Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama akan dilihat pekan depan usai namanya terseret dugaan penerimaan uang dalam kasus suap impor Blueray Cargo.

"Ya kita lihat minggu depan ya," ujar Purbaya saat ditanya kemungkinan pencopotan Djaka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai disinggung munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Purbaya juga menegaskan pemerintah akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib Djaka di tengah proses hukum yang berjalan.

"Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden (terkait pencopotan Djaka)," katanya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan pencopotan dapat dilakukan apabila dugaan penerimaan uang tersebut terbukti dalam proses hukum.

[Gambas:Youtube]

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," ujar Purbaya.

Ia mengatakan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," ucapnya.

Nama Djaka sebelumnya muncul dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor. Dalam persidangan itu, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga berkaitan dengan aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field.

Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai. Nilai uang yang diduga diterima Djaka disebut mencapai 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam kasus dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo, John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar.

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan terhadap pejabat terkait semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum.

"Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Ia juga mengaku masih berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, Purbaya enggan menjelaskan lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Saat ditanya apakah dirinya sudah meminta klarifikasi langsung kepada Djaka terkait dugaan suap tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia mengaku memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga berkaitan dengan aliran uang suap dari John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam perkara dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara Rp2,9 miliar (asumsi kurs Rp13.822 per dolar Singapura).

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum yang berjalan.

"Harusnya iya (akan dicopot) , kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Ia mengatakan akan menunggu hasil persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Purbaya juga mengaku tetap berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, ia enggan mengomentari lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah meminta penjelasan langsung kepada Djaka terkait dugaan penerimaan uang tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat dan menyebut tidak ingin mencampuri perkara hukum yang sedang diproses.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia menyebut memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga terkait aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo bisa lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budhi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara suap pengurusan kargo impor Blueray Group. Perkara itu tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sebelum berkas perkara dibawa ke pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tujuh orang tersangka. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kemenkeu Rizal, serta pimpinan Blueray Cargo Group John Field.

Pada surat dakwaan terhadap terdakwa dari pemberi suap, terdakwa John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Blueray Cargo Dedy Kurniawan Sukolo, serta Ketua Tim Dokumen Importasi Andri didakwa memberikan suap kepada sejumlah pejabat di lingkungan Bea Cukai senilai Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang senilai Rp1,84 miliar.

Suap ini diberikan kepada Rizal, Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kasi Intelijen Kepabeanan I Bea Cukai Orlando Hamonangan.

"Dengan maksud supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Bueray Cargo (Group) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," demikian bunyi surat dakwaan yang disusun Tim Jaksa Penuntut Umum KPK, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dalam konstruksi perkaranya, John sudah memperkenalkan dirinya sebagai pimpinan Blueray Cargo kepada Rizal pada Mei 2025. Dia juga menghadiri pertemuan dengan Sisprian di kantor pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur pada Juni 2025.

Rizal juga memperkenalkan John ke Orlando. Saat itu, Rizal yang masih menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menyampaikan kepada John bahwa akan menggelar pertemuan antaran pejabat Bea Cukai dan pengusaha-pengusaha kargo.

Pertemuan ini lalu terjadi pada Juli 2025 di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, yang lokasinya tidak jauh dari kantor pusat Kemenkeu. Di situlah ketiga pejabat Bea Cukai yang kini tersangkut korupsi itu menghadiri pertemuan dengan berbagai pengusaha kargo selain Blueray.

Pertemuan ini turut dihadiri Djaka, yang baru dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati pada Mei 2025.

"Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2025 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No.1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo di antaranya yang hadir salah satunya Terdakwa I [John Field] dari Blueray Cargo," bunyi surat dakwaan itu.

Para pihak terlibat perkara itu lalu bekerja sama untuk mengupayakan kargo milik Blueray bisa diloloskan lebih cepat dalam pemeriksaan di pelabuhan. Sebab, kargo milik Blueray masuk dalam kategori jalur merah alias berisiko.

Terdakwa Sisprian lalu disebut mengolah dan memodifikasi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang di dalamnya memuat nama-nama perusahaan importir yang masuk ke dalam jalur merah atau hijau.

Dokumen itu lalu diolah dan dimodifikasi sebagai acuan informasi awal dalam memilih jalur pelabuhan laut yang tidak berisiko tinggi. Oleh sebab itu, dokumen tersebut dijadikan dasar oleh Blueray dalam menentukan pilihan akses masuk pengiriman barang melalui jalur hijau.

"Adapun terkait proses pengeluaran barang-barang milik Blueray Cargo Grup tersebut selalu dipermudah oleh Rizal, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonagan Sianipar dengan tidak melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan secara mendetail," bunyi surat dakwaan.

Perbuatan terdakwa disebut melanggar Pasal 605 ayat (1) atau 606 ayat (1) huruf a UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal VII angka 48 Pasal 605 huruf a atau Pasal VII angka 49 Pasal 606 ayat (1) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1/2023 tentang KUHP.

Menanggapi perkembangan proses hukum itu, Dirketorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menghormati berjalannya proses hukum dengan tetap menjunjung azas praduga tak bersalah.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," terang Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo melalui keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rizal yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2) lalu ternyata baru 8 hari dilantik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Rizal baru dilantik Purbaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat pada 28 Januari 2026. Namun dalam OTT ini, status Rizal berkaitan dengan jabatan lamanya selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap total 17 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

"Saudara RZL (Rizal) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 sampai dengan Januari 2026," sambungnya.

Selain Rizal, tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando Hamonangan.

Kemudian, ada juga tersangka dari pihak swasta antara lain pemilik PT Blueray bernama John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri, dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan.

KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Pejabat DJBC Kemenkeu Rizal dan Orlando, serta Pemilik PT Blueray John dengan total senilai Rp40,5 miliar.

"Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PT BR serta lokasi lainnya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini, total senilai Rp40,5 miliar," terangnya.

a. Uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp1,89 miliar;

b. Uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat sejumlah US$182.900;

c. Uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah Sin$1,48 juta;

d. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY550.000;

e. Logam mulia seberat 2,5 kg atau setara Rp7,4 miliar;

f. Logam mulia seberat 2,8 kg atau setara Rp8,3 miliar;

g. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.