi bertumpu pada negara. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memperbesar peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar. Besar tapibener, jangan besar tidak benar,” ujar Prabowo.

Tantangan Masih Berat

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menganggap target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF 2027 yang jauh di atas rata-rata ekonomi dalam 10 tahun terakhir itu lebih sebagai sinyal politik dan jangkar ekspektasi.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan menetapkan target yang tinggi. Masalahnya adalah tantangan perekonomian ke depan masih berat karena tekanan dari eksternal dan internal.

Dari sisi eksternal, era suku bunga global tinggi (higher for longer) diproyeksikan masih membayangi. Kondisi ini dipicu oleh ekspektasi laju inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih meningkat serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global.

Akibatnya, bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed belum memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan moneternya secara agresif. Kondisi tersebut cenderung mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang seperti Indonesia (capital outflow) sehingga menekan nilai tukar.

Di dalam negeri, perkembangan eksternal itu cenderung mendorong Bank Indonesia (BI) mengetatkan kebijakan moneternya dengan menahan dan bahkan mengerek suku bunga acuan guna melindungi stabilitas rupiah.

Kecenderungan itu tercermin dalam pengumuman hasil rapat dewan gubernur edisi Mei 2026, yang mana BI menaikkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Bahkan pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) pada 2027.

Langkah tersebut otomatis akan mempengaruhi kebijakan moneter dalam negeri: jika ingin mencegahcapital outflowmaka BI perlu menjaga selisih BI Rate dengan Fed Fund Rate tetap menarik.

"Di titik inilah muncul tarik-menarik kebijakan. Pemerintah ingin investasi dan konsumsi swasta menjadi motor pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama fiskal dijaga tetap disiplin, sementara moneter sedang mengetat. Baik fiskal maupun moneter sama-sama tidak sedang dalam mode ekspansif," jelas Yusuf kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Singkatnya, dalam kondisi beban biaya kredit yang mahal akibat tingginya BI Rate dan ruang fiskal terbatas, sektor swasta justru dituntut bekerja ekstra keras.

Padahal, menurut Yusuf, minat pengusaha untuk melakukan ekspansi umumnya akan menyusut apabila dihadapkan pada ketidakpastian biaya dana dan stabilitas kurs.

Kalangan pengusaha mengonfirmasi kecenderungan itu. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira melihat tantangan perekonomian masih berat pada tahun depan akibat pembiayaan yang cenderung masih mahal akibat perkembangan suku bunga acuan.

Angga pun menekankan bahwa tekanan eksternal dan internal itu akan mendorong sektor swasta lebih berhati-hati melakukan ekspansi usaha.

“Dunia usaha masih akan ekspansi, namun lebih hati-hati, lebih terukur, dan fokus pada sektor-sektor yang punyademand[permintaan] kuat, insentif jelas, dan kepastian pasar,” ujarnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Prasyarat Akselerasi Pertumbuhan

Agar dunia usaha bisa tetap ekspansi di tengah tren pembiayaan yang mahal, Hipmi menekankan setidaknya ada lima prasyarat mutlak. Dengan demikian, target akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud.

Pertama, kepastian regulasi dan deregulasi. Angga menekankan bahwa pengusaha saat ini tidak hanya menghitung insentif, tetapi juga risiko terkait kepastian perizinan, perpajakan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga aturan tata niaga ekspor-impor.

Kedua, stabilitas nilai tukar dan inflasi. Angga mengingatkan bahwa volatilitas nilai tukar rupiah memberikan tekanan berat bagi pelaku usaha, terutama industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.

Ketiga, otoritas fiskal, moneter, dan perbankan didorong menciptakan akses pembiayaan yang adaptif terutama untuk sektor produktif seperti UMKM dan padat karya. Angga mengusulkan skema blended finance, penjaminan pemerintah, hingga insentif khusus sektor prioritas.

Keempat, belanja pemerintah harus bersifat crowding in alias menstimulus sektor swasta. Meski belanja dirancang untuk ‘ditahan’ pada tahun depan, namun kualitasnya justru harus diperbaiki dengan diarahkan sektor-sektor yang bisa memancing investasi swasta masuk lebih besar.

Kelima, fokus industrialisasi. Angga menekankan bahwa motor penggerak ekonomi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada konsumsi domestik, melainkan harus didorong oleh sektor mineral, petrokimia, energi, pangan, hingga ekonomi digital.

"Jadi kalau ditanya apakah dunia usaha siap ekspansi? Jawabannya siap. Tetapi dunia usaha membutuhkan sinyal bahwa pemerintah dan otoritas moneter mampu menjaga stabilitas, konsisten dengan kebijakannya, sekaligus menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan predictable," tutupnya.

Sementara itu, Yusuf menekankan pemerintah masih bisa memaksimalkan ruang fiskal yang terbatas agar tetap memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Misalnya, komposisi belanja wajib diarahkan ke sektor dengan efek penggandaan yang tinggi seperti infrastruktur strategis, rantai industri domestik atau hilirisasi, bantuan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga bawah, serta dukungan manufaktur padat karya.

Di atas semua itu, Yusuf menegaskan pemerintah harus memperjelas strategi sektoral yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

"Pemerintah ingin tumbuh lebih tinggi, tetapi sektor mana yang akan menjadi lokomotif utama masih perlu diperjelas. Dampaknya akan sangat berbeda bila pertumbuhan ditopang oleh hilirisasi berbasis komoditas dibanding manufaktur padat karya atau perumahan," jelasnya.

Dalam KEM-PPKF 2027, memang belum dijelaskan strategi sektoral. Dokumen tersebut hanya menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan difokuskan lewat implementasi delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN).

Delapan klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ardi Sugiyarto menjelaskan nantinya belanja pemerintah akan fokus membiayai klaster yang bersifat infrastruktur publik dan pengungkit perekonomian seperti pendidikan hingga kesehatan.

Sementara klaster yang bisa menghasilkan profit alias keuntungan akan dirancang untuk dibiayai Danantara dan swasta. Ardi mencontohkan, hilirisasi, energi, hingga kedaulatan pangan akan diserahkan ke swasta dan BUMN atau Danantara.

“[Jadi] swasta dan Danantara dengan kekuatan entrepreneurship-nya mengambil bagian dari program prioritas itu untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mendukung prioritas nasional, tapi juga menghasilkan profit,” ungkap Ardi dalam siniar Ngonten Fiskal kanal YouTube DJSEF Kemenkeu, Kamis (22/5/2026).

Jakarta: Ketahanan ekonomi Indonesia di tingkat akar rumput kini sedang diuji oleh dinamika perlambatan makro yang cukup signifikan. Memasuki periode tahun 2025 hingga pertengahan 2026, indikator di lapangan menunjukkan adanya tekanan daya beli yang berimbas langsung pada stabilitas para pelaku UMKM dan bisnis informal.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, memaparkan analisis tajam mengenai potret riil pelemahan ekonomi domestik yang saat ini sedang dirasakan oleh para pelaku usaha di lapisan bawah.

Fenomena Perlambatan Ekonomi dan Melemahnya Rupiah

Situasi global yang fluktuatif ikut memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang domestik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga-harga barang modal bagi para pengusaha mikro.

"Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mengalami perlambatan. Kalau kita lihat tren, kita di tahun 2025-2026 kita secara dasar itu mengalami perbedaan. Kita melihat bagaimana fenomena perlambatan ekonomi itu terjadi. Bukan hanya dari sisi positif saja, tapi beberapa indikator lainnya juga menunjukkan hal yang serupa, dari hal-hal PMI (Purchasing Managers' Index) misalkan," ujar Huda.

Kondisi pelemahan ekonomi dan penurunan daya beli ini menuntut para pelaku industri tekfin penandanaan atau fintech lending untuk meredefinisi strategi mereka agar kualitas penyaluran modal tetap terjaga dengan sehat.

Fokus Industri Finansial: Menjaga Kualitas Kredit

Menanggapi tantangan perlambatan makro tersebut, pelaku industri menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan kuantitas angka penyaluran dana secara agresif, melainkan memperkuat kualitas manajemen risiko di tengah ketidakpastian.

"Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh segmen milenial Amartha yaitu, di mana kebutuhan naik, harga juga naik. Jadi saat ini kita fokusnya lebih ke kualitas kredit dan pendampingan itu terus kita lakukan agar ketangguhan ini tetap terjaga, sehingga resiliensi dari nasabah-nasabah ini juga tetap terjaga," pungkas Aria Widyanto, selaku Chief Compliance and Sustainability Officer, Amartha. Sinergi mitigasi risiko ini akan dibahas secara global lewat penyelenggaraan forum internasional Asia Grassroots Forum 2026 pada awal Juni mendatang, yang mengundang ratusan investor global untuk melihat langsung pemanfaatan teknologi tepat guna di akar rumput Indonesia.

(Fany Wirda Putri)

(RUL)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencanangkan mata uang Garuda bergerak di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar Amerika Serikat (AS) pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027. Seluruh asumsi yang tertuang dalam dokumen KEM-PPKF ini nantinya beroperasi sebagai cetak biru resmi dalam penyusunan RAPBN 2027.

Prabowo menegaskan sinkronisasi kebijakan antara otoritas fiskal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan otoritas moneter di Bank Indonesia (BI) menjadi kunci utama untuk membentengi mata uang domestik dari guncangan pasar global.

"Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tegas Prabowo di hadapan Sidang Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).

Selain mematok jangkar pergerakan kurs, cetak biru perekonomian yang dirancang pemerintahan Presiden Prabowo ini juga merinci sejumlah indikator makroekonomi strategis lainnya.

Pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mampu melompat ke zona akselerasi di level 5,8% hingga 6,5%.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



Di saat yang sama, stabilitas harga-harga di pasar domestik dikawal ketat dengan target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Pada sektor pasar keuangan dan surat utang, tingkat imbal hasil (yield) suku bunga SBN tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada rentang 6,5% hingga 7,3%.

Sementara itu, untuk sektor penopang ketahanan energi dan penerimaan negara bukan pajak, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan pada level USD70 hingga USD95 per barel.

Asumsi ini diiringi dengan target teknis sektor hulu migas, yakni kapasitas lifting minyak bumi sebesar 602 ribu sampai 615 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi di kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.