Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta terdakwa kasus dugaan pemerasan Sertifikat K3, Immanuel Ebenezer alias Noel membuktikan soal partai berinisial "K" yang diduga menerima aliran dana pemerasan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan informasi harus disampaikan saat sidang berlangsung agar dapat didalami oleh tim lembaga antirasuah.

"Jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silahkan disampaikan di majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan," kata Budi kepada jurnalis, Senin (26/1/2026).

Budi menjelaskan bahwa informasi harus diuraikan secara benar dan utuh agar persidangan berjalan efektif.

Dia turut mengimbau agar Noel fokus menjalani sidang dengan menyampaikan fakta yang diketahuinya.

"Kami tentu mengimbau ya kepada terdakwa agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta dengan benar dan utuh," jelas Budi.

Diketahui, Noel sempat menyinggung adanya partai dan ormas yang terlibat dalam kasus ini. Pada hari ini, Senin (26/1/2026) Noel menjalani sidang di Pengadilan Jakarta Pusat. Sebelum sidang dimulai, dia menyebut partai yang dimaksud berinisial "K".

"Ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Partainya ada huruf "K"-nya. Sudah itu dulu clue-nya ya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Muncul teka-teki partai yang konon disebut terlibat dalam pemerasan sertifikat K3 Immanuel Ebenezer.

Dilansir dari Antaranews, Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan mengeklaim salah satu petunjuk mengenai partai yang terlibat kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3, yakni memiliki huruf "K" di dalam namanya.

Akan tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa nama partai tersebut.

Immanuel Ebenezer juga tidak menegaskan di mana letak huruf "K" pada partai yang dimaksud, apakah di depan, di tengah, atau di belakang.

"Sudah, itu dulu clue-nya," ucap pria yang akrab disapa Noel tersebut saat ditemui sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, Noel juga masih belum mau mengungkapkan warna partai yang bersangkutan.

Adapun selain partai, dia pun sempat menyebutkan adanya keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kasus yang menyeret dirinya sebagai terdakwa.

Dia menjelaskan ormas bersama partai tersebut menerima aliran dana dari kasus dugaan pemerasan sertifikat K3.

"Ormas-nya yang jelas tidak berbasis agama," tutur dia.

Dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemenaker dan gratifikasi pada periode 2024-2025, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 senilai Rp6,52 miliar dan menerima gratifikasi.

Pemerasan diduga dilakukan bersama 10 orang terdakwa lainnya, yakni ⁠Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Disebutkan bahwa para pemohon sertifikasi K3 yang diperas para terdakwa, antara lain Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, dan Sri Enggarwati.

Bisnis.com, JAKARTA - Kesaksian mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel menimbulkan berbagai ironi seperti adanya keterlibatan partai politik dan ormas, hingga peran anaknya yang jadi perantara uang pemerasan.

Kemarin, Senin (19/1/2026), Noel menjalani sidang perdana dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas kasus dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Saat dipersidangan, Noel menyebutkan ada satu ormas dan satu partai yang terlibat dalam perkara ini.

Namun, dia enggan menjawab secara detail identitas partai dan ormas tersebut. Noel menyampaikan akan membocorkan pada sidang di pekan depan. "Yang jelas ada satu partai dan satu hormat yang terlibat langsung dalam permainannya," katanya.

Menurutnya selama menjabat banyak perusahaan yang melakukan perlawanan, serta adanya keterlibatan partai dan ormas itu.

"Kawan-kawan kan tahu bagaimana pengusaha-pengusaha yang saya sidang dan melakukan perlawanan. Makannya saya bilang ada partai dan ormas," ujarnya.

Terkait abolisi, Noel menyatakan tidak memerlukan hak prerogatif presiden itu. Dia menilai presiden memiliki tugas melayani rakyat dan keperluan negara.

"Enggak usah lah. Presiden jangan dibebani hal kaya begitu. Presiden fokus dengan kerja kerakyatan saja. Karena ini perbuatan saya. Saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya," jelasnya.

Dia mengomentari kinerja KPK, di mana baginya KPK telah gagal menangani tindak pidana korupsi. Sebab menurutnya KPK seharusnya melakukan pencegahan. Tak hanya itu, dia mengatakan KPK telah menarasikan kebohongan dalam menangani perkara Sertifikat K3.

"Semoga orkestrasi yang basisnya kebohongan bisa kita hentikan. Kita tak mau penegak hukum basisnya kebohongan. Apalagi presiden menyampaikan berkali-kali KPK telah melakukan kegagalan dalam penanganan kasus korupsi karena KPK melakukan penanganan korupsi dengan penangkapan padahal itu UU KPK ada pencegahan," terangnya.

Peran Anak Noel

Dalam persidangan, muncul fakta bahwa Noel menerima uang hasil pemerasan penerbitan Sertifikat K3 melalui perantara yang salah satunya adalah anak kandungnya.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Noel Nomor: 06/TUT.01.04/24/01/2026. Noel mulanya mengetahui adanya aksi pemerasan tersebut, tetapi dia justru meminta jatah Rp3 miliar. Irvian Bobby yang mengkoordinir penampungan uang pemerasan menyanggupi keinginan Noel.

"Terdakwa Inmanuel Ebenezer Gerungan memanggil Irvian Bobby Mahendro ke ruang kerjanya meminta uang sebesar Rp3 miliar. Atas permintaan tersebut kemudian Irvian Bobby Mahendro menyanggupinya," kata Jaksa Penuntut Umum, Senin (19/1/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada bulan Desember 2024, Noel kembali menghubungi Irvian untuk melakukan pertemuan membahas Rp3 miliar. Uang kemudian diberikan melalui perantara di mana Rp70 juta bersumber dari PT KEM Indonesia dan Rp2,93 miliar dari para pemohon sertifikasi dan lisensi PJK3 lain.

Jaksa menyebut bahwa Noel memberikan kontak Nur Agung untuk dihubungi Irvian Bobby. Selanjutnya hasil koordinasi, Irvian Bobby melalui supirnya menyerahkan Rp3 miliar yang disimpan dalam tas jinjing kepada Nur Agung di sisi timur SPBU Pertamina 34.10301 Jalan Gereja Theresia Gondangdia Jakarta Pusat

"Yang kemudian oleh Nur Agung Putra Setia tas jinjing berisi uang tersebut diserahkannya kepada Divan Ariq yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan," ujar Jaksa.

Sarkasme Gembong Korupsi

Menurutnya, KPK telah menarasikan dirinya seolah-olah sebagai gembong korupsi sehingga dia menyatakan sebagai gembong korupsi.

"Apalagi kita liat orkestrasi yang dinarasikan KPK sebagai gembong. Sekarang saya bilang saya gembong, ya saya gembong," katanya.

Dia bahkan memerintahkan agar semua kementerian melakukan korupsi massal. Dia tidak mengelak mengenai penyitaan 32 mobil dan siap bertanggung jawab untuk menghadapi proses hukum.

"Saya tidak membantah apa yang disampaikan 32 mobil dengan rumah tipe 36 dengan tanah 83 meter kalau parkir semana itu. Mobil [motor] Ducati, Nissan GTR," jelasnya.

Noel mengomentari kinerja KPK, di mana baginya KPK telah gagal menangani tindak pidana korupsi. Sebab menurutnya KPK seharusnya melakukan pencegahan. Tak hanya itu, dia mengklaim KPK telah menarasikan kebohongan dalam menangani perkara Sertifikat K3.

"Semoga orkestrasi yang basisnya kebohongan bisa kita hentikan. Kita tak mau penegak hukum basisnya kebohongan. Apalagi presiden menyampaikan berkali kali KPK telah melakukan kegagalan dalam penanganan kasus korupsi karena KPK melakukan penanganan korupsi dengan penangkapan padahal di UU KPK ada pencegahan," tandasnya.