Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan dua regulasi besar yang mengubah lanskap ekosistem e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Kebijakan tersebut langsung dikenakan kepada platform.

Diantara kebijakan tersebut adalah pemungutan pajak otomatis (PPh Pasal 22) dan pengetatan aturan operasional melalui Permendag No.19/2026. Kebijakan-kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan keadilan pasar (level playing field) antara pedagang online dan offline, sekaligus memberikan perlindungan lebih kuat bagi konsumen dan produk lokal.

Berikut adalah rincian aturan baru yang wajib dipatuhi oleh platform marketplace, social commerce, maupun pedagang digital:

1. Pemungutan PPH Melalui E-Commerce

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, mekanisme setoran pajak bagi toko daring kini berubah total. Platform e-commerce resmi ditunjuk sebagai agen pemungut pajak. Mereka akan memotong langsung PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari total peredaran bruto (omzet) setiap transaksi pedagang dalam negeri.

Kebijakan ini tetap berpihak pada perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sesuai dengan batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk omzet usaha, pedagang yang total omzet setahunnya belum mencapai Rp500 juta tidak akan dikenakan potongan 0,5% tersebut. Namun, agar sistem platform tidak memotong omzet mereka secara otomatis, pedagang wajib mengunggah dokumen validasi data yang sah (seperti NPWP atau surat pernyataan terdaftar) ke sistem e-commerce sebagai bukti pembebasan pajak.

2. Legalitas Usaha dan Izin NIB

Sesuai dengan Permendag No. 19/2026 yang menggantikan Permendag No. 31/2023, aspek legalitas kini diperketat. Sekarang, semua orang yang jualan di marketplace atau platform digital tidak bisa lagi asal buka toko. Aturan baru ini mewajibkan setiap penjual (seller) memiliki NIB, yaitu semacam KTP atau surat izin resmi untuk berusaha, ditambah dengan dokumen standar yang menjamin kualitas produk mereka.

Platform e-commerce kini dilarang menerima penjual baru yang tidak punya izin. Namun, pemerintah masih memberikan kelonggaran yaitu penjual baru yang belum punya NIB tetap boleh mendaftar, tetapi diberi status sementara bernama "Dalam Proses Legalisasi".

Penjual diberi waktu paling lama 6 bulan untuk mengurus NIB lewat sistem Online Single Submission(OSS) dan menyambungkan datanya ke toko online mereka. Kalau sampai 6 bulan lewat dan penjual belum juga menyetor NIB, pihak e-commerce wajib membekukan atau memblokir transaksi toko tersebut sampai izinnya beres.

3. Transparansi Biaya dan Larangan Perang Harga

Permendag baru juga mengikat pengelola platform untuk menjaga keadilan ekosistem. Pemerintah mendorong agar pengelola aplikasi belanja online (e-commerce) bertindak adil dan tidak semena-mena, baik kepada penjual maupun kepada pasar barang lokal.

Selama ini, penjual sering kali bingung dengan banyaknya potongan yang diambil oleh aplikasi. Pada aturan ini mewajibkan pihak aplikasi untuk buka-bukaan soal biaya. Mereka harus menjabarkan secara jelas dan jujur berapa biaya adminnya, berapa persen komisinya, dan berapa potongan untuk layanan lainnya. Dengan begitu, penjual bisa menghitung untung-rugi mereka dengan pasti tanpa takut ada biaya siluman.

Aturan ini melarang adanya perang harga yang kelewat hancur-hancuran (predatory pricing) di dalam aplikasi. Pihak aplikasi kini bertanggung jawab secara hukum untuk menyaring dan memblokir produk yang dijual dengan harga yang tidak masuk akal murahnya. Tujuannya adalah agar harga pasar tidak rusak dan produk-produk lokal buatan dalam negeri tidak mati karena kalah saing dengan barang impor ilegal yang sengaja dijual rugi untuk menguasai pasar.

4. Produk Lokal dan Batasan Impor

Pemerintah mengunci ruang gerak produk asing murah demi menyelamatkan industri domestik. Platform diwajibkan memberikan porsi algoritma pencarian, penempatan etalase, dan program promosi yang lebih besar untuk produk buatan dalam negeri.

Pemerintah tetap mempertahankan batas harga minimum (pos tarif) dan melarang peredaran barang impor murah langsung yang tidak memenuhi standar dokumen Indonesia.

Pemerintah menilai selama ini, barang asing murah sering kali lebih mudah ditemukan di aplikasi belanja karena algoritmanya memunculkan barang paling murah atau paling banyak dibeli. Aturan baru ini membalikkan keadaan.

Pihak aplikasi (e-commerce) dipaksa mengatur ulang sistem mereka. Ketika pembeli mengetik suatu barang, sistem wajib memprioritaskan atau memunculkan produk buatan dalam negeri terlebih dahulu di halaman utama hasil pencarian.

Produk lokal harus dipajang di tempat yang paling mudah dilihat (seperti spanduk utama aplikasi) dan mendapatkan kuota promo atau diskon yang lebih besar ketimbang produk asing.

Selain itu, barang dari luar negeri tidak boleh dijual di bawah harga lantai yang sudah ditentukan pemerintah. Jadi, eksportir asing tidak bisa lagi melakukan "dumping" atau menjual barang dengan harga modal yang sangat merusak harga pasar.

Barang impor tidak bisa langsung masuk dan dijual begitu saja. Mereka harus melewati proses pemeriksaan dokumen dan standardisasi yang ketat di Indonesia terlebih dahulu (seperti sertifikasi SNI, BPOM, atau sertifikasi halal). Jika tidak punya dokumen resmi ini, barang tersebut dilarang keras beredar di aplikasi belanja online.

5. Larangan untuk Social Commerce

Kementerian Perdagangan menegaskan platform media sosial yang menjalankan fungsi social commerce(seperti Facebook dan Instagram) harus tunduk penuh pada aturan baru. Media sosial dilarang keras memfasilitasi pembayaran langsung di dalam aplikasi (in-app transaction) layaknya e-commerce murni, kecuali mereka memisahkan izin aplikasinya. Platform dilarang ikut memproduksi barang sendiri untuk dijual di dalam ekosistem mereka guna menghindari monopoli dagang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga Lazada siap menerapkan kebijakan potongan biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secepat mungkin agar para pelaku UMK yang berjualan di marketplace segera dapat menikmati insentif tersebut.

“Alhamdulillah mereka [Shopee, Lazada, TikTok Shop] ready, siap lahir batin,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Maman juga menegaskan potongan biaya layanan tersebut tidak bersifat promosi musiman seperti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Lebaran, atau Tahun Baru. Dia menjelaskan insentif tersebut akan berlaku secara berkelanjutan selama ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) tidak mengalami perubahan.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mempercepat implementasi insentif pemotongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku UMK yang menjual produk dalam negeri.

Kebijakan yang semula memiliki masa transisi hingga enam bulan itu ditargetkan mulai berlaku dalam 1–2 bulan mendatang setelah sistem bersama platform digital rampung disiapkan.

Percepatan implementasi tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing produk lokal di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor yang selama ini mendominasi perdagangan di platform digital.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permen UMKM 3/2026) mengatur bahwa insentif berupa pemotongan biaya layanan marketplace paling sedikit 50% mulai berlaku enam bulan sejak peraturan tersebut diundangkan pada 17 Juni 2026.

Dia menjelaskan, percepatan implementasi dilakukan melalui integrasi sistem antara platform marketplace dengan aplikasi Sapa UMKM. Menurutnya, sistem tersebut diperlukan agar proses pemberian insentif dapat berjalan otomatis dan tepat sasaran.

Maman mengatakan integrasi tersebut juga bertujuan memetakan klasifikasi pelaku usaha, sehingga dapat diketahui secara akurat apakah suatu usaha masuk kategori mikro atau kecil.

“Jadi sebetulnya tujuan kita untuk mendorong seller-seller yang di marketplace, dia on boarding ke Sapa UMKM, tujuannya untuk itu. Jadi bukan untuk mempersulit malah. Itu sebetulnya supaya lebih memudahkan,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan berasal dari kesiapan marketplace, melainkan proses penyelarasan sistem dan kebijakan antarlembaga.

Dia menjelaskan setiap platform, mulai dari Shopee, Lazada, hingga TikTok Tokopedia, memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda sehingga membutuhkan proses integrasi dengan sistem Kementerian UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menggelar Workshop Fit and Proper Test Persiapan Proses Spin-Off bagi perusahaan anggotanya. Seperti diketahui, regulator memberi target penyelesaian spin-off perusahaan asuransi syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 pada akhir tahun nanti.

Workshop yang diselenggarakan di Jakarta pada 19 Juni 2026 tersebut merupakan agenda perdana AASI dan diikuti 51 peserta dari 11 perusahaan anggota. Para peserta terdiri atas calon direksi, calon komisaris, calon kepala audit internal, calon aktuaris, serta calon pemegang saham pengendali yang akan mengikuti fit and proper test di hadapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari proses perizinan.

Untuk memberikan pembekalan, AASI menghadirkan anggota Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan Perwakilan AASI di OJK, yakni Direktur Kepatuhan PT AXA Mandiri Financial Services Rudy Kamdani, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) At Yaltha, serta Chief Legal, Compliance and Risk Officer PT Manulife Aset Manajemen Indonesia R. Arry Bagoes Wibowo.

Dalam workshop tersebut, para narasumber berbagi pengalaman dan memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam proses fit and proper test, termasuk melalui sesi diskusi interaktif dengan peserta.

Kepala Departemen Human Capital AASI Mudzakir mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada peserta sebelum mengikuti proses penilaian di OJK.

“Ibarat manasik haji, hari ini kami memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi fit and proper test. Workshop ini bukan jaminan kelulusan, melainkan bekal agar peserta lebih memahami proses, materi, serta ekspektasi dalam penilaian. Keberhasilan tetap bergantung pada kesiapan dan kompetensi masing-masing individu,” kata Mudzakir dalam keterangannya Selasa (21/6/2026).

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman antarperusahaan anggota AASI sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses fit and proper test sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan dalam menghadapi tahapan spin-off.

Ketua Umum AASI Fauzi Arfan mengatakan asosiasi akan terus mendorong penguatan kesiapan industri asuransi syariah dalam menghadapi transformasi yang diatur regulator.

“Ke depan, AASI akan terus mendorong kesiapan perusahaan anggota, khususnya dalam menghadapi proses penilaian regulator, agar tahapan spin-off dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Fauzi.

Spin-off unit usaha syariah menjadi salah satu agenda strategis industri asuransi syariah seiring ketentuan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan unit usaha syariah menjadi entitas tersendiri. Dalam proses tersebut, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan, termasuk melalui penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan.

Bisnis.com, CIREBON —Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha kecil.

Salah satunya usaha pangkas rambut yang mengaku mengalami penurunan omzet hingga 50% akibat terganggunya operasional dan berkurangnya jumlah pelanggan selama listrik padam.

Pemilik The Djawara Barbershop, Kholid Mawardi, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi berulang kali membuat aktivitas usaha di tiga cabangnya tidak berjalan normal. Gangguan paling terasa terjadi saat pemadaman berlangsung pada jam-jam produktif ketika jumlah pelanggan biasanya meningkat.

“Pemadaman listrik berulang kali berdampak pada penurunan omzet kami. Penurunannya bahkan mencapai 50 persen,” kata Kholid kepada Bisnis, Selasa (22/6/2026).

Menurut dia, durasi pemadaman berbeda di setiap lokasi. Namun, salah satu cabangnya mengalami pemadaman cukup lama, yakni sekitar 5,5 jam, mulai pukul 13.00 hingga 18.30 WIB. Kondisi tersebut terjadi pada waktu yang biasanya menjadi salah satu periode tersibuk bagi usaha jasa pangkas rambut.

Kholid mengelola tiga cabang barbershop yang tersebar di Kota dan Kabupaten Cirebon. Dua cabang berada di wilayah Kota Cirebon, sedangkan satu cabang lainnya berada di Kabupaten Cirebon.

Ia menjelaskan, pemadaman listrik tidak hanya menghambat aspek teknis pelayanan, tetapi juga memengaruhi kenyamanan pelanggan. Mesin cukur yang digunakan sebagian besar mengandalkan baterai isi ulang sehingga memerlukan pasokan listrik untuk pengisian daya secara berkala.

“Mesin cukur harus dicharge baterainya. Saat listrik mati dalam waktu lama, operasional menjadi terganggu,” ujarnya.

Selain itu, padamnya listrik membuat pendingin ruangan dan penerangan tidak dapat berfungsi. Akibatnya, suasana di dalam barbershop menjadi panas dan kurang nyaman bagi pelanggan yang sedang menunggu giliran maupun yang sedang mendapatkan layanan.

Menurut Kholid, kondisi tersebut membuat sebagian pelanggan memilih membatalkan niat untuk potong rambut. Mereka enggan menunggu karena tidak mengetahui kapan listrik akan kembali menyala.“Ruangan menjadi panas dan gelap. Banyak pelanggan yang akhirnya memilih pulang dan membatalkan potong rambut,” katanya.

Meski demikian, beberapa pelanggan tetap bersedia dilayani ketika baterai mesin cukur masih mencukupi. Namun, selama proses berlangsung, keluhan terkait suhu ruangan yang panas tetap muncul.“Mereka tetap potong rambut, tetapi mengeluh karena gerah, berkeringat, dan tidak nyaman,” ujar Kholid.

Pelaku usaha berharap gangguan pasokan listrik dapat segera diatasi agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan normal. Kholid menilai keberlanjutan layanan kelistrikan sangat penting untuk menjaga produktivitas usaha dan kepercayaan pelanggan.

“Kami berharap permasalahan pemadaman listrik ini segera diselesaikan. Kami ingin usaha bisa berjalan normal tanpa terganggu pemadaman yang berulang,” katanya.

PT Allo Bank Indonesia Tbk (Allo Bank) secara resmi mengumumkan kolaborasi inovatif bersama platform komunitas penggemar global terkemuka, Weverse.

Allo Bank menjadi institusi perbankan pertama di Indonesia bahkan dunia yang menyediakan fitur pengisian ulang (top-up) Weverse Jelly secara langsung dan praktis menggunakan saldo Rupiah langsung dari Aplikasi Allo Bank.

Weverse merupakan platform global fandom yang memungkinkan fans berinteraksi lebih dekat dengan artis favorit mereka melalui fitur seperti Weverse Live, komunitas fandom, konten eksklusif, membership resmi, direct message (DM), hingga Weverse Shop.

Untuk menikmati konten hingga layanan eksklusif yang berbayar di Weverse, pelanggan Weverse harus membayar konten dan layanan eksklusif tersebut menggunakan Jelly.

Jelly adalah mata uang atau kredit di aplikasi di Weverse, dan jika ingin melakukan top-up Jelly, maka pelanggan harus memproses transaksi hanya dengan pembayaran digital, dimana ada biaya valas mata uang asing yang perlu dibayarkan pelanggan Weverse di Indonesia yang menjadikan biayanya tinggi terutama di situasi saat ini.

Kini, hal tersebut teratasi dengan inovasi dari Allo Bank yang hadir sebagai solusi bagi penggemar K-Pop di Indonesia.

Ada beberapa keuntungan yang didapat pengguna dengan kolaborasi Allo Bank dan Weverse itu.

Di antaranya, pembayaran instan menggunakan rupiah dan lebih praktis. Transaksi langsung menggunakan mata uang Rupiah tanpa biaya konversi mata uang asing, sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan transparan.

Cukup gunakan saldo Allo Bank untuk pembayaran instan Jelly langsung di Aplikasi Allo Bank dengan cara yang mudah dan cepat.

"Dengan rate yang sama kalian bisa mendapatkan lebih banyak Jelly, itu yang pertama. Kedua adalah pastinya lebih praktikal karena zero conversion, langsung bisa beli dengan rupiah dan itu very seamless," kata Chief Experience Officer CT Corp & Allo Bank, Putri Tanjung dalam konferensi pers di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (20/6).

Keuntungan lainnya adalah harga lebih hemat, K-Pop fans di Indonesia memperoleh Jelly lebih banyak sesuai paket yang dipilih.

Lalu ada bonus eksklusif, fans dapat menikmati berbagai keuntungan tambahan seperti cashback, exclusive bundles khusus nasabah Allo Bank, MPC loyalty points, dan promo spesial lainnya yang dirancang sesuai dengan gaya hidup digital para K-Pop fans.

Putri mengajak pengguna Allo Bank untuk memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang ada itu.

"Caranya gampang banget tinggal pertama open Allo Bank-nya, habis itu tap ada Weverse button di homepage, habis itu choose Jelly package yang kalian mau pilih, habis itu langsung bayar menggunakan Allo Bank balance, habis itu selesai langsung bisa di-redeem di platform-nya Weverse," ucap Putri.

PT Allo Bank Indonesia Tbk (Allo Bank) secara resmi mengumumkan kolaborasi inovatif bersama platform komunitas penggemar global terkemuka, Weverse.

Kemitraan strategis itu menempatkan Allo Bank sebagai institusi perbankan pertama di Indonesia, bahkan dunia, yang menyediakan fitur pengisian ulang (top-up) Weverse Jelly secara langsung dan praktis menggunakan saldo Rupiah langsung dari Aplikasi Allo Bank.

Weverse merupakan platform global fandom yang memungkinkan fans berinteraksi lebih dekat dengan artis favorit mereka melalui fitur seperti Weverse Live, komunitas fandom, konten eksklusif, membership resmi, direct message (DM), hingga Weverse Shop.

Untuk menikmati konten hingga layanan eksklusif yang berbayar di Weverse, pelanggan Weverse harus membayar konten dan layanan eksklusif tersebut menggunakan Jelly.

Jelly sendiri adalah mata uang atau kredit di aplikasi di Weverse, dan jika ingin melakukan top-up Jelly, maka pelanggan harus memproses transaksi hanya dengan pembayaran digital, dimana ada biaya valas mata uang asing yang perlu dibayarkan pelanggan Weverse di Indonesia yang menjadikan biayanya tinggi terutama di situasi saat ini.

Kini, hal tersebut teratasi dengan inovasi dari Allo Bank yang hadir sebagai solusi bagi penggemar K-Pop di Indonesia.

Melalui campaign bertajuk "Closer to Your Favorite Artist, Easier Than Ever", layanan ini hadir untuk mendekatkan para penggemar di Indonesia dengan artis favorit mereka lewat transaksi yang transparan, instan, dan jauh lebih ekonomis.

Layanan ini dapat dinikmati mulai 20 Juni 2026 di Aplikasi Allo Bank.

Allo Bank memperkuat posisinya bukan hanya dengan sebagai layanan finansial digital, tetapi juga sebagai lifestyle banking platform yang memahami kebutuhan dan passion komunitas fandom Indonesia.

Acting President Director Allo Bank, Ari Yanuanto Asah, mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar K-Pop dengan jutaan fans yang sangat setia dan loyal kepada artis yang menjadi idolanya.

Ia menyebut hal itu menjadi tantangan bagi Allo Bank untuk memberikan akses tidak hanya layanan perbankan, tetapi juga gaya hidup yang semakin digital.

"Kolaborasi strategis Allo Bank dengan Weverse merupakan bentuk apresiasi, penghargaan kami kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas, di mana kolaborasi ini juga menjadi tonggak sejarah bagi kami untuk senantiasa berkembang dan bertumbuh untuk memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah dan khususnya bagi generasi tentu dengan semangat dan digital yang seamless, aman, andal, dan terintegrasi melalui Allo App," kata Ari.

Head of Corporate Strategy Weverse, Sung Hoon Bang, mengatakan Weverse adalah platform tempat jutaan penggemar bertemu dengan artis favorit.

Weverse telah mencatat 155 juta unduhan di seluruh dunia dan memiliki 15 juta pengguna aktif bulanan, dengan sekitar 200 komunitas artis termasuk BTS, Blackpink, Dua Lipa, serta berbagai artis besar lainnya di Jepang dan Asia Tenggara.

"Bersama Allo Bank, kami akan mengumumkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Weverse. Allo Bank akan menjadi bank pertama di dunia yang terintegrasi secara langsung dengan Weverse," katanya.

Sementara Chief Experience Officer CT Corp & Allo Bank, Putri Tanjung, menyampaikan antusiasmenya terhadap kolaborasi itu.

"Setiap orang berhak mendapatkan akses untuk merasakan pengalaman terbaik dalam hidupnya. Melalui kemitraan strategis ini, Allo Bank memberikan kemudahan bagi jutaan penggemar di Indonesia untuk melakukan top-up Weverse Jelly langsung dari aplikasi secara lebih mudah, cepat, dan menguntungkan lewat berbagai manfaat eksklusif," kata Putri.

Putri mengatakan Allo Bank akan menjadi bank digital pertama yang membuat para penggunanya bisa berinteraksi dengan artis favorit. Ia menjelaskan akan banyak keuntungan yang didapatkan pengguna dengan kerja sama Allo Bank dan Weverse ini.

"Kalau beli Jelly pakai Allo Bank pastinya lebih untung. Dengan rate yang sama kalian bisa mendapatkan lebih banyak Jelly, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastinya lebih praktikal karena zero conversion, langsung bisa beli dengan Rupiah dan itu very seamless," ucap Putri.

Bisnis.com, BADUNG — Komunitas affiliate kini memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di era ekonomi digital, termasuk di TikTok Shop.

Melalui konten yang dibuat kreator, pelaku usaha kini mampu menjangkau konsumen secara lebih luas sekaligus meningkatkan penjualan tanpa harus bergantung pada iklan konvensional.

Kenneth Cia, founder Arutala Coffe, mengungkapkan strategi affiliate menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnisnya di TikTok Shop.

“Melalui program affiliate, saat ini ribuan anggota aktif yang membuat konten. Dari sana pertumbuhan bisnis terus meningkat setiap tahun,” ujar dalam panel diskusi APOS 2026, From Scroll to Success: Hwo TikTok Turns Creativity into Growth di Hotel Mulia Bali, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, bisnis yang semula mengandalkan metode pemasaran konvensional kini berkembang dengan dukungan ribuan kreator yang mempromosikan produk melalui konten.

Kenneth menilai keberadaan TikTok telah mengubah cara pelaku usaha menjangkau konsumen.

Pembeli pun tidak lagi menemukan produk melalui iklan semata, melainkan melalui rekomendasi kreator yang mereka ikuti.

Pada kesempatan yang sama, Managing Director Produc Partnership TikTok Isaac Bass mengatakan, model tersebut memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih organik antara pelaku usaha, kreator, dan konsumen.

Menurutnya, konten yang dibuat komunitas affiliate sering kali tidak terasa seperti iklan sehingga lebih mudah diterima oleh audiens. Kondisi itu pada akhirnya mendorong terjadinya transaksi.

“Konten tersebut terasa seperti bagian dari komunitas, bukan iklan. Di situlah nilai yang mendorong perdagangan tercipta,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh fashion designer Christie Basil, yang tidak hanya sekadar membuat konten perancangan gaun pengantin, tetapi juga membagikan cerita dibalik pembuatannya. Dia mengaku sebagian besar penjualan yang diperoleh saat ini berasal dari konsumen yang menemukan produknya melalui konten di TikTok.

Christie menuturkan salah satu videonya yang mengangkat perpaduan unsur budaya Jepang dan Cina dalam desain hijab alias hijab cheongsam, berhasil meraih lebih dari 34 juta tayangan. Popularitas konten tersebut kemudian berkontribusi terhadap peningkatan konversi penjualan.

“Ini karena efek algoritma juga. Lebih dari 90% penjualan kami berasal dari orang-orang yang menemukan kami melalui konten di TikTok,” katanya.

Selain memperluas jangkauan pemasaran, para pelaku usaha menilai kolaborasi dengan kreator memberikan nilai tambah berupa kedekatan dengan komunitas yang relevan.

Christie menilai banyak merek masih terlalu berfokus pada jumlah pengikut saat memilih kreator untuk bekerja sama. Padahal, komunitas yang lebih kecil tetapi memiliki keterikatan kuat dengan audiens sering kali mendorong penjualan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Kenneth dari Arutala mengatakan masukan dari para kreator juga menjadi sumber evaluasi penting bagi bisnis.

Melalui konten dan ulasan yang dibuat affiliate, perusahaan dapat memahami respons konsumen sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Terlebih, Arutala tidak membuka toko fisik dan mengandalkan toko daring.

Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi seluruh seller marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada harus dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah memberi tenggat antara 6 bulan hingga 18 bulan hingga seluruh dokumen rampung.

Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, kemitraan, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag 10/2026) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026.

Dalam beleid itu, setiap pelaku usaha yang berjualan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki paling sedikit Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan penyelenggara marketplace diwajibkan menolak pendaftaran seller yang belum mengantongi legalitas usaha.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Seller yang telah lebih dulu berjualan diberi waktu 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan seller baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang semakin kompetitif.

Untuk itu, Budi mengimbau pelaku usaha segera memiliki NIB. Dia menegaskan pengurusan NIB dilakukan secara gratis dan dapat diakses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup menyiapkan data identitas dan informasi usaha, lalu membuat akun untuk mengajukan NIB melalui laman OSS.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha tidak ragu mengurus NIB. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan masih ada anggapan bahwa memiliki NIB otomatis membuat pelaku usaha dikenai pajak, padahal hal tersebut tidak benar.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai NIB justru memberikan berbagai manfaat karena memperjelas status usaha sekaligus mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dan layanan pemerintah. Di sisi lain, dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait penerapan kewajiban NIB bagi seller marketplace.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan platform marketplace pada prinsipnya siap mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk kewajiban NIB. Namun, dia menilai keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada proses transisi dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Menurutnya, masa transisi selama 18 bulan bagi seller lama dan enam bulan bagi seller baru memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melakukan penyesuaian, meski rincian implementasinya masih perlu dipahami dan dikomunikasikan lebih lanjut.

Budi juga menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak kebijakan terhadap jumlah seller aktif di marketplace. Pasalnya, karakteristik pelaku usaha di platform digital sangat beragam, mulai dari usaha yang telah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai bisnis.

“Mengenai potensi berkurangnya jumlah seller aktif, saat ini masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya. Karakteristik pelaku usaha di marketplace sangat beragam, mulai dari usaha yang sudah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai usaha. Karena itu, faktor yang paling menentukan adalah bagaimana proses transisi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan dilakukan di lapangan,” kata Budi.

Dia menambahkan platform siap mendukung implementasi kebijakan melalui edukasi dan sosialisasi kepada seller. Namun, kewajiban memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk memiliki NIB, tetap menjadi tanggung jawab masing-masing seller.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan proses sosialisasi, pembinaan, hingga perizinan dapat diakses dengan mudah, terutama oleh UMKM. Di sisi lain, Budi menyampaikan fokus utama saat ini bukan sekadar kewajiban memiliki NIB, melainkan memastikan proses transisi berjalan lancar sehingga tujuan meningkatkan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk berkembang di ekonomi digital.

“Dengan sosialisasi yang baik, masa transisi yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, platform, dan pelaku usaha, kami berharap tujuan peningkatan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk tumbuh dan berkembang di ekonomi digital,” tuturnya.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai pemerintah perlu memanfaatkan masa transisi untuk mempermudah proses pengurusan NIB melalui sosialisasi, pendampingan, hingga pemberian insentif bagi usaha mikro dan kecil.

“Selama masa transisi, pemerintah harus mempermudah seller untuk mengurus NIB, misalnya dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan pengurusan NIB serta insentif berupa diskon kepada usaha mikro dan kecil untuk mengurus NIB. Jika hal tersebut dilakukan, kewajiban NIB akan memperkuat ekosistem UMKM,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Kendati demikian, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan tersebut tetap menyimpan risiko. Dia menilai sebagian UMKM berpotensi keluar dari platform e-commerce apabila menganggap beban yang ditanggung lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

“Tetap terdapat risiko dari implementasi kebijakan ini, yakni UMKM akan keluar dari platform ecommerce karena merasa beban yang ditanggung sudah lebih besar ketimbang keuntungan yang bisa didapat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan platform lokapasar atau marketplace di dalam negeri kian ketat di tengah bayang-bayang penurunan jumlah seller akibat kebijakan anyar pemerintah.

Riset terbaru APJII menunjukkan aktivitas belanja online masih sangat besar. Dari 235,26 juta pengguna internet di Indonesia, hampir separuhnya memilih Shopee sebagai platform belanja digital utama.

Shopee masih memimpin dengan tingkat akses pengguna mencapai 47,5% pada 2026. Namun, dominasi tersebut mulai tergerus setelah porsinya menyusut dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,2%.

Di sisi lain, TikTok Shop mencatat pertumbuhan paling agresif. Platform ini berhasil memperbesar pangsa pengguna menjadi 33,4%, naik sekitar 6 poin persentase dibandingkan 2025, sehingga semakin mendekati posisi pemimpin pasar.

Persaingan juga tetap hidup di lapis berikutnya. Tokopedia mempertahankan basis pengguna yang cukup kuat dengan pangsa 11,2%, sementara Lazada terus berupaya memperkuat kinerjanya melalui momentum belanja dan promosi musiman.

Ke depan, kompetisi diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh harga dan promosi. Investasi pada kecerdasan buatan (AI), live commerce, logistik, sistem pembayaran, hingga kepatuhan terhadap aturan baru terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) akan menjadi faktor penting dalam memperebutkan konsumen di pasar digital Indonesia.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Pemerintah resmi mewajibkan seluruh pedagang online (e-commerce) di marketplace untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berlaku efektif sejak 8 Juni.

Regulasi baru tersebut dirancang untuk memperkuat ekosistem e-commerce yang melibatkan tiga pihak utama, yakni penjual atau seller, platform digital, dan konsumen.

Pemerintah ingin memastikan ketiga unsur tersebut memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas perdagangan digital.

Lalu apa itu NIB e-commerce?

NIB e-commerce adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha melalui sistem elektronik atau perdagangan online.

Di Indonesia, NIB diterbitkan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS) dan berfungsi sebagai identitas resmi usaha sekaligus perizinan dasar untuk beroperasi.

OSS saat ini dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

NIB biasanya diperlukan bagi pelaku usaha yang berjualan secara online, antara lain seperti:

-Tokopedia, Shopee, Lazada hingga TikTok Shop.-Pemilik toko online sendiri (website e-commerce).-Pelaku UMKM yang menerima pesanan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp.-Perusahaan yang mengelola platform marketplace atau situs perdagangan elektronik.

1. Buat akun di OSS RBA (https://oss.go.id/id)2. Login menggunakan NIK (untuk perseorangan) atau data badan usaha3. Pilih bidang usaha sesuai KBLI4. Lengkapi data usaha5. Sistem akan menerbitkan NIB secara otomatis jika persyaratan terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan NIB merupakan bukti legalitas usaha yang mencantumkan sektor usaha beserta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dia menegaskan kepemilikan NIB tidak berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.

Dia menduga masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus NIB karena khawatir akan dikenai pajak. Padahal, menurutnya, anggapan tersebut tidak tepat.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai kepemilikan NIB justru memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha. Selain memperjelas status usaha, NIB juga mempermudah akses pembiayaan maupun layanan pemerintah lainnya.

”Jadi sebetulnya kalau arah NIB itu menurut saya baik, buat nanti statusnya dia itu jelas usahanya apa, bahkan akses ke pembiayaan juga akan lebih mudah kan,” terangnya.

Kendati demikian, Bagus menyebut pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kebijakan yang mewajibkan pedagang di marketplace memiliki NIB. “Kalau saya di divisi menengah belum, belum pernah dengar keluhannya dan sampai ke tempat saya,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga 2025 sudah terdapat sekitar 16 juta pelaku usaha yang memiliki NIB. Namun angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang diestimasi mencapai 56 juta usaha.

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan Kementerian UMKM juga tengah mengembangkan platform Sapa UMKM yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Menurutnya, platform tersebut akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengurus NIB karena seluruh layanan akan saling terhubung.

“Dengan adanya Sapa UMKM saya pikir akan terdorong untuk bisa nanti, karena terhubung nanti kan, kan Sapa UMKM menghubungkan ke semua pelayanan. Saya pikir itu akan terdorong dengan sendirinya nanti, bahwa mereka punya NIB, karena begitu layanan berhubungan dengan layanan yang lainnya, dia butuh itu,” tuturnya.

Dia menambahkan NIB kini telah menggantikan sejumlah dokumen perizinan usaha yang sebelumnya terpisah, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, sambung dia, NIB menjadi syarat penting bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai peluang usaha, termasuk ekspor, kemitraan dengan industri besar, maupun program afirmasi pemerintah.

“Jadi, kalau menurut saya konsekuensi logis lah dari bisnis di Indonesia itu, NIB itu. Itu nggak ada kaitan dengan pajak,” ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang makin kompetitif.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026.

Budi menyampaikan pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) di laman https://oss.go.id. Nantinya, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan data identitas dan informasi usaha sebelum mengajukan permohonan melalui sistem tersebut.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Dia menyampaikan kepemilikan NIB tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, mengikuti program pembinaan, serta menjalin kemitraan di tengah persaingan pasar digital yang semakin kompetitif.

Seiring dengan berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha paling sedikit berupa NIB. Pada saat yang sama, penyelenggara platform e-commerce juga diwajibkan menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Dalam hal ini, pedagang yang telah lebih dahulu berjualan di marketplace diberikan waktu selama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan pedagang baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Kemendag berharap kebijakan masa tenggang tersebut membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib berjalan tanpa membebani pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan seluruh pelaku usaha yang berjualan melalui platform niaga elektronik atau e-commercememiliki nomor induk berusaha (NIB). Kebijakan tersebut juga mewajibkan penyelenggara marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan lainnya menolak pendaftaran pedagang yang belum mengantongi legalitas usaha.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag No. 19/2026) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang semakin kompetitif.

Budi menegaskan pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) di laman https://oss.go.id. Nantinya, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan data identitas dan informasi usaha sebelum mengajukan permohonan melalui sistem tersebut.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Budi menjelaskan kepemilikan NIB tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, mengikuti program pembinaan, serta menjalin kemitraan di tengah persaingan pasar digital yang semakin kompetitif.

Seiring berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha paling sedikit berupa NIB. Pada saat yang sama, penyelenggara platform e-commerce juga diwajibkan menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Dalam hal ini, pedagang yang telah lebih dahulu berjualan di marketplace diberikan waktu selama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan pedagang baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Dengan begitu, Budi berharap kebijakan masa tenggang tersebut membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib berjalan tanpa membebani pelaku usaha.

Selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, kepemilikan NIB juga membuka berbagai peluang pengembangan usaha.

Menurut Budi, sedikitnya terdapat lima manfaat utama, yakni memberikan legalitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah aktivitas berjualan di platform digital, membuka akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah, memudahkan pengembangan usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

“Selain sebagai bentuk legalitas usaha, NIB dapat menjadi akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai kemudahan, perlindungan, dan peluang pengembangan usaha. Dengan memiliki NIB, UMKM akan semakin kuat, memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan berbagai peluang di era perdagangan digital, dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen,” ucapnya.

Di samping itu, Kemendag menilai NIB juga menjadi fondasi ketika pelaku usaha ingin mengembangkan bisnisnya melalui pengurusan izin lanjutan, sertifikasi, maupun menjalin kemitraan dengan industri. Sebab, pelaku usaha yang memiliki legalitas akan lebih mudah mengikuti program promosi pemerintah, pengadaan barang dan jasa, kerja sama dengan industri besar, hingga membuka peluang ekspor.