Pemerintah resmi mewajibkan seluruh pedagang online (e-commerce) di marketplace untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berlaku efektif sejak 8 Juni.

Regulasi baru tersebut dirancang untuk memperkuat ekosistem e-commerce yang melibatkan tiga pihak utama, yakni penjual atau seller, platform digital, dan konsumen.

Pemerintah ingin memastikan ketiga unsur tersebut memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas perdagangan digital.

Lalu apa itu NIB e-commerce?

NIB e-commerce adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha melalui sistem elektronik atau perdagangan online.

Di Indonesia, NIB diterbitkan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS) dan berfungsi sebagai identitas resmi usaha sekaligus perizinan dasar untuk beroperasi.

OSS saat ini dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

NIB biasanya diperlukan bagi pelaku usaha yang berjualan secara online, antara lain seperti:

-Tokopedia, Shopee, Lazada hingga TikTok Shop.-Pemilik toko online sendiri (website e-commerce).-Pelaku UMKM yang menerima pesanan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp.-Perusahaan yang mengelola platform marketplace atau situs perdagangan elektronik.

1. Buat akun di OSS RBA (https://oss.go.id/id)2. Login menggunakan NIK (untuk perseorangan) atau data badan usaha3. Pilih bidang usaha sesuai KBLI4. Lengkapi data usaha5. Sistem akan menerbitkan NIB secara otomatis jika persyaratan terpenuhi.

Dari nilai investasi sebesar Rp1,63 triliun, didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan realisasi Rp1,52 triliun

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat nilai investasi baru di Kabupaten Kudus selama Januari hingga November 2025 mencapai Rp1,63 triliun atau melampaui target untuk tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun.

"Meskipun realisasi sudah melampaui target, dimungkinkan realisasi nilai investasi yang ada di Kudus bisa bertambah karena yang tercatat hingga bulan November 2025 dan masih ada Desember 2025 belum terlaporkan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus Mohammad Fitriyanto di Kudus, Selasa.

Dari nilai investasi sebesar Rp1,63 triliun, didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan realisasi Rp1,52 triliun. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) terealisasi sebesar Rp108,95 miliar.

Laporan nilai investasi tersebut hanya berlaku untuk golongan industri skala kecil, menengah dan besar dengan nilai investasi di atas Rp1 miliar. Sedangkan perusahaan skala mikro tidak ada kewajiban melaporkan.

Dengan demikian, kata dia, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kudus sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif.

"Investasi yang masuk tidak hanya didominasi oleh sektor industri pengolahan, tetapi juga sektor perdagangan, jasa, serta infrastruktur pendukung perekonomian daerah. Kondisi ini menandakan iklim investasi di Kudus semakin kondusif dan diminati investor, baik dari dalam maupun luar negeri," ujarnya.

Masuknya PMA dan PMDN tersebut, kata dia, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah, seiring dengan ketersediaan kawasan industri, kemudahan perizinan dan jaminan keamanan wilayah.

Ia mencatat tenaga kerja yang terserap sebanyak 44.994 tenaga kerja untuk berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan.

Untuk mendorong pelaku usaha di Kudus agar bersedia investasi, DPMPTSP Kudus juga berupaya melakukan promosi berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Kudus.

Sedangkan upaya lainnya dengan mengikuti sejumlah pameran investasi di beberapa daerah di tingkat regional maupun nasional serta kemudahan dalam pengurusan perizinan.

Sementara iklim investasi juga dipastikan aman dan kondusif, sedangkan proses perizinannya juga dijamin cukup mudah dan lebih cepat dibanding sebelumnya karena pengurusannya secara daring.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025