Bisnis.com, DENPASAR - Bank Indonesia mencatat investasiBali masih terpusat di tiga Kabupaten dan Kota yakni Badung, Denpasar dan Gianyar (Sarbagia).

Kadiv BI Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah/Provinsi Bali Yusuf Wicaksono menjelaskan daerah Sarbagia menjadi pusat pariwisata Bali dan investasi Bali. Hal ini menyebabkan Sarbagia memiliki kinerja ekonomi yang lebih tinggi.

"Ini menjadi tantangan bersama. Kemudian kalau tergantung sama pariwisata, kejadian seperti pandemi potensi berulang," jelas Yusuf dikutip Rabu (1/7/2026).

Yusuf menjelaskan penguatan rantai pasok produk lokal, linkage antara petani, perumda, dan industri pariwisata menjadi hal yang sangat penting untuk tetap menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan, implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Selain itu, Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Pekerja di sektor ekonomi kreatif didominasi oleh pekerja informal termasuk pada platform digital, tidak memiliki fixed cashflow sebagai dasar asesmen risiko pemberian kredit

"fasilitasi linkage perbankan ke platform digital (Youtube, Tiktok, Instagram, Gamers) dengan fasilitasi pemerintah agar perbankan dapat mengakses digital cashflow dan menilai risiko pembiayaan pekerja sektor ekraf," jelas Yusuf.

BI juga mendorong penguatan kinerja investasi di luar daerah Sarbagita dan selain sektor pariwisata, termasuk hilirisasi dengan memanfaatkan komoditas unggulan Bali seperti kopi, kakao. Penguatan kinerja jasa keuangan dengan penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial. Penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial berpotensi meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi, serta peningkatan Business dan Leisure (Bleissure)

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat realisasi investasi asing di Bali mencapai Rp25,6 triliun, paling besar berada di Kabupaten Badung mencapai Rp16 triliun, Kota Denpasar Rp3,6 triliun, dan Gianyar Rp2,9 triliun. Hal ini menggambarkan dominasi tiga kabupaten tersebut sesuai dengan catatan BI.

Bisnis.com, DENPASAR — Capaian digitalisasi pembayaran pajak di Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta menjelaskan digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah.

"Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%, yang didukung melalui berbagai inovasi, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI," ujar Alit, dikutip Jumat (26/6/2026).

Alit menjelaskan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat integrasi layanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menjelaskan Kota Denpasar juga mencatat capaian positif dalam digitalisasi daerah.

Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dari 91,9% menjadi 94% pada Semester II/2025, serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi ke-19 menjadi ke-10 se-Jawa-Bali.

"Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account, EDC, dan e-commerce, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI)," jelas Ronald.

Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen terus mendukung implementasi TP2DD melalui capacity building, pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta layanan advisory guna mendorong transaksi pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Bisnis.com, DENPASAR — Warga Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan putusan PTUN yang memerintahkan Kantor Pertanahan Buleleng mencabut sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 45 hektare.

Dalam Putusan PTUN Denpasar Nomor 16/G/2024/PTUN.DPS pada 6 Agustus 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 47/B/2024/PT.TUN.MTR pada 24 Oktober 2024, sertifikat HPL milik Pemkab Buleleng dinyatakan tidak sah.

Putusan tersebut juga memerintahkan Kantor Pertanahan Buleleng mencabut sertifikat HPL Pemkab Buleleng dan mengembalikan tanah tersebut kepada warga.

Pemkab Buleleng sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan tersebut ditolak dan MA menguatkan putusan PTUN. Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), Kantor Pertanahan Buleleng hingga kini belum mencabut sertifikat HPL tersebut.

Karena tak kunjung dieksekusi, puluhan warga Batu Ampar mendatangi Kantor ATR/BPN Kabupaten Buleleng untuk meminta kejelasan terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah. Salah satu perwakilan warga, I Nyoman Tirtawan, menjelaskan bahwa putusan tersebut telah inkrah lebih dari satu tahun, tetapi belum juga dieksekusi oleh BPN Buleleng.

Menurutnya, Kantor Pertanahan Buleleng patut diduga mengabaikan putusan pengadilan dan berpotensi melanggar hukum. Warga pun telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Polres Buleleng.

Perwakilan warga yang bertemu Kepala Kantor Pertanahan Buleleng hanya mendapatkan penjelasan lisan dan tertulis bahwa kewenangan pencabutan HPL berada di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali, bukan di tingkat kabupaten.

"Menurut BPN Buleleng, pencabutan sertifikat HPL bukan wewenang mereka, melainkan wewenang Kanwil BPN Provinsi Bali, walaupun perintah pengadilan secara jelas ditujukan kepada BPN Buleleng," ujar Tirtawan kepada media, Kamis (25/6/2026).

Tirtawan juga meminta Polres Buleleng memeriksa Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bali yang hingga kini belum melaksanakan perintah pengadilan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, I Wayan Budayasa, menjelaskan bahwa pihaknya tidak melawan perintah pengadilan dan telah berupaya melaksanakan putusan tersebut dengan mengirim surat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali.

"Kami di kabupaten dibatasi oleh kewenangan. Pencabutan sertifikat HPL merupakan kewenangan Kanwil. Kami sudah bersurat sejak Januari lalu dan masih menunggu informasi dari Kanwil. Informasinya, Kanwil juga masih menunggu petunjuk dari pusat," jelas Budayasa.

Para peserta bertukar pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Denpasar (ANTARA) - Bali kembali menunjukkan perannya sebagai tuan rumah pertemuan internasional dengan menjadi tuan rumah forum pertukaran pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Perwakilan pemerintah, lembaga riset, organisasi internasional, akademisi, dan pelaku sektor pertanian dari berbagai negara Asia dan Afrika berkumpul di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Dalam forum internasional tersebut para peserta bertukar pengetahuan tentang teknologi mutakhir untuk sistem padi dan peternakan rendah emisi.

Kegiatan yang merupakan bagian dari FSIP-FOLUR Second Global Dialogue on Sustainable Rice Transformation tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, dan strategi dalam menjawab tantangan ketahanan pangan serta perubahan iklim yang semakin kompleks.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Lestari mengatakan forum tersebut hadir untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai komitmen global pengurangan emisi dengan implementasi nyata di tingkat petani.

Menurutnya, negara-negara berkembang menghadapi tantangan serupa dalam upaya menekan emisi sektor pertanian, mulai dari keterbatasan akses teknologi, kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya pendanaan iklim.

"Yang kita lakukan di sini bukan membangun struktur baru, tetapi menghubungkan jaringan yang telah bekerja selama ini, sehingga tercipta pertukaran pengetahuan yang lebih kuat antara Asia dan Afrika," ujarnya.

Puji menjelaskan sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan menyumbang sekitar 22 persen emisi global.

Namun, sektor tersebut masih menerima porsi pendanaan iklim yang relatif kecil dibanding kebutuhan transformasi yang harus dilakukan.

Ia menjelaskan melalui forum ini, peserta membahas berbagai teknologi dan praktik pertanian rendah emisi yang telah diterapkan di sejumlah negara.

Mulai dari pengelolaan air pada lahan sawah, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, pemanfaatan teknologi digital, hingga sistem pemantauan emisi yang lebih akurat dan mudah diterapkan oleh petani.

Selain pertukaran teknologi, forum juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation antara negara-negara Asia dan Afrika.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat adopsi inovasi dan memperluas akses terhadap sumber pembiayaan bagi sektor pertanian.

Puji menambahkan, salah satu tujuan utama forum adalah menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti setelah kegiatan berakhir, termasuk harmonisasi sistem pemantauan emisi, penguatan hubungan antara teknologi dan kebijakan nasional, serta pengembangan paket investasi yang mendukung pertanian rendah emisi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta juga dijadwalkan mengunjungi sistem subak di Bali yang telah diakui dunia sebagai contoh pengelolaan pertanian berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan.

Melalui forum tersebut, Bali tidak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan pertemuan internasional, tetapi juga menjadi ruang bertemunya berbagai gagasan dan pengalaman dari negara-negara berkembang dalam membangun masa depan sistem pangan yang lebih tangguh, produktif, dan rendah emisi.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menambahkan penerbangan baru ke Canberra yang dilayani oleh maskapai Virgin Australia.

Penerbangan perdana Virgin Australia rute Canberra-Denpasar tersebut menggunakan pesawat tipe Boeing 737 MAX 8 dengan nomor penerbangan VA127. General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, menyambut positif pembukaan penerbangan rute Canberra tersebut.

“Kami menyambut pembukaan rute baru ini dengan sangat positif dan antusias, serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk kepada maskapai Virgin Australia yang telah merealisasikan koneksi Canberra dengan Bali. Hal ini menunjukkan kuatnya daya tarik Bali di pasar wisatawan asal Australia,” jelas Nugroho Jati dari siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Penerbangan Virgin Australia rute Canberra-Denpasar pp tersebut dilayani 3 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu pada periode summer season tahun 2026.

Pembukaan rute Canberra tersebut sekaligus menambah jumlah destinasi di Australia yang terhubung dengan Bali. Australia sekaligus menjadi negara dengan jumlah rute penerbangan terbanyak yang dilayani oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yakni dengan jumlah 12 rute.

Adapun 12 rute yang terhubung secara direct flight dengan Bali tersebut adalah Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Gold Coast, Darwin, Cairns, Newcastle, Avalon, Sunshine Coast, serta Canberra sebagai rute terbaru.

Beroperasinya rute tersebut sekaligus menjadikan Canberra sebagai rute internasional ke-41 yang kini dilayani oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali melalui penerbangan langsung atau direct flight yang dilayani oleh 43 maskapai penerbangan.

Lebih lanjut, Australia saat ini menempati urutan pertama negara dengan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara terbanyak di Bali hingga Mei 2026, yakni dengan jumlah 664 ribu wisatawan.

“Rute Canberra-Denpasar ini merupakan pembukaan kembali atau reaktivasi rute yang sebelumnya telah beroperasi. Tentunya hal ini menjadi sinyalemen positif terkait hubungan konektivitas udara antara Bali dan Australia yang semakin erat, serta diharapkan akan memberikan multiplier effect positif terhadap sektor pariwisata, ekonomi, dan sektor pendukung lainnya,” ujar Jati.

Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit program di Provinsi Bali mencapai Rp5,67 triliun atau tumbuh 38,88% (yoy) hingga 31 Mei 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali Supendi menjelaskan jumlah debitur kredit program mencapai 66.095 debitur. Penyaluran kredit paling besar disalurkan ke usaha mikro dengan realisasi Rp3,4 triliun. Kemudian ke usaha kecil Rp1,5 triliun, kredit UMi Rp31,50 miliar, kredit UMi Pro Rp520 juta, kredit Supermi Rp5,81 miliar.

Selain itu, kredit program juga disalurkan ke sektor perumahan dengan realisasi Rp376,64 miliar, dan supply rumah Rp291,40 miliar.

"Jika dilihat per sektor, penyaluran kredit program paling besar ke perdagangan besar dan eceran yakni 33,37%, kemudian sektor pertanian perburuan dan kehutanan 20,34%, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 12,36%" jelas Supendi, Selasa (23/6/2026).

Penyaluran kredit program paling besar di Kota Denpasar kemudian Kabupaten Tabanan, Klungkung, Karangasem, Jembrana, Gianyar, Buleleng dan Badung. Supendi menjelaskan Bali menempati ke-6 dalam penyaluran kredit program setelah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Bali posisi Maret 2026 tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 6,45% (yoy) menjadi Rp120,66 triliun (Maret 2025: 6,01% yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 8,19% yoy menjadi Rp146,47 triliun (Maret 2025: 6,26% yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit (yoy) masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,08 triliun atau 16,92% (Maret 2025: 16,24% yoy).

Peningkatan pada kredit investasi menunjukkankontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorongpertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali. Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,28% yoy dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% yoy.

Bisnis.com, DENPASAR – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Denpasar naik kelas dengan mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan resmi atau perbankan.

Salah satu upaya LPS dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia, OJK, dan Pemkot Denpasar memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada UMKM di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat menjelaskan keberadaan pelaku UMKM di Denpasar sangat penting menopang perekonomian Bali, karena jumlahnya yang banyak dan serapan tenaga kerja tinggi. Menurutnya UMKM merupakan soko guru perekonomian yang harus tetap didukung dengan akses pembiayaan yang legal dan kompetitif.

"Dengan kolaborasi bersama BI, OJK kami mendorong UMKM naik kelas, karena UMKM ini merupakan soko guru perekonomian nasional," jelas Bambang, Kamis (4/6/2026).

Bambang menjelaskan, UMKM harus didorong bisa mengakses pembiayaan resmi dari perbankan, menghindari pinjaman online yang tidak resmi dan rentenir yang banyak menjerat UMKM.

Edukasi ini mengarahkan UMKM mengelola keuangan secara profesional, seperti memisahkan rekening uang pribadi dengan uang perusahaan. Sebagian UMKM masih menyatukan antara uang pribadi dengan hasil usaha, dampaknya uang hasil usaha terpakai untuk keperluan pribadi.

Selain itu, pemisahan rekening dan pencatatan keuangan yang bagus tersebut akan memudahkan UMKM mengakses peminjaman di Perbankan. LPS juga mendorong UMKM menabung di perbankan yang menjadi anggota LPS, agar lebih aman karena dijamin langsung oleh LPS.

Sebagai informasi, Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada April 2026 meningkat 0,2 poin ke level 79,7 dibandingkan bulan sebelumnya. Komponen Indeks Kemampuan Menabung (IKPM) naik 1,7 poin ke level 73,6, sementara Indeks Kemauan Menabung (IKMM) mencatat penurunan sebesar 1,3 poin ke level 85,8.

Bambang menyebut perkembangan tersebut mengindikasikan kemampuan menabung konsumen relatif membaik, meskipun kemauan untuk menabung masih tertahan seiring meningkatnya ekspektasi pengeluaran konsumsi rumah tangga, terutama akibat tekanan kenaikan harga.

Peningkatan IKPM didorong oleh penurunan porsi responden yang menyatakan tidak pernah menabung, dari 34,0% pada Maret 2026 menjadi 31,7% pada April 2026. Pada periode yang sama, porsi responden yang menilai bahwa jumlah yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan juga menurun, dari 40,7% menjadi 38,9%.

Di samping itu, komponen IKMM mengalami pelemahan seiring dengan penurunan persentase responden yang menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menabung, yaitu dari 24,4% pada Maret 2026 menjadi 23,5% pada April 2026. Selain itu, persentase responden yang menyatakan bahwa tiga bulan mendatang adalah waktu yang tepat untuk menabung juga mengalami penurunan, dari 37,4% pada Maret 2026 menjadi 33,7% pada April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina pastikan layanan SPBU sesuai dengan standar yang baik. Hal ini dipastikan oleh Dewan Komisaris Pertamina saat melakukan kunjungan di SPBU COCO 51.801.30 Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali, (Minggu, 31 Mei 2026) dilanjutkan dengan kunjungan ke SPBU 54.80.115 di Jalan Raya Puputan, Renon dan SPBU 54.801.06 di Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur. (Senin, 1 Juni 2026).

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan, bahwa Bali adalah etalase wisata dunia. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dan memastikan sejauh mana kesediaan stok BBM, sarana, fasilitas serta kualitas layanan di SPBU di pusat Kota Denpasar.

Mochamad Iriawan menekankan, agar pengelola SPBU lebih peduli terhadap kebersihan dan lingkungan. Ia juga berpesan agar para operator dapat melayani masyarakat dengan baik, senyum dan sapaan ramah sehingga masyarakat merasa semakin nyaman.

Senada, Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono yang menyambangi SPBU COCO 51.801.30 menyampaikan bahwa kunjungannya ke SPBU bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan SPBU COCO di Denpasar. Ia juga menambahkan berdasarkan pantauan langsung, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax turbo cukup tinggi.

“Saya melihat langsung tadi, berbagai jenis kendaraan, seperti sepeda motor, juga mengantri untuk mengisi Pertamax dan Pertamax Turbo. Saya merasa sosialisasi kepada masyarakat, komunitas otomotif ataupun dealer harus terus dilakukan, agar mereka semakin memahami produk BBM non-subsidi Pertamina membuat kinerja mesin akan lebih bagus dan lebih efisien,” urai Condro.

Ia juga menyampaikan harapannya agar SPBU dapat kreatif dalam mengoptimalkan lingkungan SPBU.

“Area SPBU tetap dioptimalkan, untuk kemudian digunakan oleh tenant-tenant yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Mari lebih berinovasi lagi, kapitalisasi area-area yang masih memungkinkan, agar masyarakat berkunjung ke SPBU tidak saja untuk isi bahan bakar, tapi lebih banyak juga yang berbelanja, ngopi dan sebagainya,” urai Condro.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menyampaikan bahwa mereka mendapat banyak masukan dari kunjungan Dewan Komisaris Pertamina.

Masukan terkait standar layanan, standar keselamatan, service excellence (layanan prima), serta reliability atau keandalan layanan energi, agar bisa berjalan maksimal untuk masyarakat di Bali.

“Tentunya banyak masukan untuk kami, agar melakukan perbaikan terhadap layanan SPBU, khususnya yang dikunjungi. Hal ini menjadi cambuk bagi kami di Regional Jatimbalinus untuk bekerja lebih baik saat ini dan di masa mendatang, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket pesawat domestik mulai menunjukkan kenaikan menjelang libur panjang dan momentum Iduladha 2026. Sejumlah rute favorit, terutama penerbangan dari Jakarta menuju Denpasar hingga Yogyakarta terpantau mengalami lonjakan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di sejumlah platform pemesanan tiket online, harga tiket penerbangan rute Jakarta—Denpasar menjelang long weekend dan Iduladha 2026 hingga awal Juni 2026 berkisar mulai Rp1,3 juta—Rp1,8 juta untuk sekali jalan kelas ekonomi.

Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah rute domestik lain seperti Jakarta—Surabaya di rentang Rp1,1 juta—1,3 juta dan Jakarta—Medan mulai dari Rp1,6 juta–2,2 juta. Kemudian, Jakarta—Yogyakarta di kisaran Rp933.000–Rp1,1 juta dan Jakarta—Makassar Rp1,7 juta—Rp2,6 juta.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan tren peningkatan pemesanan tiket pesawat mulai terlihat sejak H-7 hingga H-3 libur panjang.

Menurutnya, tingkat keterisian penerbangan keluar Jakarta sudah mencapai sekitar 90% hingga H-2 keberangkatan. Arus balik menuju Jakarta juga mulai meningkat pada H+3 dan H+4. “Hampir sama dengan Lebaran. Bali dan Yogyakarta masih favorit untuk liburan,” ujar Bayu.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai momentum dua libur panjang pada Mei 2026 masih akan menopang kinerja sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal II/2026. Namun, dorongan tersebut lebih bersifat musiman dan belum cukup kuat mengubah arah pertumbuhan sektor secara struktural.

Josua menyampaikan sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal I/2026 telah tumbuh 8,04% secara tahunan, didorong meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai moda transportasi. Adapun, libur panjang pada Mei diperkirakan kembali memberi tambahan dorongan terhadap aktivitas perjalanan.

Josua memperkirakan sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal II/2026 berada di kisaran tumbuh sekitar 6,5%—8,0% secara tahunan atau tidak akan jauh melampaui capaian kuartal sebelumnya. Hal ini didorong meningkatnya mobilitas selama long weekend, Iduladha, dan libur sekolah Juni.

Kendati demikian, mahalnya harga tiket pesawat mulai mengubah pola perjalanan masyarakat. Meski permintaan pada rute favorit masih tinggi, sebagian masyarakat kini beralih ke kereta api, bus, kapal, atau kendaraan pribadi, bahkan menunda perjalanan.

Berikut kisaran harga tiket pesawat domestik jelang Iduladha 2026 dan long weekend:

1. Jakarta—Denpasar: mulai Rp1,3 juta—Rp1,8 juta
2. Jakarta—Surabaya: mulai Rp1,1 juta—1,3 juta
3. Jakarta—Yogyakarta: mulai Rp933.000–Rp1,1 juta
4. Jakarta—Medan: mulai Rp1,6 juta—2,2 juta
5. Jakarta—Makassar: mulai Rp1,7 juta—Rp2,6 juta

DENPASAR - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menggelar Tanwir II Pemuda Muhammadiyah 2026 yang dilaksanakan di Denpasar, Bali pada Kamis hingga Sabtu (21-23/5/2026). Forum ini merupakan refleksi serta evaluasi agenda strategis organisasi, perumusan sikap terhadap isu kebangsaan dan keumatan, hingga persiapan menuju Muktamar Pemuda Muhammadiyah mendatang.

Mengusung tema besar 'Bertumbuh dan Mengakar Untuk Indonesia Jaya', Tanwir II menjadi momentum konsolidasi arah gerakan Pemuda Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan sosial, politik, ekonomi, dan transformasi generasi muda Indonesia.

Pembukaan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah 2026 dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta didampingi oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu juga hadir Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar, Gubernur Bali Wayan Koster, dan para ketua organisasi kepemudaan lintas iman, akademisi, serta perwakilan kader dari seluruh wilayah tanah air.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menegaskan posisi Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan strategis generasi muda dalam merawat demokrasi, memperkuat dialog kebangsaan, dan menjaga semangat persatuan Indonesia.

Dzulfikar Ahmad Tawalla yang akrab disapa Fikar itu menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah tidak boleh kehilangan akar sosialnya di tengah perubahan zaman.

"Jangan sampai organisasi sibuk membangun panggung, tapi lupa membangun kader. Kita tidak butuh gerakan yang hanya ramai di media sosial, tetapi sepi di cabang dan ranting. Pemuda Muhammadiyah harus mengakar ke bawah, hadir di denyut persoalan anak muda, masuk ke kampus, desa, masjid, komunitas, dan ruang-ruang tempat rakyat sedang berjuang menghadapi hidup,” ujar Fikar dalam pidato pembukaan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah 2026 di Denpasar, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai bahwa tantangan generasi muda hari ini bukan hanya soal lapangan pekerjaan dan pendidikan, tetapi juga krisis arah, ketimpangan akses, dan hilangnya keberanian moral dalam ruang publik. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah harus bertumbuh dengan orientasi yang jelas dan berdampak.

“Bertumbuh bukan sekadar memperbanyak struktur atau seremonial. Bertumbuh itu ketika kader punya kapasitas, punya keberanian berpikir, dan mampu merebut ruang strategis bangsa. Kita ingin Pemuda Muhammadiyah melahirkan intelektual, penggerak sosial, entrepreneur, politisi, dan pemimpin masa depan yang tetap berpihak pada rakyat dan nilai Islam berkemajuan.”

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemuda Muhammadiyah harus berani keluar dari zona nyaman organisasi dan masuk ke arena perubahan sosial yang nyata.

"Kalau anak muda hanya jadi penonton perubahan, kita akan tertinggal. Pemuda Muhammadiyah harus menjadi kekuatan yang membaca zaman sekaligus mempengaruhi arah peradaban. Mengakar ke bawah supaya paham realitas rakyat, dan bertumbuh ke depan supaya mampu memimpin Indonesia. Itu spirit Tanwir kali ini.”

Pada momentum pembukaan Tanwir II ini, PP Pemuda Muhammadiyah juga meluncurkan buku Negarawan Muda Indonesia karya Dzulfikar Ahmad Tawalla. Buku tersebut lahir dari kegelisahan atas semakin jauhnya politik dari etika pengabdian serta minimnya ruang kaderisasi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dan gagasan kebangsaan.

Dalam pengantarnya, Fikar menilai bahwa generasi muda hari ini membutuhkan lebih banyak teladan keberanian moral dibanding sekadar popularitas politik. Negarawan Muda Indonesia ditulis sebagai refleksi sekaligus ajakan agar anak muda tidak alergi terhadap politik, tetapi justru hadir membawa integritas, gagasan, dan keberpihakan sosial di tengah krisis keteladanan publik.

Sebagai organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat dakwah persyarikatan di berbagai lini kehidupan, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, hingga kebangsaan.

Dia menegaskan, melalui Tanwir II ini Pemuda Muhammadiyah ingin memastikan bahwa gerakan dakwah Islam berkemajuan tetap relevan dengan tantangan zaman sekaligus membumi di tengah kebutuhan masyarakat.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Regional Office Denpasar mencatatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,27 triliun hingga April 2026, yang disalurkan kepada 76.083 debitur.

Anto Ariyanto, Regional Micro Banking Head BRI Region Denpasar menjelaskan secara komposisi, penyaluran KUR di wilayah kerja Region Denpasar hingga April 2026 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,9%, sektor pertanian, perburuan, kehutanan dengan porsi sebesar 24.7%, sektor jasa 14,9% dan sektor industrI 11,1% dari total penyaluran.

Secara penyebaran wilayah, penyaluran KUR Region Denpasar terbanyak wilayah Provinsi Bali sebesar Rp2.516,41 triliun atau sebesar 58,90%, disusul Provinsi NTB sebesar Rp 969,19 miliar atau sebesar 22,69% dan Provinsi NTT sebesar Rp786,586 miliar atau sebesar 18,41% dari total penyaluran.

Dengan pembiayaan yang memadai dan akses permodalan yang lebih mudah melalui KUR, pelaku usaha di berbagai daerah di Bali, NTB dan NTT memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usahanya, membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Selain itu KUR menjadi wujud nyata dari komitmen BRI yang sejalan dengan Astacita Pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan.

“Ini merupakan bagian dari peran BRI dalam memperkuat ekonomi berbasis UMKM di daerah. Selain memperluas akses pembiayaan, BRI juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Upaya ini dilakukan agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu mengelola usaha secara lebih baik dan berkelanjutan” jelas Anto, Selasa (19/5/2026).

Anto menambahkan, dukungan BRI tidak hanya sebatas penyaluran dana, tetapi juga mencakup pemberdayaan dan pendampingan usaha dan edukasi finansial agar para debitur dapat mengelola usahanya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan visi BRI untuk menjadi mitra terpercaya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan baik di Bali, NTB dan NTT.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya. Kami juga terus mengedukasi pelaku usaha untuk melek digital dan memanfaatkan platform-platform penjualan online sehingga bisa mendorong kapasitas usaha dan bisa naik kelas” tegasnya.

Pada 2025, BRI Regional Office Denpasar mencatatkan penyaluran KUR sebesar Rp12.151 triliun pada 2025, yang disalurkan kepada 238.761 debitur yang didominasi oleh penyaluran sektor perdagangan, jasa, dan, pertanian dengan porsi sebesar 76.97% dari total penyaluran.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong warga untuk melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga jelang penutupan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Suwung.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan membagikan bag komposter ke setiap rumah tangga. Viktor Andika Putra, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menjelaskan hingga saat ini 75.260 unit bag komposter telah dibagikan. Lalu 2.048 unit sumur komposter, dan 2.025 unit tong komposter.

“Jumlah ini akan terus bertambah per minggunya,” jelas Viktor, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, Pemkot Denpasar juga mengoptimalkan pengelolaan sampah di hilir dilakukan melalui penguatan peran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan penambahan fasilitas dan teknologi pengolahan, seperti mesin gibrig, pengolahan plastik, serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan secara bertahap, mengurangi volume residu yang dibuang ke TPA, serta mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna dan energi. Dengan optimalisasi ini, TPST diharapkan menjadi kunci dalam menekan beban TPA secara signifikan.

Pengelolaan sampah di Bali tengah menghadapi fase transisi yang menentukan. Dengan produksi sampah harian mencapai ±3.400 ton dan rendahnya tingkat pengelolaan yang efektif, Bali dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dengan rencana penutupan permanen TPA Regional Suwung pada Agustus 2026.

Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong pendekatan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan plastik sekali pakai. Namun, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan tantangan baru akibat keterbatasan layanan publik, infrastruktur, dan kesiapan sistem pendukung.

Guru Besar Tata Ruang Universitas Warmadewa I Putu Rumawan sendiri memberikan tanggapan terkait wacana pembuatan TPA sementara di Badung Selatan.

”Kalau ngomong TPA yang benar itu, proses air lini dari endapan sampah itu dimasukan ke dalam kolam dan diproses dan ujungnya dikasih air tawar. Kalau ikannya hidup, baru boleh dilepas airnya. Nah ketika dilepas airnya, tidak mampu meresap, lama-lama lingkungan ini jangan2 bisa menimbulkan masalah baru. Siapa yang bisa meyakini bahwa tidak akan menyebar penyakit demam berdarah. Karame nyamuk akan menyebar di tempat-tempat basah tadi," ujarnya.

Dia menambahkan, jika semuanya terkonsentrasi di Bali Selatan atau Sarbagita, termasuk soal TPA maka hal itu tidak seimbang.

”Kalau sekarang tetap terkonsentrasi di Bali Selatan atau Sarbagita, berarti tidak equal," tandanya.

Rumawan sependapat bahwa lahirnya regulasi sesuai UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah telat diimplementasikan sehingga masalah pengelolaan sampah kian kompleks.