Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional. Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal

Kudus (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal, kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

"Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal," ujarnya saat menghadiri serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikat halal di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal baru 7.500 SPPG.

Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air, karena terus berkembang.

Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, kata dia, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung.

"Koordinator-koordinatornya itu kami undang melalui zoom meeting. Bahkan setiap daerah kami adakan zoom meeting dengan para pengelola SPPG," ujarnya.

Pertemuan secara daring tersebut, kata dia, bertujuan agar mereka mendapatkan penjelasan langsung dari BPJPH tentang pengurusan sertifikat halal.

Ia mengkhawatirkan SPPG itu mendapatkan informasi sertifikat halal dari sumber yang lain yang belum kredibel, sehingga berpotensi terjadi missinformasi, sehingga kesannya mengurus sertifikat halal susah, mahal dan lain sebagainya.

Untuk SPPG dalam pengurusan sertifikat halalnya, kata dia, memang berbeda dengan UMKM, karena masuknya reguler sehingga harus dilakukan pemeriksaan lapangan.

"Sehingga memerlukan waktu. Kalau untuk pengurusan sertifikat halal secara reguler untuk kategori pelaku usaha menengah besar membutuhkan waktu maksimal 25 hari. Namun, realisasinya bisa lebih cepat karena ada yang hanya 10 hari selesai," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata dia, masih banyaknya SPPG yang belum mengurus sertifikat halal, karena masih terlalu sibuk dengan pencapaian target, sehingga prioritas mereka kuantitas.

"Sementara tahun ini mulai kualitas, sehingga mereka harus mulai memikirkan tentang selain sertifikat halal, juga sertifikat higienitas, kesehatan dan sebagainya karena itu yang harus dipersyaratkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan kewajiban, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan bukan Oktober 2026 merupakan batas akhir pengurusannya.

Sementara itu, jumlah SPPG di Indonesia per Juni 2026 sesuai data dari beberapa sumber disebutkan mencapai 29.991 SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kudus berinisial SW menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat. Hal itu usai Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

SW terbukti menerima uang pembayaran objek lelang senilai Rp1,9 miliar lebih. “Menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) huruf e Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," ujar Ketua Sidang MKH Hamdi, Rabu (24/6/2026).

Pelanggaran etika berawal dari adanya laporan bahwa SW menerima uang sejumlah Rp1,9 miliar dan Rp150 juta pada 2022 saat masih menjabat Ketua PN Kudus. Uang tersebut seharusnya digunakan sebagai biaya pembayaran objek lelang berupa rumah.

Karena objek lelang tersebut dilakukan tanpa melalui mekanise lelang yang berlaku, sehingga uang tersebut dititipkan atau dikonsinyasikan kepada SW sebagai Ketua PN Kudus saat itu. Namun, SW tidak menyetorkan uang sesuai kesepakatan sebagai hasil pembayaran lelang ke bank sebagai pelunasan pembayaran objek lelang.

SW mengakui adanya penerimaan tersebut dan menyatakan uang yang diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor.

Selain itu, sepanjang tahun 2020 SW juga dilaporkan karena menerbitkan penetapan yang tidak terdaftar di buku register PN Kudus di mana nomor penetapannya sama, tetapi para pihaknya berbeda. SW juga pernah dilaporkan menguasai harta waris secara tidak prosedural. SW juga kerap menerima pihak berperkara di ruang kerjanya secara pribadi.

Ketika menjabat Ketua PN Baturaja, SW dilaporkan menerima sejumlah uang terkait pengurusan perkara. Menurut hasil laporan dari pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA, SW mengakui telah menerima Rp200 juta pada tahun 2018, tetapi tidak mengingat sisa jumlah lainnya.

Akibatnya, SW dijatuhi sanksi berupa hakim nonpalu 6 bulan di tahun 2023. Namun, karena alasan kesehatan (stroke), SW ditetapkan sebagai Hakim Yustisial di PN Jakarta Selatan.

Dalam pembelaannya, SW berniat mengembalikan uang yang diterima, tetapi pelapor minta dibayarkan secara lunas. SW berencana mengganti uang tersebut melalui pinjaman bank.

Namun, pengajuannya ditolak karena tidak memperoleh rekomendasi Ketua PN Jakarta Selatan dengan pertimbangan kondisi kesehatan SW dan masih menunggu putusan MKH.

SW mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat dan berharap agat majelis dapat menerima pembelannya. SW menyatakan tetap bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya, meskipun belum mengetahui cara untuk melunasinya.

Terlapor yang didampingi oleh tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) meminta majelis memberikan putusan yang proporsional dalam putusannya karena alasan keadaan kesehatan terlapor.

Dalam pertimbangan hukumnya, MKH menganggap tidak ada keterangan yang bernilai baru dan hal yang meringankan dalam sidang MKH. Sementara hal yang memberatkan adalah perbuatan terlapor tidak sesuai dengan KEPPH dan belum mengembalikan uang yang diterima.

MKH kemudian memutus untuk menguatkan Memorandum Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM.WAS/98/M/7/2023 tanggal 23 Juli 2023.

“Perbuatan terlapor melanggar Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH yakni berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berperilaku adil, berperilaku jujur, bersikap profesional,” ujar Hamdi.

Kudus (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa sebagian besar sapi yang sebelumnya dinyatakan positif terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini mulai sembuh seiring upaya pengobatan yang dilakukan.

"Sebelumnya tercatat ada 24 ekor ternak yang terjangkit PMK, setelah dilakukan pengobatan untuk saat ini sudah berkurang banyak karena yang tersisa tiga ekor yang masih dalam proses penyembuhan," kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah di Kudus, Jumat.

Ia mencatat dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 14 ekor ternak dinyatakan sembuh, tiga ekor masih dalam proses penyembuhan, sedangkan tujuh ekor dilakukan potong paksa.

Upaya pencegahan, kata dia, selain melalui sosialisasi dan edukasi kepada peternak untuk menjaga kebersihan kendang dan kesehatan ternak, pihaknya juga kembali menggenjot vaksinasi PMK.

Ia mengungkapkan, selama 2026, pihaknya menargetkan bisa melakukan vaksinasi PMK terhadap 2.500 ekor ternak, baik sapi maupun kerbau.

"Sebelumnya kami sudah menyelesaikan vaksinasi PMK dengan menyasar 1.150 ekor ternak, sedangkan satu bulan mendatang kami ingin menuntaskan sisa 1.300 dosis untuk seribuan ekor ternak," ujarnya.

Pasca Idul Adha, kata dia, yang patut diwaspadai justru hewan ternak yang baru masuk kandang, sehingga harus menjadi prioritas pemeriksaan dan vaksinasi PMK," ujarnya.

Ia juga mengingatkan peternak untuk tetap waspada, karena kasus sebelumnya dari satu ekor ternak yang terjangkit, semua ternak yang dikandang ikut tertular sehingga harus dilakukan potong paksa.

Untuk itulah, kata dia, pentingnya menjaga kebersihan kendang dan pemeriksaan kesehatan secara dini, sehingga ketika muncul gejala yang identik dengan PMK, maka ternak harus segera diisolasi agar tidak menular.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Muria Jaya (BMJ) bersama iForte Energi resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan total kapasitas terpasang sebesar 5,5 MWp yang berlokasi di fasilitas produksi BMJ di Karawang dan Kudus. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam implementasi kerja sama strategis kedua perusahaan yang telah ditandatangani pada 16 Januari 2025 dalam rangka mendukung transisi energi bersih dan operasional industri yang lebih berkelanjutan.

Proyek PLTS Atap tersebut terdiri atas instalasi berkapasitas 5.048 kWp di fasilitas Karawang dan 455 kWp di fasilitas Kudus. Secara keseluruhan, sistem ini mampu menghasilkan energi listrik sebesar 7.596 MWh per tahun serta memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon hingga 6.836 ton CO₂ setiap tahunnya, setara dengan manfaat lingkungan dari penanaman sekitar 151.918 pohon.

Implementasi PLTS Atap ini merupakan bagian dari komitmen PT Bukit Muria Jaya dalam menerapkan prinsip keberlanjutan di seluruh lini operasional perusahaan. Dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi bersih, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.

Harris C. A. Titus, ESG Lead PT Bukit Muria Jaya, menyampaikan bahwa proyek ini menjadi langkah nyata perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi pertumbuhan jangka panjang. “Peresmian PLTS Atap ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan operasional yang lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kami percaya bahwa investasi pada energi terbarukan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan industri di masa depan,” ujarnya.

Sebagai mitra pengembang dan penyedia solusi energi terbarukan, iForte Energi menghadirkan solusi PLTS yang dirancang untuk mendukung kebutuhan energi sektor industri secara optimal. Proyek ini sekaligus memperkuat peran iForte Energi dalam mendorong pemanfaatan energi surya di berbagai sektor strategis nasional.

Presiden Direktur dan CEO iForte Energi, Mohamad Iwan, mengatakan bahwa keberhasilan implementasi proyek ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran sektor industri terhadap pentingnya penggunaan energi bersih. “Kami mengapresiasi komitmen PT Bukit Muria Jaya dalam mengadopsi energi terbarukan sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Proyek ini membuktikan bahwa energi surya dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai tambah bagi operasional industri melalui efisiensi energi yang berkelanjutan. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi semakin banyak perusahaan dalam mendukung transisi energi nasional,” ungkap Mohamad Iwan.

Melalui proyek ini, PT Bukit Muria Jaya memperoleh akses terhadap sumber energi yang lebih bersih dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Di saat yang sama, iForte Energi terus memperluas implementasi teknologi energi surya di sektor manufaktur dan memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi energi terbarukan yang andal di Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi kontribusi nyata kedua perusahaan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon nasional dan percepatan transisi energi di Indonesia. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur energi, inisiatif ini menegaskan komitmen PT Bukit Muria Jaya dan iForte Energi untuk membangun masa depan industri yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kota Jakarta tak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, tetapi juga rumah bagi beragam kuliner Nusantara. Arus perantau dari berbagai daerah membuat kota ini dipenuhi cita rasa khas yang dibawa langsung dari berbagai wilayah di Indonesia.
Salah satunya adalah Soto Kudus yang dikenal dengan kuah beningnya yang gurih. Namun, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang dihuni beragam latar belakang budaya, kuliner dari Jawa Tengah ini bukan sekadar representasi makanan daerah.
Di balik kuah hangat dan aroma rempahnya, tersimpan kisah panjang tentang budaya, tradisi, dan nilai toleransi yang diwariskan lintas generasi. Konon, Soto Kudus lahir dari tradisi masyarakat Kudus yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap keberagaman.
Mengutip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, di tempat asalnya, soto Kudus menggunakan daging kerbau. Penggunaan daging kerbau dipercaya sudah ada sejak zaman Sunan Kudus yang menjadi bentuk penghormatan kepada masyarakat Hindu yang tidak mengonsumsi sapi.

Nilai itulah yang membuat Soto Kudus bukan hanya dikenal sebagai kuliner legendaris, tetapi juga simbol bagaimana makanan dapat menjadi pengikat harmoni di tengah perbedaan.
Seiring waktu, Soto Kudus tak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjelma menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Jakarta. Cita rasanya yang ringan, gurih, dan kaya rempah membuat sajian ini mudah diterima banyak kalangan.
Di Jakarta, rumah makan Soto Kudus pun dapat ditemukan di beberapa titik. Salah satu yang cukup legendaris adalah Soto Kudus Otista di Jakarta Timur. Tempat makan yang berdiri sejak 1974 ini dikenal mempertahankan cita rasa khas Soto Kudus dengan kuah bening hangat dan pelengkap sederhana yang tetap menggugah selera.
Tak lama setelah dipesan, Soto Kudus hadir dalam mangkuk kecil khas yang sudah melekat dengan identitas kuliner ini sejak lama. Kuah bening berwarna cokelat keemasan tampak mengepul hangat, dipenuhi suwiran daging, tauge segar, irisan daun bawang, serta taburan bawang goreng yang melimpah di atasnya.
Meski tampil sederhana, semangkuk Soto Kudus memiliki daya tarik visual yang sulit diabaikan. Warna kuah yang jernih berpadu dengan hijau daun bawang dan putih tauge menciptakan tampilan yang bersih sekaligus menggoda.

Aromanya pun langsung menyeruak begitu mangkuk disajikan, memadukan harum rempah kuah hangat, wangi seledri, dan gurih bawang goreng yang membuat selera makan seketika terbangun.
Saat suapan pertama masuk ke mulut, Soto Kudus menghadirkan rasa gurih rempah yang pas. Kuah beningnya terasa hangat dan nyaman di lidah, dengan perpaduan kaldu yang tidak berlebihan sehingga tetap terasa segar. Aroma bawang putih, merica, dan rempah khas soto berpadu lembut tanpa ada rasa yang terlalu mendominasi.
Isian dagingnya terasa empuk dan mudah dikunyah, sementara tauge memberikan sensasi renyah yang menambah tekstur dalam setiap suapan. Taburan bawang goreng menghadirkan rasa gurih sekaligus aroma yang semakin memperkaya cita rasa kuah.
Bagi pecinta pedas, tampaknya wajib mencoba sambal hitam khas yang menjadi pelengkap Soto Kudus ini. Selain memberi rasa pedas, sambal tersebut juga menghadirkan aroma khas yang membuat cita rasa soto semakin kaya.
Sebagai pelengkap, tersedia pula beragam lauk pendamping yang cocok disantap bersama soto, mulai dari sate paru, sate telur, hingga perkedel. Kombinasi lauk tersebut membuat pengalaman makan terasa lebih lengkap, dengan perpaduan tekstur gurih, empuk, dan renyah dalam satu hidangan.

JAKARTA - Kisah Sitimah menjadi gambaran nyata perjuangan para guru di Indonesia yang tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi meski menghadapi berbagai keterbatasan. Selama lebih dari dua dekade mengabdi sebagai tenaga pendidik, ia telah melewati banyak tantangan demi mencerdaskan anak-anak bangsa.

Seusai waktu subuh, Sitimah sudah bersiap meninggalkan rumahnya di Kabupaten Boyolali dengan mengendarai sepeda motor. Saat sebagian orang baru memulai aktivitas pagi, guru sekolah dasar tersebut justru memulai perjalanan panjang menuju SDN 7 Getassrabi, Kabupaten Kudus , sekolah tempat ia mengabdi selama puluhan tahun.

Setiap hari, ia harus menghabiskan waktu sekitar empat jam di perjalanan agar bisa hadir di kelas dan mengajarkan murid-murid membaca serta menulis. “Kurang lebih saya menghabiskan waktu 4 jam di jalan. Pagi hari saya jalan habis subuh, lalu pulang setelah dzuhur dan sampai di rumah pukul 16,” ujarnya, melalui siaran pers, Jumat (15/5/2026).

Perjuangan Sitimah dari Guru Honorer hingga Menjadi CPNS

Sitimah memulai kariernya sebagai guru pada 2004 dengan status Guru Wiyata Bakti atau honorer. Selama bertahun-tahun, ia menerima honor yang sangat minim. “Tahun 2004 saya mulai mengajar. Dua tahun kemudian dapat bayaran Rp50 ribu per bulan. Lalu tahun 2008–2010 dapat bayaran Rp220 ribu,” kenangnya.

Kesempatan baru datang ketika pemerintah membuka formasi CPNS pada 2010. Setahun kemudian, Sitimah resmi diangkat sebagai CPNS dan ditempatkan di SDN 7 Getassrabi.

Di sekolah tersebut terdapat 72 siswa dengan enam ruang kelas. Sitimah dipercaya menjadi wali kelas 1, jenjang yang menurutnya membutuhkan perhatian dan kesabaran lebih karena para murid masih berada dalam masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar.

Ia mengungkapkan masih banyak anak yang belum lancar membaca maupun menulis. Karena itu, Sitimah dengan sukarela memberikan tambahan waktu belajar setelah jam pelajaran selesai agar murid-muridnya tidak tertinggal. “Saya mengulang anak yang belum bisa membaca atau nelateni yang ketinggalan menulis. Sebelumnya, saya sudah izin kepada orang tua anak,” katanya.

Selama sekitar satu jam setelah kegiatan belajar berakhir, ia tetap mendampingi murid yang membutuhkan perhatian lebih tanpa memungut biaya tambahan.

Bagi Sitimah, keberhasilan seorang guru bukan hanya soal nilai akademik, tetapi memastikan tidak ada murid yang tertinggal dalam proses belajar.

Tunjangan Guru Membantu Sitimah Berbagi dengan Sesama

Di tengah pengabdiannya, Sitimah merasa bersyukur karena perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru terus meningkat. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur penyaluran tunjangan profesi guru langsung ke rekening penerima setiap bulan.

“Sebelumnya tunjangan cair per tiga bulan. Kalau tahun 2026 ini tiap bulan sesuai gaji pokok,” ujarnya dengan wajah sumringah.

Tambahan penghasilan tersebut tidak hanya membantu kebutuhan keluarganya, tetapi juga memungkinkan dirinya berbagi kepada orang lain. Sitimah rutin membantu anak yatim, kaum duafa, hingga murid-murid dari keluarga kurang mampu.

“Alhamdulillah berkah. Saya bisa tiap tahun menyantuni anak yatim dan duafa, serta bisa ikut kurban di kampung. Terkadang bisa membantu perekonomian murid yang benar-benar minim ekonominya,” jelasnya.

Harapan Sitimah untuk Mengajar Lebih Dekat dengan Rumah

Di balik semangatnya mengajar, usia dan kondisi kesehatan kini mulai menjadi tantangan tersendiri bagi Sitimah. Ia berharap suatu hari dapat dipindahkan ke sekolah yang lokasinya lebih dekat dari rumahnya.

“Njih niku, saya ingin mutasi karena kondisi usia dan kesehatan,” tuturnya pelan.

Sitimah mengaku sudah dua kali mengajukan mutasi, namun belum bisa direalisasikan lantaran sekolah tempatnya mengajar masih kekurangan tenaga pendidik.

Harapan tersebut kembali terbuka saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti melakukan kunjungan kerja dan mendengar langsung kisah perjuangannya. Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Mendikdasmen meminta agar persoalan tersebut segera dicarikan solusi.

“Dilepas saja jika ada sekolah yang sudah bersedia menerima Ibu pindah. Kasihan terlalu jauh,” ujar Abdul Mu’ti kepada perwakilan Dinas Pendidikan yang hadir.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pemerataan kebutuhan guru sekaligus menciptakan penataan yang lebih manusiawi bagi para pendidik di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -Pameran Indonesian Women Artists (IWA) #4 kembali menghadirkan keresahan sebagai energi utama dalam karya para seniman perempuan kontemporer Indonesia.

Berlangsung di Galeri Nasional hingga 30 Juni 2026, karya-karya yang ditampilkan tidak hanya merefleksikan kondisi sosial, tetapi juga mengajukan kritik terhadap situasi global yang tidak stabil.

Salah satunya lewat instalasi Pamedangan karya Rani Jambak yang menghadirkan kembali praktik sulam tradisional Minangkabau sebagai medium merawat ingatan perempuan lintas generasi.

Menggabungkan alat sulam tradisional dengan sensor bunyi, karya ini menempatkan tubuh perempuan sebagai pusat produksi pengetahuan yang selama ini diwariskan secara turun-temurun.

"Di sini ada empat kanvas sulaman buat pengunjung yang terhubung dengan sensorik yang nantinya menghasilkan komposisi tertentu," katanya.

Rani menyebut perkembangan teknik menyulam di Minangkabau tidak terlepas dari peran Rohana Kudus yang pada awal abad ke-20 mendorong perempuan untuk mandiri melalui Kerajinan Amai Setia.

Dalam pameran ini, Rani turut menampilkan karya sulam bergambar gunung dengan bunga-bunga yang tumbuh di atasnya, berkolaborasi dengan seniman sulam tradisional.

Dia mengungkap penggambaran gunung dan bunga merupakan responsnya sebagai perempuan modern, tanpa melupakan alam yang sejak lama menjadi bagian hidup masyarakat Minang.

Refleksi berbeda juga hadir dari karya Bibiana Lee. Jika Rani berbicara tentang warisan perempuan, maka Bibiana menyoroti luka demokrasi yang belum benar-benar pulih sejak reformasi 1998.

Lewat instalasi While We Watch, Bibiana menghadirkan wujud tangan dari silikon yang dilengkapi tato permanen bergambar naga dan qilin, makhluk mitologi Tionghoa.

Saat dicermati, tato tersebut seperti bekas luka yang menempel di tubuh. Sebuah penanda ingatan atas perjuangan, sekaligus simbol relasi kuasa yang terus berubah.

Bibiana menyebut karyanya juga menyoroti isu korupsi dan moralitas pemerintahan, serta harapan agar kekuasaan dijalankan dengan adil bagi masyarakat Indonesia.

"Tato qilin ini seperti panduan moral untuk mengingatkan mereka yang di pemerintahan agar tidak hanya memikirkan tentang korupsi yang sudah ternormalisasi, tapi juga memerintah dengan bermoral," ujarnya.

Kurator Carla Bianpoen mengatakan senarai karya yang dihadirkan dalam pameran ini tak hanya peka terhadap situasi, tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis tentang dunia yang tengah dihuni hari ini.

"Ada keresahan di dalam karya mereka. Hampir semua perupa melakukan eksplorasi pada dirinya, bumi, lingkungan, dan sosial politik yang sedang tidak menentu," katanya.

Pameran Indonesian Women Artists (IWA) #4: ON THE MAP—Art, Science, Technology & Culture berlangsung di Gedung A, Galeri Nasional Indonesia.

Total terdapat 14 perupa perempuan yang terlibat, di antaranya Endang Lestari, Ines Katamso, KaNa Fuddy Prakoso, Ni Nyoman Sani, Nona Yoanishara, Tara Kasenda, dan Ve Dhanito.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang sejumlah keputusan penting yang diambilnya selama memimpin Indonesia, mulai dari penyelesaian konflik Aceh, penanganan bencana tsunami, kebijakan ekonomi sulit, hingga peran Indonesia dalam diplomasi global dan operasi penyelamatan warga negara di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam agenda Supermentor 28 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/4/2026) malam.

SBY menekankan bahwa kepemimpinan sering kali dihadapkan pada pilihan sulit di tengah tekanan dan perbedaan pandangan. Namun, menurutnya, seorang pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan.

“Tantangan yang datang sangat berat, sangat tidak mudah, tetapi pemimpin harus mengambil keputusan meskipun ada pro dan kontra,” ujarnya.

Salah satu keputusan besar yang disorot SBY adalah langkah menempuh jalur damai dalam menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Melalui perundingan di Helsinki, konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sekitar 30 tahun berhasil diakhiri dalam waktu sekitar delapan bulan.

Menurutnya, operasi militer bukanlah tujuan utama pemerintah saat itu. Prioritasnya adalah mengakhiri konflik bersenjata sekaligus menjaga keutuhan negara.

SBY juga mengenang tantangan besar ketika bencana tsunami melanda Aceh dan Nias pada awal masa pemerintahannya. Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah segera menetapkan bencana sebagai bencana nasional dan menerapkan pendekatan manajemen krisis untuk mempercepat penanganan.

Ia bahkan memutuskan menghentikan operasi militer di Aceh tanpa menunggu persetujuan pihak GAM, yang kemudian diikuti langkah serupa dari pihak lawan sehingga memungkinkan kerja sama kemanusiaan dalam proses evakuasi dan penanganan korban.

Proses tanggap darurat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi selama kurang lebih tiga tahun.

Selain krisis keamanan dan bencana, SBY juga menyinggung keputusan sulit menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang menyakitkan tetapi diperlukan untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar.

“Menaikkan bahan bakar itu sangat sulit, tetapi harus dilakukan. Kalau tidak dinaikkan, ekonomi kita bisa kolaps,” katanya.

Untuk meredam dampak sosial kebijakan tersebut, pemerintah saat itu menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

SBY juga mengingat peran Indonesia dalam diplomasi global, khususnya ketika menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali pada 2007. Dalam forum tersebut, negosiasi sempat mengalami kebuntuan sebelum akhirnya menghasilkan Bali Road Map—kerangka kerja penting yang kemudian menjadi pijakan menuju Paris Climate Agreement pada 2015.

Saat proses negosiasi nyaris gagal, SBY menghubungi Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, untuk kembali ke Bali dan membantu memulihkan semangat para delegasi. Intervensi tersebut akhirnya mendorong para peserta konferensi melanjutkan perundingan hingga tercapai kesepakatan.

SBY menegaskan bahwa komitmen global terhadap perubahan iklim harus terus dijalankan, termasuk target menuju net zero emissions pada 2060. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut akan membawa dampak besar bagi masa depan dunia.

Selain itu, SBY juga mengenang operasi pembebasan kapal Sinar Kudus yang disandera perompak di perairan Somalia pada 2011. Operasi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi hukum internasional serta melalui koordinasi diplomatik dengan pemerintah Somalia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan satuan tugas internasional yang beroperasi di kawasan tersebut.

Di dalam negeri, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan tetap menghormati prinsip hubungan sipil-militer serta berkoordinasi dengan DPR RI. SBY menegaskan bahwa keputusan politik berada di tangan pemimpin sipil, sementara pelaksanaan operasi militer menjadi domain TNI.

Meski berisiko tinggi, ia tetap mengambil keputusan untuk melaksanakan operasi penyelamatan demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara Indonesia.

“Kalau gagal, karier politik saya bisa selesai. Tapi ini menyangkut kedaulatan negara yang harus dijaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi krisis global baru, terutama jika konflik geopolitik terus berlanjut. Ia menilai dunia perlu belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar dapat lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

“So hoping for the best, preparing for the worst,” pungkasnya.

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum menyetujui usulan bantuan renovasi Stadion Wergu Wetan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi berstandar Asian Football Confederation (AFC), dengan kapasitas sekitar 8.000 penonton.

"Usulan awal kami berkapasitas 10.000 penonton, tetapi hasil verifikasi sesuai luasan lahan yang tersedia, kapasitasnya menjadi sekitar 8.000 penonton dengan estimasi anggaran sekitar Rp225 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus Harry Wibowo di Kudus, Senin.

Renovasi stadion tersebut, kata dia, akan dilakukan secara menyeluruh dengan membongkar bangunan lama.

Sedangkan, pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, melakukan apraisal aset, serta proses pembongkaran stadion, sementara anggaran perencanaan hingga pembangunan berasal dari pemerintah pusat.

Saat ini, proses masih berada pada tahap perencanaan yang ditargetkan rampung pada April hingga Mei 2026. Sejumlah tahapan telah dilakukan, termasuk penelitian kondisi tanah oleh tim konsultan dari pusat untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan.

"Perencanaan masih dimantapkan, termasuk pengecekan kemampuan tanah dan penyediaan lahan sekitar 4,5 hingga 5 hektare," ujarnya.

Setelah tahap perencanaan selesai pada April-Mei 2026, proses lelang pembangunan oleh pemerintah pusat diperkirakan dimulai pada Juni 2026. Pada periode yang sama Pemkab Kudus diharapkan mulai melakukan apraisal dan pembongkaran stadion lama.

Untuk pembangunan fisiknya, dia memperkirakan dimulai pada Juli-Agustus 2026 dan direncanakan berlangsung secara multi years.

"Karena anggaran yang tersedia tidak begitu besar, stadionnya nanti tidak bisa berstandar FIFA (Federation Internationale de Football Association), melainkan berstandar AFC dengan mengutamakan kenyamanan penonton," ujarnya.

Tribun penonton beratap, kata dia, direncanakan tidak sepenuhnya mengelilingi stadion, namun tribun beratap hanya tribun utama di sisi barat.

Untuk mendukung pembangunan, Pemkab Kudus juga akan melakukan penambahan lahan ke arah timur dan selatan. Namun, perluasan tersebut dipastikan tidak akan banyak menggusur pemukiman warga karena sebagian besar area masih berupa ruang terbuka.

Seiring rencana renovasi ini, aktivitas pertandingan di stadion tersebut juga akan dihentikan. Laga kandang terakhir klub Persiku Kudus melawan PSIS Semarang pada Sabtu (11/4/2026) menjadi pertandingan terakhir sebelum stadion dibongkar.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

KUDUS - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mengajak mahasiswa untuk menjadi penggerak ekosistem zakat berkelanjutan. Generasi muda harus berhenti berpikir sebagai penerima manfaat atau mustahik dan mulai bertekad menjadi pemberi zakat atau muzaki.

Ajakan ini disampaikan Pimpinan Baznas RI Mokhamad Mahdum saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Zakat bertajuk "Peran Generasi Muda dalam Membangun Ekosistem Zakat Berkelanjutan" di UIN Sunan Kudus, Jawa Tengah, Selasa, 7 April 2026.

Mahdum menantang para pemuda yang hadir untuk memilih peran strategis mereka dalam ekosistem filantropi Islam. Ia menegaskan, masa depan ekonomi syariah bergantung pada pilihan generasi muda saat ini, apakah akan terus menjadi objek atau berani menjadi subjek perubahan.

"Peran mahasiswa anak muda itu cuma dua. Mau menjadi mustahik atau menjadi muzaki? Masa mau jadi mustahik? Belum apa-apa sudah mustahik. Jadi hidup itu memilih, mau jadi mustahik atau muzaki," katanya, dutip Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mahdum juga berbagi pengalaman spiritualnya mengenai kekuatan doa yang visioner. Mahdum mengisahkan bagaimana orientasi doanya berubah dari sekadar angka nominal menjadi sebuah kebermanfaatan yang meluas bagi bangsa.

"Kalau dulu doanya, 'Ya Allah saya ingin sekali zakat tahun ini 1 miliar', kalau sekarang tak lobi 'Ya Allah jadikan saya pembayar zakat terbesar di Indonesia'. Beda doa saya, kantong Allah kan tidak terbatas," tuturnya.

Lihat video: Transparansi Dana Zakat Serta Lawan Rentenir & Pinjol, Begini Strategi Baznas



Mahdum juga menyoroti, tugas mahasiswa bukan hanya sebatas berdonasi, melainkan menjadi agen literasi bagi masyarakat yang masih awam tentang kewajiban zakat. Mahdum menilai, ketimpangan informasi masih menjadi kendala utama mengapa banyak masyarakat mampu yang belum menunaikan zakat.

"Literasi itu sangat penting. Kita salah, berdosa kalau seandainya ada orang yang seharusnya sudah kena kewajiban zakat tetapi enggak tahu. Tugas mahasiswa itu paling tidak ikut menjadi penyambung lidah masyarakat agar paham benar apa itu zakat, bedanya infak, dan sedekah," tegasnya.

Mahdum mengungkapkan data menarik mengenai tren infak digital yang mencapai Rp9 hingga Rp10 miliar per bulan, yang didominasi oleh generasi muda. Meskipun motivasi mereka beragam, seperti harapan lulus skripsi hingga mendapat pekerjaan, Mahdum melihat hal ini sebagai modal sosial yang besar.

“Kepedulian tersebut terus tumbuh hingga generasi muda benar-benar menjadi motor penggerak utama ekonomi syariah di masa depan,” katanya.

Sementara itu, pembicara lain dari Lazisnu Jawa Tengah Aan Zainul Anwar membagikan perspektif mendalam mengenai pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Ia menekankan, sistem amil yang dikelola secara kelembagaan akan memberikan dampak yang jauh lebih luar biasa dibandingkan pengelolaan tradisional yang tidak terorganisir.

Aan juga membedah hasil riset disertasinya mengenai keberhasilan pengelolaan zakat di Desa Jatisono, Demak, yang kini menjadi percontohan nasional. Di desa tersebut, masyarakatnya patuh menunaikan zakat pertanian, yang diperkirakan bisa mencapai angka Rp300 juta dari satu entitas saja per tahun.

"Apa kenapa bisa seperti itu? Karena ada kesadaran, ada kekompakan, ada profesionalisme, ekosistem di sananya sudah jadi," katanya.

Pola pengelolaan di Jatisono juga berhasil menyejahterakan para penggerak agama di desa tersebut, sehingga tidak ada lagi guru ngaji yang hidup dalam kekurangan. Berbeda dengan daerah lain yang mungkin hanya memberikan bantuan ala kadarnya saat Ramadan, di desa ini guru ngaji mendapatkan insentif bulanan yang layak serta tunjangan pangan secara rutin.

Bisnis.com, YERUSALEM — Perayaan Misa Minggu Palma di Gereja Makam Kudus Yerusalem untuk pertama kalinya dalam beberapa abad terakhir tidak terlaksana setelah kepolisian Israel melarang Pierbattista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem mengikuti ibadah tersebut pada momentum awal Pekan Suci umat Katolik.

Dalam pernyataannya, Patriark Latin Yerusalem menjelaskan bahwa Kardinal Pizzaballa bersama Kustos Tanah Suci Francesco Ielpo dihentikan aparat saat berjalan menuju lokasi ibadah.

Dalam pernyataan resmi disebutkan bahwa Kardinal Pizzaballa dan rombongan dipaksa berputar balik oleh aparat keamanan saat hendak memasuki kawasan gereja yang menjadi salah satu situs paling suci bagi umat Katolik di dunia.

Dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026), pelarangan itu menandai untuk pertama kalinya seorang pemimpin gereja dicegah ikut serta memperingati Minggu Palma di Gereja Makam Kudus, yang secara historis menjadi pusat perayaan Pekan Suci di Yerusalem.

Patriarkat Latin Yerusalem menilai tindakan tersebut sebagai preseden yang berpotensi mengganggu praktik kebebasan beribadah, terutama pada masa yang dianggap sakral bagi umat Katolik global.

Dalam pernyataan resminya, otoritas gereja juga menegaskan bahwa para pemimpin gereja selama ini telah mematuhi berbagai pembatasan keamanan yang diberlakukan otoritas Israel sejak eskalasi konflik regional pada akhir Februari lalu. Pembatasan tersebut antara lain mencakup pembatalan kegiatan publik serta pengaturan ibadah agar dapat diikuti secara daring oleh umat di berbagai negara.

Patriark Latin Yerusalem menyampaikan keprihatinan atas dampak insiden tersebut terhadap umat Katolik, baik di Yerusalem maupun di berbagai belahan dunia, mengingat Minggu Palma merupakan salah satu momentum penting dalam kalender liturgi gereja yang menandai dimulainya rangkaian Pekan Suci menuju perayaan Paskah.

"Langkah yang benar-benar tak masuk akal dan sangat tidak proporsional," kata Patriark Latin

Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kebebasan beribadah serta menjaga status quo yang selama ini mengatur pengelolaan tempat-tempat suci di Yerusalem, yang menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di kawasan tersebut

Bisnis.com, JAKARTA — Jenazah pengusaha pemilik Djarum Group, Michael Bambang Hartono akan diterbangkan dari Singapura ke Jakarta pada Jumat (20/3/2026) besok.
Corporate Communication Senior Manager Grup Djarum Budi Darmawan mengatakan, usai tiba di Jakarta, jenazah akan disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven Jakarta selama 20 hingga 22 Maret 2026.
"20 hingga 22 Maret, Rumah Duka Grand Heaven Jakarta," ucap Budi kepada Bisnis, Kamis (19/3/2026).
Selanjutnya, pada 22 hingga 25 Maret jenazah Michael Bambang Hartono akan diterbangkan ke Kudus, Jawa Tengah. Di sana, jenazah kembali disemayamkan di GOR Jati Kudus.
Adapun proses penguburan jenazah Michael Bambang Hartono rencananya bakal dilakukan pada 25 Maret.
"25 Maret dikebumikan, jam menyusul. Masih dapat berubah sewaktu-waktu," kata Budi.
Michael Bambang Hartono meninggal dunia pada Kamis (19/3/2026) siang. Dia meninggal pada pukul 13.15 waktu Singapura pada usia 86 tahun.
Michael Hartono dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, dengan sebagian besar kekayaannya berasal dari investasi di PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).
Berdasarkan laporan Forbes per Kamis (19/3/2026), Michael Hartono menempati posisi ke-157 orang terkaya di dunia. Ia memiliki kekayaan bersih sebesar US$17,5 miliar atau sekitar Rp297,41 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.995 per dolar AS).

Profil Michael Bambang Hartono

Michael Bambang Hartono merupakan seorang keturunan Tionghoa lahir pada 2 Oktober 1939 di Kudus, Jawa Tengah. Michael, yang juga memiliki nama Oei Hwie Siang, merupakan pemilik salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia, yakni Grup Djarum.
Ayahnya yang bernama Oei Wie Gwan merupakan seorang pengusaha sekaligus pemilik pabrik rokok. Michael memiliki seorang adik yang bernama Robert Budi Hartono. Seiring berjalan waktu, kakak-beradik ini sukses merintis usaha hingga akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.
Adapun, portofolio bisnis Grup Djarum mencakup kepemilikan signifikan di PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), serta berbagai lini usaha strategis lainnya.
Untuk diketahui, keluarga Hartono mulai mengakuisisi saham BCA usai keluarga Salim kehilangan kendali atas bank tersebut saat krisis ekonomi Asia pada 1997–1998.
Keluarga ini pertama kali membangun kekayaan dari industri tembakau dan hingga kini tetap menjadi salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia.
Pada 2022, dalam IPO terbesar kedua di Indonesia, Hartono bersaudara mencatatkan Global Digital Niaga, perusahaan di balik raksasa e-commerce Blibli.
Selain itu, portofolio keluarga juga mencakup kepemilikan properti utama di Jakarta serta merek elektronik Polytron, yang pada 2025 mulai memasuki bisnis kendaraan listrik dengan meluncurkan dua model mobil listrik.